Saturday, 28 July 2007

Pertanian Vs Industrialisasi

Oleh: Nugroho SBM
SM. Sabtu, 28 Juli 2007

MENURUT rencana, Sabtu 28 Juli 2007, di Hotel Patra Jasa akan diselenggarakan seminar nasional dengan tema "Refleksi 10 Tahun Krisis Moneter: Revitalisasi Pertanian versus Industrilalisasi?". Akan hadir sebagai pembicara, wakil dari Menteri Keuangan, Prof Dr Ir Bungaran Saragih, Dr Sri Adiningsih, Prof Dr Miyasto, dan Revirosond Baswir.

Seminar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE Undip tersebut merupakan upaya untuk meneliti kembali apakah kebijakan ekonomi setelah berlangsungnya 10 tahun krisis ekonomi telah berada pada jalur yang tepat.

Pada Juni 2005, di Waduk Ir H Juanda, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencanangkan Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025. Pencanangan tersebut merupakan realisasi dari janji kampanye SBY-JK, dan banyak yang menyatakan bahwa ide dasar dari program itu diambil dari disertasi doktor SBY yang dipertahankannya di IPB. Pada saat kampanye, SBY-JK bahkan pernah berjanji akan mengucurkan dana sebesar Rp 100 juta per desa untuk memajukan sektor pertanian dan daerah pedesaan.

Alternatif Industrialisasi

Banyak kalangan waktu itu menyambut dengan antusias program RPPK tersebut. Sebelum SBY-JK, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh banyak yang bias kepada sektor industri dan wilayah perkotaan. Kebijakan yang bias tersebut, ternyata terbukti tidak cukup ampuh melawan krisis ekonomi yang dimulai dengan krisis moneter pada Juli 1997 dan bahkan menjadi sumber krisis itu sendiri.

Sektor industri yang selama ini menjadi sektor unggulan yang dianakemaskan dengan berbagai fasilitas, menjadi sumber krisis karena minimal dua sebab. Yaitu, pertama, karena pembiayaan sektor itu berasal dari utang luar negeri (ULN).

Pada Juli 2007, ULN itu secara bersamaan jatuh tempo sehingga kebutuhan atau permintaan akan dolar AS melonjak drastis. Pada waktu itu penawaran dolar AS atau cadangan devisa terbatas. Maka berlakulah hukum ekonomi, yaitu ketika penawaran tetap dan permintaan naik maka harga akan naik.

Kedua, industri Indonesia sampai saat ini masih menggantungkan diri kepada bahan baku dan barang-barang modal (seperti mesin) dari impor. Data menunjukkan bahwa kandungan impor industri dalam negeri sampai saat ini mencapai 40 sampai 60 persen dari keseluruhan nilai bahan baku dan barang modal yang dipakai.

Kesempatan Kerja

Saat ini, sektor industri yang menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja juga sudah mulai mengalami kemunduran. Sekor industri diduga rnenyumbang pada penurunan elastisitas kesempatan kerja.

Sebagaimana diketahui, kalau dulu pertumbuhan ekonomi satu persen menciptakan lapangan kerja bagi 400.000 tenaga kerja baru, maka sekarang satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mencipatakan lapangan kerja bagi sekitar 200.000 orang.

Diduga, itu terjadi karena teknologi yang dipakai industriawan bergeser dari teknologi padat karya ke padat modal.Maka program revitalisasi pertanian kemudian menjadi angin segar sebagai kebijakan alternatif. Kebijakan tersebut sesuai dengan jatidiri ekonomi Indonesia yang pada dasarnya mempunyai kekuatan dan potensi di sektor pertanian.

Menagih Janji

Pertanyaannnya adalah, bagaimana realisasi janji revitalisasi pertanian itu sampai saat ini? Sejak dicanangkan Juni 2005 sampai saat ini, menurut saya, belum ada sedikit pun kegiatan sebagai realisasi program revitalisasi pertanian.

Indikatornya mudah. Sampai saat ini kehidupan petani tak juga membaik. Sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk tetap saja kerap menghilang dari pasaran. Kalau pun ada, harganya, sering dipermainkan oleh para spekulan, sehingga petani harus membelinya dengan harga mahal.

Maka sekaranglah, saatnya menagih janji dari realisasi program revitalisasi pertanian sebelum krisis kedua terjadi. Program revitalisasi pertanian itu hendaknya tidak hanya melanjutkan program dan kebijakan pertanian yang konvensional, yang selama ini dijalankan, tetapi juga harus inovatif dan menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Terobosan kebijakan selain revitalisasi pertanian adalah membuat sektor industri dan pertanian bukan sesuatu yang saling bertentatangan (antagonistik), melainkan bisa bersinergi satu dengan yang lain.Kebijakannya jelas, yaitu mengembangkan industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian.(68)

-- Nugroho SBM SE MSP, staf pengajar FE Undip Semarang.


No comments: