Saturday, 27 December 2008

Bioteknologi, Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan

KR. 26/12/2008 15:42:17
Oleh: Ronny Sugiantoro

BIOTEKNOLOGI, hakikatnya merupakan upaya para ilmuwan untuk meningkatkan kualitas organisme dengan memanfaatkan teknologi. Sebenarnya, istilah bioteknologi tidak harus dikaitkan dengan teknologi mutakhir dengan berbagai mesin canggih, tetapi bisa juga dikaitkan dengan teknologi masa lalu. Seperti pemberian ragi pada kedelai yang sudah direbus sehingga menjadi tempe, atau pembuatan manisan yang berasal dari buah-buahan. Memang bioteknologi sendiri sudah berumur sangat tua, sesuai dengan peradaban umat manusia.

Pada masa sekarang, bioteknologi memang sudah dikaitkan dengan teknologi mutakhir, paling tidak dengan teknologi komputer, teknologi nano, hingga teknologi angkasa luar. Salah satu temuan yang cukup menggemparkan dunia adalah dengan keberhasilan ilmuwan Inggris meng-kloning domba, yang rencananya akan dilanjutkan dengan kloning manusia. Namun karena muncul pro dan kontra di seluruh penjuru dunia, penelitian ini akhirnya tidak terdengar. Entah karena memang dihentikan, atau mungkin tetap dilanjutkan namun tanpa publikasi lagi.

Kini, muncul wacana pentingnya mengembangkan bioteknologi dalam bidang pertanian, terutama masalah ini kian populer, terkait dengan masalah ketahanan pangan. Alasannya cukup klasik, yaitu Indonesia adalah negara agraris, yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam sebagai mata pencaharian utamanya. Meskipun demikian, nasib para petani atau ‘pencocok tanam’ tersebut, ternyata belum terlalu menggembirakan, kalau tidak boleh dikatakan masih menyedihkan. Sehingga, ada pertanyaan lugu yang tak harus berkorelasi: kalau petaninya sendiri belum sejahtera, mana bisa ketahanan pangan tercapai?

Kenyataan sekarang, para petani hanya diperhatikan kalau akan ada pemilu. Para peserta pemilu berlomba-lomba menarik hati para petani dengan berjanji akan memihak mereka kalau terpilih nanti. Namun kenyataannya, sudah berapa kali kabinet berganti, tetapi masalah yang itu-itu saja tetap muncul, entah dari mana datangnya. Lihat saja kelangkaan pupuk, jatuhnya harga pada waktu panen, atau pada waktu ada impor besar-besaran. Hingga sampai pada jeratan ijon yang ditawarkan oleh para tengkulak.

Masalah-masalah tersebut belum ditambah lagi dengan ancaman bencana alam dan perubahan musim yang semakin tidak dapat diprediksi, serta penggusuran lahan pertanian yang semakin membabi-buta.

Satu hal yang mengherankan adalah seolah-olah bangsa ini baru saja merdeka, atau baru belajar bercocoktanam. Masalah yang sama selalu saja terulang dan terulang kembali setiap tahun dan setiap kabinet berganti. Masyarakat tidak melihat ada perbaikan nyata dalam bidang pertanian.
Bandingkan saja dengan hasil pertanian dari Thailand. Ada jambu, durian, sayur-sayuran, yang semuanya dapat tersedia sepanjang tahun, dengan kualitas yang prima, dan yang mengherankan, dengan harga bersaing setelah sampai di berbagai mal di kota-kota besar.

Lupakan dulu masalah impor dan distribusi produk-produk pertanian dari luar negeri, tetapi perhatikan bahwa negara-negara tetangga yang memiliki iklim yang sama, dengan kultur masyarakat pertanian yang hampir sama, tetapi mengapa bangsa Indonesia selalu tertinggal?
Contoh sederhana, di Thailand, pohon durian tidaklah tinggi-tinggi amat sehingga buahnya tidak sulit dipanen. Selain itu, buahnya yang tebal dagingnya, serta rasanya yang relatif enak, dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga tidak perlu ada “musim durian”, karena sepanjang tahun tersedia durian. Bandingkan dengan durian di Indonesia. Hanya daerah tertentu saja yang dikenal sebagai penghasil durian, itupun hanya pada masa tertentu, yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Soal kualitas buah, tidak diragukan lagi, maksudnya, pembeli harus memilih satu per satu kalau ingin mendapatkan buah durian yang sesuai dengan seleranya.

Pasti ada yang salah dengan sistem pertanian kita. Meskipun banyak perguruan tinggi yang memiliki jurusan pertanian, mulai dari tingkat aka-demi hingga doktoral, tetapi agaknya belum ada pengaruh signifikan bagi dunia pertanian di Indonesia. Sehingga, tak berlebihan kalau aktivis Badan Pengembangan Teknologi dan Inovasi Yogyakarta (BPTIY), Drs Wing Wahyu Winarno pernah melontarkan pemikirannya, mestinya dunia perguruan tinggi menghasilkan teknik-teknik baru dalam bercocoktanam, atau melahirkan berbagai bibit unggul yang tahan penyakit dan tahan hama. Bisa juga memperluas lahan-lahan pertanian baru, agar para petani semakin mudah memperoleh penghasilan. Di sisi lain, para pembeli juga memperoleh hasil pertanian yang kualitasnya stabil.

Selain perguruan tinggi, penelitian juga dapat dilakukan oleh Pemerintah, dengan Departemen Pertaniannya, dan oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di bidang pertanian. Hasilnya lalu diajarkan dan disebarluaskan ke para petani. Namun bukan bibit yang masih dalam masa percobaan atau belum terjamin hasilnya, sehingga justru merugikan petani. Bibit -bibit yang sudah terjamin kualitasnya, didistribusi dengan baik ke petani, disertai dengan berbagai perlengkapannya, mulai dari pupuk, bahan bakar untuk traktor, peralatan pembasmi hama, dan sebagainya, harus dijamin ketersediaannya. Pemerintah tidak harus menyubsidi besar-besaran, tetapi cukup menjamin kelancaran distribusinya sepanjang tahun atau sepanjang diperlukan.

Pemerintah perlu mengambil sikap untuk membela para petani dengan hasil bumi dari Indonesia sendiri. Sungguh aneh kalau negeri yang menyebut dirinya negara agraris, hobinya bukan mengekspor hasil bumi, namun malah mengimpor. Hal ini persis seperti ketika Indonesia masih menjadi anggota OPEC, negara pengekspor minyak, padahal kenyataannya Indonesia adalah justru negara pengimpor minyak, hingga akhirnya Indonesia keluar dari OPEC. Apakah ini juga akan terjadi suatu hari kelak, ketika Indonesia ‘bukan lagi’ negara agraris?

Kalau Pemerintah sudah bertekad membela petani, yang notabene adalah rakyatnya sendiri, maka sejak sekarang harus disusun program yang jelas. Mulai dari penyediaan bibit hasil penelitian yang sudah teruji, penyaluran pupuk dan obat pembasmi hama, hingga perlengkapan pertanian, harus tersedia di berbagai daerah setiap saat.

Boleh saja penyaluran barang-barang pertanian melalui KUD, karena koperasi merupakan bentuk yang sudah dikenal para petani dan rakyat kecil kita. Kalau selama ini banyak KUD yang justru menguntungkan para pengurusnya, maka perlu diambil tindakan oleh petugas yang berwenang. Dalam hal ini, tidak hanya Departemen Pertanian, tetapi sudah melibatkan pihak lain, misalnya Departemen Koperasi, atau malah mungkin aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan.

Tak kalah pentingnya, KUD harus dijadikan suatu organisasi tempat bersatunya para petani, sehingga mempunyai kekuatan yang besar. Kekuatan ini untuk menghadapi serbuan kapitalisasi pihak asing, misalnya mal- mal besar. Tanpa koperasi, atau organisasi apapun, petani adalah orang perorang yang harus menghadapi raksasa asing yang lebih pandai, lebih banyak uang, dan lebih punya bargaining power. Sehingga, pasti kalah. Alhasil, menyejahterakan petani, mungkin masih dalam taraf obsesi saja. Kalau petani kita kalah, misalnya dalam bertransaksi, maka berapa lama pun dia menjadi petani, tidak akan pernah dapat menumpuk keuntungan. Dengan kata lain, petani akan tetap miskin. Sehingga, bercocok tanam bukan lagi untuk membuat kehidupannya makmur, namun semata-mata hanya kegiatan untuk bertahan hidup.

Harapannya tinggal pada para tengkulak yang seolah-olah berbulu ayam, meskipun sebenarnya bertaring musang. Sebenarnya ada lagi yang bisa memunculkan harapan para petani, yaitu para kontestan pemilu pada masa kampanye, yang menjanjikan untuk ‘meningkatkan kesejahteraan’ para petani. Namun setelah pengumuman pemenang pemilu, para penabur janji dulu tidak lagi mau terkena air sawah, apalagi cipratan lumpur. Mereka akan lebih nyaman dan senang bernegosiasi dengan para pemodal asing yang akan mendirikan mal di berbagai kota, karena mal dianggap sebagai lambang keberhasilan pembangunan, dan bukannya hasil bumi yang melimpah di tanah air.

Masalahnya, bagaimana dengan posisi petani yang sekarang bisa mewujudkan ketahanan pangan, kendati dengan didukung bioteknologi? Perlu dipahami bahwasanya, rendahnya produksi bahan pangan disebabkan banyak faktor, di antaranya adalah pola bertani/bercocoktanam. Pola bertani kita adalah stagnan, itu-itu saja, dikendalikan atau tergantung pemerintah, dan terpusat di Jawa, dengan lahan pertaniannya semakin sempit, tergantung cuaca.

Padahal, sektor pertanian sangat membutuhkan ketersediaan bibit unggul, pupuk, irigasi, pengendali hama dan teknologi pasca panen yang baik, namun belakangan ini semua kebutuhan itu menjadi kendala bagi petani. Sebagai contoh ketersediaan bibit, pupuk yang terbatas, harga mahal dan banyak dipalsu.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut salah satu solusinya adalah melalui bioteknologi, suatu teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa. Dengan bioteknologi kita mampu menyediakan pupuk alami, obat hama alami, bibit tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca, baik melalui proses rekayasa genetik maupun tanpa melibatkan proses ini. Mungkin yang telah sering kita dengar adalah tanaman transgenik seperti kapas Bt, tanaman kapas yang disisipi gen bakteri Bacilllus thuringiensis sehingga memiliki kemampuan menghasilkan zat anti hama. Bisa juga padi emas, yakni padi yang diubah gennya sehingga mampu menghasilkan vitamin-A.

Namun Dosen Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kianto Atmodjo, pernah memberikan warning, dan menyayangkan, produk bioteknologi yang saat ini banyak beredar berasal dari luar negeri, sedangkan instansi-instansi pemerintah yang banyak terlibat dalam penelitian Bioteknologi di bidang pangan seperti Biogen, Indobic, dan LIPI maupun balai-balai penelitian terkait sudah banyak melakukan penelitian , namun hasilnya belum dapat dipasarkan karena jauh dari yang diharapkan.

Mimpi bioteknologi dalam ketahanan pangan adalah suatu sistem budidaya yang memanfaatkan makhluk hidup pilihan maupun telah diubah gennya, sehingga mampu menciptakan ekosistem dan kondisi homeostasis, yakni mampu memperbaiki diri jika terjadi kerusakan kebakaran. Hal ini akan menekan biaya produksi, mengurangi kerusakan lingkungan, dan panen yang kontinyu.
Walau kita akui pula bahwa karena keterbatasan pemahaman akan bioteknologi, atau mungkin karena mengancam industri terkait yang telah mapan, maka banyak pihak yang menentang penerapan bioteknologi dalam dunia pertanian.

Banyak pihak yang ketakutan nanti terjadi proses ‘revolusi’ makhluk hidup, baik tanaman pangan, produk, hama dan bahkan bagi manusia yang mengonsumsi. Orang beranggapan bahwa gen yang ada dalam tanaman transgenik akan mudah masuk ke hewan hama atau manusia, lalu mengubah susunan genetik hewan hama atau manusia. Padahal kenyataannya, tidak mudah suatu gen atau DNA untuk menyisip ke gen makhluk hidup lain dan eksis serta terekspresi.

Perlu diingat pula, setiap makhluk hidup memiliki sistem perlindungan diri yang akan menghancurkan semua benda asing yang masuk ke tubuh. Dalam penerapan bioteknologi dalam dunia pertanian untuk mempercepat ketahanan pangan, perlu dilakukan dialog antara pelaku pertanian, dunia usaha, peneliti/pemilik bioteknologi, pemerintah dan masyarakat luas, sehinga diperoleh pemahaman yang benar , bukan hanya mimpi atau ketakutan-ketakutan saja. Apalagi kita sudah sangat jauh ketinggalan dibanding negara-negara maju bahkan negara tetangga seperti Thailand dan Filipina dalam mengaplikasikan bioteknologi di sistem pertanian. q-o (5115A-2008)

*) Ronny Sugiantoro, Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat.

Wednesday, 24 December 2008

Pengenalan Bencana sejak Usia Dini

SM. 24 Desember 2008
Oleh Supriyadi

BEBERAPA tahun terakhir ini, Indonesia mengalami berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, dan yang paling dahsyat adalah tsunami di Aceh dan Nias pada pengujung tahun 2004.

Sebagian besar masyarakat bertanya, mengapa semua ini dapat terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan antara bencana alam yang satu dan bencana lainnya. Pertanyaan ini tentu akan mudah dijelaskan dengan pemahaman ilmu bumi yang memadai.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik: lempeng Benua Asia, lempeng Benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan lempeng Samudra Pasifik.

Di bagian barat, selatan, dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi.

Bagian sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah, yang sebagian didominasi rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Banjir, Longsor

Banjir merupakan bencana yang terjadi setiap tahun di Indonesia, terutama pada musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir. Banjir pada umumnya terjadi di bagian barat Indonesia, yang menerima curah hujan lebih banyak daripada wilayah bagian timur.

Populasi penduduk yang makin padat membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang kian meningkat. Secara tidak langsung, ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadi banjir.

Penebangan hutan yang tak terkontrol bisa menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali, sehingga terjadi kerusakan lingkungan.

Penebangan hutan juga menyebabkan peningkatan aliran air yang dapat menimbulkan banjir bandang, seperti terjadi di Kecamatan Baharok dan Langkat (Sumatera Utara) tahun 2003, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Aceh Tamiang pada akhir 2006. Semuanya memakan banyak korban jiwa dan kerugian harta.

Sedangkan tanah longsor banyak terjadi di daerah yang mempunyai derajat kemiringan lereng tinggi. Umumnya terjadi saat curah hujan tinggi. Berdasarkan catatan kejadian bencana, daerah yang sangar rawan longsor adalah sepanjang pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor, karena tingkat pelapukan batuannya sangat tinggi. Komposisi tanahnya didominasi material lepas, berlapis, dan potensial longsor. Kestabilan tanah amat dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga di Indonesia. Karena banyak penebangan di hutan penyangga, wilayah rawan longsor di Indonesia makin bertambah.

Pada 13 Nopember lalu, terjadi longsor di Kampung Nyalindung, Desa Girimukti, Kecamatan Campaka, Cianjur. Bencana ini menyebabkan 15 orang tewas tertimbun tanah longsor. Menurut Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung, bencana ini disebabkan curah hujan tinggi dan lama, baik sebelum dan saat terjadi gerakan tanah.

Kondisi ini diperparah oleh sistem drainase yang kurang memadai di sekitar lereng. Kondisi lingkungan juga tidak mendukung, karena kurangnya tanaman yang berakar kuat dan dalam yang berfungsi sebagai pengikat tanah.

Gempa, Tsunami

Gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di negeri kita, akibat interaksi lempeng tektonik dan letusan gunung berapi. Interaksi lempeng tektonik di sepanjang pantai barat Sumatera, yang merupakan pertemuan lempeng Asia dan Samudera Hindia.

Wilayah selatan Jawa dan pulau-pulau di Nusa Tenggara, yang merupakan pertemuan lempeng Australia dan Asia, serta kawasan Sulawesi-Maluku yang merupakan efek dari pertemuan lempeng Asia dan Samudera Pasifik, juga membentuk jalur gempa dengan ribuan titik pusat gempa dan ratusan gunung berapi yang rawan bencana.

Gempa bumi di laut dapat mengakibatkan tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang besar. Istilah ini kemudian mendunia dan dipakai masyarakat untuk menunjukkan adaya gelombang pasang yang disebabkan gempa bumi.

Iida (1963) membuat klasifikasi tsunami berdasarkan ukuran gelombangnya. Klasifikasi itu bersifat umum, yang membangi tsunami dalam golongan amat kecil, kecil, menengah, besar, dan amat besar. Setiap kategori diberi skala dan sebagai dasar dipakai nol untuk tsunami amat kecil.

Untuk tsunami besar, dengan tinggi gelombang 15-20 meter, diberi angka 3. Tsunami amat besar, meski jarang terjadi, diberi angka 4. Bilamana lebih kecil dari amat kecil, maka tsunami bisa bernilai minus.

Tsunami yang menimbulkan kerusakan terbesar dan terluas dalam sejarah dunia terjadi di kawasan Samudera Hindia akibat gempa bumi 8,9 Skala Richter di sekitar Pulau Simeuleu, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 26 Desember 2004.

Masyarakat Indonesia juga perlu mewaspadai letusan gunung. Beberapa tipe letusan gunung berapi memang bisa diprediksi pemunculannya, karena memiliki selang waktu letusan. Bahaya yang ditimbulkan gunung berapi dikenal sebagai bahaya primer dan bahaya sekunder.

Bahaya primer berkaitan langsung dengan letusan. Muatan panas berupa padatan, cairan dan gas tinggi (di atas 500 derajat Celcius) akan menghanguskan semua yang disentuhnya.

Jatuhan langsung batu dan abu vulkanik panas Gunung Galunggung, dan guguran lava pijar dan awan panas wedhus gembel yang dikeluarkan Gunung Merapi, merupakan contoh bahaya primer.

Bahaya sekunder ditimbulkan secara tidak langsung. Jika hujan turun, lahar meluncur dan menutup semua yang dilewatinya. Banjir lahar gunung Merapi, dan gunung Kelud merupakan contoh bahaya sekunder.

Pemahaman Masyarakat

Semua bencana alam pada awalnya adalah gejala alam biasa. Fenomena itu dikatakan sebagai bencana, karena merugikan. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami potensi bencana yang mungkin akan terjadi. Untuk menghadapi bencana alam di masa datang, dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.

Pertama, penyampaian informasi potensi bencana alam yang tepat dan akurat dari lembaga atau instansi terkait kepada masyarakat. Misalnya Badan Meteorologi Geofisika (BMG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan lain-lain. Informasi itu dapat dikemas dalam bentuk dan bahasa sederhana (poster), sehingga mudah dipahami dan disampaikan ulang.

Generasi muda tentunya perlu dibekali pengetahuan tentang bencana alam. Pengetahuan dan pemahaman sejak usia dini diharapkan dapat mengubah kultur masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Ketidaksiapan serta kekurangpahaman masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana alam menjadi salah satu sebab banyaknya korban jiwa.

Kedua, peranserta organisasi kepakaran seperti Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) dan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) untuk memberi pemahaman soal bencana alam, melalui kegiatan pengabdian masyarakat, tentu sangat diharapkan.

Apa yang selama ini telah dilakukan perlu ditingkatkan, baik kualitas atau kuantitas penyebaran kegiatan secara merata ke seluruh Indonesia. Lebih baik jika sasaran kegiatan lebih difokuskan kepada guru dan anggota masyarakat
Ketiga, memotivasi generasi muda lewat kegiatan yang bersifat kompetisi.

Misalnya, lomba karya tulis dengan fokus bencana alam. Tahun ini, HAGI merintis kegiatan Olimpiade Geofisika yang diselenggarakan di Bandung, yang diikuti berbagai SMU di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dapat merangsang generasi muda untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan ilmu kebumian.

Keempat, materi tentang bencana alam dan aspek yang terkait perlu disampaikan dan disesuaikan tingkat pendidikan siswa. Bahan materi bisa diunduh dari berbagai sumber di internet, baik berupa keterangan maupun visualisasi. Visualisasi bencana tentu lebih mudah dipahami daripada keterangan lisan.

Kelima, simulasi penanggulangan bencana alam dengan melibatkan para siswa dan guru, khususnya di daerah yang rawan bencana. Penyampaian pengetahuan bencana alam sejak usia dini diyakini dapat membekali anak cucu kita kelak dalam menghadapi kasus-kasus yang tak diharapkan tapi sulit dicegah itu.

Pemahaman yang baik dapat menjadikan seseorang akan lebih baik dalam menyikapi dan menghadapi bencana alam. (32)
—Dr Supriyadi, staf pengajar dan peneliti pada Laboratorium Fisika Bumi, Jurusan Fisika, Universitas Negeri Semarang.

Monday, 22 December 2008

Garis Kemiskinan. Indikator Konsumsi Pangan Sudah Tidak Layak

SP. 22/12/08

[JAKARTA] Indikator konsumsi pangan yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar kurang dari US$ 1 per kapita per hari atau Rp 135.270 per kapita per bulan sebagai batas garis kemiskinan secara faktual memang sudah tidak layak lagi. Alasannya, harga kebutuhan pangan sejak indikator tersebut digunakan, lebih dari 10 tahun lalu, bisa naik hingga tiga kali lipat setiap tahun.

Demikian dikemukakan dua guru besar ilmu pangan dan gizi masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Dr Hidayat Syarief dan Prof Dr Ali Khomsan secara terpisah kepada SP, Senin (22/9).

Menurut Hidayat, berdasarkan kebutuhan energi manusia yang bersumber dari karbohidrat, terutama nasi sebesar 2.100 kalori, berarti sama dengan 550 gram beras. Setiap 100 gram beras rata-rata mengandung 350 kalori. Jika dikonversi dengan rupiah berarti setara dengan Rp 3.000. Sedangkan protein, kebutuhannya 60 gram, terdapat dalam tiga butir telur. "Belum lagi vitamin, mineral, dan nutrisi yang juga dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam buah dan sayur-sayuran. Semua itu lebih dari US$ 1. Ini belum termasuk indikator nonpangan, seperti pendidikan, transportasi, perawatan kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya," ujarnya.

Di Indonesia, lanjutnya, ketahanan pangan telah dibakukan dalam UU 7/1996 tentang Pangan dan telah disesuaikan dengan konsep yang dianut oleh Deklarasi Roma Hasil KTT Pangan Dunia 1996. Dalam UU tersebut ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

"Pengertian terjangkau adalah dimilikinya kemampuan setiap individu untuk memiliki akses, baik fisik atau ketersediaan maupun ekonomi atau daya beli terhadap pangan. Ketersediaan pangan dapat diartikan tersedianya pangan di pasaran atau di rumah tangga yang diperoleh dari produksi sendiri atau membeli. Kalau dilihat kenaikan harga bahan pokok, jelas US$ 1 itu sudah tidak ideal lagi," katanya.

Ali Khomsan menambahkan, berdasarkan hasil studi yang dilakukannya bersama sejumlah peneliti IPB di Subang, Jabar, diketahui bahwa angka konsumsi pangan dan biaya hidup masyarakat di Kabupaten Subang mencapai US$ 1,39, jauh berada di atas indikator yang dibuat BPS.

"Ini berarti indikator yang digunakan BPS sebaiknya dievaluasi kembali karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil masyarakat," ujar Ali Khomsan.

Ditambahkan, dalam menentukan angka konsumsi pangan masyarakat, BPS telah menggunakan standar internasional, seperti 2.100 kalori, 60 gram protein, serta kecukupan nutrisi, mineral, dan vitamin.

"Jika angka-angka tersebut dikonversi dengan rupiah, agak sulit untuk mengukur secara nasional karena daya beli di setiap daerah di Indonesia tidak sama," katanya.

Lonjakan

Secara terpisah, pengamat ekonomi yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Edy Suandi Hamid menyatakan tidak setuju jika garis kemiskinan nasional hanya berdasarkan perhitungan basic need approach. "Kemampuan pemenuhan kebutuhan setara 2.100 kalori per hari itu tidak bisa dijadikan ukuran, karena masing-masing orang akan berbeda. Meski datang dari kelas menengah, belum tentu pemenuhan kalori itu akan terpenuhi. Atau bisa juga orang yang benar-benar miskin justru mampu memenuhinya dengan cara apa pun. Ini tidak bisa dijadikan patokan. Yang paling pas justru pada perhitungan income approach yang disesuaikan dengan inflasi di masing-masing daerah," ujarnya.

Sedangkan, Prof Dr Hamam Hadi, Direktur Program Gizi Kesehatan FK-UGM menyatakan negara-negara berkembang dan miskin memiliki beban ganda, yakni masalah gizi dan kemiskinan.

Menurutnya, perhitungan garis kemiskinan berdasarkan kalori, sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. "Kalau mengukur indikator orang miskin dari jumlah kalori, bagaimana mengukurnya? 2.100 kalori itu juga bisa karena 100 persen karbohidrat atau mencari sumber protein dari bahan sisa, seperti jeroan, sehingga ada kasus kegemukan dari keluarga miskin. Nah, apakah orang gemuk bisa dijadikan indikator ekonomi yang cukup, sementara banyak juga orang kaya yang kurus. Jelas perhitungan itu ironis," ujarnya. [E-5/152]

Last modified: 22/9/08

Sunday, 21 December 2008

Mengejar Pupuk Urea, Menyongsong Bencana

Ragam
KR. 21/12/2008 06:29:59

Kiranya siapapun menyadari penggunaan pupuk kimiawi secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan penambahan bahan-bahan alami telah merusak struktur tanah. Penelitian yang dilakukan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulonprogo di sejumlah lahan penanaman padi tahun lalu menunjukkan tingkat kesuburan tanah sudah sangat berkurang.

Namun toh setelah mengetahui fakta tersebut tak banyak petani yang tergerak untuk bertanam secara organik, atau setidaknya mengurangi penggunaan pupuk kimiawi. Petani lebih rela mengantre untuk mendapatkan pupuk, atau membelinya dengan harga lebih tinggi ketika terjadi kelangkaan. Parahnya lagi, isu kelangkaan pupuk menjadi komoditas empuk bagi para politisi untuk saling menjatuhkan.

Jika dirunut ke belakang, kenyataan ini memang tak lepas dari sejarah pertanian di Indonesia. Yakni sejak diluncurkannya program intensivikasi yang dikenal sebagai 'Revolusi Hijau' tahun 1970-an. Tiga puluh tahun setelah itu, lahir paradigma yang mengukuhkan pupuk dan obat-obatan sebagai faktor produksi paling signifikan.

Implikasinya, industri pupuk dan obat-obatan pertanian dikembangkan secara besar-besaran di Indonesia. Implementasi kebijakan pembangunan pertanian pun telah menampilkan pupuk dan obat-obatan sebagai faktor produksi utama. Sehingga berlaku suatu anggapan bahwa tingkat produksi padi ditentukan oleh tingkat penggunaan (dosis dan komposisi) pupuk dan obat-obatan.
Namun apa yang terjadi ? Kenyataan paling mutakhir memperlihatkan pembangunan pertanian di Indonesia mengalami kemunduran. Setelah mengalami peningkatan sepanjang 1970-an sampai awal 1980-an (7,73% pertahun pada periode 1979-1983 atau Pelita III) sehingga swasembada beras tercapai tahun 1984. Pertumbuhan produksi padi (beras) nasional untuk masa selanjutnya cenderung turun bahkan menjadi negatif (-0,69% pertahun) pada periode 1994-1999. (Simatupang, 1999). Bahkan terus menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Akibatnya status Indonesia sebagai eksportir beras yang sempat disandang awal 1980-an berbalik menjadi importir beras. Kesimpulannya, pupuk kimia dan obat-obatan pertanian bukan lagi 'resep jitu' untuk peningkatan produktivitas, tetapi sebaliknya menjadi ancaman kesinambungan bagi produktivitas itu sendiri. Pupuk telah menjenuhkan struktur tanah sehingga tindakan pemupukan untuk selanjutnya tidak menghasilkan dampak optimal. Sebaliknya, produktivitas lahan sawah cenderung turun akibat kerusakan tanah.

Hama Resisten

Obat-obatan pertanian, khususnya pestisida, juga secara periodik telah memicu lahirnya mutan-mutan hama dan virus tanaman padi yang resisten terhadap racun. Artinya, dengan kondisi seperti itu, pupuk dan obat-obatan pertanian tidak bisa lagi diklaim sebagai faktor produksi dominan, yang mampu menaklukkan pembatas atau kendala alami dalam proses produksi.

"Dalam kenyataan, penggunaan pupuk dan obat-obatan telah masuk pada kondisi over-intensivikasi dan over-eksploitasi lahan sehingga justru bersifat counter-productive," ungkap Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, MT Felix Sitorus dalam sebuah seminar beberapa waktu lalu.

Tidak hanya pupuk dan obat-obatan pertanian, lanjut Felix, pemborosan juga terjadi karena penggunaan benih yang tidak tepat. Sebenarnya menurut pengetahuan lokal, petani sangat tahu benih padi yang resisten terhadap hama/penyakit dan sangat tahu bagaimana harus membudidayakannya. Tetapi pengetahuan modern di bidang pertanian 'menyederhanakan' atau lebih tepat 'menggampangkan' segala sesuatunya dengan cara menemukan berbagai jenis obat-obatan pertanian yang berfungsi sebagai amunisi untuk memerangi berbagai jenis hama dan penyakit.

Faktanya, tidak ada racun yang ampuh selamanya karena hama dan bibit penyakit ternyata bermutasi juga sehingga secara periodik muncul strand yang resisten terhadap obat-obatan. Industri obat-obatan pertanian kemudian harus menemukan dan menghasilkan racun baru untuk mengatasinya. Proses balas-membalas atau perang seperti ini telah terjadi di atas lahan pertanian padi sejak 1970-an. Sejarah menunjukkan, manusia hanya bisa mengendalikan alam untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi tidak pernah mampu menaklukkannya secara permanen.

Pengakuan sejumlah petani dari Srandakan Bantul semakin meyakinkan paparan di atas. Santosa, sebut saja demikian, mengaku menebar urea maupun insektisida kimia pada sayur mayur yang ditanamnya tanpa menghitung lagi dosisnya. Itu dilakukan karena ia khawatir tanamannya tidak dapat dipanen atau hasilnya kurang bagus sehingga pendapatannya akan turun. Itu pula barangkali yang mengakibatkan kebutuhan pupuk masing-masing petani meningkat. Sehingga tidak sesuai dengan hitungan luas lahan dan jatah pupuk yang didistribusikan pemerintah pun terasa selalu kurang.

Akankah krisis lingkungan ini menjadi bom waktu ? Lantas apa yang dapat kita wariskan kepada anak cucu dari bumi ini ? Kelangkaan pupuk urea akhir-akhir ini mestinya memberikan hikmah bahwa bencana lingkungan berada di depan mata kita. Tahun 2007 silam pemerintah SBY-JK sebenarnya telah mencanangkan go organic 2010. Tapi sayang tak ada kebijakan lanjutan setelah itu.

Perlu Kompos

Ketua Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian UGM, Ir Irfan D Prijambada MEng PhD menjelaskan, penggunaan pupuk urea untuk mendukung pertumbuhan tanaman memang sah-sah saja. Namun akibat pemupukan yang membabi buta dapat merusak struktur tanah, selain berdampak pada kesehatan dan ekonomi negara karena besarnya subsidi untuk pupuk. Ia menyarankan agar para petani mengisi lahan pertanian dengan kompos dari dedaunan. Fungsi kompos untuk mengikat unsur Nitrat (N) dari pupuk urea yang ditaburkan.

Pemanfaatan kompos juga akan mengurangi dosis urea. Menurutnya, penggunaan pupuk kimia yang telah berlangsung puluhan tahun telah mengakibatkan tanah pertanian saat ini miskin lemi yang berfungsi mengikat N. Akibatnya N dari urea habis larut terbawa air sehingga tidak optimal bagi upaya menyuburkan tanaman. Dampak ikutan selanjutnya, menyuburkan gulma dan mencemari air di sekitarnya.

Terkait kompos, Irfan menyampaikan gagasan menarik. Ia mengusulkan agar petani memanfaatkan sampah kota yang menggunung tiap hari untuk dijadikan kompos. "Sampah organik seperti dedaunan itu kan asalnya dari desa. Nah pemerintah daerah diharapkan bisa memfasilitasi agar dedaunan itu kembali ke desa. Sehingga terjadi siklus atau kesetimbangan ekologi," ujarnya.

Selama ini sampah organik dari perkotaan di Yogyakarta hanya dibuang percuma ke tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan. Padahal daya tampung TPA Piyungan diperkirakan hanya mampu digunakan hingga 3-4 tahun mendatang. Langkah ini selain dapat mendukung kelestarian lahan pertanian, juga dapat mengatasi persoalan lingkungan berupa menumpuknya sampah di perkotaan. Bandung dan Jakarta cukup sudah menjadi pelajaran keterlambatan penanganan sampah yang berimbas luas pada masalah sosial. Menurut Irfan, idealnya DIY memiliki tempat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos di setiap kecamatan.

Banjir Membayangi

Kualitas lingkungan hidup yang terus menurun mengakibatkan daya dukung tanah juga semakin berkurang. Akibatnya banjir dan tanah longsor yang terjadi pada setiap musim hujan seolah menjadi bencana laten. Meluapnya aliran sungai Bengawan Solo yang pertama kali dalam sejarah merendam wilayah Bojonegoro Jatim awal 2008 silam menjadi penanda. Bahkan banyak pihak yang memprediksikan, meski tidak diharapkan, akan banyak wilayah lain yang dilalui aliran sungai berpotensi terlanda.

(Aksan Susanto)-k

Tahun 2009: Angin Surga dari Anggaran Pendidikan 20 Persen

KR. 21/12/2008 15:24:19

ANGIN ‘surga’ bagi dunia pendidikan itu berhembus sejuk saat Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN pada Agustus 2008 lalu. Inilah anggaran tertinggi yang berani diketok sepanjang Republik Indonesia berdiri. Patokan persentase 20 persen disambut masyarakat sebagai hal yang luar biasa, meski seharusnya hal biasa karena sudah tercantum dalam UUD 45.

Di tengah euforia yang terjadi bagi ‘insan pendidikan’ - sebenarnya banyak pengamat yang sensitif memosisikan keputusan MK tersebut sekadar retorika politik dan sarat muatan politis untuk menuju tahun 2009 yang merupakan tahun perhelatan politik dengan diselenggarakannya pemilihan umum untuk legislatif dan pemilihan umum untuk presiden/wakil presiden.

Agar kita tidak terlena - atau bahkan terkecoh - dengan pesona anggaran pendidikan 20 persen ini, hendaknya masyarakat pandai-pandai membaca peruntukan anggaran tersebut. Sebab jika dicermati, ternyata anggaran pendidikan 20 persen tersebut tidak semua dialokasikan untuk praksis pendidikan. Akan tetapi, termasuk gaji para guru yang seharusnya masuk anggaran Departemen Dalam Negeri.

Persoalannya adalah apakah telah terjadi salah persepsi tentang alokasi dana pendidikan dan pemanfaatannya? Adakah unsur kesengajaan (politis) dimana pemerintah sedang ‘bermain’ menyiasati UUD 1945? Masuknya anggaran gaji para guru/tutor, biaya operasional, administrasi - membutuhkan hampir 50 persen dari jumlah anggaran. Sementara, negara kita terus didera dengan persoalan pendidikan yang tampak tak kunjung tuntas.

Angka putus sekolah terus bertambah - akibat krisis finansial global dan meningkatnya aktivitas yang belum masuk agenda setting dunia pendidikan yakni human trafficking dimana 90 persen korban adalah anak-anak usia sekolah. Angka buta huruf masih mencapai 10 juta (70 persen di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan). Disayangkan, angka 10 juta orang yang merupakan dua kali lipat penduduk Singapura itu, kadang dientengkan dengan bahasa kuantitatif: 0,5 persen... Sehingga terhadap angka penyandang buta aksara, Indonesia bisa menggunakan lipservice dengan 0,5 persen yang secara psikologis dinilai relatif rendah.

***
TERHADAP kondisi itu, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY Prof Suwarsih Madya PhD membenarkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tidak hanya dikelola oleh Depdiknas tapi juga fungsi pendidikan yang tersebar di beberapa departemen. Misalnya untuk tunjangan guru, blockgrand, pengembangan sekolah internasional, KTSP dan lain-lain. Supaya tidak terjadi kesalahan persepsi saat ini yang perlu disadari belum tentu semua program yang dibuat bisa diselesaikan secara tuntas dengan anggaran yang ada. Di DIY tidak perlu resah karena anggaran pendidikan yang ada di APBD sudah mencapai 21 persen termasuk untuk pendidikan dan latihan. Selain itu jika ada penambahan beasiswa, Diknas dan pemangku kepentingan yang terkait berusaha memenuhi dengan melibatkan pemerintah tingkat kabupaten/kota. Contohnya untuk program pemberantasan buta huruf yang diharapkan bisa berkurang (habis) pada tahun 2009. Sedang untuk dana rehab 18 gedung sekolah, tahun 2009 ada subsidi masing-masing Rp 55 juta.

Peningkatan kualitas guru juga diprioritaskan pada tahun 2009. Bahkan dari Depdiknas untuk tunjangan profesi alokasi anggaran mencapai Rp 9 triliun. Selain itu untuk menjamin agar tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, pemerintah berusaha melaksanakan 3 pilar pendidikan dengan baik, baik lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pemberian makanan tambahan.

Sementara dari kalangan guru swasta melihat anggaran pendidikan 20 persen dapat tidak ‘meng-cover’ kesejahteraan mereka karena dalam PP tentang Guru tidak kejelasan nasib guru swasta. Sementara di PP tidak ada tindak lanjut mengenai hal itu. Oleh karena itulah, guru swasta menolak peraturan pemerintah tentang guru. Padahal saat ini ada 1,2 juta guru swasta di Indonesia yang membutuhkan payung hukum untuk kesejahteraan, setidaknya meminimalisasi kesenjangan.

Menurut Maruli, seorang guru swasta di Yogyakarta, janji pemerintah untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS tidak lebih dari angin surga. Padahal jika dikaji secara mendalam kesejahteraan guru tidak hanya terkait dengan hak guru tapi juga hak anak. Akibatnya kalau pemerintah tetap membiarkan gaji guru swasta tidak jelas. Hak anak menjadi tidak tercapai karena guru yang mendidik tidak sejahtera. Kondisi tersebut menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia sulit tercapai walaupun anggarannya naik menjadi 20 persen.

***
KETUA Dewan Pendidikan Propinsi DIY, Prof Dr Wuryadi melihat kenaikan anggaran menjadi 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapatkan respons yang cukup positif dari berbagai pihak. Diharapkan, akan ada kenaikan anggaran tersebut mereka berharap mutu dan kualitas lulusan serta kesejahteraan tenaga pendidik (guru dan dosen) bisa menjadi lebih baik.

Namun dalam praktiknya untuk mewujudkan hal itu bukan sesuatu yang mudah. Sebaliknya kenaikan anggaran sebesar 20 persen itu menjadikan beban manajemen lebih berat karena di dalamnya termasuk biaya lain-lain yang bukan Depdiknas. Bahkan saat ini sudah ada semacam sinyalemen bahwa 20 persen harus memberikan kesejahteraan bagi guru.

Menurut Wuryadi, kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen perlu diimbangi dengan kesiapan SDM yang akan menanggani. Hal itu penting karena sebelum anggaran pendidikan dinaikkan, Depdiknas masih banyak memiliki ‘PR’. Guru besar dan pakar pendidikan itu melihat kenaikan anggaran memang menjadi lebih baik, tapi kalau tidak diimbangi dengan kesiapan sistem kerja dan manajemen. Dikhawatirkan, kenaikan anggaran 20 persen tidak akan sampai ke tujuan terhadap tujuan pendidikan itu sendiri.

Peningkatan anggaran pendidikan idealnya harus menjadikan guru termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Tapi untuk mengarah ke sana tidak mudah, karena saat ini guru merasa apa yang mereka lakukan tidak cukup mendapatkan respons dari pemerintah. Idealnya guru mendapat apa yang seharusnya diperoleh — bukan hanya hak saja tapi merupakan bagian dari tugas profesional, sehingga tidak menimbulkan keengganan alias sikap ‘setengah hati’.
(Esti Susilarti/Riyana Ekawati)-o

Saturday, 20 December 2008

Ilmuwan, Mengapa Publikasi Internasional?

SH. Sabtu, 20 Desember 2008
Oleh: Paimin Sukartana

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, menyatakan bahwa publikasi internasional ilmuwan Indonesia sangat rendah, hanya 0,8 artikel per satu juta penduduk. Angka ini jauh di bawah India, yang telah mencapai 12 artikel. Inikah gambaran prestasi (profil) ilmuwan kita. Lalu, apa ada yang salah? Bagi peneliti dan dosen, menerbitkan karya tulis ilmiah (KTI) termasuk persyaratan utama untuk peningkatan karier. KTI akan dinilai menjadi angka kredit yang harus dikumpulkan untuk mencapai jenjang jabatan tertentu.
Sekarang ini ada empat jenjang jabatan fungsional di lingkungan perguruan tinggi; asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar, atau kalau di lingkungan peneliti: asisten peneliti, peneliti muda, peneliti madya dan peneliti utama. Untuk tiap jenjang, dosen atau peneliti harus mengumpulkan angka kredit sebesar 100-150, 200-300, 400-750, 850-1050, yang berasal dari berbagai unsur, termasuk KTI. Dengan persyaratan tertentu, guru besar dan peneliti utama berhak menyandang gelar profesor atau profesor riset. Tentu bobot angka kreditnya berbeda antara keduanya, jabatan profesor di perguruan tinggi lebih berfokus pada pendidikan dan pengajaran, dan profesor riset lebih pada penelitian.
Namun, ada kesamaan antara keduanya, KTI hasil penelitian termasuk prasyarat utama. Selain latar belakang pendidikan, untuk memperoleh gelar profesor (riset) seorang dosen atau peneliti harus menulis KTI di jurnal ilmiah yang terakreditasi. Seorang Peneliti Utama dapat diangkat menjadi profesor riset melalui orasi ilmiah bila memiliki jenjang pendidikan minimal S2 dan mempunyai jumlah angka kredit yang cukup dari berbagai KTI di media ilmiah nasional yang terakreditasi, atau memiliki KTI di media internasional minimal dua buah (Peraturan Kepala LIPI: 04/E/2005). Di sini jelas, KTI di media internasional tidak diperlukan bagi peneliti berlatar pendidikan S2 dan S3, namun diperlukan untuk yang tidak masuk kategori tersebut.

Tidak Sehat
Keadaan ini tidak banyak berbeda dengan perguruan tinggi, kecuali latar belakang pendidikan, yang sekarang ini, harus S3. Keputusan Mendiknas pun (36/D/0/2001) bersifat minimalis, hanya diperlukan satu KTI di jurnal ilmiah internasional. Hal ini terjadi juga di ITB Bandung. Untuk menjadi guru besar, yang diperlukan hanyalah sebagai penulis utama KTI dalam satu jurnal internasional yang diakui dan satu jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi; atau dalam dua jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi dalam bidang ilmunya (Kep Senat Akademik: 041/SK/K01-SA/2002, ITB). Di Universitas Indonesia pun kurang lebih sama (Kep. Majelis Wali Amanat: 003/SK/MWA-UI/2004). Jadi, menerbitkan artikel di jurnal internasional sepertinya menjadi optional saja. Tidak (atau belum) ada keharusan untuk menulis sebanyak-banyaknya di jurnal internasional.
Persyaratan-persyaratan tersebut tidak mendorong peneliti untuk berkiprah di dunia internasional. Mengapa harus bersusah-susah menulis di jurnal internasional, sementara di jurnal nasional, atau bahkan jurnal internal asal telah terakreditasi sebagai jurnal nasional saja sudah cukup. Bahkan hampir dipastikan, tiap lembaga penelitian di Indonesia, fakultas atau bahkan tingkat jurusan di perguruan tinggi memiliki jurnal sendiri (jurnal internal), yang semuanya mungkin akan terakreditasi sebagai jurnal ilmiah nasional. Penerbitan jurnal-jurnal ini umumnya sudah diprogramkan/dianggarkan sebagai media penerbitan yang umumnya lebih untuk menampung hasil-hasil penelitian di lembaga tersebut daripada dari penulis di luar instansinya.
Editornya pun umumnya diambil dari masing-masing lembaga yang bersangkutan, tanpa mitra bestari (peer reviewer) dari lembaga lain yang memadai. Kedalaman dan wawasan keilmuannya tentu lebih terbatas. Bahkan, ada kesan terjadi semacam persaingan antara peneliti di lingkungan sendiri. Objektivitas editor juga sering dianggap kurang memadai, karena penulis dan editornya berasal dari lembaga yang sama. Tentu ini tidak sehat, persaingan itu mestinya terjadi dengan para peneliti di luaran sana, dengan para peneliti atau kolega di negara lain.

Bersaing dengan Peneliti di Seluruh Dunia
Ini beda dengan negara maju. Banyak lembaga penelitian yang tidak punya jurnal ilmiah sendiri. Kalau toh punya, misalnya beberapa perguruan tinggi di Jepang, jurnal tersebut punya reputasi internasional. Itu pun para penelitinya masih berlomba-lomba menulis di berbagai jurnal internasional yang reputasinya lebih tinggi.
Jurnal-jurnal yang ada umumnya dikelola oleh suatu lembaga nirlaba dari asosiasi ilmuwan. Sebutlah misalnya, Forest Pruducts Journal yang dikelola oleh Forest Products Society di Amerika, atau Journal Economic Entomology oleh Entomological Society of America (ESA). Di jurnal-jurnal semacam inilah mereka bersaing dengan peneliti lainnya di seluruh dunia. Tidak mudah memang masuk ke jurnal tersebut, persaingan sangat ketat, melibatkan peer review dari seluruh dunia untuk menentukan layak tidaknya suatu artikel untuk diterbitkan. Namun, dengan ikut serta dalam persaingan ini, kita akan menjadi bagian dari komunitas mereka. Mereka adalah pesaing, namun juga sekaligus sebagai kolega. Terbentuklah jejaring ilmiah (scientific networking), di antara kita dengan para ilmuwan di luar negeri.
Menerbitkan KTI di media internasional, untuk ukuran kita, sangat mahal, sekitar 50-150 dolar AS, per halaman cetak (rata-rata 5-8 halaman). Ada juga yang gratis, namun tidak banyak. Bandingkan dengan jurnal kita, penulis kadang-kadang malah dibayar, meskipun hanya sekitar Rp 200.000-300.000, atau kalau membayar juga murah (ongkos cetak), tak lebih dari angka-angka tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Sudah saatnya, persyaratan menduduki jabatan ilmiah (peneliti dan dosen) harus ditingkatkan. Ketentuan-ketentuan normatif seperti dari Diknas dan LIPI perlu ditinjau, supaya menulis di jurnal internasional menjadi keharusan. Susah dan mahal memang, tapi kalau ingin maju, itu harus dilakukan.
Tentu, penghargaan setinggi-tingginya perlu diberikan kepada sementara ilmuwan kita, yang secara voluntary berhasil menembus jurnal-jurnal ilmiah internasional. Namun, itu masih terlalu sedikit untuk menakhodai negeri sebesar ini, masih terlalu kecil seperti yang dinyatakan oleh Pak Dirjen Dikti tersebut.

Penulis adalah Peneliti Utama, Bidang Entomologi, Badan Litbang Kehutanan. Tinggal di Ciomas, Bogor.

Friday, 19 December 2008

Ekspor Beras dan IP Padi 400

Kamis, 18 Desember 2008
Gatot Irianto

Hingga tahun 2009, diperkirakan akumulasi badai krisis energi dunia dan finansial terus mengguncang dunia.

Sinyal menguatnya besaran dampak perubahan cuaca yang ditandai dahsyatnya banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia menyebabkan deraan sistem produksi pangan nasional menguat dan kapasitas sangga (buffering capacity) Indonesia terhadap krisis akan kian menurun.

Menurut analisis data historis banjir, akhir musim hujan dengan banjir dahsyat umumnya diikuti kekeringan luar biasa karena curah hujan tahunan relatif tetap. Perubahan pola curah hujan dan awal musim membuat awal dan masa tanam kian tidak bisa diprediksi dan usaha tani padi penuh ketidakpastian.

Diperlukan deteksi dini produksi pangan nasional sebagai dasar menyusun strategi cegah awal dan tangkal awal agar tidak terjadi krisis pangan. Bahkan, sebaliknya, mampu mengekspor beras. Pertanyaan dasarnya: apa dan siapa harus berbuat apa agar Indonesia terselamatkan dari badai krisis ekonomi?

Ekspor beras

Pemerintah mensyaratkan untuk ekspor beras jika cadangan beras dalam negeri mencapai 3 juta ton (1,5 hingga dua kali cadangan beras biasanya). Konsekuensinya, tahun 2009 harus ada tambahan produksi 5,5 juta ton beras, meliputi 1,5 juta ton beras untuk cadangan nasional, 1-2 juta ton beras akan diekspor, 3 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan tambahan penduduk 1,3 persen/tahun dari 220 juta penduduk Indonesia. Asumsinya, produksi beras tahun 2008 mencapai 37.3 juta ton.

Ada tiga pertimbangan untuk ekspor beras 2009. Pertama, untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri agar tidak anjlok saat panen raya.

Kedua, untuk meredam dampak krisis ekonomi sehingga bisa memberi stabilitas ekonomi pedesaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Ketiga, menghasilkan devisa sekaligus mengubah citra Indonesia dari negara agraris sekaligus importir beras terbesar dunia menjadi negara eksportir.

Sayang, pilihan prorakyat ini sering ditunggangi oknum dengan memanfaatkan keberpihakan pemerintah untuk kepentingan sendiri. Usul rehabilitasi saluran irigasi yang parsial dengan harga satuan (unit cost) yang amat tinggi, pemilihan lokasi rehabilitasi yang tidak tepat, sehingga investasi yang dikeluarkan pemerintah tidak memberi hasil maksimum. Pertanyaannya: apa yang harus dilakukan pemerintah agar ekspor beras bisa terwujud dengan biaya terjangkau?

IP Padi 400

Pengembangan indeks pertanaman padi 400 (IP Padi 400) merupakan pilihan menjanjikan guna meningkatkan produksi padi nasional tanpa memerlukan tambahan irigasi luar biasa. IP Padi 400 artinya petani dapat panen padi empat kali setahun di lokasi yang sama. Konsekuensi pengembangan IP Padi 400, diperlukan empat pilar pendukung. Pertama, produksi benih super genjah dengan umur kurang dari 80 hari. Kedua, dukungan pengendalian hama terpadu (PHT). Ketiga, pengelolaan hara terpadu. Keempat, manajemen tanam dan panen yang efisien.

Dasar pertimbangan pengembangan IP Padi 400, dengan tersedianya varietas super genjah, maka selain dapat memaksimalkan IP Padi 400 juga untuk mendongkrak IP padi antara 50-150 pada lahan tadah hujan, irigasi pedesaan, dan irigasi sederhana. Artinya, akan ada tambahan panen 1-3 kali di lahan sawah.

IP Padi 400 dapat memecah kejenuhan peningkatan produksi (levelling off) dalam peningkatan produksi beras nasional (P2BN), bahkan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan lahan yang sama sampai 25 bahkan 50 tahun mendatang.

Pertimbangannya, para pemulia tanaman (breeder) Indonesia berhasil mengubah padi berumur 180 hari (6 bulan) dengan produksi 2-3 ton/ha menjadi berumur 105 hari dengan produktivitas 6-8 ton/ha seperti padi lokal beras meras Aek Sibundong varietas lokal Sumatera Utara. Logikanya, melalui persilangan konvensional, marka molekuler, iradiasi para pemulia dapat memperpendek umur padi 105 hari menjadi kurang dari 80 hari dengan produktivitas yang sama.

Saat ini Balai Besar Penelitian Padi Badan Litbang Pertanian telah memiliki galur (calon varietas) dengan umur 85 hari meski produktivitasnya masih di bawah lima ton. Artinya, melalui satu tahapan lagi pemulia akan mampu menghasilkan padi berumur pendek dengan produktivitas tinggi. Keberhasilan ini diperkirakan akan menjadi kulminasi ke dua revolusi hijau produksi padi. Untuk mendukung pengembangan IP Padi 400, kini sedang dilakukan deliniasi wilayah potensial peningkatan IP Padi 400 dan wilayah lain yang dapat dikembangkan IP Padinya agar ekspor beras dapat segera terwujud.

Para ahli di bidang hama dan penyakit, nutrient manajemen, dan pascapanen serta pengolahan hasil dituntut bekerja keras agar implementasi IP Padi 400 dapat dikembangkan.

Gatot Irianto Kepala Badan Litbang Pertanian

DITEMUKAN HARTOYO, WARGA IMOGIRI; Ramuan Alami Pengendali Hama

KR. 19/12/2008 09:13:06

HAMA sering bikin petani repot. Tak heran jika berbagai cara dilakukan untuk mengusir hama, baik menggunakan pestisida berbahan kimia maupun cara khusus. Begitupun dilakukan Hartoyo (42). Warga Selopamioro Imogiri ini punya cara sendiri untuk mengusir hama tanaman. Sejak 5 tahun terakhir, di rumahnya yang berjarak 20 kilometer selatan Kota Yogya, dia mengembangkan berbagai macam ramuan alami pengendali hama.

Berkat temuannya, dia dan sejumlah petani setempat yang tergabung dalam Regu Pengendali Tanaman (RPT) Sri Katon, kini tidak lagi menggunakan pestisida kimia untuk mengendalikan hama. Hartoyo memang lebih senang menyebut hasil temuannya sebagai bahan pengendali hama. ”Kalau membasmi kok kesannya terlalu sadis,” katanya sambil menunjukkan aneka jenis ramuan buatannya.

Ramuan pengendali hama itu dibuat dari bahan alami yang mudah didapat dan banyak tersedia di lingkungan sekitar. Untuk mengendalikan serangan tikus yang banyak dikeluhkan warga misalnya, dia menggunakan ketela pohon yang direbus dengan air kelapa. Satu minggu setelah makan ketela tersebut tikus akan mati. ”Memang matinya tidak seketika melainkan secara perlahan tapi pasti. Ciri khas pengendali hama dari bahan alami memang seperti itu,” tuturnya.

Ada juga jamur beauveria untuk mengendalikan wereng, cairan mirip petragenol untuk mengendalikan lalat buah, pengendali apis dan walang sangit. Pengendali hama dari bahan alami ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi hanya mematikan sasarannya. Pembuatannya juga disesuaikan kondisi lapangan, tidak bisa dibikin stok karena tidak tahan lama.

Kecuali ketela dan kelapa, Hartoyo menyebut ada beragam bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pengendali hama tanaman, antara lain daun mindi, kunir, tetes tebu, puyang, urine sapi serta daun mahoni. Bahan tersebut bisa digunakan untuk mengendalikan hama apis yang biasa menyerang pada tanaman kacang panjang dan cabe. Sedangkan untuk mengendalikan lalat buah, daun selasih berikut batang dan bunganya ditumbuk halus kemudian ditambah air kelapa lalu diperas, disaring dan ditambah tetes tebu.

Berkat temuannya itu Hartoyo acap diundang untuk memberi penyuluhan pengendalian hama ke berbagai kelompok khususnya di wilayah Bantul. Meski demikian, Hartoyo tidak memperjualbelikan ramuan itu. Bagi petani yang mengeluh karena tanamannya diserang hama, Hartoyo akan memberikan petunjuk bagaimana cara membuat ramuan pengendali hama. Harapannya, jika hama tersebut menyerang, petani yang bersangkutan bisa membuat ramuan sendiri.

Pestisida alami ini mempunyai sejumlah keunggulan dibanding pestisida kimia. Di samping harganya murah juga tidak mengganggu lingkungan. Untuk pengendali lalat buah misalnya, hanya butuh biaya sebesar Rp 5 ribu. Sementara kalau beli pestisida kimia bisa mencapai Rp 100 ribu. Bahkan sebagian pestisida alami juga mengandung unsur zat perangsang tumbuh.

Hartoyo yang juga Ketua Gabungan Kelompok Tani Desa Selopamioro ini, berhasil menemukan berbagai ramuan pengendali hama dan pupuk berkat pengalamannya ikut Sekolah Lapang Pengendali Hama Terpadu (SLPHT) selama 3 bulan ditambah pengalaman lapangan sebagai petani.

Dulu, Hartoyo mengisahkan, ketika petrogenol (pembasmi lalat buah) habis, dirinya mencari berbagai daun yang baunya mirip dengan petrogenol. ”Kebetulan di dekat tanaman cabai ada tanaman selasih yang banyak dihinggapi lalat buah. Ternyata setelah saya ambil baunya mirip petrogenol,” katanya. Bermula dari itu Hartoyo berhasil meramu pengendali lalat buah.

Kreativitas petani dari desa paling pinggir di perbatasan Bantul dan Gunungkidul ini patut diacungi jempol. Tak heran jika rumah Hartoyo sering dijadikan jujukan mahasiswa KKN dari berbagai perguruan tinggi. Juga tempat berkumpulnya petani untuk membahas masalah pertanian utamanya soal hama. (Dwi Astuti)-n

Thursday, 18 December 2008

Pangkalan Data Pengguna Pupuk

Kamis, 18 Desember 2008
Razali Ritonga

Tampaknya kebijakan penyaluran pupuk secara nasional tidak selalu nyambung ke tingkat petani.

Hal itu termanifestasi dari keseriusan pemerintah dengan menyediakan pupuk yang secara nasional diperkirakan mencukupi. Celakanya, tidak semua daerah mendapat alokasi memadai. Akibatnya, terjadi kelangkaan pupuk di sebagian daerah.

Parahnya, kelangkaan pupuk terjadi berulang dari tahun ke tahun. Melihat kenyataan itu tidak sedikit kalangan meragukan kesungguhan pemerintah memajukan pertanian di Tanah Air.

Guna menepis keraguan dan menjamin kelancaran pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi pada masa mendatang, pemerintah melalui Menteri Perdagangan menerbitkan peraturan No 21/M-DAG/PER/6/2008.

Meski demikian, sebagian kalangan tetap menilai, terbitnya peraturan itu belum menjamin kelangkaan pupuk tak terjadi lagi. Alasannya, data kebutuhan pupuk per petani ditengarai belum obyektif dilakukan. Padahal, agregasi data itu diperlukan sebagai perkiraan kebutuhan pupuk di suatu daerah, khususnya di wilayah kabupaten/kota.

Potensi rawan

Peraturan Menteri Perdagangan menyebutkan empat lini jalur distribusi pupuk. Pertama, lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari tiap produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk impor.

Kedua, lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk atau di luar wilayah pelabuhan.

Ketiga, lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.

Keempat, lokasi gudang atau kios pengecer di kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.

Perlunya empat lini itu guna memudahkan penyaluran pupuk dari hulu ke hilir dan rencana kebutuhan pupuk. Meskipun demikian, potensi rawan kelangkaan pupuk masih mungkin terjadi.

Potensi kelangkaan pupuk dari hulu ke hilir umumnya bersifat artifisial (artificial scarcity). Fatich (1997) menengarai, kelangkaan pupuk bisa terjadi bukan karena tidak ada stok, tetapi akibat permainan distributor pupuk. Ada kecenderungan para distributor membentuk konglomerasi atau kartel pupuk. Pada gilirannya kekuatan kartel itu dapat menciptakan fenomena artificial scarcity yang dapat menyebabkan melambungnya harga dan kelangkaan pupuk (Handerson and Quadnt, 1980).

Celakanya razia terhadap penimbunan pupuk sebagai salah satu penyebab artificial scarcity kerap hanya dilakukan kepada pengecer, jarang menyentuh distributor. Maka, tak mengherankan jika razia yang dilakukan belum efektif karena berskala kecil.

Adapun pengumpulan informasi kebutuhan pupuk dari hilir ke hulu dapat menyebabkan overneeds atau underneeds di suatu wilayah. Overneed akan menyebabkan pemborosan dan kekurangan di daerah lain, sedangkan underneeds menyebabkan kelangkan nyata (real scarcity). Potensi real scarcity bisa terjadi karena salah dalam memperkirakan kebutuhan pada tingkat petani.

Data perkiraan kebutuhan pupuk petani, seperti tercantum pada Pasal 11 Butir 2 dari Peraturan Menteri Perdagangan, dilakukan pada lini empat, yaitu pengecer pupuk atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

Kekisruhan pada lini itu bisa terjadi karena soal akurasi data kebutuhan pupuk yang dikumpulkan pedagang eceran. Dalam peraturan itu belum dijelaskan bagaimana pedagang eceran mengumpulkan data. Ini terkait metodologi, penentuan target sasaran, dan lokasi pencatatan. Pencatatan lokasi yang tidak tepat bisa berakibat pada peluang lewat cacah, atau cacah ganda.

Selain berpotensi mistargeting sasaran, potensi kesalahan lainnya adalah penentuan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani. Disinyalir ada kecenderungan petani menggunakan pupuk secara berlebihan dengan harapan produktivitas kian meningkat.

Kolaborasi PP dan KSK

Agar kebijakan makro nyambung dengan target mikro mungkin bisa dilakukan dengan memperluas fungsi kolaborasi antara penyuluh pertanian (PP) dengan koordinator statistik kecamatan (KSK). Selama ini kolaborasi PP dengan KSK masih sebatas mengumpulkan data produksi padi di tingkat kecamatan, lalu naik ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Namun, belum menyentuh input pertanian, seperti perkiraan kebutuhan pupuk.

PP diperlukan guna membantu petani menghitung kebutuhan pupuk untuk satu musim tanam atau satu tahun menurut jenis tanaman, pola tanam, dan tingkat kesuburan lahan. Adapun KSK untuk mencatat informasi nama dan alamat petani dan kelompok petani serta kebutuhan pupuk yang diperlukan. Catatan itu lalu direkapitulasi untuk membuat pangkalan data per desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Pangkalan data itu bisa menjadi instrumen pelurus kebijakan pemerintah dari tingkat nasional hingga petani, terutama untuk memenuhi jenis, jumlah, harga, tempat waktu, dan mutu. Dengan cara ini, kelangkaan pupuk bisa dihindari.

Razali Ritonga Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Industri Kini Menantang Riset Aplikatif

Kompas. Rabu, 17 Desember 2008 | 01:02 WIB

Jakarta, Kompas - Dalam Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional, Selasa (16/12), Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman menuntut lembaga pengarah riset nasional ini supaya lebih berperan aktif. Ini disebabkan sektor industri sekarang makin menantang adanya hasil-hasil riset yang aplikatif.

”Jawablah tantangan dari dunia industri ini,” kata Kusmayanto. Dia mengemukakan, mulai 2009 makin tampak keberpihakan pendanaan pemerintah untuk pengembangan riset. Dunia riset akan digelontor dana Rp 2,3 triliun dari penetapan alokasi dana pendidikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Besar dana itu bisa berubah. Namun, Kusmayanto menegaskan, sudah diputuskan alokasi dana riset secara pukul rata untuk sekitar 8.000 periset dan perekayasa yang ada di bawah lembaga penelitian departemen maupun lembaga penelitian nondepartemen.

”Dana sudah ditetapkan sebesar Rp 50 juta dihitung untuk setiap periset atau perekayasa dalam setahun. Aplikasinya, bisa satu proposal dikerjakan lebih dari satu periset sehingga jumlah dana bisa disesuaikan jumlah periset,” kata Kusmayanto.

Ketua Dewan Riset Nasional (DRN) Andrianto Handojo mengatakan, fungsi DRN adalah menjembatani kepentingan dunia industri dengan riset. Koordinasi serta komunikasi menjadi hambatan yang masih sulit ditangani sampai sekarang.

”Upaya yang sedang ditempuh sekarang membentuk jaringan komunikasi kegiatan riset melalui internet. Namun, masih terbatas pada lingkup enam provinsi,” kata Andrianto.

Keenam provinsi yang menjalin interaksi kegiatan riset meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Upaya ini sekaligus menghindari adanya duplikasi riset serta mengupayakan kolaborasi riset.

Komaruddin Hidayat dari Komisi Teknis Energi Baru dan Terbarukan DRN mengungkapkan, sampai sekarang sudah banyak hasil riset aplikatif. Akan tetapi, pemanfaatannya belum optimal.

”Aplikasi hasil riset harus dimulai dari pedesaan dengan syarat secara langsung dapat menumbuhkan perekonomian,” kata Komaruddin.

Dia mencontohkan hasil riset dan rekayasa yang sudah diterapkan berupa pengering berbagai komoditas pertanian dengan energi hibrid dari sel surya dan angin. Kendala aplikasi berbagai hasil riset sekarang ini terletak pada manfaat yang tak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau dunia industri. (NAW)

Memasyarakatkan Kampung Hijau di DIY

TAJUK RENCANA
KR. 17/12/2008

KAMPUNG Hijau, tentu maksudnya bukan kampung tentara. Dalam buku Pedoman dan Penilaian Kampung Hijau (2007), adalah kampung yang melestarikan fungsi lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian ini, kiranya masih perlu dimasyarakatkan. Sebab, gagasan tersebut baru terwujud tahun 2007. Propinsi DIY melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) baru pada bulan Desember 2008 melakukan evaluasi Kampung Hijau, untuk menemukan mana yang ideal di antara kampung-kampung di lima wilayah kabupaten dan kota.

Sesungguhnya, sejak lama kita mengenal kampung, sebab kita pun tinggal di sebuah kampung. Ada kampung yang spesifik, kampung yang ideal, nyaman kita sebagai penghuninya, tapi di sisi lain ada yang tampak kumuh, berpenduduk padat, tidak jarang pula terbentang tanah-tanah kosong, pinggiran sungai, dan tak dikelola dengan baik. Lantas, kita bisa merasakan perbedaan eksistensi kampung antara pedesaan dan perkotaan. Desa yang menciptakan suasana gotong royong, seringkali tak bisa ditemukan di kota.

Namun, kita juga merasakan, desa yang memiliki budaya musyawarah, rembugan, tepa selira, mulai terkikis oleh pengaruh budaya global. Begitu cepat virus budaya global ini menyerbu, karena saluran teknologi informasi dan komunikasi sudah kian canggih. Semakin terkikisnya budaya lokal, yang sesungguhnya menjadi keunikan, membuat kita merasa bertanggung jawab untuk terus-menerus melestarikan.

Dengan adanya pengertian, pemahaman, idealisasi Kampung Hijau, membuat kita punya alasan menjaga eksistensi budaya lokal, sehingga budaya global tidak merusak. Pemahaman ini memang tidak datang begitu saja. Tapi, seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai berbagai aspek kehidupan agar jangan sampai terkikis, orang pun menyadari. Kampung Hijau, ternyata sebuah idealisasi penciptaan lingkungan yang hijau, penciptaan gerakan akar rumput dalam memelihara lingkungan, yang dimulai dari rumah tangganya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran yang lebih besar, bahwa apabila kita merusak lingkungan maka kita sendirilah yang akan memperoleh akibatnya.

Maka, jangan berani merusak kampung kita. Di kampung itulah sesungguhnya basis komunitas pada sebuah wilayah yang tak telalu luas, menunjukkan wajahnya. Satu satu sama lain di antara penghuninya sudah saling kenal. Mereka bekerja sama mengembangkan kehidupan. Termasuk memecahkan persoalan dan menjawab tantangan. Maka, kampung adalah tolok ukur. Ketika kita mencari idealisasi Kampung Hijau di wilayah Propinsi DIY, pada dasarnya adalah tantangan untuk mendorong masyarakat selalu sadar akan lingkungannya. Memotivasi masyarakat agar tak merusak lingkungannya. Agar muncul semangat kompetitif, pada hemat kita muaranya ada pada penilaian dan evaluasi.

Wednesday, 17 December 2008

Kelangkaan, Kenapa Mudah Terjadi ?

SM. 17 Desember 2008
Tajuk Rencana

Di negeri ini sekarang mudah terjadi kelangkaan. Setiap menjelang musim tanam selalu terjadi kelangkaan pupuk. Sekarang ada kelangkaan gas pada tabung elpiji 3 kg. Sebelumnya, ada kelangkaan minyak tanah. Entah apalagi, karena pernah kita juga mengalami kelangkaan cabe, bawang merah, bawang putih yang kemudian melambungkan harga komoditi tersebut. Dalam kehidupan keseharian, kita juga merasakan kelangkaan yang lain seperti kelangkaan pemimpin yang amanah, penuh keteladanan, dan juga bertanggungjawab. Kita juga tidak tahu persis kenapa terjadi. Kelangkaan seringkali mengundang krisis, yang sampai akhirnya menimbulkan ketidakpastian.

Ketika pemerintah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke bahan bakar gas, tentu alasannya adalah terjadinya kenaikan harga minyak di pasar internasional, sehingga membengkakkan besaran subsidi. Alasan itu secara logika bisa diterima. tetapi dalam kenyataan terlihat bahwa ada ketidaksiapan yang serius dalam program konversi itu. Bukti sederhana saja, yakni terjadinya kelangkaan gas tabung 3 kg. Kenapa bisa terjadi ? Apakah pemerintah melakukan kesalahan dalam menghitung, terjadi distorsi kebijakan, manipulasi dan kongkalikong dalam distribusi, atau sebab-sebab yang lain ? Ataukah memang benar-benar pemerintah belum siap dengan program itu, tetapi kemudian memaksakan diri.

Tentu saja masyarakat dibuat jengkel. Semula sudah enggan melakukan konversi, tetapi karena rakyat mencoba menghormati bahwa di negeri ini katanya ada pemerintah, maka mereka berbondong-bondong mengikuti kebijakan tersebut. Berpindah ke gas bukan persoalan mudah karena berhubungan dengan kebiasaan. Terbiasa kompor minyak tanah kemudian berpindah menjadi kompor gas, ternyata tidak terlalu mudah. Tetapi, masyarakat pun akhirnya menyerah ketika minyak tanah mulai hilang di pasaran. Eh, belum genap setahun berjalan, pasokan gas menyurut dan kelangkaan pun terjadi. Minyak tanah sudah sulit di pasar, gas pun tidak mudah didapatkan.

Untuk kesekian kali pemerintah sekarang ini tidak begitu baik dalam mengelola kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakatnya. Persediaan pupuk yang rendah sehingga memicu kelangkaan, membuktikan pemerintah tidak memiliki data yang akurat, atau jangan-jangan memang pemerintah tidak terlalu serius mengurus masalah ini. Setiap kali terjadi kelangkaan memperlihatkan betapa lemahnya pemerintah sekarang ini. Seolah-olah pemerintah tidak lagi kuat untuk memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakatnya. Pemerintah tampaknya lebih banyak didikte oleh para pemain pupuk, gas elpiji, dan sebagainya. Maka, pemerintah yang seperti ini sulit dinilai berhasil oleh masyarakat.

Yang dikhawatirkan adalah kemampuan pemerintah untuk merancang sebuah program tidak disandarkan dan didasarkan pada data yang akurat. Data awal yang lemah mengakibatkan perencanaan tidak matang. Maka, ketika program direaliasasi banyak menimbulkan masalah. Seperti siapa dan jumlahnya berapa yang seharusnya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) beberapa saat lalu. Kenapa pupuk langka, selain memang ada satu dua permainan kotor di antara pemain, kita yakin juga karena lemahnya perencanaan termasuk data yang tidak akurat tentang seberapa luas lahan sawah tadah hujan maupun irigasi teknis yang seharusnya mendapatkan pasokan pupuk.

Sepanjang perencanaan tidak matang maka akan sangat mudah terjadi kelangkaan karena jumlah pasokan dan kebutuhan yang tidak berimbang. Dengan perencanaan yang matang saja seringkali timbul masalah di lapangan, apalagi rancangan itu tidak matang. Pemerintah seringkali meluncurkan program dengan pendekatan coba-coba, dan repotnya tidak diimbangi juga dengan sosialisasi yang memadai. Lebih parah lagi, jika program tersebut ditumpangi atau bahkan didorong dengan ”kereta” kepentingan politik jangka pendek untuk memenangi pemilu. Akibatnya, program tersebut seringkali menimbulkan syakwasangka dan akhirnya kurang mendapatkan dukungan politik maupun publik secara luas.

Solusi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Republika Selasa, 16 Desember 2008 pukul 08:18:00

Suswono
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PKS

Salah satu fungsi penting negara yang disepakati oleh para pemikir ekonomi publik adalah fungsi distributive, antara lain dengan cara membantu akses pelaku ekonomi lemah terhadap resources yang mereka butuhkan dalam kegiatan ekonominya agar pendapatan riil mereka meningkat. Subsidi pupuk yang diberikan kepada petani adalah salah satu bentuk implementasi fungsi negara ini.

Sebagaimana yang diketahui, subsidi pupuk itu baru bermakna ketika memenuhi setidaknya dua tepat. Tepat yang pertama adalah tepat waktu yang berarti ketika dibutuhkan pada saat mulai musim tanam seperti saat ini petani bisa mendapatkannya. Kedua, tepat harga. Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah harus niscaya di lapangan. Ketika harga itu lebih tinggi dari HET maka subsidi pun menjadi kurang bermakna bagi petani.

Permasalahannya sekarang dua tepat yang diharapkan itu dapat dikatakan sulit terjadi di lapangan. Mengapa? Jawaban singkatnya karena terjadi government failure, suatu terminologi yang merujuk bahwa gagalnya intervensi pemerintah dalam mencapai target kebijakan yang ditetapkannya karena masalah-masalah yang inheren ada dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi kelembagaan maka fenomena asimetris informasi yang tidak mendapat solusi yang tepat berkontribusi besar atas terjadinya government failure tersebut. Asimetris informasi merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi apalagi dalam birokrasi negara yang merupakan organisasi raksasa yang sangat kompleks.

Asimetris informasi terjadi ketika pemegang/pemilik (principal) perusahaan dalam konteks bisnis atau pemegang kekuasaan (dalam konteks negara) gagal mentransmisikan keinginan atau motivasinya kepada para agennya (pelaksana tugasnya). Artinya, kalau kita kaitkan dengan fenomena kelangkaan pupuk, pemerintah pusat tidak berhasil mentransmisikan political will kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintah dari pusat dan daerah tentang urgensi hadirnya pupuk secara dua tepat itu di lapangan yang berakibat terjadinya kelangkaan pupuk.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Birokrasi negara menurut para pakar ekonomi publik bukanlah entitas yang identik dengan altruisme. Para ekonom publik meyakini secara personal para pengelola negara dalam berbagai level itu akan berusaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan personal dari aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau dikenal sebagai motif rent seeking.

Sebagaimana yang diketahui kelangkaan pupuk mungkin tidak menjadi fenomena berulang ketika misalnya para distributor dan pengecer yang tidak melakukan tugasnya dengan baik diganti dan dihukum. Tentu saja kita tidak bisa berharap terlalu banyak agar distributor dan pengecer yang bermasalah tersebut diganti, apalagi dihukum ketika ditemukan fakta bahwa distributor dan pengecer itu telah mempunyai hubungan kelembagaan yang bersifat win-win solution dengan pemerintah daerah, aparat hukum, atau pabrik pupuk.

Solusi kelembagaan menjadi penting untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini. Para pakar ekonomi kelembagaan mengatakan solusi kelembagaan untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini adalah adanya kontrak antara sang principal dan agennya untuk meminimalisasi terjadinya asimetris informasi yang merugikan. Dalam konteks organisasi negara maka kontrak institusi dalam bentuk payung hukum adalah sangat penting untuk memaksa para birokrat dan organisasinya melaksanakan kebijakan presiden atau menteri.

Tetapi, kontrak saja tidak cukup. Para ekonom kelembagaan mengatakan pula bahwa dalam kondisi hadirnya asimetris informasi dan moral hazard maka Anda harus menolerir transaction cost. Artinya, pemerintah pusat dan DPR RI dalam konteks ini harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk insentif semua pihak yang terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi ini mulai dari menteri sampai aparat kelurahan di lapangan kalau ingin melihat tidak terjadi lagi kasus kelangkaan pupuk.

Kalau ini yang kita lakukan, berarti biaya implementasi kebijakan subsidi pupuk menjadi sangat mahal. Bahkan, bisa berimplikasi lebih tinggi daripada manfaat subsidi pupuk itu sendiri.

Pada 2009 negara akan mengalokasikan Rp 17,5 triliun untuk subsidi pupuk. Akankah uang rakyat sebesar itu kembali akan dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak layak menerimanya?

Fenomena berulang kelangkaan pupuk yang selalu kita alami setiap tahun mengindikasikan subsidi pupuk tidak tepat sasaran. Sekalipun nilai subsidi sudah dinaikkan, tetapi tidak ada jaminan tahun depan kita akan melihat hilangnya masalah kelangkaan pupuk.

Kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini bukan karena semata-mata kekurangan suplai. Tetapi, akibat hadirnya fenomena asimetris informasi dan moral hazard dalam kelembagaan distribusi pupuk domestik.

Dalam kondisi kekinian masih terlalu sulit mengatasi masalah asimetris informasi dan moral hazard yang terjadi dalam kelembagaan subsidi pupuk domestik. Oleh karena itu ada baiknya pemerintah dan DPR RI mengubah bentuk subsidi tersebut dari subsidi pupuk pada penyediaan barang publik bagi petani.

Kami menilai uang Rp 17,5 triliun yang dianggarkan untuk subsidi pupuk pada 2009 akan lebih dirasakan petani dan bermanfaat dalam pembangunan sektor pertanian jika dialokasikan saja untuk membangun infrastruktur pertanian dan perdesaan, seperti pembangunan bendungan baru dan perbaikan fasilitas irigasi, pembangunan sumur-sumur cadangan air di daerah yang tidak punya fasilitas irigasi, jalan-jalan desa, jaringan listrik perdesaan, dan pembangunan pasar dan terminal-terminal agribisnis di daerah-daerah sentra produksi komoditas andalan dan semua itu dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani.

Tuesday, 16 December 2008

Rentan Wilayah Pesisir

ANALISIS
KR. 16/12/2008 10:21:53
Oleh : Dr Sudibyakto

SALAH satu isu lingkungan yang muncul sebagai akibat perubahan iklim (climate change) adalah kenaikan muka air laut. Jika fenomena alam yang diramalkan oleh para ahli lingkungan ini benar, maka sebagian besar wilayah pesisir akan tergenang dan beberapa pulau kecil akan tenggelam. Padahal, sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir cukup banyak dan kini mengalami ancaman kerusakan lingkungan.

Isu kenaikan muka air laut (baca: gelombang pasang) diramalkan bakal terjadi di pantai selatan Pulau Jawa dan Pantura dengan ketinggian bisa mencapai 3-5 meter. Kebetulan pada saat itu ada pengaruh pasang purnama sekitar tanggal 14-16 bulan Dzulhijjah. Kasus penambangan pasir besi di pantai selatan Kulonprogo dan meningkatnya abrasi di pesisir Kabupaten Bantul dan sekitarnya, merupakan contoh betapa rentannya wilayah pesisir ini. Tingkat kerentanan yang tinggi dan ancaman atau potensi bencana alam yang kian meningkat, menjadikan wilayah pesisir mempunyai risiko kerusakan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat mengkhawatirkan.

Wilayah Indonesia memiliki 17.504 pulau dan 95.181 km panjang garis pantai. Namun wilayah pesisir ini mempunyai problem dalam konteks pengelolaan ekosistem pesisir. Ada sekitar 140 juta penduduk yang tinggal di wilayah pesisir yang mana 80% masyarakat pesisir masih miskin, dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat kerusakan lingkungan sangat tinggi, 72% kerusakan terumbu karang, 40% hutan mangrove telah rusak, pencemaran oleh industri dan limbah industri dan ancaman terhadap berbagai jenis bencana alam dan bencana akibat ulah manusia.

Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang dibatasi oleh wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut dan 12 mil ke arah laut. Di wilayah pesisir umumnya pemanfaatan sumberdaya alamnya tidak lestari, sehingga mengancam ekosistemnya. Tingkat kerawanan (vulnerability) wilayah pesisir menjadi meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kerusakan sumberdaya dan ekosistemnya.

Kerawanan bencana dapat ditinjau dari berbagai aspek, misalnya aspek kerentanan fisikal, kerentanan sosial, ekonomi dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Kerentanan fisik lebih banyak ditentukan oleh topografi pantai, sistem sungai, kelandaian dan tipologi pesisir, karakteristik gelombang, sedangkan kerawanan sosial, budaya dan ekonomi lebih menunjukkan bagaimana suatu wilayah mudah rusak struktur perekonomian dan sosialnya jika terkena bencana. Sedangkan kerentanan pertahanan dan keamanan lebih bersifat menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar termasuk negara tetangga dalam rangka pertahanan rakyat.

Ditinjau dari aspek manajemen lingkungan, maka setiap wilayah pesisir harusnya ditentukan dahulu kemampuan daya dukungnya (carrying capacity). Daya dukung lingkungan ini sangat penting karena apabila daya dukung wilayah dilampaui untuk berbagai peruntukan dan eksploitasi sumberdaya, maka daya dukung lingkungan akan mengalami kemunduran. Jika gejala ini berlangsung terus, maka wilayah pesisir akan mengalami kehancuran. Banyak contoh kerusakan wilayah pesisir di Indonesia yang sekarang ini menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Misalnya kerusakan wilayah pesisir di Sumatera Barat, pesisir Kalimantan Timur, pesisir selatan Pulau Lombok dan pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kerusakan wilayah pesisir akibat berkurangnya zone pelindung seperti mangrove akan mempercepat proses abrasi dan erosi pantai.

Dari hasil simulasi yang dibuat oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2000-an memprediksikan bahwa di tahun 2030-an wilayah pantai utara Pulau Jawa akan mengalami penggenangan. Genangan akibat kenaikan muka air laut sekitar 20-30 cm saja akan mengakibatkan ribuan tambak dan permukiman penduduk di pesisir akan tenggelam. Beberapa fasilitas penting seperti pelabuhan, terminal bus, stasiun kereta api dan sarana jalan propinsi bahkan akan tenggelam. Dengan prediksi semacam ini maka diperlukan revisi tata ruang (zonasi) pemanfaatan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana.

Rencana zonasi wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana sekarang ini sedang dilakukan oleh beberapa kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir. Makassar misalnya dengan Pantai Losari telah direvisi tata ruangnya, demikian pula beberapa kota di Jawa Tengah bagian utara seperti Tegal, Pekalongan dan Brebes. Berbasis mitigasi bencana merupakan suatu keharusan dalam revisi tata ruang, hal ini sejalan dengan nafas Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang merupakan program nasional secara berkelanjutan.

Jika kita menengok wilayah pesisir Propinsi DIY dan Jawa Tengah, maka di wilayah ini ancamannya berupa gempa bumi dangkal (jika episentrumnya kurang dari 60 atau 100 km) yang berpotensi menimbulkan tsunami, kenaikan paras muka air laut (rising sea level) akibat pemanasan global, abrasi, erosi, banjir dan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan muara sungai, sehingga berpotensi banjir di dataran rendah. Bahkan pada bulan-bulan tertentu (November, Desember, Januari) setiap tahun di wilayah ini menghadapi ancaman badai yang disebabkan oleh terjadinya siklon tropis di daratan Australia bagian utara, sekitar Darwin.

Konsep manajemen risiko bencana telah disepakati bersama, bahkan telah disusun program-program aksi pengurangan risiko bencana di daerah yang rawan bencana. Dasar hukum yang memayungi juga cukup, antara lain UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Beberapa peraturan pemerintah (PP) dan permennya bahkan perda juga mulai dibuat, masalahnya adalah bagaimana political will dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyelamatkan penduduk dari ancaman bencana sangat penting.

Cukup memprihatinkan sekali, karena tak ada satu calon legislatif yang berwawasan lingkungan dan mengerti tentang hal ini. Padahal bisa saja isu-isu strategis semacam ini dijadikan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat lokal. Sudah saatnya perlu lebih memprioritaskan pembangunan dan kelestarian sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir kita. (Penulis adalah Dosen Fakultas Geografi UGM dan Pengelola Program MSc Double Degree UGM-ITC, Belanda, Sekolah Pascasarjana UGM).

Memihak petani lewat subsidi

Solopos. Edisi : Selasa, 16 Desember 2008 , Hal.4
Oleh : Endang Siti Rahayu

Kelangkaan pupuk dan hilangnya pupuk di pasaran yang akhir-akhir ini terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sungguh memprihatinkan. Akankah hal ini akan terulang lagi dan lagi? Begitu pentingkah pupuk terhadap produktivitas dan produksi padi?

Banyak masyarakat yang sering menanyakan hal demikian dan tidak tahu jawabnya, seolah-olah bagai lingkaran setan yang tidak berujung pangkal dari mana permasalahan ini muncul. Peristiwa itu sering terulang kembali saat petani membutuhkan dan berdampak pada permasalahan sosial ekonomi yang sangat luas, seperti penyelundupan, penimbunan, pertengkaran, sabotase dan sebagainya.
Kebutuhan pupuk berawal dari dikenalnya Revolusi Hijau pada awal tahun 1960-an di Eropa dan AS yang didorong oleh kekhawatiran Robert Malthus bahwa ketersediaan pangan tidak mencukupi karena pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi pangan mengikuti deret hitung. Fundamental perbaikan produksi pertanian dengan penggunaan bibit unggul, pupuk sintetis, pestisida/insektisida, pengolahan lahan, irigasi dan pascapanen.
Gerakan Revolusi Hijau meluas sampai ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak Pelita I, Indonesia melakukan program peningkatan produksi melalui program Bimas dengan memberikan pupuk anorganik bersubsidi, supaya harga pupuk terjangkau oleh petani.
Program Bimas ternyata mampu meningkatkan produksi padi, tetapi tahun 1985 terdapat kecenderungan produksi yang menurun, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program intensifikasi massal (Inmas), intensifikasi umum (Inmum), Supra Insus dll.
Puncaknya terjadi pada tahun 1984, di mana Indonesia mencapai swasembada beras dengan produksi sebesar 17,1 juta ton pada tahun 1968 menjadi 38,1 juta ton pada tahun 1984 dan 47,8 juta ton pada tahun 1992. Keberhasilan peningkatan produksi telah meningkatkan ketersediaan energi pangan dari 2.035 kilo kalori/kapita/hari pada awal Pelita I menjadi 2.701 kilo kalori/kapita/hari pada tahun 1990. Jumlah ini melebihi kalori yang dibutuhkan oleh rata-rata orang Indonesia yang sebesar 2.150 kilo kalori/kapita/hari.
Dampaknya, ketergantungan pada komoditas beras cukup tinggi. Kondisi ini sangat membahayakan mengingat lahan pertanian dan input factor, termasuk pupuk masih sangat terbatas.
Kondisi ini berlanjut sampai sekarang, di mana tingkat ketergantungan terhadap beras masih cukup tinggi. Data BPS (2007) menyebutkan bahwa kebutuhan beras orang Indonesia mencapai 146 kg/kapita/tahun. Angka ini merupakan angka tertinggi untuk kawasan Asia. Tidak mengherankan jika pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap beras dengan memacu peningkatan produksi dan salah satunya adalah pemakaian pupuk urea.

Mendarah daging
Dampak selanjutnya adalah pertama, pemakaian pupuk urea mendarah daging bagi petani. Bertani padi tanpa pupuk urea seperti makan sayur tanpa garam. Kedua, terjadi penurunan produktivitas lahan dan lahan menjadi bantat dan produksi semakin menurun. Ketiga, lahan “dipaksa” untuk tetap menghasilkan produksi tinggi dengan menggunakan pupuk yang berlebih.
Akibatnya kebutuhan (permintaan) terhadap pupuk menjadi tinggi, karena pemakaian pupuk oleh petani rata-rata melampaui pemakaian rekomendasi oleh Dinas Pertanian. Sebagai contoh, di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, rekomendasi pemakaian pupuk oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) sebanyak 300 kg/ha urea tetapi petani menggunakan 350 kg-450 kg/ha.
Kondisi ini diperparah dengan penanaman serentak oleh masyarakat pada saat tanam raya. Maka, kebutuhan semakin melonjak, apalagi kebiasaan petani dalam satu musim tanam pembelian pupuk dilakukan sekali untuk keperluan tiga kali pemupukan (pupuk dasar, susulan I dan susulan II) dengan alasan untuk efisiensi biaya pembelian dan waktu.
Sisi lain, dari aspek penawaran pupuk yang dilakukan oleh industri pupuk, subsidi pupuk cenderung mengalami kenaikan dengan subsidi mencapai 1,3 triliun pada tahun 2003, tetapi tidak menjamin jumlah subsidi tersebut mencukupi kebutuhan pupuk petani.
Mengacu pada Soedjais (2008) bahwa kebijakan subsidi pupuk yang semula berdasarkan harga pupuk menjadi harga gas untuk mendorong industri pupuk menekan harga produksi secara efisien dan penghematan dana subsidi untuk mendorong penggunaan pupuk majemuk. Kondisi ini mempengaruhi harga eceran tertinggi (HET).
Di sisi lain, kebijakan distribusi pupuk selalu berubah-ubah. Akhirnya perubahan dalam berbagai kebijakan mempengaruhi keseimbangan permintaan dan penawaran dan biasanya kebijakan bersifat mendadak. Aturan dalam distribusi dengan penerapan yang ketat dalam pengawasan dan sanksi yang cukup berat terhadap pelaku sepanjang distribusi menyebabkan keterlambatan dalam distribusi, karena adanya perasaan waswas serta hambatan psikologis “takut salah”. Maka tidak mengherankan jika sering terjadi kelangkaan atau kekosongan pupuk pada suatu daerah. Apabila hal ini terjadi maka harga pupuk akan cenderung tinggi dan sering melampaui HET.
Kondisi demikian tidak menguntungkan petani dan program subsidi pupuk menjadi tidak memenuhi enam tepat yaitu tepat waktu, tempat, jumlah, mutu, jenis dan harga.
Menyikapi kondisi ini maka ada baiknya melakukan retrospeksi terhadap fenomena yang selama ini terjadi dengan berbagai tindakan yang mampu menekan terhadap kebutuhan pupuk. Misalnya dengan menggunakan pupuk organik, mengurangi ketergantungan sumber pangan dari beras yaitu dengan melakukan diversifikasi makanan nonberas. Tetapi hal itu akan memakan waktu karena mengubah kebiasaan tidak cukup hanya melarang tetapi butuh waktu untuk mengubahnya dengan berbagai usaha.
Akan halnya jika pemerintah tetap memprioritaskan pada upaya peningkatan produksi beras untuk menekan impor, pemerintah harus berpihak kepada petani untuk memberikan layanan yang tepat apa yang dibutuhkan oleh petani melalui subsidi input (pupuk) dan subsidi output (harga gabah). Penelitian menunjukkan bahwa harga pupuk masih merupakan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Dalam kondisi demikian maka pupuk akan tetap dicari. Oleh karena itu, pupuk menjadi faktor produksi yang penting.

- Oleh : Endang Siti Rahayu, Dosen Fakultas Pertanian UNS

Monday, 15 December 2008

Peluang Bisnis Sampah di Cilacap

WACANA
SM. 16 Desember 2008
Oleh RM Bagus Irawan

KABUPATEN Cilacap yang memiliki luas wilayah atau daerah 2.139 kilometer persegi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang memiliki jumlah penduduk cukup besar, yakni saat ini telah mencapai 1.674.210 jiwa.

Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah tersebut, disertai dengan pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, pada akhirnya membawa pengaruh terhadap tingkat aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Ironisnya, kondisi itu membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan jumlah timbulan sampah yang dari hari ke hari semakin sulit di atasi. Tentu saja hal itu ada kaitannya dengan jumlah sarana dan prasarana pemerintah yang sangat terbatas dan tidak mampu mencapai target pengelolaan persampahan yang efektif. Kondisi itu sudah barang tentu menambah permasalahan sampah yang semakin kompleks.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai barang buangan yang harus dihindari dan dijauhi karena bau dan sangat menjijikkan. Bahkan, sampah bisa juga mendatangkan berbagai sumber penyakit dan gangguan kesehatan tubuh.

Berkaitan dengan itu, tak heran jika masih banyak anggota masyarakat yang antipati terhadap sampah, dan oleh karenanya harus segera disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, masyarakat jugalah yang menjadi produsen atau penghasil sampah terbesar saat ini.

Sampah di Kabupaten Cilacap merupakan masalah utama dan menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik sejak lama. Saat ini pun, sampah di wilayah itu menjadi problem yang dilematis bagi pemerintah daerah (pemda) setempat karena tidak seluruhnya dapat diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Tritih Lor. Baru sekitar 60 % saja sampah yang bisa diangkut ke TPA.

Hal itu disebabkan oleh karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemda, sehingga di beberapa wilayah atau kawasan masih tampak sampah berceceran, tidak terangkut, yang apabila dibiarkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi lingkungan, kebersihan, maupun pada akhirnya berpengaruh kepada kesehatan masyarakat.

Terhadap kondisi itu, diperlukan suatu upaya terobosan pengelolaan yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan efesiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin melalui teknologi pengolahan tepat guna secara terintegrasi dan sedekat mungkin dari sumbernya.

Hal itu menjadi sebuah solusi altenatif yang bisa diharapkan menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan. Bila pemda kesulitan mendanai operasional bisnis itu, selayaknya ditawarkan kepada investor.

Pengelohan sampah tidak bisa lepas dari komposisi dan karakteristik sampah yang menjadi dasar, dan merupakan hal terpenting dalam memilih teknologi pengolahan yang akan digunakan. Komposisi sampah di Kabupaten Cilacap saat ini rata-rata terdiri atas sampah bahan organik dengan komposisi 73 % dan bahan anorganik 27 %.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen organik merupakan komponen terbesar dan dominan yang menyebabkan sampah kota mempunyai kadar air cukup tinggi.

Dengan karakteristik sampah seperti itu, maka jika sehari saja dibiarkan menumpuk, maka akan terjadi kegiatan mikroorganisme anaerobik yang menyebabkan sampah berbau tidak sedap. Disisi lain, sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mengakibatkan berkembangnya vektor penyakit dan menimbulkan kerawanan kesehatan.

Pemusnahan

Pengolahan sampah secara efisien adalah melalui cara pemusnahan atau pengurangan mulai dari sumbernya. Konsep itu juga dikenal dengan pola 3R, yaitu reduce, reuse, dan reycle. Pengurangan timbulan sampah dengan menerapkan pola 3R, juga merupakan salah satu kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan harapan pada 2025 tercapai zero waste.

Salah satu pengolahan untuk mereduksi sampah yang bisa dijadikan sebagai peluang bisnis adalah dengan cara pengomposan. Yaitu teknik pengolahan sampah organik yang biodegradable. Sampah tersebut dapat terurai oleh mikroorganisme atau cacing (vermicomposting), sehingga terjadi proses pembusukan. Kompos yang dihasilkan sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah karena kandungan unsur hara dan kemampuannya manahan air, sehingga dapat memperbaiki produktivitas tanah.

Dengan demikian, peluang pasar atau bisnis pengelolaan persampahan memiliki potensi yang sangat tinggi karena kompos yang dihasilkan tidak hanya menyuburkan tanaman dan dapat meningkatkan produksinya sekitar 20%, tetapi juga menyuburkan atau memperbaiki struktur tanah.

Beragamnya pengguna pupuk organik —seperti petani atau pelaku bisnis sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pangan, perkebunan, petambak udang, peternak, serta instansi dan pengusaha yang mengembangkan tanaman industri— menjadi potensi pasar yang sangat besar dan menjanjikan, khususnya di Kabupaten Cilacap.

Lebih-lebih untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada 2008 masih kurang sebesar 30,3% (sekitar 17.233 ton per tahun); dan itu dapat dipenuhi oleh pupuk organik (Pemkab Cilacap, Juni 2008). Peluang ekspor juga masih sangat terbuka; selain ramah lingkungan, harga pupuk organik di luar negeri —khususnya di Malaysia dan Brunei— saat ini bisa mencapai Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per kg.

Saluran distribusi yang sudah tersedia, yaitu melalui kios-kios pertanian yang menjual sarana produksi pertanian (saprotan) dan supermarket yang menjual saprotan— menjadi salah satu mata rantai penjualan pupuk kompos atau organik tersebut. Atas dasar fakta-fakta tersebut, maka jika Pemda dan masyarakat Kabupaten Cilacap cerdik dan bermata jeli, sampah-sampah itu bisa menjadi emas. Semoga saja demikian.(68)

– RM Bagus Irawan ST MSi, konsultan, pemerhati lingkungan, dan dosen Fakultas Teknik Unimus.

Saturday, 13 December 2008

Relevansi Pendidikan Kewirausahaan

SM. 13 Desember 2008
Oleh Purbayu Budi Santosa

SUNGGUH menarik melihat kemauan pemerintah yang akan menyediakan dana sebesar Rp 110 miliar pada tahun 2009 untuk mengembangkan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi. Dengan pendidikan kewirausahaan tersebut, diharapkan para lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari kerja, tetapi bisa sebagai pencipta lapangan kerja.

Memang ironis menyaksikan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak lulusan pendidikan tinggi menenteng ijazahnya ke sana-ke mari melamar pekerjaan, tetapi mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Sebaliknya bisa disaksikan seseorang yang dengan pendidikan formal minim, tetapi bisa sukses luar biasa dalam pekerjaannya.

Ambil contoh Andre Wongso, yang mengaku SDTT (sekolah dasar tidak tamat), sekarang sukses sebagai pakar motivasi yang andal dan ternama di Indonesia. Begitu juga Bob Sadino yang pendidikan formalnya terbatas, tetapi sukses dalam usaha agrobisnisnya.

Lalu, mengapa begitu banyak pengangguran di negara yang kaya sumber daya alam dan keramahan iklim ini? Adakah yang salah dengan pendidikan formal kita? Atau bahkan, seperti dinyatakan Ivan Illich dalam bukunya Deschooling Society (1972), pendidikan formal terlalu banyak menyerap biaya, hasilnya kurang optimal, dan lebih parah lagi banyak menghasilkan tenaga pemalas yang tidak terampil dan hanya menjurus kepada pekerjaan formal, tanpa mau tahu dengan kondisi riil di lapangan.

Mestinya pendidikan seperti dinyatakan Paulo Freire dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed (1972) merupakan ajang pembebasan kesadaran atau dialogika yang memancing mereka untuk berdialog, membiarkan mereka mengucapkan sendiri per-kataannya, mendorong mereka untuk menamai dan dengan demikian untuk merubah dunia.

Konsep pendidikan yang ada pada kita sekarang ini cenderung berbentuk ‘’institusi bank’’ menurut konsep Freire, di mana pihak pendidik secara searah memberikan pengetahuannya kepada peserta didik sehingga bisa terkumpul segepok ilmu.

Bercermin dari kenyataan itu, tentu ada yang salah dengan pendidikan kita sekarang ini. Pendidikan formal yang diberikan di bangku sekolah maupun perguruan tinggi hanya terpaku pada penguasaan hard skills. Bahkan sangatlah kurang dengan mengkaitkan kenyataan yang terjadi di dunia realitas.
Penelitian menunjukkan, keberhasilan seseorang bukan ditentukan oleh kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting.

Tingkat kecerdasan cuma menyumbang sekitar 20-30 persen keberhasilan, selebihnya ditentukan soft skills. Penelitian National Association of Colleges and Employers (NACE) pada tahun 2005 menunjukkan hal itu, di mana pengguna tenaga kerja membutuhkan keahlian kerja berupa 82 persen soft skills dan 18 persen hard skills.

Soft skills, menurut Berthall (dalam Diknas, 2008), adalah tingkah laku personal dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seseorang manusia (misal pelatihan, pengembangan kerja sama tim, inisiatif, pengambilan keputusan, dan lain-lain). Dengan demikian, kemampuan soft skills tercermin dalam perilaku seseorang yang memiliki kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Selaras dengan kemampuan soft skills, maka para peserta didik perlu dibekali dengan pendidikan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship) yang andal. Dengan dibekali pengetahuan kewirausahaan yang memadai, disertai segi-segi praksisnya, para lulusan mempunyai kemauan dan kemampuan yang memadai, sehingga tidak merasa kebingungan ketika harus memasuki pasaran kerja.

Joseph Schumpeter sebagai pakar ekonomi kelembagaan berpendapat, kewirausahaan sangat penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Pemikirannya bertumpu pada ekonomi jangka panjang yang terlihat dalam analisisnya, baik mengenai terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Dukungan Maksimal
Freire menekankan, dalam pendidikan perlu dipakai prinsip konsientisasi yang merujuk pada penguasaan problem diri sendiri dan situasi di mana peserta didik hidup serta tumbuh kesadaran dalam menentukan kedudukan, nilai-nilai dan harapan hidup peserta didik terhadap relasinya dengan dan bersama dunia. Tujuan penerapan prinsip konsientisasi adalah agar peserta didik tidak menjadi manusia yang terasing dan terkucilkan dari diri sekaligus lingkungan hidupnya.

Berdasarkan pemikiran Freire tersebut, maka agar pendidikan bisa lekat dengan masyarakat dan lingkungannya, dapat mempersiapkan seseorang menuju dunia kerja yang makin sulit, keras, serta membutuhkan berbagai keahlian yang mendukung, perlu diberikan pendidikan kewirausahaan.
Mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan perlu diberikan kepada semua peserta didik dari TK sampai perguruan tinggi. Pelajaran kewirausahaan harus disajikan secara sistematis dan terstruktur, serta disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan usia peserta didik.

Kemasan pelajaran haruslah dapat menarik minat peserta didik, dan bukan sekadar hafalan yang diperlukan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Undanglah para wirausahawan untuk menerangkan dan menceritakan kiat-kiat sukses usahanya, yang tentunya memerlukan perjuangan dan pengorbanan sangat besar. Semangat kerja dan kegigihan dalam meraih sukses, tentunya merupakan teladan untuk memacu kerja keras dan mengiliminasi budaya santai yang masih lekat menghinggapi mayoritas masyarakat.

Kegiatan magang kerja di suatu usaha sangatlah penting untuk mengerti dunia riil wiraswasta. Para peserta didik bisa melihat langsung bagaimana praksis dari teori-teori yang telah diperolehnya (mulai aspek produksi, akuntansi, pemasaran, hingga sumber daya manusia) bisa diterapkan dalam kegiatan riil.
Deviasi antara teori dan praksis tentunya merupakan kekayaan yang tidak ternilai, dalam kaitannya untuk pengembangan intelektual dan kematangan memasuki dunia kerja. Alangkah menariknya jika pendidikan kewirausahaan ditindaklanjuti dengan praksis di tempat menuntut ilmu.

Berbagai gerai perlu didirikan seperti penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing dan sebagainya. Para peserta didik secara bergantian mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Belum lagi, dengan adanya klinik kewirausahaan, para peserta didik bisa melihat permasalahan yang muncul dan solusi pemecahannya yang tepat.

Pendidikan kewirausahaan dengan model konsientiasi yang bergerak dari tataran teoritis dan praksis, tentunya membutuhkan dana yang relatif besar, juga membutuhkan peran serta para stakeholders. Tentunya sudah waktunya pihak pemerintah, swasta, dan dunia perbankan turut serta memajukan dunia pendidikan di Indonesia, agar masyarakat makin cerdas. Yang lebih penting, bisa mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dengan kualitas yang prima. (32)

–– Dr Purbayu Budi Santosa, dosen Fakultas Ekonomi Undip.