Citation

Apakah Fakultas Pertanian Menghasilkan Petani?

2011-10-11T07:07:00.000+07:00

Oleh: Edhi Martono
Kedaulatan Rakyat, 11/10/2011

Kalau fakultas kedokteran menghasilkan dokter, fakultas ekonomi menghasilkan ekonom, maka fakultas pertanian menghasilkan petani. Pemahaman ini barangkali merupakan pengertian yang umum muncul di masyarakat. Mungkin semenjak dua-tiga puluh tahun yang lalu, karena masyarakat bertambah pragmatis. Akibatnya, muncul pendapat ‘kalau hanya jadi petani saja tidak perlu sekolah tinggi-tinggi’. Inilah yang terjadi di Indonesia, meskipun kecenderungan globalnya juga seperti itu.

Persepsi masyarakat terhadap perguruan tinggi pertanian memang tidak mendukung minat anak muda untuk memilih pertanian sebagai tujuan pendidikan lanjut. Pilihan yang populer adalah kedokteran, teknik, ekonomi, bahasa asing, komunikasi dst. Data lima tahun terakhir dalam catatan laporan tahunan Fakultas Pertanian UGM menunjukkan memang terjadi fluktuasi minat terhadap bidang pertanian teknis pra-panen. Namun minat ini tentunya tergantung pada faktor lain, seperti misalnya sistem penerimaan mahasiswa baru, dan juga daya tampung fakultas.

Dalam hal daya tampung, selama lima tahun, kecuali pada 2008, jumlahnya terus ditingkatkan. Hanya saja minat juga akhirnya yang menentukan. Padahal retorika ‘pentingnya sektor pertanian dalam pembangunan’ selalu digaungkan oleh pemerintah yang sedang menjabat. Kesadaran bahwa belum (tidak) ada kegiatan penyedia pangan yang dapat menggantikan sektor pertanian pasti juga dimiliki. Buktinya keberhasilan program swasembada pangan masih terus menjadi dambaan, kalau tidak boleh disebut obsesi, setiap pemegang tampuk pemerintahan. Kebutuhan dasar selain pangan sedikit banyak juga masih menggantungkan diri pada pertanian. Bahan sandang dan rumah tangga, bahan bangunan, pakan ternak, ada yang sebagian atau seluruhnya tergantung pada kegiatan bertani dan bercocok tanam.

Atau justru karena kegiatan bertani dan bercocok tanam di Indonesia yang masih lekat dan dekat dengan kerja kasar ini yang menyebabkan bidang pertanian kurang diminati? Boleh jadi. Bangsa ini merupakan bangsa yang sedang bergerak dan mencoba mendefinisikan dirinya, dengan bermacam-macam cara. Seperti apa sesungguhnya bangsa yang ‘modern’ dan ‘canggih’ itu? Yang sudah meninggalkan kerja fisik, banyak menggunakan olah pikir, masuk ke kehidupan ‘menak’ dan ‘piyayi’? Kalau itu benar menjadi pikiran bawah sadar masyarakat, maka memang agak sulit meningkatkan minat ke perguruan tinggi pertanian.

Padahal permasalahan pertanian tidak menjadi semakin mudah. Sebaliknya, problematika dan permasalahannya membutuhkan lebih dari sekadar pemikiran rata-rata. Seorang lulusan perguruan tinggi pertanian masa kini haruslah seorang yang visioner, memahami permasalahan, memiliki wawasan luas, dapat menerjemahkan teori dan hasil penelitian ke dalam bentuk terapan dan seterusnya. Ini tidak dapat dilakukan oleh mereka yang komitmennya kepada bidang pertanian kecil, atau bahkan tidak ada. Saat ini penjabaran kembali kompetensi lulusan yang baku sedang dicoba disusun kembali melalui KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Suatu konsep baku mutu lulusan PT gagasan Ditjen Dikti yang dalam bidang pertanian ditangani oleh UGM dan IPB.

Dan mengubah pandangan serta persepsi yang sudah mengakar di pikiran banyak orang tidaklah mudah. Maka yang perlu berbenah, pada sisi lain, adalah institusinya. Pendidikan pertanianlah yang harus mampu memberikan citra tentang apa pertanian itu sesungguhnya. Ini barangkali sudah dilakukan dengan baik oleh IPB, tetapi perlu diikuti oleh pendidikan tinggi pertanian Indonesia yang lain. Perguruan tinggi pertanian di Indonesia selama ini memang menghasilkan lebih banyak ‘birokrat’ pertanian. Namun bukankah sebetulnya juga mampu menghasilkan ahli atau akademisi pertanian unggulan, praktisi pertanian atau petani unggulan, yang bahkan cukup kompeten di luar bidang pertanian?

Pemerintah sendiri, dalam hubungannya dengan pengadaan SDM ahli pertanian, perlu melakukan program yang sungguh-sungguh membuktikan keberpihakannya kepada pertanian. Sistem insentif bagi siswa yang memilih bidang ilmu pertanian, misalnya, barangkali efektif untuk menarik minat lulusan unggul. Beasiswa berikatan dinas, yang saat ini sudah jarang dilakukan, tidak ada salahnya dihidupkan kembali.

Dengan demikian, bidang pertanian tidak hanya disebut sebagai bidang utama, penting, pokok dan tak dapat diabaikan; tetapi kemudian didudukkan di bangku cadangan. Tantangan pengadaan pangan, ketersediaan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan keterjaminan pangan belum akan dapat diserahkan kepada bidang lain. Pendidikan tinggi pertanian menanggapi tantangan ini dengan menghasilkan ahli pertanian: akademisi pertanian yang tanggap, pendidik (guru, dosen, penyuluh) pertanian yang tanggap, praktisi pertanian (pekebun, petani, pengusaha hasil bumi) yang tanggap, demikian seterusnya.

Jadi, pada akhirnya fakultas pertanian memang juga harus dapat menghasilkan petani, petani intelektual yang aktif dan memahami perannya dalam kehidupan berbangsa, sehingga berguna untuk sesama, migunani tumraping liyan. q - o. (3475-2011).

*) Prof Dr Edhi Martono MSc. Gurubesar Pengajar Pascasarjana Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian UGM.

Kedaulatan Pangan Landasan Hakiki Kedaulatan Bangsa

2011-09-23T21:56:00.000+07:00

Oleh : Dwidjono Hadi Darwanto
Kedaulatan Rakyat. 23/09/2011

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi “hak asasi” setiap rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan Indonesia, program utama yang dicanangkan pemerintah adalah tercapainya swasembada pangan yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Bahkan, pernyataan Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, seperti tertera pada prasasti peresmian gedung IPB (27 April 1952), bahwa “pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa persoalan pangan menjadi landasan yang paling mendasar dari kedaulatan suatu bangsa sehingga upaya pemenuhannya diperlukan usaha secara menyeluruh dari segenap komponen dan potensi bangsa.

Swasembada pangan merupakan dasar untuk mencapai kemandirian pangan tanpa tergantung dari negara lain sehingga dapat tercipta kemandirian bangsa. Terciptanya kemandirian bangsa tersebut pada saat itu dikenal dengan Berdiri di atas Kaki Sendiri (Berdikari). Upaya itu tentu saja dijiwai oleh pengertian yang tersurat pada Pembukaan UUD 1945.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa para pendiri bangsa telah menggariskan agar segenap kekuatan dan potensi bangsa hendaknya dikerahkan untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai landasan yang paling asasi untuk tercapainya kedaulatan negara.

Politik Pangan Indonesia

Upaya pencapaian swasembada pangan sejak awal kemerdekaan bangsa dititikberatkan pada beras sebagai bahan pangan utama bangsa Indonesia. Berbagai penguatan kelembagaan, baik di tingkat pusat hingga di tingkat petani, dilakukan dengan dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur pertanian pangan secara besar-besaran. Namun, tingkat swasembada beras belum bisa dicapai hingga pergantian pemerintahan di akhir tahun 1960-an. Kemudian, pemerintahan baru masih melanjutkan upaya itu yang diawali dengan introduksi varietas padi dari IRRI yaitu IR-5 dan IR-8 tetapi pemerintah memberi nama dengan PB-5 dan PB-8 singkatan dari varietas Peta Baru yang digunakan sebagai indukannya. Kedua varietas padi tersebut ternyata sangat responsif terhadap pupuk kimia yang mengandung N, P, dan K sehingga pemerintah memberikan kredit agar petani mau menggunakan pupuk kimia. Program pengenalan varietas baru dengan serapan pupuk kimia tersebut kemudian dikenal dengan “Green Revolution” dan meluas diterapkan di beberapa negara berkembang di Asia.Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi dilakukan pula agar dapat panen tiga kali dalam setahun untuk irigasi teknis dan dua kali pertahun untuk areal irigasi lainnya.

Selain pemanfaatan areal beririgasi, upaya pemerintah dikembangkan dengan memanfaatkan areal tadah hujan, rawa/ lebak dan areal pasang-surut yang terintegrasi dengan program transmigrasi. Varietas unggul lokal yang baru juga diperkenalkan sebagai hasil pemuliaan padi dari berbagai instansi selain Departemen Pertanian, seperti BATAN (Atomita-1 dan Atomita-2); dan UGM (Gama-1 dan Gama-2). Dengan upaya intensif melalui program-program pemerintah tersebut maka pada tahun 1984/85 Indonesia mampu mencapai swasembada beras, yang ternyata meningkatkan harkat/martabat bangsa di kancah internasional.

Namun demikian, setelah tercapainya tingkat swasembada beras tersebut perhatian pemerintah pada upaya peningkatan produksi pangan termasuk non-beras semakin lemah.

Konsep Kedaulatan Pangan

Sejarah panjang upaya pencapaian swasembada pangan di Indonesia menunjukkan kuatnya keinginan bangsa untuk mencapai kemandirian pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Namun, pada praktiknya upaya pencapaian kemandirian pangan selama ini dihadapkan pada banyaknya persoalan dan kendala yang kompleks dan menghambat tercapainya ketahanan pangan.

Persoalan yang mendasar adalah ketidakmampuan sistem pemerintahan pusat maupun daerah otonom untuk menjamin terbentuknya sistem pangan yang mandiri dan berdaulat, baik produksi maupun konsumsinya.

Selain itu, pemerintah sangat lemah dalam menghadapi kebijakan negara ekonomi maju yang menggunakan komoditas pangan sebagai alat politik maka sistem kedaulatan pangan sebagai sub-sistem kedaulatan negara Indoneia perlu diperkuat. Dalam hal ini pengertian kedaulatan pangan adalah sistem yang menjamin hak suatu bangsa dalam penentuan kebijakan pangan berbasis kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan yang diutamakan dari produksi sendiri melalui pengendalian sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang berperikeadilan berdasarkan potensi sumber daya, ekologis, sosial, ekonomi dan budaya untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Dari pengertian tersebut tersirat keinginan agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diutamakan berasal dari produksi sendiri sehingga produsen domestik akan memperoleh manfaat dan bahan pangan dan makanan jadi produksi sendiri mampu menjadi “tuan rumah di negeri sendiri”.

Dengan demikian pemerintah dituntut agar dapat menciptakan sistem pangan yang menguntungkan bagi produsen bahan pangan dan industri pangan yang sekaligus memberi kepuasan maksimal bagi konsumen. Untuk itu diperlukan upaya penguatan kelembagaan pertanian yang integratif dari tingkat pusat dan daerah hingga di tingkat petani serta mengurangi kebijakan yang dis-insentif bagi pertanian pangan dan petani. q - g. (3383-2011).

*) Prof Dr Ir Dwidjono Hadi Darwanto MS, Guru Besar Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Kepala Laboratorium Pengkajian Kebijakan Pangan dan Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM.

Pertanian Organik, Harapan dan Kenyataan

2011-09-09T00:01:00.000+07:00

Oleh: Prof.Dr. Azwar Maas
Kedaulatan Rakyat. 09/09/2011

Tanaman membutuhkan sumber kehidupan berupa sinar matahari, udara, air, dan nutrisi. Tanaman juga memerlukan perlindungan dari gangguan hama, penyakit atau tumbuhan pengganggu yang ada di sekitarnya. Nutrisi dan air diambil oleh akar dari dalam tanah, kekurangan nutrisi umumnya dipenuhi dari pasokan pupuk sedangkan kekurangan air dipenuhi melalui irigasi. Kegiatan budidaya tanaman pangan yang berkesinambungan dan kebiasaan memanfaatkan: (i) pupuk buatan pabrik (umumnya pupuk tunggal atau majemuk seperti urea, SP36, KCl, dan NPK), dan (ii) pemakaian herbisida, pestisida dan fungisida sintetik untuk mengatasi gangguan tanaman pengganggu, hama dan penyakit tanaman.

Akibat sistem budidaya seperti di atas dapat menyebabkan: (a) terkurasnya bahan organik tanah, (b) terakumulasinya residu bahan aktif dari pestisida-herbisida, dan logam berat yang menyertai pupuk pabrik di dalam tanah, (c) terkurasnya nutrisi mikro yang tidak disuplai melalui sistem pemupukan, yang pada akhinya (d) dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan semakin menurunnya kualitas produksi bahan pangan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia ingin mengembangkan kembali pertanian yang tidak semata mengandalkan pupuk pabrik, meningkatkan kandungan bahan organik tanah, dan mengurangi ketergantungan pengendalian hama penyakit dengan bahan sintetik. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan dan sehat dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, mengandalkan bahan-bahan alami, tidak menggunakan pupuk pabrik, herbisida, insektisida dan fungisida sintetik, serta zat pemacu pertumbuhan, hormon dan antibiotik. Teknik budidaya ini menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, aman dikonsumsi dan bebas dari pengaruh bahan-bahan berbahaya dan bernilai ekonomi tinggi. Tahapan pengembangan pertanian organik, tahun 2001 - 2005 infrastruktur (fisik dan kelembagaan) meliputi: sosialisasi, regulasi, bantuan teknis, sertifikasi dan promosi pasar, yang diteruskan tahun 2006 - 2010 dengan pengembangan industrialisasi dan perdagangan.

Bahan organik adalah suatu sumber daya alam yang terdiri atas semua komponen organik dalam tanah yang sangat penting dalam menentukan kesuburan tanah. Komponen organik di dalam tanah meliputi: (a) jasad hidup (mikro -fauna dan -flora), (b) jasad mati berupa bahan segar yang siap untuk melapuk atau terdekomposisi, dan (c) bahan humik (umumnya berasal dari lignin atau kayu) yang relatif stabil terhadap perombakan oleh jasad renik tanah. tapi para pakar sering pula menyebutkan bahwa bagian (a) dan sebagian dari (b) bukanlah bahan organik tanah. Bagian yang stabil umumnya terdiri atas lignin yang terakumulasi dalam tanah akibat lambatnya proses dekomposisinya

Upaya peningkatan kadar bahan organik tanah telah dijalankan dengan dibangunnya banyak sentra pengomposan, pendirian pabrik pupuk organik, dan penyuluhan ke masyarakat petani tentang pembuatan dan pemanfaatan kompos. Sumber bahan baku untuk membuat pupuk organik adalah sisa panen, kotoran ternak, sampah organik, limbah pasar dan pemotongan ternak, serta limbah perkebunan dan pabriknya (sawit, gula, kertas, kayu lapis dll.). Bahan-bahan tersebut harus melalui proses pengomposan, bahan dasar berupa hijauan tanaman, jerami padi, kotoran ternak, limbah pasar dan pemotongan ternak tidak banyak mengandung bahan berkayu sehingga proses pengomposan dapat berjalan cepat terlebih bila menggunakan biakan mikrobia pengurai unggul. Limbah pabrik dengan bahan dasar berkayu atau berserat akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjadi kompos, di samping itu kualitas komposnyapun lebih rendah. Ciri-ciri pupuk organik yang siap pakai adalah: tidak berbau, remah atau gembur, ringan, berwarna hitam, dengan karakter kimia berupa nisbah C/N < 20 dan pH ke arah netral.

Secara teoretis dapat dijabarkan bahwa untuk meningkatkan 1% bahan organik tanah diperlukan tambahan pupuk organik kering mutlak sebanyak minimal 20 ton/ha, itupun bila pupuk tersebut 100% berupa komponen organik. Bila kandungan bahan organik dalam pupuk kandang sebesar 50%, maka untuk mencukupi tambahan bahan organik akan sebanyak 40 ton/ha. Hal lain yang sangat perlu diperhatikan bahwa pemberian pupuk organik tidak otomatis meningkatkan kadar bahan organik tanah, mengingat komponen penyusun pupuk organik adalah material organik yang mudah melapuk atau merombak (pupuk kandang, kompos non kayu). Bila mampu memberikan pupuk organik senilai dengan penambahan bahan organik 1% tersebut, maka diperhitungkan bahwa penambahan pupuk mineral atau pupuk pabrik tidaklah lagi diperlukan untuk tanaman semusim. Pada praktiknya sangat sulit untuk memenuhi tetapan tersebut, dengan pertimbangan: (a) pupuk organik dapat meningkatkan kadar bahan organik seketika, tetapi tidak mampu bertahan lama di dalam tanah karena akan mengurai dan menyuplai nutrisi bagi tanaman, (b) tidak tersedia pupuknya dalam jumlah yang mencukupi, (c) juga memerlukan biaya yang melampaui biaya pemupukan bila menggunakan pupuk pabrik. Pengembangan pupuk pabrik ‘pril atau granul organik’ dengan maksud meningkatkan kadar bahan organik tanah sebenarnya lebih kepada meningkatkan kesehatan tanah, yaitu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.

Kotoran ternak segar sering dijadikan bahan baku pembuatan biogas yang selanjutnya setelah produksi gas sangat lemah, sisa kotoran tersebut dijadikan pupuk organik. Mengingat pembentukan gas bakar memerlukan suasana yang sangat reduktif, maka nitrogen dan sulfat yang terkandung di dalam kotoran juga akan menguap sebelum gas bakar terbentuk. Kedua nutrisi ini sangat menurun kadarnya di dalam pupuk organik yang berasal dari limbah pembuatan gas. Perlu kajian lanjut mengenai perhitungan ekonomi kehilangan nitrogen dan sulfur dibandingkan dengan nilai gas yang terbentuk.

Ke depan diharapkan ada kebijakan untuk membuat formulasi pupuk organik-mineral yang dapat mengandung nutrisi makro cukup dan terdapat residu organik yang mampu bertahan lama di dalam tanah sehingga terjadi dampak akumulatif untuk meningkatkan bahan organik tanah, misalnya organik atau humat-NPK. Konsep rotasi tanaman, pengelolaan limbah nol (zero waste management), sistem campuran budidaya tanaman dan ternak hal yang sudah berjalan dan perlu dikembangkan lanjut. q - c. (3336-2011).

*) Prof Dr Azwar Maas, Ketua Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM.

--------------

Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=247413&actmenu=39

Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan Nasional

2011-09-02T08:31:00.000+07:00

Oleh: Dr. Eka Tarwaca Susila Putra dan Prof.Dr. Didik Indradewa
Kedaulatan Rakyat. 02/09/2011

Isu perubahan iklim (climate change) dewasa ini telah mengalami transformasi dimensi isu dari yang bersifat global menjadi isu strategis nasional. Persoalan ini merupakan sebuah kewajaran mengingat perubahan iklim yang memiliki dampak terhadap kepentingan nasional sebuah negara. Salah satu kekhawatiran terbesar dari perubahan iklim adalah dampaknya terhadap pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Terdapat beberapa hasil penelitian yang mengindikasikan pengaruh negatif dari perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran besar mengingat kebutuhan akan pangan terus meningkat sejalan dengan peningkatan populasi manusia di muka bumi yang pada tahun ini saja diprediksi akan mencapai 7 miliar jiwa. Hasil penelitian Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2010 menginformasikan bahwa mulai tahun 2030 mendatang, akan terjadi bencana kelaparan global yang dialami oleh beberapa negara berkembang di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kondisi tersebut merupakan dampak dari produksi pangan yang lebih rendah dari permintaannya serta diperparah oleh fenomena perubahan iklim global.
Secara ilmiah, perubahan iklim global dipicu oleh akumulasi gas-gas pencemar di atmosfer terutama karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan klorofluorokarbon (CFC). United States Department of Agriculture (USDA) tahun 2010 menyebutkan bahwa telah terjadi kenaikan konsentrasi gas-gas pencemar tersebut sebesar 0,50-1,85% pertahunnya. Konsentrasi tinggi dari gas-gas pencemar tersebut akan memperangkap energi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi di zona atmosfer. Fenomena tersebut sering disebut sebagai efek rumah kaca (green house effect) yang diikuti oleh meningkatnya suhu permukaan bumi yang diistilahkan sebagai pemanasan global (global warming).
Sebagai komponen utama dari perubahan iklim, pemanasan global membawa beberapa dampak ikutan, antara lain meningkatnya anomali curah hujan. Meningkatnya risiko kekeringan (el nino) maupun kebanjiran (la nina) merupakan salah satu dampak dari terjadinya anomali curah hujan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pertanian menjadi sektor yang paling rentan terhadap fenomena anomali curah hujan yang merupakan dampak ikutan dari perubahan iklim. Beberapa hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan suhu udara di atmosfer sebesar 5oC akan diikuti oleh penurunan produksi jagung sebesar 40% dan kedelai sebesar 10-30%. Sementara itu, peningkatan suhu 1-3oC dari kondisi saat ini menurunkan hasil padi sebesar 6,1-40,2%. Pengaruh ini juga terlihat pada tanaman kacang-kacangan yang mengindikasikan kaitan antara penurunan curah hujan sebesar 10-40% dari kondisi normal dengan penurunan produksi sebesar 2,5-15%. Data lainnya terkait dengan cekaman kekeringan memberikan informasi bahwa el nino yang terjadi pada tahun 1997 dan 2003 menyebabkan menurunnya hasil padi sebesar 2-3%. Penurunan tersebut dapat menjadi lebih ekstrem apabila el nino dibarengi dengan peningkatan suhu udara.
Selain kekeringan, anomali curah hujan juga menghasilkan efek curah hujan yang ekstrem pada musim penghujan. Fenomena ekstremitas ini mengakibatkan hamparan lahan pertanian tergenang yang akhirnya merusak pertanaman. Penurunan hasil tanaman karena pengaruh genangan ditentukan oleh lama genangan dan fase pertumbuhan tanaman. Genangan pada tanaman kacang-kacangan yang terjadi pada fase vegetatif menurunkan hasil biji sebesar 124 kg/ha/ hari. Sementara itu, genangan pada fase reproduktif dapat menurunkan hasil biji hingga 157 kg/ha/hari.
Masih terkait dengan peningkatan suhu harian dan frekuensi kekeringan, ke depan akan semakin banyak ditemukan lahan yang menurun tingkat kesesuaiannya bagi komoditas pertanian disebabkan oleh tingkat kegaraman lahan yang cukup tinggi (salinitas). Efek salinitas terjadi karena meningkatnya konsentrasi garam di lahan sebagai akibat dari penurunan kandungan lengas tanah yang ditimbulkan dari tingginya evaporasi lahan yang dipicu oleh peningkatan temperatur harian. Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan efek salinitas ini menginformasikan bahwa sebagian besar hasil tanaman pertanian akan menurun apabila daya hantar listrik lahannya sudah mencapai 4,8 ds/ m. Karena itu, diprediksikan bahwa efek salinitas tidak hanya terbatas pada kawasan lahan yang dekat dengan laut, tetapi akan semakin meluas ke daerah pedalaman.
Sementara itu, meningkatnya permukaan air laut sebagai akibat pencairan es di kutub juga akan memunculkan risiko efek salinitas di kawasan lahan yang berbatasan dengan laut sebagai akibat dari terjadinya intrusi air laut. Data dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada tahun 2011 menginformasikan akan terjadinya peningkatan intrusi air laut di beberapa wilayah Indonesia terutama kawasan pantai di Pulau Jawa pada 20 tahun mendatang akibat peningkatan permukaan air laut serta eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Meskipun sebagian besar dampak dari perubahan iklim bersifat negatif, terdapat beberapa dampak positif dari perubahan iklim global, salah satunya yaitu peningkatan konsentrasi karbondioksida (CO2) di atmosfer. Kondisi ini memberikan peluang bagi tanaman untuk meningkatkan produksi bahan keringnya sehingga bisa dipergunakan untuk mengkompensasi pengaruh negatif dari cekaman suhu tinggi, kekeringan, genangan dan salinitas. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan pada kacang-kacangan dengan simulasi cekaman suhu tinggi dan kekeringan mengindikasikan peningkatan konsentrasi CO2 mampu menghilangkan pengaruh negatif dari cekaman lingkungan yang ada.
Meski terdapat dampak positif di antara sekian banyak dampak negatif dari perubahan iklim, hal ini dapat membahayakan ketahanan pangan nasional kita. Karenanya tetap diperlukan langkah-langkah strategis yang tepat dan efektif untuk mempertahankan produksi pangan pada level tinggi. Penulis mendorong beberapa langkah strategis yang di antaranya yaitu pertama, penggunaan varietas yang sesuai. Kedua, pemanfaatan air hujan secara efisien melalui pemanenan air hujan (rain water harvesting) dan air banjir (flood water harvesting). Beberapa teknologi pemanenan air yang dapat diaplikasikan yaitu pembuatan embung dan dam parit.
Ketiga, pemanfaatan informasi iklim oleh petani yang dapat ditempuh melalui kegiatan sekolah lapang iklim (SLI). Keempat, pengurangan emisi gas rumah kaca dari praktik pertanian (khususnya padi sawah) melalui: tidak membenamkan jerami atau bahan organik mentah ke dalam tanah tergenang (emisi gas CH4), tidak menempatkan pupuk urea dalam keadaan teroksidasi (emisi gas N2O) dan memilih varietas padi yang mempunyai emisi CH4 rendah. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh petani, antara lain berupa perangkat lunak (soft ware) untuk membantu pengelolaan budi daya tanaman. Keenam, implementasi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) atau integrated crop management (ICM), melalui integrasi sumber daya lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT) dan iklim yang tersedia sesuai dengan kemauan dan kemampuan petani. Tujuan jangka panjang dari implementasi PTT adalah peningkatan produktivitas tanaman dan lahan serta kelestarian lingkungan. Keterlibatan petani secara aktif adalah hal yang mutlak dalam implementasi PTT karena petani merupakan subjek, sehingga dapat dihasilkan teknologi spesifik lokasi.
Melalui pengambilan langkah-langkah strategis tersebut di atas, peningkatan produksi pangan nasional adalah sebuah kepastian sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional tidak sekadar retorika belaka.q - g. (3094 A-2011).

*) Dr Eka Tarwaca Susila Putra dan Prof Didik Indradewa, Staf pengajar Jurusan Budidaya Pertanian Fak Pertanian UGM.
------------------------------------
Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=246833&actmenu=39

Membangun Pertanian: Membangun Citra dan Kedaulatan

2011-08-26T08:30:00.000+07:00

Oleh: Prof.Ir. Triwibowo Yuwono, PhD.
Kedaulatan Rakyat. 26/08/2011

Majalah Time, Amerika Serikat, dalam edisi 11 Juli 2011, menurunkan sebuah laporan yang sangat menarik mengenai kecenderungan yang sekarang berlangsung di Amerika Serikat mengenai pertanian. Dalam artikel berjudul Want to Make More than a Banker? Become a Farmer!, Stephen Gandel menulis bahwa di Amerika Serikat saat ini mulai timbul kesadaran bahwa menjadi petani adalah pekerjaan paling bagus pada abad ke-21. Penghasilan petani meningkat tajam karena kenaikan harga pangan. Meskipun ada keraguan di beberapa pihak, namun Jim Rogers, seorang penulis terkenal mengenai investasi merasa sangat yakin bahwa pertanian akan meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade ke depan, lebih cepat dibanding dengan industri-industri yang lain, bahkan termasuk Wall Street sebagai kiblat investasi. Dilaporkan juga bahwa selama beberapa tahun terakhir, karena adanya kenaikan bisnis biofuel, bisnis pertanian telah tumbuh sangat meyakinkan. Pada saat ekonomi secara keseluruhan hanya tumbuh pada laju 1,9%, penghasilan dari bidang pertanian telah meningkat sebesar 27% tahun lalu dan diramalkan akan meningkat lagi sebesar 20% pada tahun 2011. Sementara itu, harga-harga real estate telah jatuh lagi tahun ini. Saat ini bisnis pertanian telah menjadi salah satu investasi paling panas di Wall Street.
Di tengah-tengah kekhawatiran akan suplai pangan di tanah air, dan impor pangan yang tidak juga surut, kecenderungan yang terjadi di Amerika Tersebut sungguh menarik untuk dicermati. Selama ini bidang pertanian di Indonesia dianggap sebagai bidang usaha yang tidak terlalu seksi untuk investasi besar, kecuali pada komoditas tertentu pada skala perkebunan besar, misalnya kelapa sawit.
Pencitraan dan perhatian terhadap pertanian oleh pemerintah dan masyarakat selama ini akhirnya berdampak negatif terhadap minat terhadap bidang pertanian. Data dari hasil penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) menegaskan hal ini. Tidak perlu ditutupi atau diingkari kenyataan bahwa banyak calon mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi pertanian berasal dari kalangan yang secara akademis bukan yang terbaik.
Pertanyaan yang kemudian mengiang tak habis-habis di telinga adalah, apa sebenarnya yang salah dengan pertanian di negara kita sehingga pertanian menjadi bidang pendidikan dan usaha yang tidak cukup kuat menggiring investasi maupun minat calon mahasiswa ? Beberapa faktor yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini antara lain adalah kebijakan yang belum sepenuhnya pro petani dan pertanian. Memang harus diakui bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pertanian, termasuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa pertanian bukan hanya persoalan ketersediaan lahan dan infrastruktur. Kebijakan atas harga komoditas pertanian yang lebih menjanjikan untuk perbaikan kehidupan petani, kebijakan subsidi dan permodalan pertanian, penghapusan impor produk pertanian yang bersaing head-to-head dengan produk pertanian lokal, kebijakan yang tegas terhadap kecenderungan alih fungsi lahan, penindakan tegas terhadap penimbunan bahan pangan, adalah beberapa contoh kebijakan yang harus menjadi perhatian penuh penentu kebijakan agar pertanian menjadi lahan bisnis yang menarik. Minat terhadap bidang pertanian, baik dalam konteks usaha maupun pendidikan, diyakini akan meningkat dengan tajam jika ada kebijakan yang menjadikan pertanian sebagai bisnis yang menarik, seperti halnya bisnis kertas berharga di pasar saham.
Mereka yang akan berkecimpung dalam bidang pertanian, sebagai mahasiswa maupun pengusaha pertanian, tentu memerlukan jaminan masa depan pertanian. Seperti contoh yang terjadi di Amerika Serikat, booming bisnis pertanian telah memengaruhi juga pasaran kerja, baik yang terkait dengan pertanian secara langsung maupun industri lain, misalnya industri perangkat penyimpanan hasil pertanian dan industri perumahan di daerah-daerah pertanian.
Sebenarnya, data Biro Pusat Statistik Indonesia juga menunjukkan bahwa sampai Agustus 2010, jumlah tenaga kerja Indonesia di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 41,4 juta dari total angkatan kerja sebanyak 108,2 juta, sedangkan sisanya terdistribusi dalam delapan bidang pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pertanian sesungguhnya paling potensial dalam menyerap tenaga kerja. Persoalannya memang adalah bagaimana membuat pasar tenaga kerja pertanian tersebut diisi oleh orang-orang yang benar-benar potensial, mempunyai visi dan instink bisnis yang kuat sehingga dapat menggerakkan investasi besar di bidang pertanian.
Tantangan yang harus dihadapi di Indonesia untuk membuat pertanian menjadi ladang investasi dan jaminan masa depan yang menarik memang cukup berat. Persoalannya cukup kompleks, meskipun banyak di antaranya lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang setengah hati, misalnya kebijakan impor produk pertanian yang bersaing langsung dengan produk lokal. Sungguh ironis bahwa sekarang ini lebih mudah untuk menemukan apel Washington, jeruk dari China, beras dari Vietnam, dan lain-lain di pasar tradisional dibanding dengan menemukan produk buah eksotis lokal, misalnya sawo.
Tidak ada yang dapat memungkiri peranan pertanian bagi tegaknya suatu negara. Kemampuan suatu negara untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi warganya merupakan faktor kritis yang menentukan apakah suatu negara dapat menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu menempatkan pertanian dalam posisi yang setara dengan bidang-bidang keilmuan dan usaha yang lain, keteknikan, kedokteran, manajemen dan lain-lain, menjadi suatu keniscayaan. Persoalannya adalah, seperti telah disampaikan di depan, apakah negara mampu meyakinkan masyarakat bahwa belajar ilmu pertanian, atau berinvestasi di bidang pertanian, dapat memberikan jaminan masa depan yang menjanjikan? Meskipun demikian, masyarakat juga perlu membuka kesadaran diri untuk memberikan penghargaan yang layak bagi petani dan usaha tani dan tidak menempatkannya dalam posisi yang inferior dibanding dengan bidang lain. Sesungguhnya, kenyataan yang sekarang berkembang di Amerika Serikat telah menegaskan bahwa, seperti yang dikatakan oleh Chuck Fluharty dari Rural Policy Research Institute, University of Missouri: agriculture is the most critical story in our economy today, it will affect the future of the world. q - g. (3310 A-2011)

* Prof.Ir. Triwibowo Yuwono, PhD. Dekan Fakultas Pertanian UGM.
---------------------------
Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=246409&actmenu=39

Membuka Gerbang Baru Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pesisir DIY

2011-08-19T08:29:00.000+07:00

Oleh: Dr Triyanto
Kedaulatan Rakyat. 19/08/2011

PANTAI Depok adalah pantai yang terletak di sebelah barat pantai Parangtritis, Kretek, Bantul DIY. Sebelum terjadi krisis moneter 1998, pantai Depok belum begitu dikenal dan juga belum ada aktivitas perikanan tangkap. Aktivitas perikanan di pantai Depok dimulai bersamaan dengan krisis moneter tahun 1998-an.
Kini pantai Depok telah berubah menjadi kawasan wisata kuliner sea food yang terkenal di DIY. Sehingga setiap hari Sabtu dan Minggu tidak kurang satu ton ikan terjual baik untuk dibawa pulang segar maupun diolah di tempat. Berubahnya pantai Depok ini cukup menarik untuk kita cermati lebih jauh. Satu hal yang pasti telah terjadi adalah adanya perubahan cara pandang, perilaku dan budaya masyarakat setempat dalam mensikapi adanya potensi perikanan dan kelautan. Perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut terjadi secara alami (by nature) dan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Dengan demikian pantai Depok dapat dijadikan salah satu contoh bahwa sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi pintu gerbang baru untuk menyejahterakan masyarakat, sebagaimana harapan yang disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2011 di Yogyakarta tanggal 21 April.
Perubahan budaya
Potensi perikanan dan kelautan DIY yang cukup besar tidak akan berarti apa-apa bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat tanpa dimanfaatkan secara benar, optimal dan lestari. Pemanfaatan sumber daya perikanan laut di DIY selama ini masih terbatas dan belum mencapai optimal, meskipun saat ini telah ada 19 titik pendaratan ikan di sepanjang pantai DIY dan PPI Sadeng. Sumber daya perikanan yang ada dapat menjadi pintu gerbang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi apabila telah terjadi transformasi pola pikir (mind set), pola tindak dan budaya masyarakat khususnya masyarakat di sepanjang pantai DIY. Masyarakat di pantai Depok adalah sebagai contoh masyarakat yang telah mengalami perubahan mind set dan budaya dari agraris menuju masyarakat maritim khususnya dengan memanfaatkan kegiatan pariwisata.
Sejak sekitar 4 tahun yang lalu, pemda DIY telah mengerjakan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto yang terletak di desa Karangwuni, Kec Wates, Kab Kulonprogo dan saat ini sudah memasuki fase pembangunan kolam pelabuhannya. Diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan, pelabuhan perikanan tersebut sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan. Adanya kegiatan penangkapan ikan, secara otomatis akan muncul berbagai kegiatan yang terkait (multiflier effects) yang cukup besar.
Penulis mengamati perkembangan kawasan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Prigi yang terletak di Kab Trenggalek, Jawa Timur. Pada tahun 1989, Prigi yang saat itu belum dibangun pelabuhan dan hanya ada tempat pendaratan ikan (TPI) dengan beberapa perahu nelayan yang tidak melaut. Tiga belas tahun kemudian telah berubah menjadi kawasan yang sangat ramai dengan berbagai macam kegiatan ekonomi. Pengembangan perikanan tangkap di pantai selatan DIY mempunyai prospek yang cerah dan dapat menjadi prime mover kegiatan ekonomi daerah. Sebab penangkapan ikan bersifat quick yielding (cepat menghasilkan) meskipun akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan.
Rendahnya jumlah nelayan samudera dari Provinsi DIY menunjukkan masih adanya kendala transformasi budaya agraris menjadi budaya maritim. Di sisi lain penduduk pesisir yang bergerak pada bidang non nelayan, perubahan kultur agraris menjadi pedagang ikan, rumah makan, pelaku pariwisata dan sebagainya tampaknya berjalan cepat dan tanpa hambatan.
Tantangan ke Depan
Adanya pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto di Kulonprogo perlu menjadi perhatian yang serius bagi kita semua. Tanpa adanya persiapan masyarakat setempat, maka akan terjadi perebutan akses ekonomi yang kemungkinan akan menyebabkan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton saja. Sedang masyarakat pendatang yang mempunyai kecukupan modal, keterampilan, akses pasar dan informasi akan dengan mudah memenangkan persaingan tersebut. Kejadian ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan dalam mendapatkan manfaat adanya pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.
Permasalahan sebagaimana yang terjadi di PPS Cilacap tidak seharusnya terjadi, apabila masyarakat lokal mempunyai kepercayaan diri untuk dapat mengakses kegiatan ekonomi secara memadai.
Disamping itu, adanya kondisi yang kondusif terhadap pendatang dari luar daerah yang berniat untuk membuka usaha di suatu kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah baik Kabupaten Kulonprogo, maupun pemerintah Provinsi DIY untuk mempersiapkan masyarakat lokal sebaik-baiknya. q - k. (3273-2011).

*) Dr Triyanto, Dosen Jurusan Perikanan UGM dan Ketua Forum MItra Bahari (FMB) Regional Center DIY.
-------------------------------------------------
Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=245970&actmenu=39

Meredam Inflasi Beras

2011-08-11T14:56:00.000+07:00

Penulis : Toto Subandriyo
Sinar Harapan. 11.08.2011

PEMERINTAH telah menetapkan asumsi baru angka laju inflasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 sebesar 5,65 persen.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 22 Juli 2011. Angka ini lebih tinggi 0,35 persen dari target inflasi yang dipatok pemerintah pada APBN 2011 sebesar 5,3 persen.

Selama Januari-Juli 2011, pemerintah masih bisa menepuk dada karena laju inflasi masih terjaga pada angka yang cukup rendah, yaitu 1,74 persen. Namun, pada semester II pemerintah perlu waspada karena harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat merangkak naik.

Harga pangan yang termasuk dalam kelompok volatile food telah melambung tinggi jauh sebelum bulan Ramadan tiba. Harga beras di beberapa daerah dilaporkan telah menyentuh batas psikologis.

Melambungnya harga beras kali ini antara lain disebabkan oleh cuaca ekstrem yang belum sepenuhnya dapat diadaptasi petani. Selain itu, hal ini mengacaukan sistem budidaya.

Cuaca ekstrem juga menyebabkan eksplosi wereng batang cokelat (Nilaparvata lugens). Ribuan hektare tanaman padi milik petani di sentra-sentra produksi di Tanah Air gagal panen selama beberapa musim.

Faktor lain yang membuat harga beras naik adalah karena tidak terpenuhinya prognosa pengadaan beras oleh Perum Bulog. Pada tahun ini, prognosa pengadaan beras yang diamanatkan pemerintah pada Perum Bulog selaku public service obligation (PSO) sebesar 3,5 juta ton.

Hingga kini, meski harga pembelian pemerintah (HPP) beras telah dinaikkan antara Rp 600 per kilogram hingga Rp 900 per kilogram, namun beras petani yang terserap baru 1,359 juta ton.

Sinyalemen adanya spekulan yang menimbun beras juga dituding jadi penyebab tingginya harga beras. Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso, menyatakan, ada mafia yang menyimpan beras agar harganya terus melonjak. Hal ini terlihat dari masih tingginya harga beras meski Bulog telah mengeluarkan cadangan berasnya.

Melihat kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, sepertinya kejadian tahun 2010 akan terulang. Beras akan menjadi penyumbang inflasi terbesar. Seperti diketahui, angka inflasi 2010 mencapai 6,96 persen, cukup jauh di atas target pemerintah sebesar 5,3 persen.

Dari angka 6,96 persen tersebut, beras menempati urutan pertama penyumbang inflasi sebesar 1,29 persen, disusul tarif listrik 0,36 persen, dan cabai merah 0,32 persen.

Mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka tingginya inflasi ini akan menggerus daya beli. Akibat lebih jauh, jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), setiap kenaikan laju inflasi 1 persen, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,8 persen.

Studi Bank Pembangunan Asia (ADB) April 2011 lalu juga sampai pada kesimpulan bahwa kenaikan harga pangan sebesar 10 persen di negara berkembang Asia akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 64 juta orang (dasar perhitungan garis kemiskinan US$ 1,25 dolar per hari).

Paceklik

Pemerintah harus segera meredam gonjang-ganjing harga beras ini. Menurut pengalaman, bulan-bulan pada semester II merupakan bulan “persemaian” laju inflasi. Pada semester ini selain dijumpai bulan Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, juga akan berlangsung musim paceklik.

Musim paceklik ditandai dengan minimnya produksi beras petani serta terjadi defisit pasokan ke pasar. Kondisi itu berlangsung pada bulan September, Oktober, November, hingga Desember.

Pada rentang waktu itu gabah yang disimpan petani kurang dari satu persen per bulan dari total produksi setahun. Besarnya defisit pasokan gabah ke pasaran dalam empat bulan tersebut berturut-turut adalah 3,53 persen; 5,69 persen; 6,81 persen; dan 6,97 persen (Syafaat, 2002).

Untuk meredam gejolak harga beras seperti yang terjadi sekarang ini tidak cukup dengan tindakan yang bersifat reaktif layaknya petugas pemadam kebakaran. Pemerintah harus bertindak proaktif dan komprehensif dengan menggunakan instrumen memadai dalam jangka panjang.

Penyelesaikan masalah pangan secara symptomatic seperti operasi pasar (OP) dan panen di pelabuhan (baca: impor) tidak akan pernah menyelesaikan akar permasalahan. Impor dan OP harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi dan strategi produksi pangan nasional berkelanjutan.

Saat ini, OP beras dan pasar murah tidak efektif lagi digunakan sebagai instrumen stabilisasi harga beras. Volume beras OP yang kecil tidak akan mampu mempengaruhi pasar secara signifikan.

Apalagi beras OP yang dijual seharga Rp 6.300 per kilogram jelas tidak terjangkau warga miskin. Pengalaman pada masa lalu, kegiatan OP beras ini justru memicu tindakan moral hazard, karena mudah sekali diselewengkan.

Kebijakan mendesak yang sangat efektif untuk stabilisasi harga beras yaitu dengan memajukan jadwal penyaluran beras bersubsidi (raskin). Nilai manfaat raskin bagi warga miskin akan terasa pada saat harga beras tinggi.

Oleh karena itu, jadwal penyaluran raskin bulan September perlu dimajukan ke pertengahan Agustus. Volume raskin yang cukup besar dan harganya hanya Rp 1.600 per kilogram dapat menjangkau warga miskin di seluruh pelosok tanah air.

Ke depan, pemerintah perlu menempuh berbagai upaya, mulai dari perbaikan manajemen produksi pangan, perbaikan infrastruktur distribusi, perbaikan tata niaga, hingga pemberdayaan kelembagaan pangan yang ada di masyakat, seperti lumbung pangan desa, lumbung paceklik, serta lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM).

Pemerintah juga perlu melakukan desentralisasi cadangan pangan di setiap kabupaten/kota, sehingga jika terjadi gejolak harga beras langsung dapat diatasi oleh pemerintah daerah tanpa menunggu pemerintah pusat.

*Penulis adalah peminat masalah sosial-ekonomi, alumni IPB dan Magister Manajemen Unsoed.

Surplus Beras kok Impor

2011-08-11T08:49:00.000+07:00

Oleh: Benni Setiawan

Kedaulatan Rakyat. 11/08/2011

Peliknya membahas masalah beras di negeri ini. Selain berhubungan langsung dengan perut 240 juta penduduk Indonesia, beras sangat rawan dipolitisasi dan diselewengkan. Contoh sederhana adalah pernyataan pemerintah bahwa Indonesia saat ini masih surplus beras 5 juta ton.

Hal ini berdasarkan angka ramalan II (Aram II) produksi pangan nasional tahun 2011 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi padi nasional tahun ini diprediksi mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 38 juta ton beras. Meski naik 2,4 persen dari produksi tahun 2010, angka tersebut masih di bawah target produksi yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar 70,06 juta ton GKG.
Namun, di saat bersamaan pemerintah ngotot untuk melakukan impor dengan dalih mengamankan pasokan dalam negeri. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa di saat surplus beras kita harus melakukan impor?

Ritual Tahunan
Impor beras sepertinya telah menjadi ritual tahunan. Artinya, jika tidak melaksanakan program yang satu ini terasa janggal dan kurang. Maka dibutuhkan upaya yang kuat dan sistematis untuk memuluskan rencana ini. Walaupun harus dengan menelan ludah sendiri.
Lebih lanjut, kebijakan impor beras sepertinya dijadikan alat pemerintah untuk menghabiskan dana APBN yang hingga bulan ini penyerapannya masih sangat minim. Sepertinya pemerintah kesulitan untuk membelanjakan uang negara, maka ditempuhlah langkah cepat dengan impor beras.
Di tengah suara nyaring impor beras, harga kebutuhan pokok masyarakat Indonesia ini membumbung tinggi. Harga beras kualitas sedang di pasaran sudah mencapai level Rp 8.500-Rp 9.000/kg. Kenaikan harga beras di tingkat konsumen ini sepertinya merupakan bagian dari strategi mempercepat disetujuinya impor beras. Dengan harga tinggi karena ulah spekulan, Badan Urusan Logistik (Bulog) mendapat angin segar dan alasan pembenar bahwa bangsa ini membutuhkan impor untuk menjaga agar harga terkendali.

Lupa Tugas
Namun, Bulog sepertinya lupa bahwa salah satu tugasnya adalah menstabilkan harga pangan. Kestabilan harga pangan adalah dengan menindak spekulan nakal, bukan memanen beras di pelabuhan. Ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini Bulog menjadi kestabilan harga pangan dikarenakan ia hanya berorientasi pragmatis. Kerja-kerja Bulog seperti hanya terlembagaan membuat anggaran untuk melakukan impor beras dan operasi pasar dengan harga murah.
Tentunya kerja Bulog ini tidak sebanding dengan peluh keringat petani. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya tingkat penyerapan gabah di tingkat petani.
Lebih dari itu, Bulog pun seringkali tidak konsisten dengan standar yang ditetapkan. Bulog garang terhadap petani lokal dalam membeli gabah. Namun, seringkali Bulog mengabaikan standar baku pembelian gabah ketika melakukan impor.

Panen di Pelabuhan
Maka tidak aneh banyak petani yang enggan untuk menjual gabahnya ke Bulog. Mereka menyatakan “Sulit, Mas menjual beras ke Bulog. Banyak syaratnya”. Petani lebih banyak menyerahkan gabahnya kepada “bakul” yang turun langsung ke sawah dengan sistem tebasan. Walaupun sistem ini merugikan petani karena harga jual yang rendah, namun ini pilihan bagi petani yang tidak mau berkutat dengan syarat yang ndakik-ndakik dari Bulog.
Inilah potret kegagalan Bulog (pemerintah) dalam menjalankan tata niaga beras. Pemerintah sudah selayaknya bekerja ekstra untuk menyerap gabah petani. Pekerjaan ini lebih terhormat daripada melakukan panen di pelabuhan (impor beras).
Pada akhirnya, inilah sebagian ironis di negeri agraris. Disaat kumandang surplus beras namun sang pengumandang juga mengumumkan bangsa dalam keadaan darurat sehingga membutuhkan beras dari luar negeri. q - g. (3243-2011).

*) Benni Setiawan, Pemerhati Masalah Sosial.

Berkenaan Pemutihan Tunggakan KUT ; Program Menteri Pertanian Hanya Teoritis

2011-08-10T08:52:00.000+07:00

Oleh: Ki Ir Hatta Sunanto MS
Kedaulatan Rakyat. 10/08/2011

Pemerintah berencana memutihkan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT), untuk membantu petani agar dapat lebih mudah mengakses pinjaman modal ke bank. Hal itu ditempuh karena salah satu penyebab kesulitan petani mengakses modal diduga adanya tunggakan KUT.
Menteri Pertanian Suswono menyampaikan hal itu saat berkunjung di subterminal Agropolitan Larangan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2011. Diakui bank memang belum akrab dengan petani. Aturan bank masih kaku sehingga mengakibatkan petani tidak leluasa mengakses kredit perbankan. Misalnya, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 20 juta yang sekarang tanpa agunan, tetapi pada kenyataannya tetap mengenakan agunan (jaminan). Kondisi ini dipicu antara lain karena masih adanya tunggakan KUT. Maka tahun ini (2011) pemerintah akan memutihkan tunggakan KUT petani. Dengan begitu, petani tidak lagi tersangkut KUT yang mengakibatkan mereka tidak bisa mengakses modal. Ini merupakan persyaratan perbankan, petani tidak mempunyai tunggakan pinjaman KUT (Kompas, 1 Agustus 2011).

Teoritis dan Politis
Sejak awal menjabat Menteri Pertanian, Suswono sudah melontarkan program-progam yang utopis, di antaranya seperti berikut ini :

Departemen Pertanian dalam 5 tahun ke depan akan menjadikan peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu prioritas pembangunan di sektor pertanian. Hal ini ditegaskan Suswono usai serah terima jabatan dengan Menteri Pertanian periode 2004-2009 Anton Apriyantono. Cara untuk meningkatkan kesejahteraan petani yaitu dengan meningkatkan luas lahan garapan, setidaknya tiap petani memiliki lahan garapan seluas 2 hektare (KR, 24 Oktober 2009).
Perluasan lahan persawahan tahun 2010 sekitar 12 juta hektare, setiap hektare akan menghasilkan 6 ton gabah sehingga terdapat tambahan produksi gabah nasional tahun 2010 sekitar 72 juta ton (KR, 2 Januari 2010).
Akan mengupayakan tiap petani mendapatkan kemudahan memperoleh pinjaman modal dari perbankan secara kredit tanpa agunan (Kompas, 1 Agustus 2011).

Kita bahas berikut ini;

Jumlah petani sudah lebih dari 24 juta, sebagian besar berdomisili di Jawa. Jika tiap petani memperoleh 2 hektare, maka dibutuhkan lahan pertanian seluas 48 juta hektare. Di mana seluas 48 juta hektare lahan pertanian itu berada? Dan tentunya letaknya terpencar-pencar serta sebagian besar berada di luar Jawa. Jika demikian apakah para petani miskin di Jawa juga harus mengerjakan usaha taninya di luar Jawa? Kemudian, apakah lahan di luar Jawa itu dalam kondisi subur seperti di Jawa? Hal ini tidak rasional.
Perluasan lahan persawahan pada tahun 2010 seluas 12 juta hektare itu apakah sudah tercipta? Hal ini ternyata hanya wacana dan hanya asal ngomongnya Menteri Pertanian. Penciptaan lahan sawah terlebih dahulu harus membuat waduk yang biayanya sangat besar dan membutuhkan waktu lama.
Upaya agar tiap petani mendapatkan kemudahan memperoleh pinjaman modal dari perbankan secara kredit tanpa agunan itu sangat sulit dilaksanakan. Berdasarkan pengalaman, tunggakan pinjaman KUT sekarang ini yang diberikan kepada petani pada masa-masa lalu secara nasional telah mencapai ratusan miliar rupiah yang sangat sulit ditagih. Petani dipinjami KUT tanpa agunan. Sebagai penyebab terjadinya tunggakan KUT, sebagai berikut:
a. Petani memang tidak mampu mengembalikan pinjaman KUT-nya karena miskin, lahan garapannya sangat sempit sehingga hasil produksi berupa gabah atau beras habis dikonsumsi sendiri, bahkan kekurangan sehingga harus membeli beras di pasar.
b. Sebenarnya petani sudah membayar pinjaman KUT-nya, tetapi diselewengkan/dipakai untuk kepentingan oknum penagih.
c. Kenakalan petani, dimana petani memang sengaja tidak mau membayar pinjaman KUT-nya. Hal ini biasanya dilakukan petani yang juga sebagai pamong desa, yang telah mempelopori petani lain untuk tidak membayar.

Secara umum, sebagai petani subsisten memang tidak layak diberi pinjaman KUT, sebab petani itu miskin dan bukan pengusaha yang mencari keuntungan. Jika diberi pinjaman lagi dapat dipastikan terjadi tunggakan kredit lagi. Sanggupkah pihak perbankan?

Penutup
Jika pemerintah akan memutihkan tunggakan KUT secara nasional itu perlu didukung, tetapi harus selektif. Maksudnya, bahwa yang diputihkan hanya khusus pada petani yang miskin atau berlahan sangat sempit (petani gurem). Sedang untuk para petani berlahan luas yang nakal atau oknum penagih yang juga nakal seyogianya harus tetap ditagih atau diusut dan dituntut. Kita melihat dan prihatin, sudah 2 tahun Suswono menjabat, namun programnya bersifat teoritis dan sulit dilaksanakan di lapangan. Kita harus maklum dan menyadari, bahwa beliau adalah tokoh yang seorang politisi ketimbang profesional di bidang pertanian. q - c (3263-2011)

*) Ki Ir Hatta Sunanto MS, Lektor Kepala Prodi Agribisnis Fak Pertanian UST Yogya; Peneliti dan Pengamat Pembangunan Pertanian.

Universitas, Gerbong Kemajuan Indonesia

2011-08-08T15:44:00.000+07:00

Oleh: Y Budi Widianarko
Suara Merdeka. 08 Agustus 2011

"Indonesia yang akan dihadapi oleh mereka yang masih mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya"

SETELAH terpuruk oleh krisis 1998, Indonesia kini diprediksi oleh sejumlah pihak akan bertransformasi menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Saat ini Indonesia telah berada di peringkat 17 ekonomi terbesar di dunia, dan peringkat 6 di antara negara berkembang (The Indonesia Competitiveness Report 2011 - The World Economic Forum). GDP per kapita Indonesia pada tahun 2010 disebut sudah melampaui 4000 dolar AS.

Angka di atas memang terkesan sangat menakjubkan tetapi juga sekaligus meragukan. Apalagi jika kita perhadapkan dengan gelombang kabar buruk yang melanda media cetak dan elektronik di negeri ini. Berita dan ulasan tentang korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dan kemiskinan, pengurasan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan di seluruh sudut negeri tentu secara alami membuat kita mudah berprasangka terhadap gambaran hebat pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagai sebuah komunitas akademik, civitas academica universitas sudah selayaknya menanggapi ’kabar baik’ perekonomian Indonesia secara objektif dengan tanpa meninggalkan sikap skpetis yang merupakan ciri khas kaum intelektual. Civitas academica jangan sampai terjebak dalam apa yang dalam Ilmu Statistika dikenal sebagai Kesalahan Jenis Pertama atau Error of the First Kind. Jangan sampai ñ karena hanya mengandalkan kemampuan olah pikir yang diwarnai prasangka - kita secara prematur menolak ìhipotesisî bahwa perekonomian Indonesia berkembang pesat yang sejatinya benar. Jangan jangan, Indonesia yang tengah berubah ini memerlukan sikap dan cara pandang baru (mindset) warganya.

Pilar Kelembagaan

Tentu saja potret cantik perekonomian Indonesia bukannya tanpa catatan. Kekuatan ekonomi Indonesia masih bertumpu hampir sepenuhnya pada ekspor komoditas primer dan hasil ekstraksi sumber daya alam, seperti pada masa kolonial Belanda ñ sedangkan kinerja sektor manufaktur masih lemah. Indonesia bahkan dikhawatirkan mengalami kutukan sumber daya karena tidak berhasil dalam menganekaragamkan ekonominya sehingga tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas primer (The Kian Wie, 2011).

Penilaian GCI bertumpu pada 12 pilar daya saing, yaitu: (1) kelembagaan, (2) infrastruktur, (3) lingkungan ekonomi makro, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi dan pelatihan, (6) efisiensi pasar, (7) efisiensi ketenagakerjaan, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) ukuran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi.

Seperti kita maklumi bersama, saat ini yang tengah menjadi primadona dalam diskursus publik adalah pilar pertama: kelembagaan. Pilar Kelembagaan menyangkut mutu lembaga publik dan swasta, termasuk efisiensi pemerintahan, tingkat keamanan, governance korporasi, keadilan dan tranparansi lembaga lembaga publik. Tanpa bermaksud menafikan kerusakan kronik pilar kelembagaan di negeri ini, menurut hemat saya sudah terlalu banyak waktu dan energi yang tercurah untuk membahasnya di semua jenis media dan ruang ruang publik. Universitas, menurut hemat saya, sebaiknya tidak larut begitu saja dalam arus kuat diskursus publik ñ yang semakin hari semakin pekat dengan nuansa politik. Ketika semakin banyak institusi kemasyarakatan, terutama media, semakin leluasa dan tanpa canggung lagi memeragakan bias politiknya maka universitas sudah selayaknya terpanggil untuk terlibat secara objektif atas nama kepentingan masyarakat luas.

Mengacu pada ke 12 pilar daya saing WEF, setidaknya ada tiga pilar yang langsung kena mengena dengan universitas, yaitu pilar (5) Pendidikan Tinggi dan Pelatihan, (9) Kesiapan Teknologi dan (12) inovasi. Inti dari pilar Pendidikan Tinggi dan Pelatihan fokusnya adalah mutu dan akses ke pendidikan menengah dan tinggi, serta mutu magang kerja calon lulusan. Pilar Kesiapan Teknologi terfokus pada penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi untuk memacu produktifitas. Pilar Inovasi mencerminkan potensi nasional dalam membangkitkan kemampuan inovasi dakhil (endogenous).

Menurut hemat penulis, semua universitas di Indonesia sudah selayaknya menempatkan pengembangan ketiga pilar tersebut di atas sebagai prioritas. Ketiga pilar itu layak untuk secara frontal dihadapi oleh semua universitas ñ baik sebagai tantangan maupun peluang. Akses dan mutu pendidikan tinggi, kemampuan mengadopsi dan meningkatkan peran teknologi, serta kemampuan inovasi sudah seharusnya menjadi agenda kerja universitas universitas di negeri ini, kecuali jika mereka siap ditinggal oleh gerbong kemajuan Indonesia. Akhirnya, yang pantang dilupakan adalah bahwa universitas adalah wahana persemaian generasi muda yang harus siap mengarungi tantangan jaman baru, bukan mereka yang terkungkung oleh ketidakberdayaan masa lalu. Indonesia yang akan dihadapi oleh mereka yang masih mahasiswa hari ini tentu berbeda dengan Indonesia yang dipahami dan dialami oleh para dosennya.

—Y Budi Widianarko, rektor Unika Soegijapranata

Untung Cepat dengan Impor Beras

2011-08-06T15:00:00.000+07:00

Penulis : Achmad Ya'kub*
Sinar Harapan. 06.08.2011

JAKARTA - Pangan adalah produk yang khusus, disebut khusus karena merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia dan memiliki karakteristik yang khas dalam ekonomi politik. Salah satunya sesuai dengan hukum Engel yang mengatakan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga maka akan semakin tinggi pengeluaran untuk pangan.

Di Indonesia rata-rata rumah tangga miskin mengeluarkan 73 persen pendapatannya untuk pangan. Untuk melindungi kepentingan nasional, stabilitas ekonomi dan politik serta pelayanan bagi rakyat maka peran negara haruslah kuat. Terutama dalam hal mengontrol produksi, distribusi, dan tata niaga pangan.

Sebagai negara kepulauan maka mengatur ketiga hal tersebut bukanlah perkara mudah. Bahkan, pada zaman Belanda tepatnya tahun 1939 sudah dibentuk Voeding Middelen Fonds (VMF) lembaga cikal bakal berdirinya Bulog, yang tugasnya menjamin pengadaan dan penjualan bahan pangan.

Tidak stabilnya harga-harga pangan merupakan momok tersendiri bagi pemerintah di mana-mana di dunia ini. Bagi Indonesia harga beras merupakan indikator utama dalam ekonomi politik nasional.

Oleh karena itu, sejak zaman kemerdekaan banyak program diluncurkan untuk pengadaan beras seperti Rencana Wicaksono, Rencana Kasimo, Rencana Kesejahteraan Istemewa (1945-1960). kemudian dilanjutkan Gerakan Swasembada Beras, Komando Gerakan Operasi Makmur (KOGM), serta BIMAS, INMAS, INSUS pada masa Orde Baru.

Sekarang ini dalam pidatonya Presiden SBY di Istana Bogor bulan Februari 2011 dengan gagah membuat target surplus beras sebesar 10 juta ton. Apa yang terjadi sekarang ini? Hanya enam bulan berselang justru program impor beraslah yang dilakukan.

Dengan berbagai alasan seperti (i) untuk cadangan beras pemerintah melalui Bulog, (ii) stabilisasi harga beras, (iii) antisipasi perubahan iklim, (iv) hingga aturan perdagangan internasional (WTO).

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah melalui mekanisme G to G dengan Vietnam bersepakat untuk impor beras sebanyak 500.000 ton.

Bahkan sejak 2010-Maret 2011 menurut Laporan Pemantauan Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan realisasi impor beras dari luar negeri selama 2010-Maret 2011 mencapai 1.848.426 ton atau 92,5 persen dari seluruh kontrak pengadaan beras impor yang sebesar 1.998.000 ton.

Tak Mampu

Beberapa pihak menyoroti tidak mampunya Bulog menyediakan stok beras belakangan ini. Pengadaan gabah dari kaum tani langsung dianggap kurang, sehingga jika ada masalah kenaikan harga dan kekurangan stok yang awam dalam hukum ekonomi bisa diatasi.

Masalahnya, Bulog juga terpaku pada aturan pasar karena perannya tidak hanya sebagai public service obligation (PSO) lagi, melainkan sudah mencari profit. Rasional jika dalam keadaan demikian Bulog lebih berorientasi impor dalam keadaan kekurangan stok dan kenaikan harga.

Sejak awal 2010 hingga sekarang ini bila dirata-rata harga beras premium sekitar Rp 7.141 per kilogram. Jauh di atas harga HPP tahun 2009 yang masih berlaku sekarang yakni Rp 5.060 per kilogram.

Sementara itu, harga beras internasional diambil yang tertinggi yakni US$ 540 per ton atau sekitar Rp 4.590 per kilogram FOB (freight on board) di Bangkok. Beras impor dengan harga tertinggi itu masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah.

Sebagai ormas tani, Serikat Petani Indonesia (SPI) menghitung secara awam, keuntungan besar yang akan diterima importir beras baik Bulog maupun rekanannya, yakni dengan impor 1,8 juta ton beras periode 2010-Maret 2011 sama dengan 1, 848 miliar kilogram beras dengan harga US$ 540 per ton. Jadi, devisa yang terkuras kurang lebih Rp 1 triliun.

Jika kita rata-ratakan setiap hektare menghasilkan gabah kering giling sebanyak 5-6 ton (sekitar 3,5 ton beras) jadi 1.848.426 ton dibagi 3,5 ton setara dengan 528.121 hektare lahan sawah. Bila petani memiliki lahan sawah 1 hektare maka ada 528.121 keluarga petani atau 2,1 juta jiwa yang bisa terbantu dari dana impor tersebut.

*Penulis adalah Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional (SPI) dan Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan.

Membenahi Sistem Manajemen Pangan Nasional

2011-08-06T14:58:00.000+07:00

Penulis : Rahmat Pramulya*
Sinar Harapan. 06.08.2011

Saat ini kita tengah menghadapi ancaman krisis yang terus melambungkan harga-harga pangan, mulai dari beras, sayur-sayuran, daging/ikan, dan bahan kebutuhan pangan lainnya. Mencermati situasi ini, ada satu hal yang mestinya harus dijadikan perhatian serius pemerintah, yaitu soal sistem manajemen pangan nasional.

Di era Orde Lama, Presiden RI pertama, Ir Soekarno, dengan tegas mengatakan negara mengemban tugas penting dalam persoalan pangan. Bahkan dikatakannya, berbicara pangan adalah berbicara soal hidup dan matinya bangsa.

Di era Orde Baru, Indonesia memiliki Program Bimas (Bimbingan Massal), sebuah program yang didesain untuk meningkatkan produksi padi dan tercatat membuahkan keberhasilan swasembada beras pada 1984, yang sekaligus menyisakan setumpuk problem pertanian pangan lantaran kuatnya Bimas mengadopsi Revolusi Hijau.

Di era Presiden BJ Habibie, pembangunan pertanian (pangan) berkebudayaan industri menjadi kebijakan pangan yang demikian menonjol. Sayangnya, kebijakan ini pun hanya numpang lewat karena tidak diikuti dengan operasionalisasi yang serius di lapangan.

Yang tak kalah fenomenalnya adalah saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Mulai dari kampanye hingga deklarasi ketahanan pangan terus disuarakan.

Isu ketahanan pangan terus bergulir dan membesar. Hingga kini di era kepemimpinan SBY, soal ketahanan pangan ini masih menjadi isu strategis di pemerintahan.

Berbagai perangkat perundangan pun telah dilahirkan demi mewujudkan ketahanan pangan, mulai dari UU No 7/1996 tentang Pangan, PP No 68/2002 tentang Ketahanan Pangan, hingga Perpres No 22/2009 dan Permentan No. 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal.

Namun jika dicermati, mengapa soal ketahanan pangan kita seperti jalan di tempat? Apakah ini bukti bahwa sistem pangan kita amburadul?

Tiga Komponen

Ada tiga komponen penting dalam sistem pangan nasional, yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Sistem pangan kita akan tangguh jika kita dapat menjamin ketiga komponen penting tersebut.

Untuk menjamin ketersediaan pangan aman, berbagai strategi produksi mulai dari tata guna lahan, input teknologi bibit, penyediaan pupuk, pengendalian hama terpadu, hingga strategi pembiayaan usaha tani selama ini telah menjadi tugas sehari-hari Kementerian Pertanian.

Persoalannya sekarang, pemerintah belum memperhitungkan dengan serius seberapa besar stok pangan yang aman. Produksi padi di posisi menjelang akhir tahun ini dirasa tak cukup memenuhi kebutuhan penduduk di seluruh wilayah.

Jika saja pangan lokal dijadikan kebijakan serius, sesungguhnya kekurangan beras bisa ditutup dengan stok pangan nonberas yang potensinya cukup melimpah. Tinggal bagaimana disiapkan teknologi yang tepat untuk menjadikannya sebagai sumber

pangan pengganti beras. Tak hanya teknologi budi daya yang dapat memacu produktivitas panen, perlu disiapkan pula teknologi penyimpanan maupun teknologi pengolahan yang mampu menjadikan sumber pangan nonberas itu tepat dijadikan cadangan pangan (memiliki umur simpan yang panjang).

Selain menyangkut sarana prasarana teknis agar bahan pangan dapat sampai di seluruh wilayah Tanah Air, juga perlu dicermati dari sisi akses masyarakat terhadap pangan. Sementara itu, tak mudah menjamin distribusi pangan yang adil.

Dari sisi konsumsi, menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana pola konsumsi masyarakat kita yang masih didominasi kelompok padi-padian. Bahwa pola konsumsi pangan harus beragam, bergizi, dan berimbang (3B), tampaknya belum dipahami masyarakat luas.

Belajar dari keberhasilan kampanye “Empat Sehat Lima Sempurna”, mestinya kampanye 3B ini perlu terus digencarkan. Barangkali tak banyak dari kita yang tahu seperti apa konsep 3B ini. Apalagi pemerintah menargetkan terjadi kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 75,7 pada 2009 menjadi 93,3 pada 2014.

Skor PPH adalah sebuah ukuran yang menunjukkan keragaman pola konsumsi pangan masyarakat, baik yang berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, hasil ternak/ikan, sayur-sayuran serta buah-buahan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dari sisi konsumsi inilah diverfisikasi pangan perlu digenjot.

Merancang Sistem

Kepemimpinan yang tidak efektif merupakan salah satu sebab mengapa Indonesia tak jua memiliki sistem manajemen pangan yang andal. Para pemimpin negeri ini seharusnya bisa merancang sistem yang andal demi menopang stabilitas pangan nasional.

Masalah pangan seharusnya tidak diletakkan pada pasar global, tetapi pada kemampuan rakyat suatu negara. Di Indonesia, sejarah telah membuktikan bahwa unsur yang mampu menjamin keberlangsungan pangan adalah kearifan lokal dan keanekaragaman hayati.

Dengan demikian, urusan pangan menekankan pada keputusan pemerintah nasional (lokal), bukan pada badan perdagangan internasional seperti WTO yang selama ini lebih banyak menciptakan “jeratan” ketimbang solusi dalam persoalan pangan.

Sebagai salah satu jawaban atas jeratan pangan global, pemahaman serius terhadap pola pikir kedaulatan pangan memang menjadi sangat strategis dan urgen.

Terlebih-lebih bila terekam adanya sebuah suasana bahwa sekarang ini pangan diperjualbelikan demi menumpuk keuntungan sebesar-besarnya. Pangan sudah tidak dipandang sebagai bagian dari kebutuhan untuk mengganjal perut.

Pangan sudah tidak dipersepsikan sebagai komoditas kemanusiaan. Untuk itu mestinya ada upaya untuk mewujudkan tak hanya ketahanan pangan, melainkan juga kedaulatan pangan di mana kita harus memiliki kebijakan dan strategi sendiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berkelanjutan, sehingga mampu menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk.

*Penulis adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat.

Hambatan Petani Gurem dalam Pengamanan Produksi Pangan

2011-08-05T08:27:00.000+07:00

Oleh: Prof Dr Ir Susamto Somowiyarjo MSc
Kedaulatan Rakyat. 05/08/2011

Menjelang peringatan ke-66 kemerdekaan Indonesia, insan pertanian seyogianya merenungkan kembali pesan visioner Presiden RI pertama, kepada seluruh komponen bangsa yang disampaikan pada upacara peletakaan batu pertama gedung Institut Pertanian Bogor, 27 April 1952, bahwa masalah kedaulatan pangan adalah soal hidup atau matinya bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Secara jujur harus diakui bahwa pesan tersebut masih sangat relevan dengan situasi pangan saat ini dan bahwa kedaulatan pangan nasional yang tangguh hingga kini belum dapat terwujud.

Belum dapat terwujudnya kedaulatan pangan nasional antara lain disebabkan karena masih rendahnya angka hasil potensial komoditas pangan sebagai akibat adanya hambatan biologi dan hambatan sosioekonomi. Untuk komoditas padi saja serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang terdiri dari hama, penyebab penyakit dan gulma menimbulkan kerugian hasil sebesar 19,4 - 24,1 %.

Selain itu, beberapa penyebab penyakit juga dapat mengeluarkan racun, misalnya Aflatoksin, yang berpotensi sebagai ancaman bagi keamanan pangan nasional. Salah satu penyebab tingginya kerugian karena OPT tersebut karena secara geografis Indonesia terletak di daerah tropika dengan kelembaban dan temperatur yang relatif tinggi, menyebabkan berbagai OPT dapat terus berkembang dan bertahan sepanjang masa. Di samping itu, cara-cara peningkatan produksi pangan yang tidak bijaksana telah berakibat terus meningkatnya kerentanan komoditas pangan terhadap serangan OPT. Dalam situasi demikian ketangguhan petani dalam mengamankan produksi dari gangguan OPT dengan cara-cara yang aman, efektif dan efisien, merupakan program yang sangat strategis.

Berbeda dengan komoditas non pangan yang umumnya diusahakan dalam bentuk perkebunan atau usaha besar, sebagian besar komoditas pangan diusahakan oleh petani kecil (gurem) dengan luas rata-rata kepemilikan lahan yang kurang dari 0,25 ha. Petani gurem umumnya mempraktikkan kearifan lokal yang diperoleh secara lisan turun-temurun seperti pranata mangsa, sistem tanam campuran, terasering, sanitasi lingkungan, pengenalan bibit unggul lokal, pemanfaatan pupuk organik, maupun pemanfaatan berbagai pestisida botani yang ramah lingkungan. Dari segi kemampuannya memanfaatkan teknologi mutakhir pengendalian OPT, mereka umumnya jauh tertinggal daripada perkebunan besar. Selain karena kemampuannya dalam berbagai bidang yang rendah, pemerintah perlu mempunyai perhatian yang serius terhadap peningkatan kesejahteraan mereka karena lebih dari 85% petani kita adalah petani gurem. Peningkatan kesejahteraan petani gurem juga merupakan bagian penting dari usaha pencapaian Millennium Development Goals yang sebagian dari tujuannya adalah menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan kelaparan.

Banyak cerita sukses mengenai keberhasilan perusahaan besar dalam mengendalikan OPT yang berbahaya. Sebagai contoh, dengan menggunakan perangkat diagnosis molecular yang akurat, diikuti dengan sanitasi lingkungan dan penanaman bibit hasil kultur jaringan yang bebas pathogen, beberapa perusahaan dapat secara sukses mengendalikan penyakit kerdil pisang (banana bunchy top) yang mengancam kelangsungan perusahaan. Pengalaman serupa juga dialami oleh pengusaha jeruk berskala besar dalam mengatasi penyakit citrus vein phloem degeneration (CVPD) yang telah musnahnya jeruk keprok di Tawangmangu dan Jeruk Garut.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa dengan teknik yang sama petani gurem belum berhasil melindungi tanamannya dari gangguan penyakit yang sama. Hal ini tidak terlepas dari ciri petani gurem pada umumnya, yaitu: (1) keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya produksi; (2) sebagian besar sudah berusia lanjut dengan pendidikan yang rendah; (3) kurangnya penyuluhan yang berkualitas; (4) keterbatasan ases informasi, khususnya tentang benih yang berkualitas; (5) tidak adanya jaminan kualitas sarana produksi (sering beredar benih, pupuk dan pestisida palsu); (6) rendahnya pengetahuan tentang keamanan pangan (khususnya mikotoksin dan kontaminasi pestisida); (7) masih rendahnya insentif yang diterima bagi mereka mengendalikan OPT dengan cara yang ramah lingkungan; dan (8) belum tersedianya sistem asuransi terhadap kegagalan panen.

Untuk meningkatkan kemampuan petani gurem dalam mengatasi berbagai serangan OPT dengan cara yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan: (1) membantu advokasi agar masalah OPT pada petani gurem mendapat perhatian serius oleh para pemangku kepentingan; (2) melakukan penelitian untuk penyempurnaan kearifan lokal yang mereka praktikkan; (3) menciptakan perangkat diagnosis OPT yang sederhana, murah dan aman untuk identifikasi kehadiran OPT baru; (3) meningkatkan akses mereka terhadap informasi pasar dan sarana produksi; (4) meningkatkan pengetahuan dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu melalui sekolah lapangan; dan (5) mendampingi mereka dalam semua tahapan budidaya tanaman yang berkelanjutan. Mengingat kompleksnya masalah pengendalian OPT pada pertanian gurem, kegiatan ini tidak mungkin berhasil bila hanya dilakukan oleh para pakar perlindungan tanaman saja. Bantuan dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan, khususnya pakar agronomi, agribisnis, ilmu tanah, mikrobiologi, sosiologi dan budaya, sangat diharapkan. q - g. (3231l-2011).

*) Prof Dr Ir Susamto Somowiyarjo MSc, Gurubesar Ilmu Penyakit Tumbuhan dan Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian UGM.
--------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=244912&actmenu=39

Efektivitas Operasi Pasar Beras

2011-07-29T15:46:00.000+07:00

Oleh: Toto Subandriyo
Suara Merdeka. 29 Juli 2011

"Sudah waktunya pemerintah memikirkan produksi pangan berbasis korporasi dengan sistem food estate guna menegakkan ketahanan dan kedaulatan pangan"

BERDASARKAN Angka Ramalan II BPS, produksi padi nasional tahun ini 68,06 juta ton gabah kering giling (GKG). Meski terjadi kenaikan produksi dari tahun lalu sebesar 2,4 %, angka itu meleset dari target produksi Kementerian Pertanian 70,06 juta ton GKG. Dari capaian produksi 68,06 juta ton itu diperkirakan ada surplus 4-5 juta ton setara beras.

Jika surplus produksi beras itu dapat dikuasai Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah (CBP) sudah dapat dipastikan stok beras pemerintah tahun ini aman. Namun perkembangan terakhir menunjukkan, dari prognosa pengadaan Perum Bulog 3-3,5 juta ton beras, hingga sekarang ini baru terealisasi 1,3 juta ton. Melihat proporsi panen yang kian menipis dan sebentar lagi memasuki musim paceklik, rasa-rasanya sangat sulit prognosa pengadaan itu bisa terpenuhi.

Di sisi lain harga beras dan komoditas pangan lain seperti telur, daging ayam, daging sapi, dan sayur-sayuran di beberapa daerah naik cukup signifikan. Harga eceran beras dilaporkan menyentuh batas psikologis, Rp 8.000 per kilogram.

Bahkan, sebuah harian yang terbit di Jakarta melaporkan harga beras di Manokwari, Papua Barat, saat ini Rp 11.000/kg. Melambungnya harga beras dan berbagai kebutuhan pokok pangan ini sudah tentu makin memberatkan beban hidup masyarakat, utamanya bagi keluarga miskin. Hal ini mengingat pengeluaran untuk pangan menempati persentase terbesar.

Melambungnya harga pangan memicu inflasi dan makin menurunkan daya beli masyarakat. Celakanya, upah riil petani, buruh bangunan, dan pekerja informal lainnya relatif stagnan. Sebagai gambaran, kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri 2010 memicu angka inflasi 1,59 %. Menurut prediksi BI angka inflasi selama Ramadan hingga Idul Fitri tahun ini tidak sebesar tahu lalu. Meski begitu beberapa daerah di Indonesia telah mengeluarkan jurus pamungkas untuk stabilisasi harga pangan, yaitu dengan melakukan operasi pasar (OP). Sementara beberapa daerah lainnya tengah pasang kuda-kuda melakukan langkah serupa.

Food Estate

Benarkah OP mampu menstabilkan harga pangan saat ini? Langkah apa yang harus ditempuh pemerintah untuk meredam gejolak harga? Uraian berikut ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saat ini banyak kalangan mempertanyakan efektifitas OP beras. Meski banyak pemda melaksanakan, faktanya tidak terjadi penurunan harga secara signifikan, bahkan cenderung stabil tinggi.

Hal ini disebabkan antara lain volume beras untuk OP sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat dan sasarannya terbatas. Selain itu, harga jual beras OP tidak terjangkau kocek warga miskin karena harga per kilogramnya mendekati harga pasar. Saat ini harga jual beras OP kualitas medium II dipatok oleh Bulog Rp 6.300/kg, nominal yang sulit dijangkau warga miskin.

Untuk meredam lonjakan harga beras saat ini akan lebih efektif jika penyaluran beras bersubsidi (raskin) untuk alokasi Agustus dimajukan pada akhir Juli ini dan alokasi September dimajukan pada pertengahan Agustus.

Paling tidak ada tiga alasan yang mendasari. Pertama; penyaluran raskin dapat menjangkau sasaran di seluruh penjuru Tanah Air. Kedua; volume raskin per bulan cukup besar, rata-rata di atas 1.000 ton per kabupaten. Ketiga; harga jual raskin hanya Rp 1.600/kg sehingga dapat terjangkau kocek warga miskin.

Kenaikan harga pangan saat ini juga sangat dipengaruhi oleh kelancaran distribusi. Beberapa bulan terakhir ini kemacetan yang terjadi di jalur pantura telah menyandera jalur distribusi pangan. Biaya transportasi menjadi membengkak yang akan ditransformasikan oleh produsen ke dalam biaya produksi berupa kenaikan harga jual produk. gar gonjang-ganjing harga pangan ini tidak selalu terjadi tiap tahun maka pemerintah harus segera mengambil langkah revolusioner membenahi manajemen produksi pangan.

Selama ini sistem produksi pangan Indonesia berbasis pada jutaan petani kecil dengan luas lahan yang sangat kecil. Ketahanan pangan bangsa selalu ditumpukan pada sistem produksi pertanian tradisional dengan pelaku-pelaku petani kecil tersebut. Sistem produksi pangan seperti ini diyakini tidak mampu lagi menjawab tantangan ketahanan pangan yang makin kompleks. Sudah waktunya pemerintah memikirkan produksi pangan berbasis korporasi dengan sistem food estate. Melalui cara ini ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa dapat ditegakkan. (10)

— Toto Subandriyo, alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed

Menegakkan Politik Pangan Kita

2011-07-27T12:04:00.000+07:00

Oleh: Marwan Ja’far
Kedaulatan Rakyat. 27/07/2011

Ancaman krisis pangan terus menyedotkan hawa cemas dan getir. Harga-harga pangan kian melambung. Kondisi alam disebut-sebut sebagai penyebab krisis pangan saat ini, selain isu global warming.
Kini, masalah pangan sudah masuk ke ranah politik dan menjadi persaingan keras antar rezim di semua negara untuk menyelamatkan rakyatnya. Komoditas pangan saat ini tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan pokok umat manusia, tetapi telah melebar menjadi bahan baku energi. Fenomena ini harus diantisipasi sebagai bagian gejala peningkatan harga pangan dunia. Jagung, tebu, kedelai, singkong, kelapa sawit dan komoditas pangan ditransformasikan menjadi energi sehingga permintaannya berganda dan cenderung meningkatkan harga.
Tak ayal, permintaan komoditas pangan dunia akan terus meningkat dan menimbulkan persaingan ketat antara permintaan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan pangan sebagai bahan bakar industri. Kita perlu waspada, tingginya harga pangan dunia akan menyeret Indonesia pada keterseokan ekonomi.
Ada postulat bahwa bicara pangan adalah bicara soal hidup dan matinya bangsa. Di era Orde Baru, pembelajaran manajemen pangan nasional dapat tergali begitu banyaknya. Program Bimbingan Massal (Bimas), sebuah program yang didesain untuk meningkatkan produksi padi tercatat telah membuahkan keberhasilan swasembada beras di tahun 1984 yang sekaligus menyisakan setumpuk problem pertanian pangan lantaran kuatnya Bimas mengadopsi Revolusi Hijau. Di era selanjutnya, pembangunan pertanian (pangan) berkebudayaan industri menjadi kebijakan pangan yang demikian menonjol. Sayangnya, kebijakan demi kebijakan seakan tidak diikuti dengan operasionalisasi yang serius di lapangan.
Hingga kini, soal ketahanan pangan masih menjadi isu strategis di pemerintahan. Bebagai perangkat perundangan pun telah dilahirkan demi mewujudkan ketahanan pangan, mulai dari UU No 7/1996 tentang Pangan, PP No 68/2002 tentang Ketahanan Pangan, hingga Perpres No 22/2009 dan Permentan No 43/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumberdaya lokal.
Namun, mengapa ketahanan pangan kita seperti jalan di tempat? Apakah ini bukti politik pangan kita masih gamang ? Di sinilah, perlunya menjadikan politik dan kebijakan pangan sebagai kebijakan utama dengan memperkuat institusi yang ada seperti peranan Bulog, dewan ketahanan pangan, perencanaan produksi yang baik, perbaikan infrastruktur irigasi, dukungan kredit petani, subsidi dan perbaikan benih.
Ada tiga komponen penting dalam mengurai kebijakan dan manajemen pangan, yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Sistem pangan kita akan tangguh jika kita dapat menjamin ketiga komponen penting tersebut. Untuk menjamin ketersediaan pangan aman, maka berbagai strategi produksi mulai dari tata guna lahan, input teknologi bibit, penyediaan pupuk, pengendalian hama terpadu, hingga strategi pembiayaan usaha tani selama ini telah menjadi tugas sehari-hari Kementerian Pertanian. Jika saja pangan lokal dijadikan kebijakan serius, sesungguhnya kekurangan beras bisa ditutup dengan stok pangan non beras yang potensinya cukup melimpah. Tinggal bagaimana disiapkan teknologi yang tepat untuk menjadikannya sebagai sumber pangan pengganti beras.
Sementara, tak mudah menjamin distribusi pangan yang adil. Di sini sangat dibutuhkan sentuhan kebijakan harga. Dengan begitu, setiap penduduk dapat dengan mudah mendapatkan pangan. Karenanya, politik pangan negara mestinya mengarah bagaimana pangan itu bisa murah.

Diversifikasi
Ide pengembangan pangan lokal sebenarnya bisa menjawab permasalahan krisis pangan. Cuma saja, selama ini kebijakan pengembangan pangan lokal tampak masih dijalankan setengah hati. Jelasnya, belum muncul upaya all out demi mewujudkan kebjakan pengembangan pangan lokal ini. Sekadar contoh, pengembangan diversifikasi berbasis pangan lokal masih sekadar muncul di lomba-lomba yang kental seremoni. Usai lomba, usai pula nasib pangan lokal.
Dari sisi konsumsi, menjadi penting untuk diperhatikan bagaimana pola konsumsi masyarakat kita yang masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Bahwa pola konsumsi pangan harus beragam, bergizi dan berimbang (3B) tampaknya belum dipahami masyarakat luas. Belajar dari keberhasilan kampanye ‘Empat Sehat Lima Sempurna’, mestinya kampanye 3B ini perlu terus digencarkan.
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dari sisi konsumsi inilah diversifikasi pangan perlu digenjot. Diversifikasi pangan menjadi penting mengingat kita memiliki keanekaragaman sumberdaya hayati yang luar biasa besar yang hingga kini belum termanfaatkan dengan baik. Akhirnya, sudah saatnya, kita seharusnya merancang politik pangan yang andal demi menopang stabilitas pangan nasional dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, dan bukannya diletakkan semata pada pasar global. q - o. (3192 A-2011)

*) Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Ironi Kedaulatan Pangan

2011-07-22T15:03:00.000+07:00

Penulis : Toto Subandriyo*
Sinar Harapan. 22.07.2011

Menurut prediksi Kementerian Pertanian Amerika Serikat, tahun ini Indonesia akan mengimpor 1,75 juta ton beras. Volume impor beras sebesar itu akan menempatkan Indonesia pada urutan terbesar kedua importir beras di dunia. Urutan teratas ditempati Nigeria, sebuah negara rawan pangan di Afrika yang akan mengimpor beras sejumlah 1,9 juta ton.

Kenyataan ini hanyalah sebagian kecil dari ironi sebuah negara agraris besar bernama Indonesia yang menurut Sensus Pertanian 2003 jumlah rumah tangga petaninya mencapai 25,4 juta. Negeri ini memiliki panjang pesisir 95.181 kilometer dan luas perairannya 5,7 juta kilometer persegi, namun setiap tahun harus mengimpor 1,58 juta ton garam senilai Rp 900 miliar.

Setiap tahun devisa negeri ini terkuras tidak kurang dari Rp 50 triliun untuk impor bahan pangan. Saat ini rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebuah kabupaten/kota di Indonesia besarnya kurang dari Rp 1 triliun per tahun. Jadi devisa sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sebuah kabupaten/kota di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Ironis memang.

Kondisi seperti ini tidak dapat dilepaskan dari penyakit myopic yang diderita pemerintah: selalu memandang peran pangan dalam domain sempit. Mengabaikan pentingnya kemandirian pangan karena akses impor sangat mudah dilakukan. Hingga kini tercatat beberapa kebutuhan bahan pangan dalam negeri harus diimpor, mulai dari daging sapi, kedelai, beras, gula, hingga garam dapur.

Kenyataan ini menyadarkan kita betapa pekerjaan rumah di sektor pertanian dan ketahanan pangan negeri ini masih jauh dari selesai. Kecilnya alokasi anggaran pembangunan sektor pertanian hanyalah satu indikator dari kurangnya perhatian itu. Selebihnya adalah dampak salah urus negara di sektor pertanian serta kurangnya komitmen penentu kebijakan terhadap pembangunan pertanian.

Budayawan Jakob Sumardjo dalam sebuah artikelnya menulis bahwa bangsa ini telah membunuh para petaninya sejak adanya industri agrikultur pada 1830. Sumber hidup bangsa yang telah berabad-abad ini dimatikan oleh kaum penjajah pada abad ke-19, dilanjutkan bangsa sendiri setelah kemerdekaan.

Revolusioner

Beberapa hari terakhir beban hidup masyarakat makin berat dengan lonjakan harga pangan, mulai dari beras, daging sapi, telur, dan sayur-sayuran. Meroketnya berbagai harga pangan tersebut telah memicu lonjakan angka inflasi yang cukup signifikan dan melambungkan jumlah penduduk miskin.

Laporan Bank Dunia tentang Perkembangan Ekonomi Triwulan I-2011 menyebutkan bahwa harga komoditas pangan meningkat 13 persen. Studi Bank Pembangunan Asia April lalu mendapati bahwa kenaikan harga bahan pangan 10 persen di negara berkembang Asia akan menambah penduduk miskin 64 juta orang (dasar perhitungan garis kemiskinan US$ 1,25 per hari).

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga mengumumkan bahwa indeks harga pangan (IHP) dunia terus naik. Pada Desember 2010, IHP dunia masih berada di posisi 223, namun pada Januari 2011 IHP tersebut sudah berada di posisi 231, dan pada Februari 2011 telah melejit di angka 236. Angka ini merupakan pencapaian tertinggi yang pernah terjadi sejak krisis pangan 2008.

Bagaimanapun pemerintah harus mengambil langkah revolusioner untuk menjaga kedaulatan pangan bangsa. Setidaknya ada empat tantangan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia saat ini dan ke depan. Pertama, perubahan iklim yang dipicu pemanasan global (global warming). Kondisi ini menyebabkan instabilitas pasokan bahan pangan. Perubahan suhu rata-rata yang terjadi akan menyebabkan banyaknya sistem fisik dan biologis alam yang berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan produksi pangan.

Kedua, tingginya laju pertumbuhan jumlah penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, saat ini jumlah penduduk Indonesia 237,56 juta orang. Laju pertumbuhan penduduk selama satu dekade 2000-2010 sebesar 1,49 persen, atau naik 0,04 persen dari kurun waktu 1990-2000.

Ledakan kelahiran (baby booming) tengah menghantui Indonesia. Kondisi itu ditandai dengan tingginya angka fertilitas nasional sebesar 2,6 dan pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Konsekuensinya, beban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, sandang, perumahan, dan pangan, akan semakin berat.

Ketiga, masifnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian. Menurut catatan Badan Pertanahan Nasional, hingga 2004 konversi lahan irigasi mencapai 3,099 juta hektare. Jika diasumsikan setiap hektare lahan terkonversi dapat ditanami padi dua kali per tahun dengan produktivitas 4 ton/ha gabah kering giling (GKG), dalam setahun potensi produksi padi yang hilang tidak kurang dari 24 juta ton GKG.

Ditinjau dari ketahanan pangan nasional, masifnya konversi lahan pertanian dan pemilikan lahan yang semakin sempit merupakan bahasa lain dari hilangnya basis produksi terpenting bagi petani. Masifnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian akan berdampak secara permanen terhadap produksi pangan nasional.

Keempat, makin terintegrasinya pasar dalam negeri dengan pasar global. Geliat perdagangan komoditas pangan global akan langsung mengimbas pasar domestik. Kegagalan produksi di negara-negara produsen pangan di dunia terjadi karena faktor perubahan iklim serta meroketnya harga minyak mentah di pasaran dunia.

Dan hal inhi telah membuat kebijakan pangan mereka berubah total. Mereka cenderung memprioritaskan pengamanan cadangan pangan di dalam negeri untuk memperkuat ketahanan pangan, alih-alih menjual ke pasar internasional. Akibatnya, harga komoditas pangan di pasar dunia semakin meroket dan berimbas pada kenaikan harga pangan dalam negeri.

Berbagai tantangan tersebut hanya dapat kita selesaikan dengan memperkokoh kedaulatan dan ketahanan pangan yang bertumpu pada produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan penegasan FAO, bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa seperti Indonesia tidak akan pernah dapat menyejahterakan rakyatnya selama pemenuhan kebutuhan pangannya selalu diimpor.

*Penulis adalah peminat masalah sosial-ekonomi; alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed

Tolak “Perampasan Pangan” oleh Negara-negara Kaya!

2011-06-30T15:05:00.000+07:00

Penulis : Henry Saragih*
Sinar Harapan. 30.06.2011

Pertanian dan pangan menjadi menu utama dalam pertemuan Menteri-menteri Pertanian G-20 yang diadakan di Paris pada 22-23 Juni sebagai langkah awal persiapan Konferensi G-20 di Cannes, Prancis, November mendatang. Gerakan petani internasional La Via Campesina mengutuk usaha yang terus-menerus dilakukan pemerintah negara-negara kaya di dunia untuk merampas dan mengontrol kebijakan pangan yang tidak hanya berdampak pada petani, tapi juga setiap manusia di muka bumi ini.

G-20 tidak punya otoritas mendikte kebijakannya ke seluruh dunia. Ini hanya khusus untuk 20 negara-negara terkaya di dunia, tidak termasuk negara-negara miskin. Sebagai contoh, di Afrika—salah satu benua yang paling lapar di muka bumi—hanya Afrika Selatan yang masuk dalam kelompok ini.

G-20 bukan hanya tidak sah, tetapi juga tidak kompeten. Sejak pembentukannya pada tahun 1999, kelompok ini dimaksudkan untuk membangun tatanan dunia ekonomi baru dengan mengendalikan spekulasi dan bebas pajak, membongkar transaksi keuangan bank-bank dan pajak yang "terlalu besar” adalah salah satu rencananya. Tapi upaya ini gagal karena para pemimpin negara G-20 terus mempromosikan kebijakan neoliberal yang sama yang telah menciptakan krisis pangan dan keuangan saat ini.

Sekarang, dengan kepemimpinan Prancis dalam G-20, ketidakstabilan harga pangan sebagaimana juga pembangunan pedesaan ditempatkan dalam agenda utama. Harga pangan memuncak lagi dan mencapai level yang sama seperti tahun 2008. Ketika itu harga melambung tinggi dan membuat jumlah orang yang kelaparan di dunia ini melebihi angka satu miliar, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan.

Ketidakstabilan harga pangan adalah konsekuensi dari beberapa faktor termasuk liberalisasi perdagangan, deregulasi pasar, spekulasi, dan promosi produk agrofuel. Kebijakan pangan yang berorientasi ekspor dan ketergantungan pada pasar luar membuat harga menjadi tidak stabil.

Ketika hasil produksi utama dijual ke pasar dan tidak ada stok tersedia baik di tingkat masyarakat atau pedesaan, ketidakstabilan harga dapat memiliki dampak yang mematikan. Petani kehilangan posisi tawar untuk menentukan harga. Saat itulah eksportir, broker besar, dan pengecer yang mengendalikan pasar dan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi.

Selain itu, tidak seperti agroekologi, pertanian berbasis industri sangat tergantung pada bahan bakar fosil untuk produksi pestisida dan transportasi. Hal ini juga meningkatkan ketidakstabilan di pasar dunia. Bahkan, jika mereka memproduksi makanan, petani kecil, baik perempuan dan laki-laki, menjadi korban pertama dari melambungnya harga.

Karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya. Mereka harus membeli sebagian besar makanan yang dibutuhkan untuk memberi makan keluarga mereka. Biaya produksi juga meningkat karena harga bahan bakar yang tinggi. Harga yang dibayarkan kepada produsen seringkali berada di bawah biaya produksi, dan jauh di bawah harga yang dibayarkan konsumen. Selisih antara harga produsen dan harga konsumen dikantongi oleh perantara, jaringan supermarket, dan pedagang besar.

Akuisisi besar-besaran lahan pertanian oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir mengakibatkan penggusuran terhadap petani dan mengurangi kapasitas masyarakat di negara-negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin untuk member makan diri mereka sendiri. Dalam hal itu, inisiatif Bank Dunia untuk membuat perampasan lahan meraih lebih diterima secara sosial adalah solusi yang tidak dapat diterima. Prinsip-prinsip untuk Investasi Pertanian yang bertanggung Jawab dibentuk untuk melegitimasi perampasan tanah dari para petani kecil. Ini membuat investor asing dan domestik memiliki lahan yang luas di bawah kendali mereka.

Seharusnya makanan ada dalam setiap piring manusia di muka bumi ini, tidak hanya dalam piring mereka yang kaya. Oleh karena itu, keputusan yang berkaitan dengan pangan dan pertanian seharusnya tidak dibahas G-20, apalagi G-8, tetapi pada tingkat lebih global, oleh semua negara di dunia. G-20 sedang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Ketahanan Pangan guna melibatkan masyarakat sipil. La Via Campesina melihat inisiatif ini sebagai langkah mundur dan menegaskan kembali bahwa Komite Ketahanan Pangan Dunia PBB yang telah direformasi harus dihormati sebagai pusat di mana kebijakan pangan global dinegosiasikan dengan partisipasi masyarakat sipil, dan diputuskan di antara semua negara-negara.

Bersama La Confédération de Paysanne, anggota La Via Campesina di Prancis, kami menegaskan kembali bahwa solusi untuk krisis saat ini terletak pada kebijakan nasional, regional, dan internasional yang mengatur pasar untuk menjamin harga yang adil bagi konsumen maupun bagi petani kecil, khususnya perempuan dan pemuda.

Kebijakan berbasis Kedaulatan Pangan harus mencakup pembelaan dan dukungan berbasiskan petani, serta pertanian berkelanjutan berskala kecil yang dijual di tingkat lokal. Ini termasuk antara lain kebangkitan pangan lokal, perlindungan benih petani, akses terhadap tanah dan air, dan akses pendidikan. Misalnya, konversi lahan pertanian untuk tujuan lain seperti perumahan, pariwisata, atau industri seharusnya tidak diperbolehkan. Ketika para petani memiliki kontrol lebih baik atas pengolahan dan pemasaran produk mereka, mereka jadi tidak rentan terhadap ketidakstabilan pasar.

Pembentukan (kembali) cadangan makanan fisik yang beragam (dari tingkat lokal sampai tingkat nasional) untuk menstabilkan harga dan mengecilkan risiko ketika terjadi kasus bencana alam dan keadaan darurat. Langkah-langkah yang kuat untuk melarang spekulasi pada produk pangan, seperti larangan pada pasar berjangka spekulatif. Alih-alih menstabilkan harga, mereka menciptakan gelembung spekulatif dengan harga fiktif. Mengakhiri pembongkaran kebijakan pertanian seperti Common Agricultural Policy (CAP), yang dipaksakan oleh WTO dan organisasi lainnya. Negara harus memiliki hak untuk melindungi pasar mereka sendiri terhadap praktik dumping dan mempertahankan produksi lokal mereka.

Negara-negara dengan potensi pertanian dalam hal jumlah keluarga petani dan ketersediaan lahan perlu untuk menghidupkan kembali produksi pangan mereka untuk kebutuhan dalam negeri. Mengakhiri promosi agrofuel yang menempatkan tekanan pada pasar makanan dan mengusir petani dari tanah mereka. Mengakhiri perampasan tanah dan mengimplementasikan komitmen yang dibuat pada Konferensi Internasional tentang Reformasi Agraria dan Pembangunan Pedesaan (ICARRD) FAO.

Kami menuntut agar proses penjabaran dari Pedoman FAO tentang Pengaturan Tanah dan Sumber Daya Alam diperkuat, dan memberikan kerangka yang jelas untuk melindungi petani, petani kecil, dan masyarakat yang tinggal dan bekerja di atas lahan, perlindungan terhadap hak atas tanah, dan perlindungan dari praktik perampasan tanah.Penulis adalah Ketua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina.

*Penulis adalah Ketua Umum SPI dan Koordinator Umum La Via Campesina

”Kala Gumarang” Ancam Ketahanan Pangan DIY

2011-06-30T12:13:00.000+07:00

Oleh: Prof.Dr.Ir. Susamto Somowiyarjo, MSc.
Kedaulatan Rakyat. 30/06/2011

Dalam serat “Carios Dewi Sri”, pertanaman padi di Negeri Medangkamulan berulang kali dirusak oleh Kala Gumarang (putra Bethara Kala) karena diyakini bahwa padi merupakan tempat bersemayamnya Dewi Sri yang pernah menolak cintanya. Dalam karya sastra tersebut, Dewi Sri adalah dewi kemakmuran yang membawa padi dari kayangan ke Pulau Jawa. Saat merusak padi Kala Gumarang “mangeja wantah” dalam bentuk “hama”, yaitu wereng dan sebangsanya. Kerusakan padi tersebut telah menimbulkan paceklik panjang yang berkepanjangan.

Bayangkan kalau Kisah petani di Medangkamulan tesebut terjadi di DIY. Hal ini sangat mungkin terjadi bila kita gagal dalam mengatasi berkecamuknya hama wereng dan penyakit karena virus akhir-akhir ini. Di Kabupaten Sleman misalnya, serangan wereng dan virus telah menghancurkan tanaman padi sedikitnya 300 ha dengan kehilangan beras tidak kurang dari 1500 ton. Adanya serangan wereng dan virus juga sudah mulai terlihat di Kabupaten Bantul dan mungkin di kabupaten lain.

Berkecamuknya hama wereng di Yogyakarta dan sekitarnya boleh jadi diakibatkan karena para petani sudah melupakan kearifan lokal dan tidak lagi peduli pada konsep serta pelaksanaan pengendalian hama terpadu (PHT), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Ditinggalkannya tradisi bersih desa. Bersih desa merupakan serangkaian kegiatan gotong royong setelah panen padi yang terdiri dari perbaikan selokan pengairan dan pembersihan pematang, tanggul selokan, tanah di dekat jalan, makam, dan pekarangan dari rerumputan (jahat) secara serentak. Biasanya diakhiri dengan genduri dan pertunjukan wayang. Dilihat dari konsep PHT, kegiatan ini merupakan langkah arif para nenek moyang kita untuk menghancurkan tempat persembunyian “hama” (khususnya wereng dan virus) di kala tidak ada tanaman padi sebagai inang utamanya.
Ditinggalkannya pola tanam serempak dan pergiliran tanaman mengikuti pranata mangsa. Dalam mengerjakan tanah, menyebar benih dan memindahkan bibit padi, nenek moyang kita selalu memilih waktu “yang baik”. Apabila kearifan tersebut dilakukan, penanaman padi dilakukan dalam waktu yang relatif serempak dan diselingi masa “bero”. Hal ini merupakan cara yang ampuh untuk membuat hama kelaparan dan memutus siklus hidup wereng. Berbeda dengan kondisi sekarang, hampir sepanjang tahun dapat dijumpai tanaman padi dengan berbagai stadia, sehingga setiap saat tersedia makanan yang bergizi bagi perkembangan hama. Sangat wajar bila wereng dan virus berkecamuk secara luas.
Ditinggalkannya pupuk kandang dan kompos. Pada saat petani menggunakan pupuk kandang dan kompos, jarang terjadi adanya wabah hama dan penyakit pada padi. Akhir-akhir ini diketahui bahwa kompos dan pupuk kandang dapat memberikan nutrisi yang berimbang kepada tanaman padi sehingga meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Sebaliknya penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang, khususnya penggunaan N yang berlebihan, merupakan salah satu pemicu meluasnya hama wereng.
Ditinggalkannya penggunaan pestisida nabati. Untuk mengusir hama dan penyakit, dulu petani banyak menggunakan pestisida nabati seperti perasan gadung, jengkol, akar tuba (“jenu”), dan daun momba. Mereka juga memasang berbagai bangkai, misalnya kepiting sawah, untuk menjebak berbagai hama. Saat ini petani telah beralih menggunakan pestisida kimia secara terus menerus yang berakibat timbulnya biotipe wereng yang tahan terhadap pestisida dan terbunuhnya makhluk bukan sasaran (misalnya belut, lebah madu dan serangga penyerbuk), serta meracuni hewan yang memakan jerami.
Penyeragaman varietas dalam areal yang luas. Karena hilangnya berbagai varietas padi lokal, akhir-akhir ini cenderung terjadi penyeragaman varietas padi pada hamparan yang luas. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip PHT dengan akibat timbulnya biotipe wereng baru yang lebih sulit dikendalikan. Penggunaan padi hibrida juga ditengarai sebagai salah satu penyebab meluasnya hama dan penyakit pada padi. q - o. (3110-2011).

*) Prof Dr Ir Susamto Somowiyarjo MSc, Guru Besar dalam Ilmu Penyakit Tumbuhan Faperta UGM.

CATATAN UNTUK PROF SUHARDI ; Pangan Harus Beri Penghasilan Petani?

2011-06-28T12:16:00.000+07:00

Oleh: Ki Ir. Hatta Sunanto MS,
Kedaulatan Rakyat. 28/06/2011

Produk pangan harus dapat memberi penghasilan bagi sebagian petani yang jumlahnya lebih dari 60 persen penduduk Indonesia. Potensi petani menghasilkan uang dari pangan itu diasumsikan sebesar Rp 3.000 triliun lebih per tahun. Sementara itu dengan pemasokan pangan dari luar negeri (impor), maka kita harus belanja Rp 325 triliun per tahun dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan potensi devisa Rp 3.000 triliun. Demikian orasi pangan kerakyatan oleh Prof Dr Ir Suhardi MSc di Jogja Expo Center Yogya pada Sabtu 4 Juni 2011 (Kedaulatan Rakyat, 5 Juni 2011)
Orasi disampaikan saat peluncuran buku biografi dirinya ìMandiri Pangan Sejahterakan Rakyatî yang ditulis Zaky Al Hamzah dan diterbitkan oleh K-MAG book.
Menurut Suhardi, pangan mandiri adalah keunggulan Indonesia. Jangan sampai Indonesia yang mempunyai keunggulan pangan dalam produk dan kualitasnya justru mempermudah pangan dari luar masuk (di impor) dan mengabaikan kemampuan produk pangan mandirinya. Pangan bagi bangsa Indonesia adalah pangan mandiri dan harus tersedia dalam jumlah yang sangat cukup, termasuk pula memperhatikan lingkungan dan memberi panghasilan bagi petani
Suhardi menyodorkan 13 usulan untuk pangan nasional yang memenuhi standar. Di antaranya, pangan rakyat harus cocok untuk kebutuhan hidup di daerah tropis. Ia bertekad untuk tidak makan gandum dan turunannya, serta concern pada kemandirian pangan melalui ketersediaan pasokan pangan lokal seperti umbi-umbian, ganyong, talas maupun garut dan sagu.

Utopis
Suhardi, seorang Guru Besar atau pakar ilmu kehutanan dari UGM, sudah tertarik pada bidang politik. Barangkali pertimbangan penghasilan finansial yang diperoleh dari kerja sebagai politikus jauh lebih besar daripada yang diperoleh dari kerja sebagai dosen. Kenyataannya, Suhardi menjadi Ketua Umum Partai Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto.
Ide yang dikemukakan Suhardi tersebut bukan merupakan hal yang spektakuler dan ada yang sudah diprogramkan pemerintah Orde Baru. Untuk dapat mencapai tingkatan “pangan mandiri” itu sekarang dan masa-masa mendatang akan semakin sulit. Mengapa sulit?

Pertama: Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat pesat sehingga kebutuhan pangan juga semakin meningkat pesat.
Kedua: Lahan yang tersedia untuk usaha tani tanaman pangan semakin menyempit baik secara nasional maupun bagi tiap petani sehingga akan semakin memerosotkan jumlah produksi pangan nasional. Hal ini ditunjang produktivitas pangan yang tidak berkembang.
Ketiga : Memfungsikan bahan pangan seperti umbi-umbian, ganyong, talas, garut dan sagu itu sulit dicapai pada kondisi bahan pangan beras tersedia dan mudah diperoleh di pasar. Program diversifikasi pangan pernah dicanangkan pemerintah Orde Baru melalui Inpres No. 14 Tahun 1970 dan disusul dengan inpres No. 20 Tahun 1979, namun program ini mengalami kegagalan. Komoditas gandum sebagai salah satu bahan pangan sampai saat ini sulit digantikan komoditas pangan lainnya karena gandum memiliki karakteristik yang khas.

Jika kondisi faktual tersebut berlangsung terus maka kita teringat dan percaya atas Doktrin Malthus. Malthus pada tahun 1798 mengajukan teorinya melalui bukunya : Essay on The Principle of Population, bahwa pertumbuhan penduduk akan mengungguli produksi pangan.
Rasa optimis muncul setelah pemerintah berniat membangun ketahanan pangan dan energi nasional melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) . Pada prinsipnya, program ini adalah perluasan (ekstensifikasi) lahan pertanian yang mencapai 1,283 juta hektare. Jika program ini berhasil, maka akan diperoleh peningkatan produksi pangan nasional cukup besar.
Dalam orasinya, Suhardi mengatakan bahwa produk pangan harus dapat memberi penghasilan bagi petani. Yang dimaksud penghasilan itu apa? Jika diperhatikan kalimatnya itu, seperti yang disuarakan orang-orang politik pada umumnya pada saat kampanye yaitu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan lain-lainnya.
Perlu diketahui bahwa tiap petani kecil kita sekarang ini hanya memiliki lahan sawah seluas 650 m2 dan tanah pada pekarangan seluas 180 m2. Akan ditanami apa pada lahan yang sangat sempit itu sehingga keluarga petani dapat hidup sejahtera? Sangat sulit dijawab secara realistis.
Secara umum, baik petani kecil maupun petani berdasi, tentu dapat memperoleh penghasilan dari usaha taninya yang berupa komoditas pertanian yang dapat dikonversikan dalam nilai rupiah jika tidak terlanda bencana alam yang berat. Namun jika yang dimaksud Suhardi itu khusus bagi petani kecil (gurem) yang kehidupannya serba miskin, barangkali hal itu dalam upaya mendapatkan simpati dari petani kecil yang jumlahnya sekarang ini sudah lebih dari 20 juta. Barangkali hal ini bertendensi politik pencitraan menghadapi tahun 2014. q - s. (3107-2011).
*) Ki Ir Hatta Sunanto MS, Lektor Kepala pada Prodi Agribisnis Fak. Pertanian Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Mengatasi Krisis Pangan

2011-06-23T15:10:00.000+07:00

Penulis : Akira Moretto*
Sinar Harapan. 23.06.2011

Dalam publikasi terbaru yang diterbitkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) PBB mengenai “indeks harga makanan”, indeks yang mengukur perubahan harga sekeranjang komoditas pangan dunia secara bulanan, secara jelas menunjukkan bahwa harga komoditas tersebut mengalami kenaikan terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir di berbagai belahan dunia.

Harga pangan dianggap sebagai “tsunami bisu” yang akan mempengaruhi kehidupan jutaan orang, karena tampaknya era makanan murah telah berakhir dan beban dari harga-harga baru ini akan semakin membuat dunia “tenggelam” seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia.

Meningkatnya harga pangan ini secara nyata bertepatan dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai ketersediaan pangan dunia, pada indeks harga berapa pun. Hal ini mengkhawatirkan terutama bagi negara-negara berkembang di mana sejumlah lapisan masyarakat yang paling rentan semakin dihadapkan pada ketidakpastian apakah mereka mampu memperoleh makanan berikutnya atau tidak.

Keluarga miskin yang pendapatannya terbatas cenderung menghabiskan sebagian besar pendapatannya pada makanan, dan karena kenaikan harga pangan tidak disertai dengan kenaikan upah, akibatnya kaum miskin sering menjadi pihak yang harus membayar konsekuensi tertinggi akibat kenaikan harga tersebut.

Beberapa faktor berkontribusi terhadap kenaikan harga pangan saat ini. Kenaikan jumlah populasi dunia secara keseluruhan mengindikasikan akan bertambahnya jumlah individu yang harus diberi makan, kenaikan permintaan jumlah makanan dan kualitas makanan yang lebih baik dari negara-negara seperti India atau China.

Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan mereka, pergeseran global ke arah konsumsi makanan yang berprotein tinggi (lebih mahal untuk diproduksi), meningkatnya penggunaan biofuel yang menghapus sejumlah lahan untuk pertanian dan mengurangi kuantitas lahan yang digunakan untuk pangan secara keseluruhan, berkembangnya isu mengenai perubahan iklim, kegagalan panen dan penurunan produktivitas pertanian seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang pindah ke kota dan mencari pekerjaan di sektor non-pertanian.

Kecenderungan-kecenderungan ini terlihat relevan untuk jangka waktu dekat maupun panjang dan hal ini mengindikasikan bahwa harga pangan akan cenderung terus meningkat, tidak akan menurun seiring waktu berjalan. Dengan tidak adanya solusi yang cukup untuk mengatasi isu ini sekarang, pada akhirnya kelaparan akan menjadi isu yang paling penting di seluruh dunia untuk beberapa tahun ke depan.

Meningkatnya kekhawatiran terhadap harga pangan dan bagaimana hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan dan pembangunan, terbukti oleh kerusuhan dan revolusi yang terjadi di Timur Tengah. Harga pangan merupakan pendorong terjadinya kerusuhan sosial yang menyebar di Tunisia dan selanjutnya berkembang menjadi isu di beberapa negara lain. Tingginya harga pangan menyebabkan jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan, mengakibatkan kerusuhan, ketidakstabilan ekonomi dan meruntuhkan kekuasaan pemerintah di negara-negara berkembang tersebut.

Permasalahan ketahanan pangan, di antara yang lainnya, merupakan salah satu isu sentral dari peringatan ke-20 tahun World Economic Forum (WEF) yang dilangsungkan di Jakarta pertengahan Juni ini, di mana pemerintah, pebisnis, dan pemangku kebijakan menggarisbawahi kebutuhan akan adanya usaha keras untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan mengenai masalah ketahanan pangan global.

Akan tetapi, hal yang dapat menjadi sebuah kejutan adalah ketika WEF tidak berupaya menambah produksi pangan secara keseluruhan, karena pada dasarnya dunia saat ini telah memproduksi pangan lebih dari cukup untuk setiap orang.

Masalah utamanya ada pada bagaimana pangan tersebut digunakan dan dibagi. Sejumlah pangan diproduksi, tidak untuk dimakan, namun diproses menjadi biofuel dan jumlah yang besar terbuang di meja makan kita sehari-hari. Peningkatan produksi dapat mengantarkan pada ketersediaan pangan yang banyak, namun isu mengenai distribusi yang merata dan keseimbangan antara pangan dan bahan bakar kemudian menjadi lebih penting saat ini.

Krisis pangan yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa isu ketahanan pangan adalah isu permasalahan sosial dan merupakan permasalahan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, kebijakan di bidang pertanian saat ini telah menghasilkan beberapa poin yang beralasan mengenai swasembada beberapa pangan utama, mengembangkan diversifikasi pangan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi yang produktif, dan kebijakan-kebijakan ini juga telah mampu meningkatkan standar kehidupan bagi sejumlah penduduk.

Negara seperti Indonesia telah membuat perkembangan yang signifikan dalam usaha mengurangi kemiskinan sejak krisis finansial Asia di tahun 1998, dan dengan pengembangan produktivitas di bidang pertanian, Indonesia telah memperoleh predikat sebagai salah satu negara yang mengalami perkembangan di sektor pertanian tercepat.

Namun, saat ini dunia telah menjadi satu kesatuan yang rumit. Apa yang terjadi di luar mempengaruhi keadaan domestik Indonesia. Investasi di produksi pangan secara nyata perlu ditingkatkan untuk jangka waktu dekat dan panjang. Selain itu, pembatasan dunia terhadap ekspor pangan atau subsidi, terutama oleh negara-negara maju, perlu dimonitor karena mereka memainkan peranan yang krusial dalam mendorong harga pangan meningkat ke atas.

Terlebih lagi, kerja sama antara pemerintah dan organisasi internasional serta berbagai forum seperti WTO Doha Round dapat menghasilkan beberapa solusi jangka panjang bagi masalah ini. Panggilan terhadap kerja sama global di bidang pangan sudah mulai terdengar. Sejauh ini telah banyak yang dikatakan, namun begitu sedikit yang dilakukan.

*Penulis bekerja sebagai Associate Researcher di Strategic Asia Indonesia, salah satu perusahaan konsultansi Indonesia di bidang kebijakan dan fasilitasi bisnis ke bisnis di antara negara China, India, dan Indonesia.

Derita TKW dan Pembaruan Agraria

2011-06-21T15:11:00.000+07:00

Penulis : Sidik Suhada*
Sinar Harapan. 21.06.2011

Duka tenaga kerja wanita seakan tak pernah sirna. Hampir setiap hari berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, mengabarkan kisah sedih kehidupan para pembatu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di luar negeri. Kabar terbaru, Ruyati binti Sapubi dieksekusi mati, Sabtu 18 Juni 2011.

Kabar buruk dari para TKW di Arab Saudi seperti itu, sebenarnya bukan baru sekali terjadi. Berdasarkan catatan Migrant CARE yang dirilis ke berbagai media, sedikitnya saat ini ada 23 orang TKW asal Indonesia yang sedang diancam hukuman mati di Arab Saudi.

Hingga pertengahan 2011 ini, sedikitnya ada 27 orang yang telah dieksekusi di negara penghasil minyak itu. Sementara pada 2010, sedikitnya ada 15 orang telah dieksekusi mati. Jumlah itu memang lebih rendah dari 2009 yang mencampai 67 orang, dan pada tahun 2008 ada 102 orang dieksekusi mati.

Kabar buruk yang menimpa Ruyati binti Sapubi sangat ironis karena terjadi hanya selang beberapa hari setelah Presiden SBY berpidato di sidang ILO ke-100 (14 Juni 2011). Dalam pidatonya, Presiden menyerukan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Inilah salah satu bentuk kegagalan pemerintah Indonesia.

Bukan Pilihan

Menjadi TKW sebenarnya bukanlah pilihan bagi mereka. Namun, kemiskinan dan kesulitan hiduplah yang memaksa mereka meninggalkan kampung halamannya.

Semua itu tentu tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pemerintah yang tidak dapat membuka dan menciptakan lapangan kerja di negeri sendiri. Pemerintah tidak mampu membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat konkret untuk mengatasi kemiskinan. Dengan begitu, sebagian warga Indonesia terpaksa pergi ke luar negeri untuk sekadar mencari pekerjaan dan penghidupan.

Meskipun bukan pilihan, potensi keterpaksaan sebagian warga Indonesia untuk menjadi TKW tetap masih sangat besar. Apalagi jika melihat angka pengangguran dan jumlah angkatan kerja dari BPS, pada Februari 2011 mencapai 119,4 juta orang. Angka ini lebih besar sekitar 2,9 juta orang dibanding angkatan kerja di bulan Agustus 2010 yang mencapai 116,5 juta orang atau bertambah 3,4 juta.

Sementara itu, tingkat penganggur terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2011, menurut data BPS ada sekitar 6,80 persen. Sebanyak 60,5 persen pemuda usia 16 tahun hingga 20 tahun di seluruh provinsi di Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap, atau penganggur pada 2010.

Selain tingginya jumlah angkatan kerja dan jumlah penganggur di usia produktif, angka kemiskinan juga masih tergolong tinggi. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2010 masih mencapai 31,02 juta. Sekitar 14,3 persen orang miskin di Indonesia rata-rata berprofesi sebagai petani dan lebih dari 85 persen petani tidak punya lahan alias buruh tani.

Karena jebakan kemiskinan dan pengangguran inilah migrasi ke luar negeri tetap akan menjadi pilihan bagi sebagian orang. Sekalipun pilihan itu sebenarnya diambil atas dasar keterpaksaan. Karena, tidak ada pilihan yang dapat dipilih jika tetap bertahan di dalam negeri.

Solusi Pembaruan Agraria

Sebagai negara agraris yang dikaruniai tanah yang luas dan subur, Indonesia sebenarnya dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran tanpa harus mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Dengan catatan, pemerintah bersedia melaksanakan pembaruan agraria.

Tujuan utama pembaruan agraria itu sebenarnya untuk menata struktur kepemilikan tanah agar tidak ada ketimpangan kepemilikan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Karena salah satu penyebab utama dari kemiskinan dan maraknya pengangguran itu tidak lepas dari adanya ketimpangan agraria. Banyak masyarakat yang tidak memiliki tanah, sementara ada sedikit orang yang menguasai tanah dengan jumlah yang sangat luas.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukan, sekitar 56 persen tanah yang ada di seluruh Indonesia ternyata hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 orang. Padahal ada sekitar 85 persen petani Indonesia adalah petani gurem dan tidak memiliki tanah. Sementara di sisi lain, menurut data BPN ada sekitar 7,3 juta hektare tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan swasta malah ditelantarkan.

Ketimpangan kepemilikan tanah inilah yang menjadi penyebab utama lahirnya kemiskinan di perdesaan. Dengan begitu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah jika ingin mengatasi kemiskinan dan pengangguran kecuali melalui pembaruan agraria.

Pembaruan agraria ini tidak hanya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Namun, sekaligus sebagai solusi untuk menahan laju urbanisasi dan migrasi ke luar negeri. Karena pembaruan agraria secara otomatis akan membuka lapangan pekerjaan hingga ke pelosok daerah.

Selain itu, melalui pembaruan agraria, percepatan industrialisasi kolektif masyarakat di perdesaan juga menjadi prioritas kebijakan pemerintah. Industri kolektif masyarakat ini tetap dibangun di atas dasar pelaksanaan pembaruan agraria yang diamanatkan UUPA No 5/1960.

Tanah-tanah telantar yang selama ini dikuasai perusahaan-perusahaan swasta perlu segera ditertibkan sesuai PP No 11/2010. Penertiban dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar itu semata-mata mesti dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial dan membangun industri pertanian kolektif petani.

Sebagai langkah cepat, Presiden mestinya segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pembaruan Agraria agar agenda dan program pembaruan agraria dapat segera dioperasikan di lapangan untuk menjawab problem-problem mendasar keagrariaan, terutama terkait ketimpangan dan konflik yang merebak di berbagai sektor.

Dengan pembaruan agraria yang sejati, tidak ada lagi petani yang tidak memiliki tanah dan tidak dapat memproduksi hasil pertanian. Melalui pembaruan agraria yang menyeluruh, tak ada lagi tenaga kerja yang menganggur hingga terpaksa pergi mengadu nasib ke luar negeri.

*Penulis adalah akvitis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Pancasila dan Mekanisasi Pertanian

2011-06-20T15:13:00.000+07:00

Penulis : H. Nudirman Munir, SH*
Sinar Harapan. 20.06.2011

Dulu kita punya kebanggaan yang bisa kita tunjukkan pada semua bangsa-bangsa di dunia. Kita adalah sebuah bangsa yang mempunyai sifat gotong-royong dan saling membantu sesamanya.

Selain itu kita juga merasa bangga bahwa kita adalah suatu bangsa yang berbeda-beda di antara suku dan kelompok masyarakat, tetapi saling menghargai.

Kita juga merasa bangga bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, kita saling musyawarah dan mufakat, serta yang paling membanggakan di antara begitu banyak perbedaan kita bersatu sebagai suatu bangsa yaitu “Bangsa Indonesia”.

Kebanggaan ini kita kedepankan dengan satu filsafat kebangsaan yaitu Falsafah Pancasila. Kita bangga karena falsafah Pancasila tersebut digali dari semua sumber yang ada diseluruh bangsa Indonesia yang begitu banyak perbedaan tetapi bersatu dalam falsafah kehidupan yaitu Falsafah Pancasila.

Dari falsafah Pancasila tersebut maka salah satu sila yang mengandung filsafat kehidupan yang begitu agung dan bernilai tinggi yaitu pada sila ke lima yang mengatakan adanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Notonegoro menyebutkan pada hakekatnya sila keadilan sosial ini dimaknai sebagai “keadilan” yang mengandung makna sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia. Keadilan ini juga sesuai dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sayangnya, gotong royong yang merupakan sari pati pancasila sebagaimana disampaikan Muhammmad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD'45 pada masa ini hanyalah tinggal slogan.

Bahkan, mungkin bisa kita katakan hanya menjadi sejarah masa lalu. Sekarang ini yang dinamakan gotong royong adalah uang. Artinya, ada uang ada gotong royong.

Target MDGs

Jika kita melihat dalam kesepakatan MDGs pada KTT Millennium PBB yang diadakan di New York tahun 2000 lalu, termuat sejumlah target berikut tolak ukurnya sebagai acuan internasioanal dalam mencapai target pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2015.

Target MDGs mencakup delapan target diantaranya. Yang utama, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem.

Apabila dilihat dari tujuan utama MDGS tersebut maka sangatlah sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dalam hal ini adalah dalam lingkup nasional realisasi keadilan yang diwujudkan dari segi keadilan distributif.

Keadilan ini mengutamakan setiap warga negara berhak hidup layak dalam arti cukup sandang dan pangan, serta tidak dalam kondisi kemiskinan dan kemelaratan. Artinya kemiskinan dan kemelaratan adalah bertentangan dengan hakekat sila kelima dari Pancasila. Nilai Pancasila itu kemudian diturunkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, untuk menuju ke sana, kebijaksanaan ekonomi kita dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan seharusnya berdasarkan Pasal 33 ini.

Selain itu juga yang berperan dalam perekonomian ini adalah semestinya koperasi. Bentuk koperasilah yang menjadi cikal bakal bangunnya ekonomi Jepang, Korea dan negara-negara maju di Eropa.

Bahkan Vietnam sekarang ini sudah mengalahkan perekonomian Indonesia dan caranya adalah dengan koperasi. Koperasi di negara-negara maju tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, dan bukan seperti di Indonesia dimana koperasi dijalankan oleh mafia koperasi.

Mekanisasi Pertanian

China, Vietnam dan banyak negara Asia lainnya menggunakan mekanisasi pertanian walaupun penduduk mereka sangat banyak.

Sebagai contoh China yang berpenduduk 1,3 miliar jiwa menjalankan program pertaniannya dengan mekanisasi pertanian, sedangkan tenaga kerja yang tidak terpakai karena mekanisasi pertanian, ditampung dalam kegiatan ekonomi lanjutan seperti packing, ekspedisi dan lain-lain.

Dengan mekanisasi pertanian maka harga dapat ditekan serendah-rendahnya. Sebagai contoh padi yang telah menjadi beras, tingkat Break Even Point (BEP) pada harga Rp. 1.450/ Kg dengan begitu China dan Vietnam yang menjual beras ke Indonesia dengan harga Rp.4000/ Kg dan telah mendapatkan keutungan luar biasa.

Sedangkan dengan cara tradisional tingkat BEP berada pada posisi Rp. 4.200/ Kg. Hal ini berakibat petani kita bertambah miskin dan melarat.

Contoh lainnya di Jepang, industri pertenakan dilakukan dengan mekanisasi pertanian dimana satu orang pertenak dengan cara mekanisasi pertanian dapat mengurus 3000 ekor ternak sapi.

Hal ini bertolak belakang dengan cara tradisional, dimana satu orang petani paling banyak hanya dapat mengurus tiga ekor sapi. Mekanisasi hanya bisa dijawab dengan adanya koperasi.

Sementara itu, di Indonesia pemilik lahan tidak merata. Sebagian dari petani dapat mempunyai lahan pertanian di atas 2 hektare per orang, sedangkan di lain pihak ada yang miliki lahan pertanian hanya 300 meter persegi.

Oleh sebab itu jawaban terhadap masalah ini adalah diperlukan adanya koperasi. Sebagaimana halnya di China, Jepang, Korea, Vietnam dan lain-lain juga sama dengan Indonesia, pemilik lahan ada yang hanya 100 meter persegi sampai dengan di atas 2 hektare, maka mereka mempergunakan koperasi untuk menjawab perbedaan luas pemilikan lahan tapi tetap dengan mekanisasi pertanian.

Dengan begitu mereka dapat membagikan hasil pertanian serta keuntungannya tersebut secara proporsional.

Selain itu juga kontur lahan di China, Jepang, Korea, Vietnam, dan lain-lain yang sama seperti di Indonesia yaitu berbukit-bukit dan tidaklah rata sehingga sangat menguntungkan dengan memakai mekanisasi pertanian.

Demikian juga dalam hal membuka lahan baru, jauh lebih mudah dan cepat dengan mekanisasi pertanian. Sebab itu janganlah terkejut apabila dalam waktu dekat ini Kamboja pun sudah menjadi pengimpor beras untuk Indonesia, karena mereka mampu bersaing dalam hal harga dengan negara-negara modern yang sudah sangat maju teknologi pertaniannya.

Dengan mekanisasi pertanian hasil keuntungan terbanyak dapat dinikmati oleh petani, sedangkan dengan cara tradisional atau padat karya maka keutungan terbanyak didapat oleh pabrik-pabrik pembuat bahan dasar pupuk dan insektisida di negara-negara maju, dan petani kita hasil keutungannya sudah mereka takar/ tetapkan yaitu hanya cukup untuk bagaimana bisa hidup sampai besok, karenanya rakyat kita akan tetap hidup miskin, melarat dan kelaparan.

Apakah kita begitu bodohnya jatuh di lubang yang sama puluhan kali dengan tidak dapat mencontoh negara-negara yang pertaniannya sudah sangat maju dan berhasil mempergunakan mekanisasi pertanian?

Cara berfikir yang salah ini karena para pemimpin kita sudah dicekoki teori-teori ekonomi liberal yang hanya memberikan keutungan yang sebesar-besarnya terhadap negara-negara industri maju dan tetap menginginkan Indonesia dengan pertanian sederhana, dimana tenaga diperas dengan hasil keutungan yang sudah diatur sedemikian rupa agar bisa hidup saja, tetapi bertambah lama bertambah miskin.

Hanya dengan mekanisasi pertanian kandungan Pasal 33 UUD 1945 bisa dijawab. Janganlah kita menjadi bangsa yang dungu serta bodoh sampai begitu lama, yang lebih dari 60 tahun terus-menerus mencoba cara yang salah dan hanya memiskinkan warganya.

*Penulis adalah Anggota DPR RI Komisi III Faksi Partai Golkar

Mei 2011 Awal Perubahan, Dari La Nina menuju Normal

2011-06-17T15:16:00.000+07:00

Penulis : Gunawan Dodo*
Sinar Harapan. 17.06.2011

Secara rata-rata (klimatologi) bulan Mei adalah masa peralihan (pancaroba) dari musim hujan ke kemarau.

Musim pancaroba ditandai dengan pergantian arah angin dari barat/barat daya ke arah timur/tenggara. Pada kondisi lokal, pergantian arah angin terlihat dari kecepatan angin yang besar dan berubah-ubah arah.

Ciri lainnya adalah hujan yang mulai berkurang, turun secara sporadis, dan lokal. Kita dapat menjumpai suatu tempat yang berdekatan akan mengalami hujan dan kering.

Jangan heran bila berkendaraan dari Tanjung Priok ke Kebayoran Lama, Anda dapat terjebak hujan di Kemayoran, dan lepas Istiqlal atau Pasar Baru sudah kering lagi. Sepanjang jalan tol Jakarta-Cikampek, Anda dapat menghadapi hujan yang sangat lebat hanya di sekitar Cikarang atau Tambun.

Kenyataannya, di samping spot hujan, sepanjang bulan Mei lalu lebih banyak curah hujan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Data satelit pengukur hujan (TRMM) menunjukkan pola hujan bulan Mei 2011 masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata.

Kondisi ini agak mirip dengan kondisi hujan Mei 2010. Faktor apa yang menyebabkan curah hujan bulan Mei 2011 masih tinggi?

Faktor pertama adalah kondisi global episode La Nina yang masih mendominasi pengaruhnya. Indikator penyimpangan suhu permukaan laut (SST) di perairan wilayah Indonesia menunjukkan La Nina masih hangat, sedangkan di Samudera Pasifik bagian timur La Nina masih dingin.

Dari parameter atmosfer, yaitu Indeks Osilasi Selatan (SOI), masih mengindikasikan pengaruh La Nina masih ada, dengan nilai indeks positif.

Faktor kedua yang mengkibatkan curah hujan wilayah Indonesia masih tinggi hingga Mei adalah fenomena atmosfer wilayah tropis yang dikenal dengan istilah Osilasi Maden-Julian (MJO).

Ini adalah penjalaran gelombang di atmosfer yang menyebabkan pergerakan awan dari barat (Samudera Hindia) ke timur (Samudera Pasifik).

Lama siklus (osilasi) dari barat ke timur berkisar 1-2 bulan (30-60 hari). Dalam lintasannya tersebut diperlukan waktu melewati wilayah Indonesia dari barat ke timur 7–10 hari.

Terdapat indeks MJO yang dapat digunakan untuk melihat pergerakannya. Indeks yang kuat menunjukkan awan terbawa cukup banyak dan sebaliknya bila indeks lemah menunjukkan sedikit awan yang terbawa.

Pada siklus 14 April–23 Mei 2011, perkembangannya dimulai dari arah barat (Afrika) bergerak ke Samudera Hindia dengan indeks yang masih lemah. Di akhir April 2011, perjalanan MJO memasuki wilayah Indonesia dengan indeks yang kuat.

Selama keberadaannya di wilayah Indonesia hingga wilayah Indonesia bagian Timur pada 10 Mei, indeks MJO masih dalam kategori kuat.

Juni Memasuki Kemarau

Kondisi kuat ini terus berlanjut di Pasifik Barat (sebelah timur Papua) hingga kembali ke posisi awal di belahan Barat pada 20 Mei 2011. Itulah sebabnya sepanjang bulan Mei 2011 curah hujan di wilayah Indonesia berada di atas rata-rata.

Sementara itu, siklus terakhir pada 4 Mei-12 Juni 2011, posisi minggu terakhir berada di wilayah Indonesia Barat. Namun, dengan status yang sangat lemah.

Oleh karena itu, kondisi curah hujan selama awal bulan Juni ini sudah berada dalam keadaan normal, artinya Juni ini memasuki kemarau yang sesuai dengan kebiasaannya.

Terdapat satu faktor lagi yang turut mempengaruhi variabilitas iklim di wilayah Indonesia, yaitu kejadian laut-atmosfer yang terdapat di Samudera Hindia yang dikenal dengan istilah 'Dipol Samudera Hindia' (IOD). Prosesnya sama seperti yang terjadi di Samudera Pasifik yang dikenal dengan ENSO.

Sejak Maret 2011, indeks IOD adalah positif yang artinya kondisi uap air yang berada di Samudera Hindia sedang terbawa ke arah timur menuju wilayah Indonesia.

Selama bulan Mei 2011 terlihat indeks positif yang cukup tinggi sehingga curah hujan pun di bulan Mei cukup tinggi. Sejak bulan Juni ini, besaran indeks sudah mulai menurun.

Dengan begitu, sekali lagi bulan Juni ini diindikasikan oleh dua pengaruh, yakni MJO dan IOD yang curah hujannya mengarah pada kondisi normal.

Bagaimana kondisi atmosfer hingga akhir Juni 2011? Terhitung sejak April 2010 hingga saat ini kondisi La Nina sudah berjalan 12 bulan dan ini merupakan periode umum suatu kejadian La Nina berlangsung (9-12 bulan).

Dari Indeks ENSO, yaitu penyimpangan SST dan SOI saat ini, sudah mulai ada kecenderungan menuju arah netral (normal). Ini artinya dampak terhadap musim di Indonesia untuk bulan Juni 2011 akan berada pada kondisi normal hingga atas normal.

Beberapa model atmosfer-laut menunjukkan Mei 2011 adalah titik awal perubahan arah dari kondisi La Nina ke normal.

Pada kondisi normal, curah hujan di wilayah Indonesia akan berada pada keadaan rata-rata, dalam arti tidak terlalu basah seperti sepanjang tahun 2010 dan tidak kering.

Beberapa model yang membuat prediksi hingga 3 bulan ke depan (Juni-Agustus 2011) menunjukkan 86 persen kemungkinan dalam kondisi normal, sedangkan 14 persen kemungkinan El Nino.

Sementara untuk prediksi hingga 6 bulan atau 3 bulan berikutnya (September-November 2011), peluang kondisi normal adalah 60 persen, sedangkan kondisi El Nino 40 persen. Prediksi ini selalu diperbarui setiap bulan untuk melihat kondisi musim 3 dan 6 bulan ke depan.

*Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Gunung Es Ketergantungan Sapi di Indonesia

2011-06-17T15:15:00.000+07:00

Penulis : Henry Saragih*
Sinar Harapan. 17.06.2011

Sengketa ini bukan hanya masalah reaksi keras dari Australia menyikapi sistem pemotongan hewan di Indonesia, ataupun praktik penyembelihan yang tidak “berperikemanusiaan” yang telah berlangsung puluhan tahun.

Praktik yang sudah dipandang normal oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Serikat Petani Indonesia (SPI), sengketa yang terjadi saat ini perlu dipandang dalam konteks Kedaulatan Pangan, konsep yang dipromosikan oleh gerakan petani internasional La Via Campesina sejak 1996.

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia di mana setiap orang memiliki “hak” untuk menentukan pangan dan sistem pertanian, peternakan dan perikanan mereka sendiri, bukan menyerahkan pangan sebagai objek kekuatan pasar internasional.

Hingga hari ini Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Impor daging kita mencapai 35 persen atau sekitar 135.000 ton untuk konsumsi nasional setiap tahun.

Kondisi ini menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada pasar intenasional. Bahkan jika melihat tren impor, tidak ada tanda-tanda penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir.

Anehnya lagi, pemerintah telah menargetkan swasembada daging tahun 2014 yang tentunya menimbulkan tanda tanya besar.

Ketergantungan impor daging ini bukan hanya disebabkan senjangnya permintaan dan penawaran, namun lebih karena luasnya pintu masuk untuk impor (dalam hal volume, kredit dan transportasi) dan tentunya akibat harga daging impor yang murah.

Akibatnya banyak peternak lokal mengalami kerugian karena tidak mampu bersaing. Hal ini menyebabkan sektor peternakan, terutama sapi potong, menjadi tidak atraktif.

Pemerintah terus mendorong impor untuk memenuhi kebutuhan, bukannya secara bertahap mengembangkan industri peternakan dalam negeri.

Banyak hal jadi terabaikan, mulai dari penurunan produksi ternak nasional sebagai konsekuensi dari rendahnya kapasitas produksi nasional, hingga akhirnya produksi ternak nasional tidak mampu mencukupi peningkatan konsumsi daging dalam negeri.

Perbaikan infrastruktur industri ternak bagi banyak rumah pemotongan hewan menjadi buruk, sehingga dianggap tidak memenuhi standar internasional (yang umumnya ditetapkan negara-negara maju).

Tentu saja pemerintah Indonesia dapat dengan mudah mengabaikan pernyataan dari Australia.

Sikap pemerintah Indonesia sejauh ini hanya menyatakan bahwa larangan impor daging itu tidak berbahaya bagi pasokan karena kita bisa dengan mudah mendapat gantinya dari negara lain.

Jika pemerintah terus mempertahankan sikap seperti ini maka 35 persen ketergantungan konsumsi daging dari pasar internasional itu akan sangat sulit diubah, apalagi mencapai swasembada daging tahun 2014.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah mencari dari negara-negara lain seperti Brasil, Argentina dan Kolombia untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri.

Di sisi lain, persediaan daging dalam negeri hanya dapat bertahan hingga Idul Fitri atau akhir Agustus mendatang.

Ini artinya pelarangan daging dari Australia dapat memicu lonjakan harga daging saat permintaannya paling tinggi dalam setahun.

Idul Fitri, yang didahului bulan Ramadan, adalah periode di mana permintaan daging melonjak pesat, dan umumnya diiringi dengan lonjakan harga yang tinggi.

Mudah bagi Australia dan negara lainnya untuk mengeksploitasi posisi pemerintah Indonesia yang lemah ini, karena mereka tahu betapa kita membutuhkan pasokan daging dari mereka.

Pernyataan pemerintah Australia adalah salah satu cara untuk mendorong Indonesia memenuhi hambatan teknis perdagangan.

Isu hambatan teknis ini hanyalah salah satu dari sekian banyak hambatan yang bisa digunakan dalam perdagangan global yang umumnya digunakan oleh negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan dari negara miskin dan berkembang.

Kombinasi hambatan dagang ini bisa menjadi lebih buruk jika kita berada pada posisi yang lemah, seperti posisi Indonesia dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan bentuk-bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) lainnya.

Situasi ini bisa menjadi semakin buruk bagi Indonesia, di mana demi menjamin kebutuhan pasar domestik, kita dapat kehilangan sapi-sapi betina yang unggul untuk perkembangbiakan.

Atas nama konsumsi dan pengendalian harga, mereka harus dipotong. Sementara untuk masa depan produksi, sapi-sapi betina yang produktif ini seharusnya diperbanyak.

Berkaca dari ketergantungan impor, posisi Indonesia yang lemah di pasar internasional dan tidak adanya perbaikan produksi dalam negeri, rencana swasembada daging pada 2014 hanya akan menjadi pepesan kosong.

Pada Deklarasi Kedaulatan Pangan yang dihadiri 500 perwakilan dari berbagai organisasi di dunia di Nyeleni, Mali tahun 2007 silam, kembali ditekankan pentingnya kedaulatan pangan.

Aspek utama kedaulatan pangan yaitu memprioritaskan ekonomi serta pasar lokal dan nasional, pemberdayaan keluarga-keluarga petani kecil, nelayan dan peternak serta produksi distribusi dan konsumsi pangan yang berdasarkan pada keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Di tengah situasi ini, kita perlu untuk secara bertahap mengurangi impor sekaligus membangkitkan minat keluarga peternak lokal serta industri kecil dan menengah untuk terus berproduksi.

Impor hendaknya dimanfaatkan sebagai upaya menstabilkan dan mengembangkan populasi ternak domestik yang disertai dengan memberikan insentif harga, kredit, infrastruktur dan perlindungan pasar lokal.

Para peternak lokal di Provinsi Jawa Timur pun menyatakan bahwa ini adalah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh membangun strategi ke arah swasembada daging.

Kita harus memanfaatkan peluang ini untuk segera merestrukturisasi strategi peternakan di Indonesia. Di sejumlah daerah kita melihat permintaan akan daging lokal telah mulai meningkat, dengan harga yang lebih bersaing.

Para peternak lokal menegaskan peluang bagus di tengah pelarangan ekspor daging dari Australia ini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak lokal.

Larangan ini hendaknya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk mulai membenahi pekerjaan rumahnya.

Tujuannya adalah untuk pembenahan industri ternak nasional agar kembali hidup, berkembang dan menguntungkan.

*Penulis adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional La Via Campesina.

Nasionalisme dan Hortikultura Lokal

2011-06-14T15:18:00.000+07:00

Penulis : Norbertus Kaleka*
Sinar Harapan. 14.06.2011

Kita sering kali mendengar slogan “cintailah produk negeri kita sendiri”. Ini berarti kita diajak memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk asli Indonesia.

Nah, nasionalisme seperti itu bisa kita nyatakan pula sebagai rasa cinta terhadap produk-produk hortikultura kita.

Kita diajak menjadi konsumen yang solider dan loyal untuk “membesarkan yang kecil dan menguatkan yang lemah” yaitu para petani kita.

Hortikultura adalah komoditas pertanian seperti sayuran-sayuran, buah-buahan, bunga potong dan tanaman hias serta tanaman biofarmaka.

Kalau melihat pasar domestik saat ini sesungguhnya nasionalisme kita terusik dan mendapat tantangan.

Mengapa? Karena pasar kita, mulai dari pedagang kaki lima, pasar tradisional, hingga supermarket sudah dipenuhi hortikultura impor terutama buah impor.

Bahkan, 80 persen pasar buah domestik kita diisi buah impor.

Kenyataan ini sering kali menjadi lebih menyesakkan karena buah impor yang digemari konsumen kita mempunyai bibit asal Indonesia (centre of origin) yang berhasil dikembangkan oleh negara lain dan kemudian hasilnya diekspor kembali ke negeri kita.

Contoh seperti durian monthong dari Thailand yang mempunyai bibit asal dari Indonesia. Pasar bebas yang membuka pintu seluas-luasnya bagi produk impor menjadi bumerang yang menyerang produk-produk hortikultura lokal kita sendiri.

Ini ironi untuk negeri agraris yang bisa menjadi produsen utama buah-buah tropis dunia.

Memang ada dua soal sekaligus yang kita hadapi pada sektor ini. Pada sisi penawaran (suplay), produksi hortikultura baik kuantitas maupun kualitas masih jauh dari harapan sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik kita.

Pada sisi permintaan (demand) dengan jumlah penduduk yang begitu besar (nomor empat di dunia), tingkat permintaan produk hortikultura benar-benar sangat tinggi.

Apalagi ketika tingkat kemakmuran dan kesadaran hidup sehat semakin bertumbuh di kalangan masyarakat.

Sumber vitamin dan mineral dalam jumlah dan kualitas yang baik hanya bisa diperoleh dari produk-produk hortikultura yaitu sayur dan buah.

Inilah yang mendorong naiknya tingkat permintaan dan mendongkrak volume impor hortikultura.

Menguras Devisa

Statistik impor hortikultura yang dirilis Ditjen Hortikultura memperlihatkan fakta tersebut. Total volume impor mencapai 1.427.764.249 kg atau lebih dari 1,4 juta ton pada 2008.

Terdiri dari impor sayur-sayuran 917.190.172 kg senilai US$ 442.412.698, buah-buahan 501.962.718 kg (US$ 474.185.631), tanaman hias 7.901.365 kg (US$ 4.115.371), dan tanaman biofarmaka 709.994 kg (US$ 588.662).

Devisa yang terkuras untuk seluruh impor hortikultura adalah US$ 921.302.362 atau sekitar Rp 8,29 triliun.

Bandingkan dengan ekspor (2008): sayur-sayuran 175.927.334 kg senilai US$ 171.468.367, buah-buahan 323.888.910 kg (US$ 234.867.444), tanaman hias 3.342.562 kg (US$ 9.230.721), dan tanaman biofarmaka 14.670.214 kg (US$ 9.448.130). Total ekspor mencapai 517.829.020 kg atau lebih dari 517.800 ton senilai US$ 425.014.662 atau sekitar Rp 3,82 triliun.

Dengan demikian, ada defisit sebesar US$ 496.287.970 atau jurang antara impor dan ekspor masih sangat lebar mencapai Rp 4,46 triliun.

Neraca ekspor-impor hortikultura (2003-2008) memperlihatkan tren impor yang terus naik, sementara ekspor sangat fluktuatif.

Nilai neraca perdagangannya selalu defisit. Surplus memang pernah dicapai, tapi itu tahun 1999 ketika krisis nilai tukar rupiah memberi berkat pada kenaikan nilai ekspor yang pernah mencapai US$ 215 juta. Tetapi, setelah itu selalu defisit.

Tren ini bisa dilihat pula pada semester 1 tahun 2010. Nilai impor hortikultura mencapai US$ 271,4 juta atau sekitar Rp 2,4 triliun dan ekspor hanya sekitar 30 persen dari nilai impor tersebut atau US$ 80,654 juta (Bisnis Indonesia, 6 Juli 2010).

Tahun 2011, impor sayur-sayuran pada bulan Januari-Februari senilai US$ 82.641.159 atau naik 45,99 persen dari periode yang sama tahun 2010 senilai US$ 56.607.726 (Kontan, 15 April 2011).

Beragam Kendala

Produk hortikultura lokal bila dibandingkan head to head dengan produk impor memang kalah jauh. Kemasan dan tampilan hortikultura impor lebih eye catching (menarik) dibanding yang lokal.

Belum lagi harga, produk impor kadang lebih murah dibanding yang lokal. Sebab itu, meski dari segi rasa tak kalah dibandingkan dengan produk impor, hortikultura lokal akhirnya tersisih dan tak dilirik lagi oleh konsumen kita.

Infrastruktur dan sarana transportasi yang tidak memadai menjadi kendala yang juga menyulitkan petani kita untuk memasarkan hasil panennya. Begitu juga dengan kontinuitas produksi.

Akibatnya harga begitu sering bergejolak. Ada saat di mana harga cabai naik tajam mencapai angka Rp 100.000 sehingga konsumen menjerit, tetapi di waktu berikut petani meratap karena hasil panen cabainya hanya dihargai Rp 5.000.

Kendala-kendala itu tentu harus diatasi agar luas wilayah dan keragaman agroklimat negara kita bisa dieksploitasi untuk pengembangan beragam komoditas hortikultura.

Pusat-pusat hortikultura harus berkembang mengikuti variasi agroklimat yang ada. Setiap daerah perlu mengembangkan satu jenis komoditas hortikultura unggulan yang sungguh-sungguh digarap, baik produksi maupun pemasarannya.

Sifat musiman harus diterobos dengan menemukan teknologi budi daya luar musim (off season) sehingga bisa tercipta pasokan yang merata sepanjang tahun dan menekan gejolak harga yang merugikan baik petani, pedagang dan konsumen.

Peluang Menyejahterakan Petani

Hortikultura merupakan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi. Bahkan dibanding dengan tanaman pangan, dalam satuan luas lahan yang kecil seperti di pekarangan mampu memberikan nilai ekonomi yang penting bagi keluarga petani.

Pasar domestik yang sangat besar serta peluang ekspor hortikultura yang terbuka lebar bisa diraih manfaat ekonominya bila penanganan di tingkat produksi (on farm) hingga pascapanen dikelola dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan pasar domestik akan mensubstitusi impor yang nilainya triliunan rupiah dan pasar ekspor dapat semakin diperluas bila kuantitas, kualitas, distribusi, dan transportasi produk hortikultura ditangani dengan baik.

Kita mengajak konsumen untuk mengonsumsi buah dan sayuran lokal seperti yang dilakukan alumni IPB yang mengajak masyarakat agar “Gemar Buah Lokal” yakni mengonsumsi buah lokal supaya produksi bisa naik (Sinar Harapan, 4 Juni 2011). Kita pun bisa mulai dari diri sendiri.

*Penulis adalah praktisi hortikultura, alumnus Fakultas Pertanian UGM.

ACFTA dan Peran Negara

2011-06-13T15:52:00.000+07:00

Oleh: Achmad Maulani
Suara Merdeka. 13 Juni 2011

AKHIR-AKHIR ini makin kuat desakan agar pemerintah menegosiasikan ulang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China atau ACFTA. Salah satu alasan utamanya adalah karena ada indikasi persaingan tidak adil dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut. Negosiasi perlu dilakukan karena ACFTA, antara Indonesia dan China, berjalan timpang dan tidak seimbang.

Penting dicatat, setelah setahun perjanjian diberlakukan, per Januari 2010, praktis produk China menguasai tiap lini di negeri ini. Data menunjukkan bahwa per akhir 2010, neraca perdagangan defisit di pihak Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke China 49,2 miliar dolar AS, sementara nilai impor dari China 52 miliar dolar AS.

Pertanyaannya, langkah apa yang harus kita lakukan agar kekhawatiran dampak negatif pemberlakuan ACFTA sebagaimana pernah diutarakan Apindo tidak menjadi mimpi buruk dan makin memperlemah daya saing industri nasional. Saat ini, sekitar 20% sektor industri manufaktur beralih ke sektor perdagangan. Menyikapi persoalan tersebut maka peran dan keberpihakan negara lewat kebijakan yang tepat mutlak diperlukan sehingga mampu menjadikan ACFTA sebagai pemantik upaya mendongkrak perekonomian Indonesia.

Salah satu kebijakan publik yang bisa ditempuh dalam hal ini adalah lewat apa yang oleh Jaffee (1998) disebut dengan custodian role. Yakni sebuah peran negara untuk melindungi, mengawasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang dipandang merugikan.

Inti persoalan utama mengapa pemerintah harus mengambil langkah serius adalah karena menurut prinsip-prinsip yang tercantum dalam kerangka perjanjian, kedua pihak harus secara bertahap menurunkan tarif produk yang kompetititf secara global lebih cepat dari pada produk yang sensitif. Konsekuensinya, Indonesia harus menghapus secara progresif semua hambatan tarif dan nontarif dalam semua pergangan barang.

Jika pada 2004 tarif bea masuk ke Indonesia dalam skema ACFTA masih 9,9% maka sejak 2010 sudah turun drastis menjadi 2,9%. Tak pelak, produk China kini makin membanjiri pasar Indonesia dan merambah seluruh lini. Inilah sebenarnya pokok masalah yang banyak dikhawatirkan, terutama oleh kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Dampak paling nyata adalah barang China laku keras di pasar dalam negeri dan menyebabkan nilai impor naik 45,9%. Peningkatan terbesar terjadi pada beberapa produk, antara lain tekstil dan produk tekstil 33%, mainan anak 72%, furnitur 54%, elektronik 90%, dan permesinan 22,22%. Peningkatan tajam juga terjadi pada produk makanan dan minuman serta alas kaki.

Saling Melengkapi

Satu hal yang sesungguhnya penting dicatat dan tak banyak disadari adalah bahwa dari sudut pandang ekonomi, sebenarnya China dan ASEAN lebih sebagai pesaing (kompetitor) satu sama lain daripada komplementer (saling melengkapi). Padahal tujuan utama membentuk kawasan perdagangan bebas adalah untuk memanfaatkan komplementaritas. Sifat kompetitif dalam hubungan ASEAN-CHINA ini bisa ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ASEAN dan China bukan saling menjadi pasar ekspor utama. Orientasi ekonomi tetap saja negara-negara industri barat, seperti UE dan AS, termasuk Jepang.

Kaitannya dengan kesepakatan ACFTA, ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Pertama; pemerintah harus menciptakan kebijakan yang dapat menjadi stimulan dan memunculkan daya saing industri lokal sehingga lebih kompetitif karena di sinilah sebenarnya akar masalahnya. Kedua; pemerintah harus mengambil terobosan inovatif untuk lebih menyinergikan dan mengoordinasikan antarpemangku kepentingan.

Koordinasi tidak hanya antara pemerintah dan swasta tetapi juga antarinstansi pemerintah, antara pusat dan daerah, dan juga antara berbagai regulasi dan penegakannya. Ini penting karena hingga saat ini ternyata banyak regulasi yang justru memperburuk daya saing ekonomi domestik kita.

Ketiga; pemerintah harus mulai benar-benar menyediakan data akurat tentang pemetaan kebutuhan pasar China. Selama ini tidak ada data akurat dari pihak China sehingga pemetaan kebutuhan pasar China-Indonesia sangat minim. Akibatnya, pelaku usaha nasional masih harus meraba-raba karakteristik dan kebutuhan pasar China. Hal ini jelas akan mempersulit membuat kebijakan yang tepat.

Pilihan kebijakan yang tepat dan keberpihakan negara dalam menghadapi kesepakatan ACFTA adalah keharusan yang tak bisa ditawar. Pakta perdagangan bebas harus mampu kita arahkan sejalan dengan strategi meningkatkan perekonomian bangsa. (10)

— Achmad Maulani, Staf Ahli DPR, peneliti ekonomi politik pada Pusat Studi Asia Pasifik UGM

Mengurai Benang Kusut Tata Niaga Gula

2011-06-10T12:20:00.000+07:00

Oleh: Benni Setiawan
Kedaulatan Rakyat. 10/06/2011

Harga gula terjun bebas. Turunnya harga gula ini dipengaruhi oleh skema impor tambahan gula mentah sebanyak 224.200 ton. Kondisi ini tentunya merugikan petani tebu. Hal ini karena harga jual gula kristal putih dalam dua minggu terakhir turun Rp 1.000 perkilogram. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana menyela-matkan petani tebu dari keterpurukan akibat gempuran impor gula? Ketergantungan impor Menurut data kebutuhan gula untuk konsumsi rumah tangga adalah sebesar 11,86 kg per kapita. Adapun rumah tangga kecil mencapai 2,14 kg per kapita. Sedangkan untuk industri rumah tangga sebesar 1,16 kg per kapita, untuk industri kecil sebesar 290,74 kg perbulan per usaha. Kemudian konsumsi gula untuk industri menengah besar mencapai 1.054.121 ton pertahun.

Ironisnya, besarnya kebutuhan gula dalam negeri tidak dibarengi oleh produksi. Produksi gula dalam negeri hanya 56,25 persen. Selebihnya atau sekitar 43,75 persen kita impor. Besarnya impor gula ini menjadi permasalahan tahunan yang tidak pernah berakhir. Ironisnya, konsep dana talangan untuk petani tidak berjalan dengan baik. Bahkan, konsep ini didesain sedemikian rupa sehingga posisi tawar petani di depan pemerintah semakin rendah. Lebih dari itu, ketergantungan akan impor melemahkan posisi tawar. Pemerintah tidak mampu mengontrol harga gula, karena harga gula dalam negeri masih tergantung fluktuasi harga gula dunia. Ketika ketergantungan impor masih besar sulit diharapkan bangsa ini berswasembada gula, sebagaimana sering diwacanakan pemerintah. Alih-alih swasembada gula, mengawasi jalannya impor saja pemerintah kesulitan.

Berbagai persoalan tersebut sudah saatnya diselesaikan dengan bijak oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas tata niaga. Blue Print Beberapa hal yang kiranya dapat dilakukan oleh pemerintah adalah, pertama, meningkatkan produksi gula dalam negeri. Terseoknya produksi gula dalam negeri salah satunya diakibatkan oleh buruknya managemen pabrik gula terutama pabrik gula badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah harus berani mengganti direksi yang tidak kompeten. Kedua, pemerintah sudah saatnya membuat blue print atau instrumen stabilitas harga gula tanpa merugikan petani. Operasi pasar dan pasar murah lebih merupakan program jangka pendek yang miskin makna. Memangkas birokrasi yang berbelit dalam menciptakan regulasi pro-rakyat juga penting. Birokrasi yang panjang dan melelahkan akan semakin menambah beban penderitaan rakyat. Pada akhirnya, harga gula yang terjun bebas berimbas pada kesejahteraan petani menjadi bukti nyata tata niaga gula dalam negeri mengalami masalah serius. Kerja nyata pemerintah dalam mengurai benang kusut tata niaga gula sangat dinantikan jutaan penduduk bumi Nusantara. q - g. (3029-2011).

*) Benni Setiawan, Pemerhati Masalah Sosial.

Pancasila dan Kesejahteraan Rakyat Tani

2011-05-31T15:25:00.000+07:00

Penulis : Achmad Ya'kub*
Sinar Harapan. 31.05.2011

Beberapa puluh tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, pidato Ir Soekarno di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menjadi tonggak bersejarah lahirnya dasar negara kita.

Perkembangannya kemudian, dalam pembukaan UUD 1945, dasar-dasar filosofis tersebut dicantumkan dengan tegas. Dasar filosofis ini dijadikan sandaran utama bergeraknya negara yang terwujud dalam praktik penyelenggara negara dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Kemudian apa hubungannya Pancasila dengan pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia? Landasan hukum dilaksanakannya pembaruan agraria di Indonesia adalah UUPA 1960. S

ebagai kebijakan dasar dalam pembangunan Indonesia, UUPA 1960 dalam jiwanya mempunyai landasan filosofis sesuai Pancasila. Yang kemudian juga mempunyai landasan konstitusional, yakni UUD 1945, yang secara terang dicantumkan dalam Pasal 33 Ayat (3) (naskah asli).

Suasana kebatinan Pasal 33 UUD 1945 amat terang mengalir dalam UUPA 1960. Penjelasan UUD 1945 (naskah asli) menegaskan, dalam Pasal 33 tercantum "dasar demokrasi ekonomi" di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat, dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang.

Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasarkan atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) UUPA 1960 yang berbunyi, ?

Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya

Simak juga, dalam Pasal 13 Ayat (2) secara tegas disebutkan, pemerintah wajib mencegah organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli swasta. Ini menunjukkan, dasar demokrasi ekonomi Indonesia sejatinya amat menentang sistem perekonomian yang bersendikan filsafat neoliberal yang mewujud dalam bentuk privatisasi, liberalisasi, dan mengurangi peran negara.

Untuk itulah dalam prinsip demokrasi ekonomi, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai kekayaan nasional, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasan UUPA 1960 disebutkan, Pasal 11 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, yang bertentangan dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan.

Yang kemudian diperkuat dalam Pasal 11 Ayat (2) ..harus memperhatikan perbedaan dalam masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah...”

Kenyatan Hari Ini

Dengan semangat liberalisasi, pemerintah Indonesia bahu-membahu membuat berbagai perangkat kebijakan/peraturan dengan dalih mengundang investor demi pembangunan nasional. Simak saja sejak ditetapkanya Undang-Undang No 7/2004, penguasaan air oleh perusahaan transnasional semakin kuat.

Dalam undang-undang, beberapa pasal memberikan peluang privatisasi sektor penyediaan air minum, dan penguasaan sumber-sumber air (air tanah, air permukaan, dan sebagian badan sungai) oleh badan usaha dan individu.

Sebut saja Aqua Danone merupakan salah satu perusahaan MNC dari Prancis yang menguasai 80 persen penjualan air minum dalam kemasan di Indonesia (AMDK), dan Ades yang sahamnya 100 persen dimiliki Coca Cola.

Melalui privatisasi ini, jaminan pelayanan hak dasar bagi rakyat banyak tersebut akhirnya ditentukan oleh swasta dengan mekanisme pasar siapa ingin membeli/siapa ingin menjual

Untuk itu pada tahun 2004 Serikat Petani Indonesia, KruHA, Walhi, dan kalangan ormas lainnya mengajukan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dikaji ulang. Sayangnya, saat itu MK belum memenangkan tuntutan masyarakat.

Contoh kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam kebijakan tersebut tidak lagi ada batasan, perlakuan sama antara modal nasional maupun modal asing. Akibatnya, saat ini kendali ekonomi nasional di bidang agraria (tanah, air, udara, barang tambang, laut dan hutan) oleh asing semakin massif.

Semisal, industri migas 69,9 persen, industri kelapa sawit 50 persen yang luasnya jutaan hektare, perusahaan agro industri 90 persen sahamnya dikuasai asing. Dalam bidang perkebunan, UU No 25/2007 ini begitu ramah menyerahkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunan hingga 95 tahun lamanya, bandingkan dengan agraris wet 1870 yang hanya 75 tahun.

Walau akhirnya pasal terkait dicabut oleh MK karena dikaji ulang oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Bina Desa, IHCS, Aliansi Petani Indonesia, Walhi, dan lainnya. Kedua contoh kebijakan di atas cukup memberikan gambaran mengapa rakyat tani tetap miskin dan apa maunya penguasa negeri ini.

Demokrasi Ekonomi

Melihat kenyataan hari ini, dengan demikian tujuan pokok lahirnya UUPA 1960 masih sangat relevan, yakni, pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Kedua, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Lalu ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Ini suatu jiwa dan semangat konstitusi yang merupakan hasil kristalisasi pemikiran the founding fathers atas realitas sejarah bangsa yang selama berabad-abad hidup dalam cengkeraman kolonialisme/imperialisme. Diketahui bersama, kolonialisme/imperialisme lahir dari rahim ideologi liberalisme klasik yang bersendikan filsafat individualisme, yang muncul pada abad pertengahan di Eropa Barat.

Kemudian, neoliberalisme yang kini mengepung bangsa juga berakar kuat pada filsafat individualisme itu, dan merupakan bentuk lanjutan termutakhir dari liberalisme klasik. Jadi, paradigma pembangunan neoliberal, secara ideologis bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA 1960 dan Pasal 33 (Idham Samudra Bey, 2002)

Artinya, semangat yang begitu mendalam dalam sistem demokrasi ekonomi demi tegaknya keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan bagi ekonomi lemah, haruslah menjadi agenda utama pembangunan bangsa ini. Dalam konteks pelaksanaan pembaruan agraria, tanah dan air bagi petani kecil adalah hal yang paling mendasar yang harus diwujudkan.

*Penulis adalah Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional, Serikat Petani Indonesia (SPI).

Menahan Matinya Pasar Tradisional

2011-05-27T16:06:00.000+07:00

Oleh Purbayu Budi Santosa
Suara Merdeka. 27 Mei 2011

MENTERI Negara Koperasi dan UKM Syarif Hasan memperkirakan pasar tradisional hanya akan bertahan 5-6 tahun ke depan karena terdesak minimarket dan supermarket, selain faktor penataannya. Menurutnya, kenyamanan berbelanja yang ditawarkan oleh pasar modern ikut mendorong masyarakat beralih dari pasar tradisional ke pasar modern.

Ia menganalogikan 10-15 tahun silam dokter spesialis di Indonesia adalah sesuatu yang langka. Namun, kini kebutuhan terhadap dokter spesialis menjadi hal biasa. Demikian pula, minimarket, supermarket, dan hypermarket sekarang sudah menjadi sesuatu yang umum akibat pertumbuhan ekonomi (SM, 16/05/11).

Analogi kebutuhan masyarakat akan pasar moderen seperti halnya kebutuhan masyarakat akan dokter spesialis karena pertumbuhan ekonomi kiranya benar dalam artian pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tinggi meski bisa dikatakan yang menikmati golongan kelas atas dan menengah. Mulanya keberadaan pasar modern memang ditujukan untuk menarik investasi dan menjangkau konsumen kelas menengah ke atas.

Tidak terkendalinya pertumbuhan ritel modern karena sikap pemerintah daerah (pemda) tidak konsekuen mematuhi peraturan Menteri Perdagangan. Sebenarnya Permendag mensyaratkan ritel modern hanya boleh berdiri di luar kota yang mempunyai jarak tertentu dengan pasar tradisional. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mencatat rasio pasar tradisional dan pasar modern adalah satu berbanding tiga. Data AC Nielsen tahun 2006 menyatakan pertumbuhan pasar modern 31,4% per tahun, dan pasar tradisional menyusut 8,1% per tahun, dan bagaimana keadaannya sekarang ini kiranya data beberapa tahun lalu masih cukup relevan.

Beberapa pemda membuat peraturan agar keberadaan pasar modern dalam lingkungannya saling menguntungkan, bukan saja bagi pasar tradisional melainkan bagi usaha ekonomi kerakyatan lainnya, seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Peraturan ini harus dapat ditaati oleh semua pihak, dan akan lumpuh kalau dilanggar sendiri oleh para elite yang sebenarnya harus menjaga peraturan tersebut.

Perlu Dukungan

Revitalisasi pasar tradisional perlu dilakukan dalam rangka menghidupkan ekonomi kerakyatan, yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan. Kita yang hidup di Jawa Tengah bisa belajar dari berbagai daerah bagaimana membangun pasar tradisional yang bernuansa modern sehingga keberadaannya tidak kalah dengan pasar modern.

Pembangunan Pasar Tanah Abang Jakarta dan Pasar Baru Bandung berhasil memodernkan pasar tradisional karena pedagang lama tetap bisa berjualan di pasar baru yang begitu representatif itu. Kita bisa melihat di tiap lantai pasar terdapat komoditas khas yang dijual, dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk masalah jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.

Pembangunan Pasar Segamas (Segi Tiga Emas) di Purbalingga yang merupakan pasar terbesar di Jawa Tengah mendasarkan pada konsep pasar tradisional modern. Bupati (waktu itu) Triyono Budi Sasongko berpendapat ritel besar akan mematikan pasar tradisional, dan yang bisa melindungi pedagang kecil adalah pemerintah. Dia tidak hanya menolak hipermarket, tapi juga tidak melibatkan investor luar dalam proyek itu karena khawatir harga jual atau sewa kios memberatkan pedagang lama.

Pasar Segamas dengan luas lantai 128.560 m2 dibangun di atas lahan seluas 5 ha dan menelan biaya hanya Rp 21,7 miliar, sepenuhnya ditanggung APBD kabupaten dan dukungan APBD Jateng. Dari dana yang dikeluarkan, yang kembali ke kas daerah sebagai biaya sewa kios dan los pasar selama 5 tahun hanya Rp 7,9 miliar (Istiqomah, 2010).

Mati hidupnya pasar tradisional memerlukan dukungan para elite pemerintahan dalam hal membuat peraturan tentang revitalisasi pasar tradisional. Tanpa dukungan kita semua, pasar tradisional akan mati dan makin membuat pembangunan sulit direalisasi karena tingginya angka kemiskinan, pengangguran, menurunnya ketimpangan distribusi, yang dapat menimbulkan kerawanan keamanan. (10)

— Purbayu Budi Santosa, guru besar Fakultas Ekonomi Undip

Kerja Sama Pertanian dan Pangan ASEAN

2011-05-25T15:27:00.000+07:00

Penulis : Suswono *
Sinar Harapan. 25.05.2011

Pangan dan ketahanan pangan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam KTT ASEAN ke-18 Mei 2011 di Jakarta.

Hal itu tercermin dari pidato yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pembukaan KTT. Apabila kita mampu mengelolanya dengan baik, kerja sama ASEAN dapat meningkatkan kinerja perdagangan pertanian dan memperkokoh ketahanan pangan.

Pada 2009, ASEAN dan tiga negara mitra dialog di Asia, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan melaksanakan KTT di Cha-am Hua Hin, Thailand. Salah satu butir kesepahaman adalah kehendak untuk memperkuat perdagangan pertanian dengan mengurangi hambatan pasar serta meningkatkan ketahanan pangan.

Beberapa tahun sebelumnya, 2004, ketika KTT ASEAN di Vientiane, ASEAN dan China menandatangani perjanjian perdagangan barang (Agreement on Trade in Goods/TIG) dalam kerangka kerja sama ekonomi yang komprehensif.

Perdagangan Komoditas Pertanian

Forum kerja sama ASEAN dengan mitra dialognya seperti China, Jepang, dan Korsel dapat dimanfaatkan guna memperbesar neraca perdagangan kawasan dan masing-masing negara anggota.

Namun, mewujudkan hal itu bukan pekerjaan mudah, karena hampir semua negara memiliki kondisi agroekologi yang hampir sama, sehingga produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan komparatif pun sebagian besar sama. Di samping itu, perlu dipahami bahwa tingkat perkembangan ekonomi masing-masing negara berbeda.

Agar mampu mengambil manfaat maksimal dari peluang tersebut, Indonesia memerlukan penguatan beberapa aspek dan fokus pada beberapa pengembangan komoditas saja, sehingga neraca perdagangan dapat tumbuh positif secara berkesinambungan. Paling tidak, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, dalam rangka menyiapkan diri berinteraksi dengan mitra di kawasan, Indonesia harus membangun sistem produksi pertanian domestik yang lebih efisien, sehingga mampu menghasilkan komoditas yang berdaya saing dan dapat memberikan keuntungan bagi para pelakunya, terutama petani.

Sistem pemasaran domestik yang lebih transparan pun perlu dibangun, sehingga pengambil rente ekonomi dapat dihapuskan. Ini mengharuskan Indonesia menyusun peraturan dan regulasi perdagangan yang dapat memberi kesempatan yang sama terhadap seluruh pelaku secara adil. Di samping itu, peraturan tersebut harus ditegakkan secara adil, sehingga pelanggar peraturan diberikan sanksi tanpa pandang bulu.

Kedua, Indonesia juga harus menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung percepatan ekspor komoditas pertanian. Hasil-hasil pertanian, terutama dari subsektor perkebunan (sawit, karet, kakao, kopi) dan hortikultura yang memberikan kontribusi positif terhadap neraca perdagangan pada umumnya berada di luar Jawa yang masih memiliki lahan dan sumber daya alam yang relatif cukup luas.

Sementara itu, justru daerah luar Jawalah yang memiliki keterbatasan infrastruktur, baik transportasi, pergudangan, pengolahan, maupun pemasaran.

Agar pengembangan infrastruktur lebih efektif dan efisien, diperlukan penetapan kawasan agrobisnis komoditas untuk meningkatkan efisiensi ekonomi produk pertanian yang dihasilkan dan berorientasi ekspor.

Misalnya, untuk Singapura atau Malaysia yang pada umumnya memerlukan sayur dan buah-buahan segar, pengembangan komoditas hortikultura dapat dikonsentrasikan pada daerah-daerah perbatasan dengan negara tersebut, seperti Riau, Kepulauan Riau, ataupun Kalimantan Barat.

Ketiga, kekayaan biodiversity yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan guna meningkatkan keragaman komoditas ekspor pertanian dan perluasan perdagangannya.

Cadangan Beras Kawasan

Berbagai lembaga internasional seperti Organisasi Pertanian dan Pangan (FAO), Bank Dunia (WB), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah mengingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia pada tahun-tahun ini dan mendatang.

Untuk mengantisipasi hal itu, masing-masing negara telah diingatkan untuk meningkatkan investasi di bidang pertanian serta ketahanan pangan dan meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan produksi pangan domestiknya, termasuk membangun cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

Pada level ASEAN plus tiga negara mitra (China, Jepang, Korsel), setelah melalui pembahasan panjang, telah disepakati konsep akhir dari suatu perjanjian kerja sama kawasan guna membangun cadangan beras bagi penanganan kerawanan pangan darurat.

Kerja sama ini disebut ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Bila tidak ada aral melintang, Perjanjian APTERR ini akan disepakati dan ditandatangani pada pertemuan para Menteri Pertanian ASEAN+3 di Kamboja, Oktober 2011 ini.

Organisasi ini merupakan wahana saling bantu dalam penyediaan cadangan beras sebagai pangan pokok strategis bagi negara-negara anggotanya, manakala terjadi kerawanan pangan darurat yang ditimbulkan bencana alam.

Untuk membangun kemampuan APTERR, semua negara anggota sepakat berkontribusi menyediakan beras untuk cadangan pangan tersebut sebesar 787.000 ton. Perincian besarnya kontribusi adalah: China sebesar 300.000 ton, Jepang 250.000 ton, Korea Selatan 150.000 ton, dan 10 anggota ASEAN semuanya sejumlah 87.000 ton.

Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi bagi cadangan beras tersebut sebanyak 12.000 ton. Sumbangan Indonesia tersebut akan diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk tahun-tahun mendatang, Indonesia bersedia menambah kontribusi cadangan beras tersebut, misalnya menjadi 25.000 ton.

Pemanfaatan cadangan pangan beras APTERR dilakukan melalui tiga mekanisme sesuai kesepakatan, yaitu secara komersial, bantuan/pinjaman lunak jangka panjang, ataupun hibah.

Bentuk skema yang diberlakukan bergantung pada kondisi dan sifat bencana, kemampuan negara yang memerlukan bantuan, dan kesepakatan yang diambil dalam pertemuan Dewan APTERR, yang anggotanya wakil-wakil dari 13 negara tersebut.

Diharapkan kelembagaan APTERR ini dapat berfungsi baik dan berkelanjutan. Untuk itu, masing-masing negara bersepakat berkontribusi membentuk endowment fund (semacam dana abadi) dan menyumbang untuk biaya operasional pada beberapa tahun pertama.

Ini dilakukan sampai APTERR dapat membiayai sendiri operasionalnya. Apabila ini benar-benar terwujud, APTERR dapat dipakai sebagai salah satu model bagi solusi penanganan kerawanan pangan darurat akibat bencana, dan kemungkinan dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan akibat fenomena ekonomi, misalnya terkait dengan adanya volatilitas harga pangan sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan di suatu negara anggota.

*Penulis adalah Menteri Pertanian.

Impornya Terus Meningkat ; Program Swasembada Kedelai Hanya Wacana

2011-05-25T12:24:00.000+07:00

Oleh: Ir. Hatta Sunanto, MS.
Kedaulatan Rakyat. 25/05/2011

Impor kedelai berupa biji dan bungkil diperkirakan terus naik. Tahun 2010 impor kedelai dan bungkil meningkat mendekati 1 juta ton dari 3,64 juta ton pada 2009 menjadi 4,61 juta ton. Tahun 2011, impor juga diperkirakan akan naik mengingat laju permintaannya tinggi. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Sudirman di Jakarta mengungkapkan, kebutuhan bahan baku pakan ternak berupa bungkil kedelai terus naik karena adanya pertumbuhan industri pakan ternak (Kompas, 10 Mei 2011).
Komoditas kedelai termasuk bahan pangan utama di Indonesia; dari biji kedelai dapat diproduksi berbagai barang konsumsi seperti : kecap, tahu, tempe, susu, minyak dan lain-lainnya. Dari bungkilnya dapat diolah menjadi pakan ternak yang utama.
Selama ini fokus pembangunan pertanian subsektor pangan adalah upaya pencapaian tingkatan swasembada beras, dimana komoditas beras memang merupakan bahan pangan utama penduduk Indonesia. Budaya mengonsumsi beras telah diprogramkan pemerintah sehingga masyarakat yang semula mengonsumsi bahan pangan utama seperti jagung, sagu dan ubi kayu (singkong) secara massal telah berpindah mengonsumsi beras.
Fenomena lainnya, komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari tampak kurang diperhatikan pemerintah. Komoditas ini yaitu kedelai. Komoditas kedelai itu dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia, yang jumlahnya berdasar sensus penduduk 2010 sudah mencapai 237 juta jiwa. Hasil olahan komoditas kedelai yang mudah diperoleh di pasaran yaitu : kecap, tahu, tempe, susu kedelai dan lain-lainnya. Hasil produksi kedelai dalam negeri tidak mampu mengimbangi kebutuhan konsumsi domestik, yang berakibat Indonesia harus selalu mengimpor kedelai untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri.
Impor kedelai mulai meningkat pada tahun 1983, di mana kebutuhannya sebesar 1,535 juta ton hanya mampu dipenuhi hasil produksi domestik sebesar 1,195 juta ton. Sampai tahun 1987, rata-rata impor kedelai setiap tahunnya sekitar 400.000 ton. Sesungguhnya pada tahun 1986, pemerintah mencanangkan sebagai tahun swasembada kedelai, namun ternyata tidak tercapai. Justru dengan pencanangan program tersebut telah terjadi tunggakan Kredit Bimas Palawija sebesar Rp 22,214 miliar.

Program Swasembada vs Impor
Pemerintah akan mempercepat pencapaian swasembada kedelai dengan produksi domestik sebesar 2 juta ton pada tahun 2011. Target ini lebih maju dari sebelumnya, yang baru akan dicapai pada tahun 2015. Demikian pernyataan Menteri Pertanian Anton Apriyantono pada rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR dengan Menteri Pertanian (Kedaulatan Rakyat, 23 Januari 2008).
Program tersebut dapat dipastikan sulit dicapai karena kondisi di lapangan memang tidak memungkinkan. Luas areal tanaman kedelai yang semakin mengecil dan produktivitas kedelai hanya mencapai rata-rata sebesar 1,3 ton perhektare.
Sejak pemerintah Orde Baru sampai sekarang ini, Indonesia harus selalu mengimpor kedelai untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data produksi dan data impor. Kedelai tahun 2009, produksi 974.512 ton, impor 1.136.175 ton, sedangkan tahun 2010 produksi 908.111 ton, impor 1.740.000 ton.
Diperkirakan produksi kedelai nasional tahun 2011 ini masih rendah seperti pada tahun 2010 karena kondisi cuaca tahun 2011 menurut BMKG tidak banyak berbeda dengan tahun 2010, yaitu banyak curah hujan.

Budidaya Tradisional
Selama ini dapat kita lihat bahwa usaha tani tanaman kedelai dilakukan petani secara tradisional. Pada umumnya setelah selesai panen padi, petani langsung menanam benih kedelai, tanpa pengolahan tanah terlebih dahulu. Benih kedelai yang digunakan pun adalah benih lokal yang produktivitasnya rendah.
Sebenarnya petani kurang senang menanam kedelai karena tanaman kedelai sangat riskan terhadap serangan hama dan penyakit serta anomali cuaca. Akibatnya, nilai produksinya sangat rendah.

Hanya Wacana
Program Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak serius dalam program peningkatan produksi kedelai. Program swasembada kedelai yang dilontarkan selama ini terlihat hanya sebagai wacana, tidak ada tindakan atau pelaksanaan nyata di lapangan. Terlebih-lebih sekarang ini pemerintah disibukkan banyak kasus politik, hukum dan ekonomi.
Perlu tindakan nyata mengenai usaha tani tanaman kedelai yaitu: (1) pengolahan tanah yang baik dengan menyesuaikan kondisi tanahnya; (2) penggunaan bibit unggul sehingga produktivitas kedelai dapat mencapai jauh di atas 1,3 ton perhektare; (3) pengelolaan pascapanen kedelai sehingga diperoleh hasil produksi biji kedelai yang kualitasnya baik yang disenangi pihak in-dustri atau perajin pengolah kedelai. Untuk dapat meyakinkan petani, perlu terlebih dahulu dilaksanakan demonstrasi plot (demplot) yang dapat menunjukkan peningkatan produktivitas dan nilai produksi yang tinggi. q - k (2900-2011)

*) Ir Hatta SunantoMS, Peneliti dan Pengamat Pembangunan Pertanian.

Mengonsep Gerbang Mapan Propetani

2011-05-21T16:08:00.000+07:00

Oleh: Gayatri Indah C
Suara Merdeka. 21 Mei 2011

Konsep Gerbang Mapan bisa menekan angka urbanisasi sekaligus meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya mewujudkan citra masyarakat sejahtera

PENGENTASAN masyarakat dari kemiskinan mensyaratkan perlunya keterpaduan pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dan dukungan intervensi pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Karena itu, mutlak perlu dukungan pemerintah dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, dan sumber permodalan) yang memadai.

Selain itu, perlu ada kebijakan penunjang, seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif, dan akses terhadap informasi yang bermanfaat. Upaya mewujudkan ketahanan pangan di Jateng mendasarkan pada konsep Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Gerbang Mapan), yang dipayungi Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2006 tentang Gerbang Mapan. Bersaman dengan peraturan tersebut,
Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam aplikasinya mendukung melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Terkait dengan dukungan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, perlu mengupayakan bantuan modal untuk penyuluh. Dana stimulan itu diperlukan untuk memfasilitasi percontohan teknologi spesifik dan membantu petani/ kelompok usaha produktif meningkatkan usaha dan pendapatannya, serta mempercepat terwujudnya ketahanan pangan dan gizi yang ditandai oleh berkurangnya kerawanan pangan.

Penyuluh yang menjadi ujung tombak program Gerbang Mapan adalah kelompok penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pelaksana Gerbang Mapan adalah Kepala BKP Jateng selaku satker yang menangani penyuluh pertanian. Bantuan untuk penyuluh berawal dari kegiatan Jambore dan Festival Karya Penyuluh se-Indonesia, yang diadakan di Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada Mei 2006.

Bantuan senilai Rp 8 juta itu diperuntukkan bagi penyuluh tingkat kecamatan, berdasarkan Pergub Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Bergulir APBD Jateng. Dana stimulan itu dibagikan untuk kelompok penyuluh pertanian di 553 kecamatan di 34 kabupaten/ kota (kecuali Kota Surakarta karena tidak memiliki penyuluh). Sesuai surat Gubernur Nomor 978.3/08604 tanggal 29 April 2011 total dana yang dikucurkan Rp 4,424 miliar itu harus dikembalikan paling lambat September mendatang.

Tekan Urbanisasi

Gerbang Mapan sejatinya merupakan konsep untuk meningkatkan pendapatan petani/ kelompok usaha produktif. Dalam prosesnya, masyarakat dibantu mengkaji kebutuhan, masalah, dan peluang dalam pembangunan dan potensinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi kehidupannya. Dengan demikian akan terwujud adanya ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. Baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Untuk itu, perlu dilakukan pemanfaatan potensi dan keragaman sumber daya lokal secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi, serta pengembangan sarana prasarana yang mendukung produksi pangan. Tidak kalah pentingnya meningkatkan pelayanan penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan perdagangan pangan regional antardaerah.

Pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui upaya diversifikasi konsumsi. Revitalisasi kewaspadaan pangan dan gizi juga perlu dilakukan sebagai sistem pemantauan secara dini rawan pangan. Di samping itu, harus ada dukungan fasilitasi terhadap permasalahan lain terkait dengan penanganan kelompok rawan pangan. Dengan demikian Gerbang Mapan bisa efektif berfungsi sebagai upaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat.

Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan, besaran dana bergulir tersebut perlu ditingkatkan, dan didukung teknologi baru penyuluhan untuk megelola pekarangan sebagai lahan pertanian. Konsep Gerbang Mapan sekaligus bisa menekan angka urbanisasi dan meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya mewujudkan citra masyarakat sejahtera. (10)

— Ir Gayatri Indah Cahyani MSi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jateng, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Jateng

Konflik Agraria dan Bisnis Militer

2011-05-14T15:29:00.000+07:00

Penulis : Idham Arsyad*
Sinar Harapan. 14.05.2011

Bentrok warga dengan TNI-AD yang melukai 13 orang di Kebumen melengkapi cerita panjang keterlibatan militer dalam konflik agraria.

Sebelumnya, TNI-AL juga terlibat konflik dengan warga Alas Tlogo Pasuruan, yang menewaskan empat orang dan melukai tujuh warga.

Kasus-kasus ini menempatkan TNI dalam posisi terpojok dan citranya buruk di mata masyarakat. Peristiwa ini juga membuka diskursus sensitif yang banyak disorot publik dan dunia internasional, yakni keterlibatan militer dalam pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia serta bisnis militer.

Alkisah, Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1953 berkata “angkatan bersenjata tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan politik”. Begitu juga Jenderal MYusuf dengan logat Bugis-nya yang kental berkata “Sehebat-hebat kau mau maju, itu urusan kamu, tapi kalau kau masih aktif, kau tinggalkan itu dagang supaya dapat menjadi tentara yang baik,” (Samego dan Indria,1998).

Syahdan, imbauan Soekarno dan M Yusuf tetap sekadar imbaun. Aktivitas politik dan bisnis militer tetap berjalan bahkan semakin menggurita. Konon kabarnya, konglomerat besar di negeri ini banyak dari kalangan kaum berseragam hijau.
Di lapangan agraria, kehadiran militer membuahkan konflik agraria lebih manifes.

Penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan lebih sering digunakan daripada penyelesaian konflik secara persuasif. Di masa Soeharto, penggunaan kekerasan dan pendekatan keamanan ini digunakan untuk menaklukkan rakyat dari penguasaan tanah dan sumber daya alam.

Ada dua model keterlibatan militer dalam konflik agraria. Pertama, terlibat langsung berkonflik dengan rakyat seperti yang terjadi di Kebumen. Kedua, militer menjadi backing dari perusahaan yang sedang berkonflik dengan rakyat.

Kejadian di Kebumen hanya menambah daftar kekerasan militer dalam konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (1970-2001) menunjukkan keterlibatan militer terjadi di 18 provinsi dan melibatkan semua angkatan, termasuk Polri. Dari 1.753 kejadian konflik agraria, sebanyak 61 kasus melibatkan militer.
Selain itu, keterlibatan militer dalam konflik agraria terjadi di semua sektor lapangan agraria. Baik di sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan kelautan, bahkan sampai pada pembangunan perumahan dan sektor industri.

Bisnis Militer

Intensitas militer dalam konflik agraria erat kaitannya dengan aktivitas bisnis mereka di lapangan agraria. Dimulai ketika militer ikut terlibat mengurus eks perkebunan Belanda yang dinasionalisasi di era Soekarno.

Jendral AH Nasution sebagai kepala angkatan perang RI memerintahkan wakil direktur perkebunan dijabat oleh tentara yang ditunjuk olehnya. Sejak saat itulah militer, terutama Angkatan Darat, terlibat aktif mengelola perkebunan dan pertambangan, dan pada 1964 dan 1965 semakin gencar setelah perusahaan Inggris dan Amerika dalam pengawasan tentara.

Langgengnya bisnis militer di lapangan agraria seolah menjadi kesepakatan tak tertulis antarpetinggi militer dan pemimpin nasional. Ketidaksanggupan negara membiayai anggaran militer menjadi legitimasi serdadu berkebun sawit, yayasan milik ABRI berbisnis tambang, dan kaum berseragam cokelat menjadi raja hutan (Danang Widyoko dkk)

Di samping sebagai pelaku bisnis di lapangan agraria, melalui doktrin dwifungsi ABRI, militer ikut memberangus program pembaruan agraria populis masa Soekarno. Mereka menyukseskan pembangunan kapitalisme di sektor agraria, seperti program revolusi hijau, eksploitasi hutan dan program agro-industri. Belakangan, semua proram ini hanya menjadikan konflik agraria bersifat struktural.

Penyelesaian Konflik Agraria

Berkaca dari keterlibatan militer dalam konflik agraria sepanjang masa, penyelesaian konflik agraria menjadi bagian penting dari tuntutan reformasi TNI. Berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain: Pertama, pemerintah menginventarisasi aset-aset militer yang menggunakan areal tanah yang begitu luas dan melanggar Pasal (7) UUPA No 5/1960.

Kedua, aset-aset militer yang peruntukannya bagi penguatan institusi militer seperti pusat latihan tempur, perumahan (home base) yang disengketakan dengan rakyat dilakukan proses mediasi secara adil dengan tetap berpegang pada UUPA No 5/1960.

Ketiga, aset-aset militer yang diperoleh dengan cara merampas tanah rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat. Keempat, menertibkan seluruh bisnis militer, baik yang dikelola atas nama koperasi atau yayasan militer dan izin usahanya dicabut, serta tanahnya dijadikan objek pembaruan agraria. Karena militer adalah bagian dari rakyat, maka mereka diidentifikasi sebagai subjek pembaruan agraria.

Mengingat intensitas keterlibatan militer dalam konflik agraria cukup tinggi, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang membatasi militer terlibat langsung dalam konflik agraria rakyat versus badan usaha.

Tentu semua orang menginginkan angkatan bersenjata yang kuat dan tangguh. Untuk itu, diperlukan tempat latihan dan anggaran operasional serta kesejahteraan prajurit. Agar tidak menimbulkan konflik, diperlukan peta perencanaan nasional peruntukan tanah secara adil dan demokratis, termasuk tanah untuk kepentingan militer di dalamnya.

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Merevitalisasi Pasar Tradisional

2011-05-12T16:09:00.000+07:00

Oleh: Een Erliana
suara Merdeka. 12 Mei 2011

HAMPIR semua orang menyatakan setuju tentang perlunya merevitalisasi pasar tradisional di Jawa Tengah dan memang harus dilakukan agar tidak tergilas oleh keberadaan pasar modern. Modesta Fiska (SM, 10/04/11) menyebutkan persepsi sebagian masyarakat terhadap pasar tradisional selama ini, yaitu selalu kumuh, becek, panas, dengan lorong yang sempit dan kurang aman.

Hal senada diungkapkan Prof Pubayu Budi Santosa yang juga menyebutkan masalah kekumuhan dan kesemrawutan tersebut. Guru besar Fakultas Ekonomi Undip itu, selain mendukung upaya revitalisasi, menyarankan perlunya menambah fasilitas, seperti tempat istirahat, tempat ibadah, tempat parkir, serta jaminan keamanan, dan dukungan manajemen profesional.
Bagi penulis dan beberapa teman yang kadang berbelanja ke pasar tradisional, keluhan konsumen itu memang kenyataan. Bila hal ini terus dibiarkan nantinya pasar tradisional akan tergilas oleh kehadiran pasar modern, yang bisa memberikan kenyamanan bagi konsumen.

Data sampai akhir 2010 menyebutkan, pasar modern yang jumlahnya lebih banyak dari pasar tradisional, ada di 18 kabupaten/ kota, sedang pasar modern yang skalanya lebih kecil dari pasar tradisional ada di 17 kabupaten/ kota. Data itu menunjukkan pesatnya pertumbuhan pasar modern di Jateng. Secara nasional, pasar modern tumbuh 31,4 %, dan pasar tradisional berkurang 8% (Nielsen). Kehadiran pasar modern berdampak pada menurunnya omzet penjualan di pasar tradisional.

Minimal ada dua aspek yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan terkait dengan revitalisasi itu, yakni menyangkut pembenahan fisik dan nonfisik (manajemen). Kenampakan fisik bangunan, kelengkapan fasilitas penunjang, kebersihan, keamanan dan sebagainya sudah menjadi tuntutan konsumen.
Bagaimana masyarakat tertarik berbelanja kalau fisik bangunannya tak sedap dipandang. Belum lagi tidak ada tempat istirahat, tempat ibadah, pengap, kumuh, becek, berbau busuk, kotoran/ limbah berserakan, toiletnya kotor, sulit parkir, kurang aman, dan sebagainya.

Pengelolaan secara profesional merupakan bagian tak terpisahkan dari pembenahan fisik. Meskipun bangunan, sarana penunjang, desain tata ruang, area parkir dan sebagainya sudah layak dan cukup, kalau pengelolaannya tetap saja kurang profesional maka semua akan mubazir.

Pemangku kepentingan harus berpikir bahwa semua aktivitas di pasar, termasuk penyediaan sarana penunjangnya, adalah usaha bidang jasa pelayanan. Adapun konsumen adalah pihak yang akan membelanjakan uangnya dan akan menuntut kenyamanan, jaminan keamanan dan sebagainya. Baik pengelola pasar dan pedagang harus memahami aspek tersebut.
Kualitas SDM
Tidak kalah pentingnya adalah memberikan penyuluhan kepada pedagang mengenai hak konsumen, sekaligus kewajiban pedagang. Misalnya pedagang jangan menipu, jangan menjual barang yang kedaluwarsa, dan sebagainya, hanya untuk mengejar keuntungan semata.

Penulis punya pengalaman buruk ketika membeli salak pondoh di pasar tradisional, tapi setelah di rumah hanya bagian atasnya yang berisi salak berukuran besar dan kualitasnya bagus. Tidak salah bila kemudian penulis berpikir lebih baik membeli di pasar modern yang harganya sedikit lebih mahal tapi tidak akan tertipu.

Simpulan akhirnya adalah lebih menyenangkan berbelanja apapun di pasar modern karena selain tidak mungkin tertipu, konsumen pasti mendapatkan kenyamanan. Selain mendapat apa yang dibutuhkan, konsumen bisa sekalian ’’berekreasi’’ atau cuci mata.

Peraturan perundang-undangan misalnya yang menyangkut pengaturan jarak keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional atau peraturan jam buka yang bertujuan melindungi pasar ataupun pedagang lokal belum tentu efektif. Pasalnya akar permasalahannya terletak pada perbedaan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan yang diperoleh konsumen.

Sehubungan dengan realita itu maka revitalisasi pasar tradisional, selain perlu menata fisiknya, harus membenahi manajemen dan meningkatkan kualitas SDM (pedagang)-nya. Hal itu agar konsumen nyaman datang ke pasar tradisional yang pada gilirannya mau membelanjakan uangnya. Hasil dari revitalisasi ini dapat memberikan konstribusi terhadap program Bali Ndesa Mbangun Desa mengingat makin kuatnya penetrasi pasar modern di pelosok desa. (10)

— Een Erliana, PNS Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Inspirator Pertanian Jateng

2011-05-11T16:11:00.000+07:00

Oleh: Ihwan Sudrajat
Suara Merdeka. 11 Mei 2011

”SAYA ini gubernur yang bertanggung jawab atas 32,5 juta penduduk Jawa Tengah, pagi makan, siang makan, dan malam juga makan, bahkan kadang tandhuk (menambah porsi-Red). Tanggung jawab saya adalah menjaga agar perut mereka aman,” demikian ungkapan yang sering disampaikan Bibit Waluyo, yang hari ini menerima penghargaan sebagai Bapak Pertanian Jawa Tengah dari Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Jateng, bersamaan dengan penyelenggaraan musyawarah provinsi (musprov) organisasi itu, yang antara lain akan memilih kepengurusan periode 2011-2016.

Menurut Ketua Kadinda Jateng 2006-2011 Solichedi, ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan organisasinya memberikan penghargaan itu, yakni konsistensi Bibit Waluyo, yang menempatkan pertanian sebagai sektor yang harus ditingkatkan produksinya dan predikat Jateng sebagai provinsi berwarna paling hijau, artinya paling kuat ketahanan pangannya, dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dalam konteks menjaga ketahanan pangan, tidak ada salahnya Museum Rekor Indonesia (Muri) mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan atas rekor sebagai gubernur yang paling sering mendatangi gudang Bulog, ketimbang gubernur lainnya di Indonesia. Menurut rekan saya Ir HM Tamzil, mantan bupati Kudus, yang kini menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng, belum pernah ada bupati yang berinisitiatif memonitor ketersediaan beras di gudang Bulog. Kata dia, kalau pun ada yang datang ke gudang Bulog karena ”harus” mendampingi Gubernur Bibit Waluyo.

Saat Bibit berkunjung ke Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) Singapura, lembaga di bawah Kementerian Pertanian, yang di negara kita tugasnya seperti gabungan Balai Karantina Hewan-Pertanian dan BPOM, guna mendorong produk pertanian Jateng bisa lebih luas diterima pasar Singapura, CEO AVA Tan Poh Hong setelah mendengarkan paparannya langsung menyebutnya sebagai gubernur pertanian.

Hal ini tidak terlepas dari kemampuan prima Bibit menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pertanian di wilayah kerjanya dengan fasih, logis, dan runtut. ”Saya memang tidak sekolah tinggi seperti doktor dan profesor. Saya orang desa jadi bisa cepat paham kalau bicara pertanian,” kata Bibit, terkait kemampuan menguasai materi tersebut.

Soal Pupuk

Saat bicara tentang serangan ulat yang meresahkan warga provinsi ini, Bibit juga meminta masyarakat janga panik karena siklus hama itu tidak akan lebih dari satu bulan mengingat setelah itu jadi kepompong, selanjutnya kupu yang indah. Ternyata penjelasannya terbukti, ulat yang ditakutkan itu sekarang tidak ada lagi beritanya. Mungkin sudah berubah menjadi kupu yang indah.

Bibit Waluyo juga fasih saat bicara tentang proses inseminasi buatan (IB) sapi, mulai berapa cc yang diperlukan hingga berapa yang akan lahir dari bibit sapi yang dimiliki Dinas Peternakan. Kemampuannya sering membuat stafnya terkejut dan kagum, apalagi jika bicara tentang stok beras Bulog, berapa harusnya cadangan minimal, lalu surat-surat ”peringatan”-nya ke pusat guna mempercepat pengadaan stok. Ini relevan karena ia bertekad menjaga ketersediaan pangan 32,5 juta rakyatnya, yang pagi, siang, dan malam perlu makan.

Komitmennya membangun pertanian yang kuat juga merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan. Hal itu dibuktikan dengan implementasinya di lapangan yang tidak pernah berhenti, termasuk keprihatinannya terhadap konversi sawah menjadi permukiman atau areal industri. Bukti keberhasilannya yang paling nyata dan dirasakan seluruh petani adalah ketersediaan pupuk yang cukup dan benih padi yang mudah diperoleh. Saya masih ingat sebelum dilantik menjadi orang nomor 1 di provinsi ini, ia menanyakan tentang pupuk yang sering menghilang dan harganya dipermainkan di tingkat pengecer. Saya menjawab agak berat bagi gubernur menyelesaikan masalah itu karena kewenangan distribusi ada di bupati.

Namun, hal itu tidak menjadi halangan baginya untuk menata ulang distribusi. Enam bulan setelah dilantik, pupuk tidak lagi bergejolak di pasar, bahkan hingga sekarang stoknya cukup berlimpah.

Ibarat persneling, tingkat produksi pertanian Jateng saat ini sudah posisi 3 dan mengarah 4 sehingga kecepatannya bisa ditingkatkan di atas 80 km/jam. Tingkat kesejahteraan petani juga jauh lebih baik, terlihat dari nilai tukar petani (NTP) 2010 yang mencapai 103, kinerja kesejahteraan yang mengesankan dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Cita-cita mewujudkan swasembada gula tahun 2013 pun tampaknya bukan lagi hal mustahil. Hal itu karena dorongan Bibit Waluyo memecah kebuntuan dengan menarik investor membangun dua pabrik gula di wilayah kerjanya, yang diharapkan beroperasi mulai 2012, serta ia menjamin ketersediaan bahan baku tebu untuk dua pabrik itu. .

Komitmen kuat dari Bibit Waluyo akhirnya mendorong CEO AVA Singapura lebih cepat membalas berkunjung ke Jawa Tengah, bahkan akhirnya memberikan lampu hijau bagi provinsi ini untuk mengekspor sayur dan buah-buahan petani hortikultura Jawa Tengah. Padahal AVA Singapura dikenal sangat ketat dan mempunyai standar higienis yang tinggi.

Sebagai Gubernur Pertanian, Bibit Waluyo memimpin sendiri rapat dengan para kepala dinas yang menangani pertanian guna memonitor data perkembangan luas panen padi. Dalam perjalanan dinas ke daerah, dia sering berhenti di jalan bila melihat tanaman padi menguning hanya untuk mengelus dan menyampaikan terima kasih kepada tanaman itu dan Sang Pencipta. ”Kalau kita sayang kepada alam, meskipun belum terucap, sudah diniatkan, maka alam membalas rasa sayang itu dengan produksi berlimpah,” kata dia saat ditanya tentang rasa kasihnya terhadap alam.

Provinsi Jawa Tengah adalah daerah penyangga pangan yang penting, bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada beras. Dalam waktu 5-10 tahun ke depan, dengan melihat cepatnya konversi lahan sawah di Jawa Barat dan Jawa Timur, diperkirakan Jawa Tengah nantinya menempati posisi terpenting dalam memperkuat produksi beras nasional. Tiap bulan, dari Jawa Tengah mengalir 20-25 ribu ton beras ke daerah lain, mungkin ke depan aliran ini terus bertambah.

Estimasi ini mulai terlihat pada masa pengadaan beras periode musim panen saat ini yang dilakukan Bulog, karena Jawa Tengah menjadi yang terbesar, sementara Jawa Timur dan Jawa Barat masih terseok-seok. Kehadiran Gubernur Bibit Waluyo langsung ke gudang-gudang Bulog memberikan andil yang strategis dalam upaya menjadikan pengadaan beras Jawa Tengah yang terbesar.

Di tengah beberapa indikasi positif pembangunan pertanian, satu hal yang sering dia ingatkan kepada para bupati/ wali kota adalah iklim ekstrem yang siap tiap saat menghancurkan produksi pangan. Iklim ekstrem bisa mendorong eksplosifnya serangan hama penyakit, membuat biaya produksi membengkak, dan mengagalkan produksi.

Hujan lebat yang masih turun sepanjang hari pada bulan-bulan kering seperti Mei ini adalah salah satu bentuk anomali cuaca atau iklim ekstrem yang bisa merugikan panen cabai dan sayuran lainnya. Kalau gejala cuaca ini dianggap sesuatu yang alami oleh para petinggi di kabupaten/kota, bukan tidak mungkin peta ketahanan pangan Jawa Tengah beralih dari warna hijau menjadi merah tua: daerah rawan pangan.

Namun saya yakin dengan kunjungan Gubernur ke daerah-daerah yang tidak pernah henti, secara tidak langsung dampak iklim ekstrem bisa diminimalisasi. Pasalnya, terkait dengan kehadiran Bibit Waluyo ke daerah-daerah, para petani bukan hanya menunggu pengarahannya melainkan banyak petani merasa terinspirasi oleh kehadirannya itu, untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Selamat Bapak Pertanian Jawa Tengah, Bali Ndesa Mbangun Desa. (10)

— Ihwan Sudrajat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah

Menengok Pasar Pangan Halal Global

2011-05-10T12:28:00.000+07:00

Oleh: Umar Santoso
Kedaulatan Rakyat. 10/05/2011

Pasar pangan halal dunia saat ini sangat besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan populasi sekitar 1,6 - 1,8 miliar Muslim dunia, saat ini pasar pangan halal global diestimasikan mencapai sekitar US$ 632M dengan pertumbuhan rata-rata 10% pertahun.

Pasar pangan halal berkembang tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim tetapi juga di negara-negara maju yang notabene mayoritas penduduknya non-Muslim. Pangan halal sekarang mulai diminati oleh sebagian penduduk non-Muslim di negara-negara maju, konsumen ini menganggap bahwa pangan (makanan) halal lebih sehat, bergizi, higienis dan aman. Sekarang mengonsumsi pangan halal bahkan mulai menjadi trend gaya hidup.

Sebagai gambaran, populasi Muslim di AS diestimasikan 8 juta, belanja tahunan untuk pangan halal mencapai sekitar US$12 M. Perancis dengan populasi Muslim terbesar di Eropa Barat (+ 6 juta), membelanjakan 35% pendapatannya untuk pangan halal. Populasi Muslim di Asia Tenggara dan Timur Tengah diestimasikan lebih dari 400 juta. Peningkatan permintaan pangan halal dunia yang pesat terutama dikarenakan jumlah populasi Muslim yang meningkat (rata-rata 2,9% /tahun) meskipun ada tambahan konsumen non-Muslim. Diprediksikan perdagangan halal internasional akan mencapai US$2,1 triliun pada tahun 2015.

Peningkatan permintaan pangan halal di negara-negara Muslim membutuhkan suplai yang tidak terpenuhi oleh negara-negara itu sendiri. Populasi Muslim yang sangat besar ini menjadi pasar yang menggiurkan bagi produk-produk pangan negara-negara maju. Negara-negara Barat memanfaatkan potensi pasar negara-negara Muslim untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekspornya. Di dunia modern sekarang ini memposisikan halal di pasar global sedang bergerak melampaui dasar keyakinan agama, sehingga negara-negara maju berlomba-lomba mengembangkan industri pangan halal.

Timur Tengah dan Asia Tenggara merupakan negara-negara dengan populasi Muslim tinggi, tetapi suplai pangan halal sebagian besar berasal dari Australia, New Zealand, dan Brazil. Sekarang ini Australia mengekspor daging halal lebih 187 ribu ton per tahun dengan nilai sekitar US$ 450M, terutama ditujukan negara-negara di wilayah tersebut. New Zealand merupakan eksportir daging halal terbesar kedua diikuti Brazil.
Negara-negara tetangga kita telah gesit mengembangkan industri pangan halal. Malaysia mempunyai Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) - lembaga sertifikasi halal yang telah diakui dunia, sekarang telah membentuk Halal Industry Development Corporation (HDC) ditujukan untuk mempercepat realisasi impian negara itu sebagai Pusat Penghubung Pasar Halal dunia (Halal Hub). HDC ini diharapkan dapat berperan membantu mengatasi kekakuan birokrasi pada proses pengurusan yang biasanya lama. Singapura dengan Majlis Ulama Islam Singapura (MUIS) sebagai lembaga sertifikasi halalnya telah mendukung negara itu meningkatkan ekspornya ke negara-negara Timur Tengah dengan tajam. Demikian juga Brunei, dengan Brunei Halal Brand - Simbol kualitas premium, telah memacu perdagangan pangan halalnya untuk ekspor. Lantas, bagaimana Indonesia? Tentu Indonesia berpeluang besar untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi memperoleh manisnya pasar pangan halal.

Pengembangan industri pangan halal di Indonesia mempunyai arti penting karena dua sasaran, pertama untuk melindungi konsumen dalam negeri yang sebagian besar Muslim, kedua untuk dapat memasukkan devisa jika mengekspor produk-produk halal di pasar global. Kalau tidak mengembangkan industri pangan halal, justru Indonesia akan hanya menjadi pasar empuk bagi negara-negara lain.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pangan halal karena beberapa faktor,

Jumlah penduduk Muslim terbesar,
Meningkat kesadarannya terhadap pentingnya makanan yang bermutu, bergizi dan aman,
Kesadaran penghayatan agama/ mengonsumsi pangan halal meningkat,
Industri pangan berkembang,
Tersedia banyak pakar/ ahli pangan, dan
Mempunyai lembaga sertifikasi halal, yaitu LPPOM MUI yang telah mempunyai reputasi dan kepercayaan dunia.

Bahkan dengan wilayah regional yang strategis, sebetulnya Indonesia berpeluang menjadi pusat perdagangan pangan halal dunia (global center for halal foods) di masa depan. q - k. (2873-2011).

*) Umar Santoso, Guru Besar Ilmu Pangan pada Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

Defisit Perdagangan Pertanian

2011-05-06T16:12:00.000+07:00

Oleh: Toto Subandriyo
Suara Mereka. 06 Mei 2011

KEKHAWATIRAN berbagai kalangan: petani, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta buruh industri terhadap dampak diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) kini terbukti. Penetapan tarif bea masuk 0% sebagai konsekuensi berlakunya ACFTA per 1 Januari 2010 membuat negeri ini kebanjiran produk impor dari China. Mulai berbagai macam produk industri, alat pertanian, produk makanan dan minuman, hingga berbagai macam buah-buahan.

Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebutkan bahwa hingga triwulan I (Maret 2011) realisasi impor makanan dan minuman mencapai 44,88 juta dolar AS. Terjadi peningkatan sangat signifikan 6% dibanding periode yang sama pada 2010 sebesar 42,35 juta dolar. Hingga akhir 2010 defisit perdagangan kita dengan China 5,7 miliar dolar AS. Menurut Menteri Pertanian Suswono, serbuan buah-buahan impor dari China telah membuat defisit perdagangan buah Indonesia 600 juta dolar AS.

Menurut Anggito Abimanyu (2011), selain terjadinya lonjakan impor dari China yang membuat industri dan sektor pertanian dalam negeri terpuruk, ada satu masalah lagi yang perlu mendapat perhatian, yaitu kecurangan oleh pihak China sebagaimana disinyalir Amerika Serikat dan Uni Eropa. Misalnya persoalan intelectual property right, subsidi dan proteksi terhadap produk China, serta diskriminasi dalam tender proyek pemerintah.

Kondisi seperti ini tentu sangat jauh dari semangat awal diratifikasinya ACFTA melalui Keppres Nomor 48 Tahun 2004. Alasan utama pemerintah Indonesia meratifikasi ACFTA, bahwa pengurangan hambatan ekonomi dan biaya akan meningkatkan perdagangan, investasi, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan menciptakan pasar lebih besar. Melalui ACFTA ini diharapkan Indonesia mendongkrak nilai ekspor produk pertanian dan industri secara signifikan.

Kita mungkin lupa bahwa China memiliki dua keunggulan sekaligus, yaitu keunggulan komparatif berupa jumlah penduduk yang sangat besar dan keunggulan kompetitif berupa penguasaan teknologi. Negara itu mampu memproduksi barang dengan biaya sangat murah sehingga harga jualnya pun sangat murah.
Pembicaraan Khusus
Kemampuan memproduksi barang dengan harga lebih murah merupakan ancaman serius bagi produk sejenis dan komplementernya di Indonesia. Jika tidak diantisipasi secara serius, kebangkrutan produk UMKM sejenis di Indonesia, hanyalah soal waktu. Sebagai negara yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, China mampu memobilisasi sumber daya finansialnya melalui bursa untuk membeli sumber daya ekspor di Indonesia, seperti perkebunan kakao, karet, sawit, dan kopi. Fenomena akuisisi lahan pertanian tersebut mengancam ketahanan pangan kita.

Ada beberapa upaya yang harus ditempuh Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Pertama; penguatan mata rantai produksi. Untuk komoditas pertanian misalnya, penguatan harus dilakukan di seluruh mata rantai produksi, baik di sektor hulu, on farm, maupun hilir. Perlu diupayakan kecukupan sarana produksi seperti pupuk, benih unggul, alsintan, dan dukungan sarana infrastruktur. Pemerintah pun harus menyediakan beberapa skim kredit berbunga ringan bagi petani dan UMKM.

Kita harus bijak menyikapi era globalisasi perdagangan. Anthony Giddens (1999) telah mengingatkan bahwa globalisasi perdagangan tidak membuat suasana dunia mirip sebuah kampung global tetapi lebih merupakan penjarahan global (global pillage). Perdagangan bebas merupakan metamorfosis dari imperialisme modern yang dikemas dengan jargon ilmiah. (10)

— Toto Subandriyo, alumnus IPB dan Magister Manajemen Unsoed, bergiat di Lembaga Nalar Terapan

Menyiasati Perdagangan Bebas, Belajar dari China (2)

2011-05-06T15:33:00.000+07:00

Penulis : Dr Ir Fadel Muhammad*
Sinar Harapan. 06.05.2011

Ada satu hal yang luput dari perhatian kita, yaitu China berhasil membangun watak bangsa (nation character building) yang berkelanjutan mulai dari Mao Zedong, Deng Xiaoping, hinga Hu Jintao. Pembangunan ekonomi dan pembangunan watak bangsa berjalan seiring.

Keberhasilan pemeritah China dalam membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya telah menarik perhatian para China perantauan yang tersebar di seluruh dunia. Jika pada era revolusi kebudayaan China mengalami brain drain, maka semenjak era Hua Guofeng perlahan-lahan para cerdik pandai dan pengusaha China perantauan kembali ke China membangun negerinya. China mendapatkan tambahan social capital yang memiliki jejaring internasional yang luar biasa besar.

China adalah negara yang paling siap melaksanakan kapitalisme generasi keempat yang dipicu kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial (Kaletsky, 2010). Kebijakan publik China menaruh perhatian besar pada leadership, kreativitas, dan melaksanakan eksperimen di ranah politik dan bisnis untuk membangkitkan kesejahteraan rakyat melalui penguatan peran negara, agar mampu memanfaatkan globalisasi.

Hasilnya terbukti sekarang ini. GDP China berdasarkan purchasing power parity pada 2010 telah mencapai US$ 9.854 triliun. Komposisi mesin ekonominya relatif sehat, sektor industri 46 persen, jasa 43,6 persen, dan pertanian 9,6 persen.

Meski kontribusi sektor pertanian hanya 9,6 persen, tetapi penetrasi ke pasar dunia sangat luar biasa. Hebatnya lagi, China mampu menekan angka pengangguran yang hanya 4,3 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,1 persen. Prestasi dalam mengurangi kemiskinan juga luar biasa.

enduduk miskin China hanya 3,5 persen, sedangkan Indonesia masih 13,3 persen.
Dalam menapaki kapitalisme generasi keempat, pemerintah Cina membangun spirit China yang berintikan empat poin penting. Pertama, belajar dari sejarah untuk merencanakan masa depan.

Kedua, menghimpun semua kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ketiga, heroisme untuk menempa dan menghadapi kehidupan yang sulit dan keras. Lalu keempat, secara terus-menerus melindungi diri dan mengamankan masa depan.

Demokrasi Prosedural

Indonesia berkebalikan dengan China dalam menyikapi globalisasi yang nyata-nyata telah memberikan pukulan telak bagi kita. Berdasarkan konstitusi, Indonesia menganut prinsip kehidupan demokrasi secara ekonomi maupun politik. Demokrasi adalah keharusan dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk Indonesia, perlu kebebasan, sekaligus keadilan dan solidaritas. Kenyataan yang ada sekarang, kita lebih asyik masyuk dengan demokrasi prosedural dan kurang memperhatikan aspek substansial. Energi nasional yang sangat terbatas dihabiskan untuk berhiruk-pikuk di lapangan politik, sementara agenda upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan kurang mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Indonesia yang dalam konstitusinya menganut ekonomi pasar yang terkontrol dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat ini disebut sebagai ekonomi pasar sosial. Dalam konteks ini, ekonomi pasar sosial memerlukan intervensi negara secara khusus dan terukur yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kenyataannya ini terdistorsi oleh kepentingan jangka pendek dan pragmatis yang ditunjukkan dalam perselingkuhan dengan ekonomi neoliberal. Akibatnya, Indonesia saat ini Indonesia tidak cukup siap untuk bersaing di pasar bebas CAFTA.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Erman Rajagukguk dari FH UI (2010) menunjukkan bahwa telah terjadi potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional mencapai Rp 35 triliun per tahun. Ini merupakan dampak implementasi perjanjian CAFTA.

Tujuh sektor yang akan merugi: industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, besi dan baja. Kerugian ini merupakan akibat dari penghapusan 2.528 pos tarif dari 17 sektor industri yang dihapuskan pada 1 Januari 2010.

Sementara itu, menurut kajian ISEI, potensi kerugian tersebut merupakan akibat ketidakjelian pemerintah dalam menganalisis dampak penghapusan pos tarif terhadap kinerja industri. CAFTA telah menimbulkan dampak negatif berupa kekalahan produk sektor tertentu.

Berdasarkan hasil survei Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian di 11 kota besar, sektor yang terpukul oleh produk China adalah tekstil dan produk tekstil, elektronik, furnitur, logam, dan permesinan.

Hasil penelitian dari Institure for Global Justrice tentang penerapan CAFTA, selama periode 2005–2010, total impor Indonesia dari China meningkat 226,32 persen. Komposisi impor dari China mencapai 20,32 persen dari total impor. Sepanjang tahun 2006–2008 tercatat 1.650 industri bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan produk China. Sebanyak 140.584 tenaga kerja kehilangan pekerjaanya.

Kaji Ulang

Untuk mengurangi dampak negatif CAFTA, Pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengkaji ulang jangka waktu penurunan/penghapusan tarif bea masuk produk-produk yang tergabung dalam normal track (NT 1 dan 2) hingga tahun 2012. Adapun produk-produk yang tergabung dalam sensitive track (ST) dan high sensitive track (HST) tentu jangka waktunya disesuaikan lagi.

Pemerintah juga dituntut lebih aktif memperkuat country of origin (COO). Kemudian, menekankan pada perundingan ASEAN selanjutnya tentang pentingnya persetujuan secara bersama antaranggota ASEAN sebelum melakukan FTA dengan negara lain. Standar Nasional Indonesia (SNI) perlu dioptimalkan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah mereformasi sektor infrastruktur, khususnya untuk tarif dasar listrik (TDL), biaya-biaya di pelabuhan, dan transportasi dari/ke pelabuhan.

Pemerintah juga perlu memantau sejumlah kinerja produk industri yang dinilai memiliki daya saing rendah dan sulit bersaing dalam CAFTA di pasar domestik, lalu mengambil langkah perlindungan dengan tarif bea masuk (BM) 2,5-3 persen. Perlu juga diusulkan 314 pos tarif produk berdaya saing lemah, dari 2.528 pos tarif, untuk diubah dalam perundingan ASEAN-China.

Selain itu, kita harus memanfaatkan kekuatan utama komoditas Indonesia yang memiliki indeks kompetisi tinggi seperti produk hortikultura, perikanan, hasil-hasil kayu, gas alam, batu bara, karet, dan mineral. Itu semua perlu dimanfaatkan dengan baik.

Strategi yang matang juga perlu untuk mentrasformasikan diri dari spesialiasi yang berlebihan pada sumber daya alam menuju spesialisasi berbasis manufaktur. Ini penting agar Indonesia menjadi bagian dari mata rantai world based manufacturing.

*Penulis adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menyiasati Perdagangan Bebas, Belajar dari China (1)

2011-05-06T15:31:00.000+07:00

Penulis : Dr Ir Fadel Muhammad*
Sinar Harapan. 06.05.2011

Mencermati setahun perdagangan bebas China–ASEAN (CAFTA), kita terperangah betapa China dan negara-negara ASEAN begitu agresif membidik pasar dalam negeri Indonesia. Sementara itu, kita tidak seagresif mereka.

Neraca perdagangan internasional Indonesia 2006–2010 untuk sektor nonmigas, meskipun masih menunjukkan surplus, trennya cenderung menurun. Surplus nonmigas pada tahun 2006 masih sebesar US$ 37,496 miliar, kemudian pada 2007 naik menjadi US$ 39,47 miliar.

Namun, pada 2008 merosot tinggal US$ 9,25 miliar. Kemudian naik lagi pada 2009 menjadi US$ 19,64 miliar dan US$ 21,49 miliar pada 2010. Kenaikan ini tidak bisa melampaui nilai surplus 2007.

Neraca perdagangan adalah salah satu indikator kinerja perdagangan internasional yang menggambarkan agresivitas kita dalam memasuki pasar internasional.
Dalam perdagangan intra ASEAN, Indonesia mengalami defisit.

Indonesia pada tahun 2010 mengalami defisit sebesar US$ 3,37 miliar. Perdagangan Indonesia–Singapura untuk sektor nonmigas yang sebelumnya selalu surplus mulai tahun 2008 mengalami defisit sebesar US$ 991, 016 juta. Defisit itu akan menjadi lebih besar bila sektor migas digabungkan.

Puncak defisit perdagangan dengan Singapura adalah tahun 2010, yang mencapai US$ 6,517 miliar. Perdagangan dengan Malaysia untuk sektor nonmigas sejak tahun 2006 sudah defisit, lalu pada tahun tersebut defisitnya masih kecil, hanya US$ 35,37, juta, tetapi pada tahun 2010 defisitnya sudah melejit hingga US$ 5,6 miliar.

Perdagangan Indonesia-China pada awalnya menunjukkan surplus yang cukup besar untuk sektor migas dan nonmigas. Namun, jika dipilah lagi sebenarnya untuk perdagangan sektor nonmigas sejak tahun 2006 Indonesia sudah mengalami defisit.

Puncak defisit perdagangan sektor nonmigas dengan China pada tahun 2007 mencapai US$ 7,15 miliar, sedangkan untuk tahun 2010 defisitnya relatif lebih kecil dibandingkan tahun 2007, yaitu sebesar US$ 5,607 miliar.

Banjir Produk Impor

Kita sangat prihatin dengan membanjirnya barang-barang impor, baik yang berupa produk industri maupun produk pertanian di pasar dalam negeri. Apalagi setelah pemberlakuan CAFTA kita tidak lagi bisa menahan impor karena ketentuan WTO kita tidak boleh menghambat arus perdagangan. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola impor dengan alasan tertentu yang sesuai dengan kerangka aturan WTO dan protokol perdagangan internasional.

Kita masih ingat pada tahun 2007 ketika Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan melarang permen dari China setelah terbukti mengandung formalin dan memberitakan dengan gencar di media massa.

Kemudian, hal itu mendapat balasan yang lebih telak dari pemerintah China. Pemerintah China merasa dipermalukan dan membalas dengan melarang impor produk perikanan kita dengan alasan membahayakan kesehatan.

Pakta perdagangan bebas telah kita ratifikasi dan kita juga meratifikasi perdagangan bebas regional. Tentu saja perdagangan bebas harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak pemberlakuan perdagangan bebas melalui WTO, ternyata organisasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara besar, terutama Amerika dan Uni Eropa, untuk melindungi kepentingan domestik.

Amerika berhasil menggunakan WTO untuk memasukkan pisang dan daging sapi ke pasar Uni Eropa. Uni Eropa dan Amerika bersikukuh dengan subsidi pertanian, dan Amerika berusaha memasukkan hak-hak dasar buruh sebagai prasyarat sistem perdagangan internasional.

Kita perlu melihat bagaimana China dengan jeli memanfaatkan WTO untuk melakukan penetrasi pasar internasional dan menjaga pasar domestiknya.
Awalnya China adalah penganut sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, mereka menambahkan bahwa market economy adalah komplementer terhadap ekonomi sosialis. Pada akhirnya, dalam konstitusi dinyatakan bahwa sistem ekonominya adalah ekonomi pasar sosialis.

China adalah negara yang menganut prinsip “Socialist Market Economy” yang bersifat otoriter. Tidak murni ekonomi pasar. Sistem ekonomi dan politik dikontrol secara ketat oleh negara (Penganut Kebijakan Intervensi Negara).

China melalui state leadership telah melakukan persiapan jauh hari secara matang. Mereka menjalankan prinsip unik kombinasi antara kapitalisme-komunisme. Hal itu dipimpin secara ketat oleh negara dan bersifat otoriter untuk memasuki dan menghegemoni perdagangan dunia dalam kawasan yang kurang diperhatikan negara-negara G-7.

Dengan kualitas dan kuantitas SDM-nya, China sadar betul dan memanfaatkan keunggulannya untuk menjadi world manufacture based, yang sekaligus digunakan sebagai wahana untuk mentransformasi SDM-nya melalui learning process.
Ketika sektor pertanian, industri, dan jasa sudah cukup kuat, China bergabung dengan WTO untuk memanfaatkan kemudahan perdagangan internasionalnya.

Kemajuan ekonomi China terakhir ini adalah hasil dari kecerdasannya memanfaatkan globalisasi dengan melakukan reformasi ekonomi dan menyusun kebijakan pasar terbuka yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya sejak era Hua Guofeng. Investasi asing mengalir ke China karena melihat besarnya potensi pasar China dan tenaga kerjanya yang terlatih. (Bersambung)

*Penulis adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Siapa Peduli Nasib Buruh Tani?

2011-05-04T15:34:00.000+07:00

Penulis : Iwan Nurdin dan Usep Setiawan
Sinar Harapan. 04.05.2011

Sebagian besar penduduk desa ialah petani gurem dan buruh tani.(foto:dok/article.wn.com)
Peringatan hari buruh internasional (1 Mei) selalu diisi dengan aksi demonstrasi puluhan ribu massa buruh di kota-kota besar di berbagai belahan dunia. Untuk Indonesia yang masih agraris, di tengah gemuruh tuntutan buruh, soal buruh tani tampaknya belum banyak disuarakan.

Mari simak realitas sosial bangsa kita. Kawasan perdesaan dengan luas kurang lebih 80 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia, pada tahun 2009 dihuni 135 juta jiwa atau 57 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup di 67.172 desa. Yang menyedihkan, 16,56 persen penduduk desa hidup dalam kondisi miskin (BPS: 2010) dengan infrastruktur dasar yang minim.

Sebagian besar penduduk desa ialah petani gurem dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 juta RTP di Pulau Jawa dan 5 juta RTP di luar Jawa adalah petani tak bertanah alias buruh tani. Dengan perhitungan kasar, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten (Bonnie Setiawan: 2009). Siapa peduli nasib buruh tani?

Usaha pemerintah selama lebih dari empat dekade terakhir ialah menampung kelebihan tenaga kerja produktif asal perdesaan dengan menggenjot pertumbuhan sektor industri. Namun, agaknya usaha ini belum banyak membuahkan hasil. Terbukti, jumlah petani gurem dan buruh tani gurem di negara kita setiap tahun justru terus bertambah.

Apalagi cetak biru pembangunan industri nasional bertumpu pada relokasi industri dari negara maju dan utang luar negeri. Tidak mengherankan jika pembangunan industri nasional selama ini tak berelasi dengan pembangunan pertanian dan perdesaan yang dikembangkan.

Jebakan Kemiskinan

Munculnya fenomena buruh tani dengan upah uang secara formal mulai dikenal sejak hadirnya perkebunan dan industri gula di Jawa, khususnya melalui kontrak gula (suiker contract). Hadirnya industrialisasi pertanian dan perkebunan pada masa itu telah menggenjot secara fantastis nilai dan jumlah ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Hindia Belanda.

Namun, pertumbuhan tersebut tak berkorelasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan buruh. Bahkan, pertumbuhan petani gurem dan buruh tani terus meningkat dan menjamin ketersediaan buruh dalam sistem industri pertanian dan perkebunan milik penjajah (kolonial). Inilah yang menjadi salah satu dasar kesimpulan Gertz tentang gejala involusi pertanian dan sharing of poverty pada kehidupan petani Jawa.

Setelah kemerdekaan, dilahirkan pendekatan ekonomi politik untuk menyejahterakan petani gurem dan buruh tani melalui UU Pokok Agraria 1960, UU Pokok Bagi Hasil 1960, UU No 56/PRP Tahun 1960 yang mengatur tentang pembatasan kepemilikan lahan oleh perorangan, dan PP 224/1961 tentang Land Reform. Regulasi ini semangatnya menyediakan tanah bagi buruh tani, petani gurem, dan para penggarap.

Sejak Orde Baru, pendekatan ini ditinggalkan karena dianggap memicu konflik politik, keresahan sosial, dan polarisasi di perdesaan. Orde Baru memilih investasi pertanian berbasis modal besar untuk pendukung revolusi hijau, minus pembaruan agraria.

Di era reformasi, investasi pemerintah di bidang sarana dan prasarana pertanian sangat sedikit dilakukan. Bahkan, hal ini diperburuk dengan pencabutan subsidi, pembukaan pasar bebas, dan liberalisasi sumber-sumber agraria seperti tanah, kebun, hutan, tambang, dan air kepada investor bermodal besar.

Walhasil jebakan kemiskinan bagi penduduk perdesaan, khususnya buruh tani dan petani gurem, semakin dalam. Tidak ada proteksi dan subsidi bagi kaum buruh tani dan petani gurem, sehingga kehidupan mereka terus memburuk. Lantaran hasil keringat dari bekerja di atas tanah pertanian tak lagi cukup untuk menghidupi diri dan keluarganya, maka migrasi ke luar desa (bahkan ke luar negeri) sering kali menjadi pilihan yang terpaksa mereka ambil.

Industrialisasi Perdesaan

Tekanan global dan minimnya perhatian pemerintah telah membuat pertumbuhan pertanian amat lambat. Kontribusi pertanian terhadap PDB tahun lalu hanya 2,7 persen saja. Padahal, manusia yang terlibat di dalamnya hampir setengah dari total populasi. Pertumbuhan industri juga sangat lambat untuk menyerap kelebihan tenaga perdesaan.

Dengan persoalan yang demikian berat, menangani persoalan buruh tani dan petani gurem tidak dapat dijalankan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan terobosan kebijakan yang bersifat lompatan jauh ke depan, khususnya tekait pembangunan pertanian dan pedesaan yang dipadukan dengan pembangunan perkotaan yang ramah terhadap rakyat miskin.

Yang perlu ditempuh ialah mempercepat industrialisasi pedesaan dengan dasar pelaksanaan pembaruan agraria atau pembaruan agraria. Pemerintah harus mendesain pembentukan badan usaha milik desa atau milik petani dalam wadah koperasi. Hal ini didukung penyediaan lahan, bibit, kredit murah, pendampingan, dan infrastruktur lain yang dibutuhkan.

Pengadaan lahan dapat dilakukan melalui penerapan PP No 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar serta melalui pembukaan lahan baru. Banyaknya buruh tani dan petani gurem dapat pula diselesaikan dengan pembangunan sistem pertanian terpadu. Pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan dalam badan usaha juga perlu disinkronkan.

Sangat dibutuhkan dukungan teknologi tepat guna untuk memperkecil ketergantungan pada input produksi. Sistem perlindungan pasar produk pertanian nasional juga mutlak dibutuhkan agar kaum tani punya kekuatan mandiri dalam menghadapi tekanan keras perdagangan internasional.

Lompatan jauh ke depan butuh kepemimpinan politik yang tangguh dan sungguh bekerja untuk rakyat. Bagaimanapun, membaiknya kehidupan kaum buruh merupakan indikator penting dalam memaknai kemerdekaan bangsa ini. Selamat hari buruh internasional 2011.

*Kedua penulis adalah penggiat Konsorsium Pembaruan Agraria.

Home>>Opini Publik Transmigrasi Massal; Strategi Solutif ’Memindahkan’ Jawa

2011-04-27T12:32:00.000+07:00

Oleh: Dr.Ir. Erman Suparno, MSi.MBA
Kedaulatan Rakyat. 27/04/2011

Bila dianalogikan secara medis, kondisi Pulau Jawa saat ini sudah menderita penyakit akut dan tak mampu menghasilkan antibodi untuk membinasakan penyakit yang menyerangnya. Penyakit itu antara lain jumlah penduduk yang terus bertambah, lahan pertanian justru kian menyempit, bencana alam yang dipadu perubahan iklim yang ekstrem datang silih berganti.

Dalam konteks ini, maka solusi ideal adalah transmigrasi secara besar-besaran ke luar Pulau Jawa. Tentu saja dalam hal ini adalah program transmigrasi yang merujuk berbagai aturan, seperti tentang kehutanan, pemerintah daerah, dan tata ruang. Juga memperhitungkan penduduk setempat agar tidak memicu konflik seolah pemerintah cuma menganakemaskan transmigran. Kawasan transmigrasi harus dibangun sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing daerah untuk mendukung ketahanan pangan.

Selama seperempat abad di bawah Orde Baru, hingga kini program transmigrasi telah memindahkan sekitar 2,2 juta keluarga atau lebih dari 10 juta jiwa. Mereka tersebar di 5.619 unit permukiman transmigrasi (UPT). Hasilnya, terbentuk 66 kota kabupaten tumbuh dari UPT serta ratusan lainnya menjadi ibu kota kecamatan. Namun, rata-rata waktu yang dibutuhkan sebuah lokasi transmigrasi untuk berkembang dari kondisi awal suatu UPT menjadi ibu kota kabupaten, perlu 30-50-an tahun.

Dalam kaitan ini, maka penerapan konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) harus terus menerus diproyeksikan untuk dapat mempercepat pengembangan daerah menjadi kota hanya dalam tempo 10-15 tahun. Melalui konsep ini, pertumbuhan kawasan transmigrasi dirancang untuk menjadi kota, dengan fungsi permukiman, pelayanan pemerintahan, jasa sosial dan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan mengutamakan pengembangan sektor pertanian.

Berangkat dari konsep KTM, transmigrasi sekaligus dimaksudkan untuk mendukung ketahanan dan kecukupan pangan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif di kawasan transmigrasi, mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah, serta menunjang penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Dengan konsep ini pula, maka program transmigrasi tak lagi sekadar memindahkan penduduk kampung di Jawa ke kawasan lain yang lebih kampung di luar Jawa.

Diharapkan, semua KTM akan menjadi magnet investasi swasta. Dengan demikian tidak tersentral di Jawa saja. Kelak akan terjadi sinergitas antara swasta dan pemerintah dalam berinvestasi. Dalam lima tahun ke depan, di 20 kawasan KTM diperkirakan akan tercipta lapangan kerja yang menyerap 267.689 orang. Selain itu, kawasan tersebar di Sumatera (7), Kalimantan (4), Sulawesi (6), dan Papua (1), akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Sejak 2007, dalam pencanangan KTM hingga saat ini sudah ada komitmen swasta menanamkan modal sebesar Rp 6,961 triliun di 20 kawasan KTM tersebut.

Satu paket dengan program transmigrasi, sebagai strategi besar pembangunan Indonesia ke depan, penting diperhatikan soal perlunya mengaitkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) berbasis sumber daya alam (SDA). Dalam konteks pembangunan nasional, SDM akan menjadi aset bila arah pengembangannya diselaraskan (link-match) dengan keunggulan potensial yang dimiliki oleh SDA kita. Untuk itu, pijakan dalam mengembangkan SDM di setiap kawasan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sebab faktanya, kekayaan alam di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan seterusnya amat beragam.

Karena itu, kurikulum pendidikan di setiap daerah harus disesuaikan dengan keunggulan potensi alam masing-masing. Di Jawa, sebagai contoh, seharusnya memasukkan materi tentang pertanian, di Sumatera soal perkebunan, Sulawesi bidang kelautan, serta Kalimantan dan Papua soal kehutanan dan pertambangan. Hal ini sangat mungkin terwujud jika dukungan pemerintah dibangun di atas fondasi nilai-nilai untuk mengembangkan sektor alam secara berkelanjutan dengan visi yang sama. Tapi saat ini dukungan itu masih bersifat retoris. Perlindungan terhadap petani, pertanian, perkebunan dan pasar tradisional hanya ramai saat kampanye pemilu. Setelah itu, para petani kembali dibiarkan berhadapan dengan pasar bebas tanpa kekuatan untuk mengimbanginya.

Dukungan pemerintah juga amat dibutuhkan untuk memberi keyakinan kepada generasi muda bahwa belajar tentang ilmu berbasis keunggulan sumber daya alam dan bekerja di lingkungan tersebut tak kalah bergengsi dengan kerja kantoran. Agar dunia pendidikan “nyambung” dengan lapangan kerja yang tersedia, pendidikan yang bersifat kejuruan harus diperbanyak, dan yang umum dikurangi. q - k. (2810-2011).

*) Dr Ir Erman Suparno MSi MBA, Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2005-2009.

Membumikan Pertobatan Ekologis

2011-04-21T16:18:00.000+07:00

Oleh: Norbertus Kaleka
Suara Merdeka. 21 April 2011

Kuasa yang diberikan Tuhan pada manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan segenap isinya membuat manusia menjadi sangat eksploitatif

PERINGATAN Hari Bumi pada 22 April tahun ini bertepatan dengan peringatan wafat Yesus Kristus (Isa Almasih). Dua peristiwa tersebut tentu saja berbeda tetapi kita bisa menemukan sebuah landasan refleksi karena hidup bersama kita di atas bumi ini dihadapkan pada sebuah tantangan serius akibat pemanasan global dan perubahan iklim.

Umat kristiani di Keuskupan Agung Semarang (KAS) menjalani masa puasa dan tobat selama 40 hari untuk menyambut Paskah. Dalam masa tobat tersebut umat diajak agar memiliki perhatian dalam mengembalikan dan menjaga keutuhan ciptaan melalui cinta lingkungan (Panduan APP Umat Lingkungan 2011: 24).

Emil Salim dalam bukunya Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, mengatakan dalam 200 tahun terakhir, semenjak revolusi industri (1780) seluruh negara di dunia membangun dengan merusak bumi yang hanya satu-satunya ini. Pemanfaatan tanpa batas minyak bumi dan batu bara sebagai penggerak utama pembangunan tanpa disadari telah menaikkan pelepasan gas rumah kaca (GRK) dari hanya 280 ppm pada masa sebelum revolusi industri menjadi 380 ppm. Kenyataan inilah yang menjadi biang keladi terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang kini mengancam hidup penduduk bumi.

Kerusakan bumi memang sungguh luar biasa. Kuasa yang diberikan Tuhan pada manusia untuk menaklukkan dan menguasai bumi dan segenap isinya membuat manusia menjadi sangat eksploitatif. Perut bumi dibedah untuk tambang minyak bumi, batu bara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Tetapi setelah dikuras, bumi yang bopeng dibiarkan begitu saja. Hutan dan segenap isinya diambil. Tetapi hutan yang rusak tak ditanami kembali. Laju deforestry hutan Indonesia selama 2005-2009 mencapai luas 1.017.841,66 hektare. Periode 1985-1997, kerusakan hutan Indonesia mencapai 22,46 juta hektare atau laju kerusakan hutan per tahun mencapai 1,8 juta hektare.

Kehancuran ekosistem hutan tropis Indonesia merusak fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air, mengusik habitat satwa, menghancurkan megabiodiversitas, serta merusak fungsi hutan sebagai penjaga kestabilan tanah. Kerugian yang kita derita menjadi pedang bermata dua: bencana ekologis sekaligus kerugian ekonomi.
Cara Hidup
Perubahan komposisi dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer memang disebabkan oleh aktivitas manusia terutama oleh penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara dalam industri dan transportasi. Namun, perilaku hidup boros dan konsumsi berlebihan memberikan sumbangan sangat nyata pada peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Fakta ini terutama dihasilkan oleh 20 % penduduk kaya yang mengonsumsi 86 % dari seluruh sumber alam dunia.

Karena suhu adalah salah satu unsur dari iklim maka pemanasan global akan berpengaruh langsung pada iklim bumi sehingga terjadi pula perubahan iklim secara global. Inilah yang memunculkan El Nino dan La Nina yang memberikan pengaruh pada hidup kita. El Nino menyebabkan kekeringan dan suhu yang lebih panas serta mengakibatkan serangan gelombang panas. La Nina justru sebaliknya merangsang peningkatan curah hujan di atas normal. Iklim menjadi lebih basah dengan curah hujan yang tinggi dan terus-menerus sehingga terjadi banjir dan longsor.

Anomali iklim menyebabkan gagal panen dan ancaman kelaparan karena kekurangan pangan sungguh ada di depan mata. Perubahan iklim juga menyebabkan berkembangnya serangga yang berperan sebagai hama dan vektor penyakit tropis. Ledakan populasi ulat bulu (Lepidoptera: Lymantriidae) yang kita hadapi saat ini juga termasuk dalam fenomena tersebut.

Hari Bumi yang diperingati setiap 22 April sesungguhnya memberikan kita peran untuk segera bertindak dan mengambil bagian melawan pemanasan global. Maka cara hidup baru sebagai bukti pertobatan ekologis dapat dimulai dengan hidup hemat dengan sumber daya alam apalagi yang tidak terbaharui. Kita bisa menciptakan iklim mikro yang sejuk di sekitar kita dengan menanam pohon, menghijaukan lingkungan, dan mengolah sampah yang kita hasilkan. Ini pula yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing untuk memperingati Hari Bumi. (10)

— Norbertus Kaleka, alumnus Fakultas Pertanian UGM, pemerhati lingkungan

Menjadikan Sampah Sebagai Media Sedekah

2011-04-20T12:35:00.000+07:00

Oleh: Miftahulhaq,
Kedaulatan Rakyat. 20/04/2011

Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini yakni masalah sampah. Sampah tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik, tetapi juga berdampak pada lingkungan non fisik yaitu kehidupan sosial masyarakat. Kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) misalnya, tidak hanya berdampak pada degradasi kualitas tanah dan air, tetapi juga menimbulkan konflik sosial antara warga dan pemerintah yang terkadang dapat mengakibatkan hilangnya jiwa manusia. Kompleksitas persoalan sampah inilah yang hingga kini menjadikan masalah pengelolaan sampah belum dapat terselesaikan secara baik.

Sampah sesungguhnya masalah masyarakat secara bersama. Hal ini karena setiap anggota masyarakat memiliki andil dalam produksi sampah yang ada dalam kehidupannya. Setiap diri sesungguhnya bertanggung jawab terhadap sampah yang telah diproduksinya, sehingga sampah itu tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat secara luas. Setiap diri seharusnya dapat berlaku wise (bijak) dalam memperlakukan sampah, tidak sembarang membuangnya sehingga dapat berdampak buruk bagi kehidupan ekosistem makhluk hidup di sekitarnya. Penyelesaian masalah sampah tidaklah dapat diselesaikan dari aspek hilirnya saja, yaitu dengan pendirian TPA atau tempat pengolahan sampah yang sejenis, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan di hulu yaitu melalui upaya penyadaran setiap anggota masyarakat untuk turut serta mengelola sampah yang diproduksi oleh lingkungan terkecilnya.

Sampah secara filosofis sebenarnya dapat menjadi benda yang berharga dan bermanfaat, apabila dikelola dengan baik. Pemahaman masyarakat yang salah terhadap sampah berdampak pada pelakuan yang salah pula terhadapnya. Sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai musuh yang harus diperangi, sehingga masih banyak yang menyia-nyiakan sampah, bahkan tidak jarang yang mematikan potensinya. Perilaku membakar, menghanyutkan ke sungai dan membuang sampah di sembarang tempat menjadi kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Perilaku ini muncul dikarenakan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan makna dan fungsi sampah, yang sesungguhnya dapat dijadikan sumber daya bernilai yang dapat diolah dan didayagunakan menjadi barang-barang berharga dan bermanfaat.

Sampah dapat menjadi barang berharga jika dapat dipilah sejak dihasilkannya. Sampah yang telah dipilah merupakan bahan baku (raw materials) yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan-perusahaan daur ulang. Perusahaan kertas membutuhkan sampah kertas, perusahaan plastik membutuhkan sampah plastik, perusahaan logam membutuhkan sampah logam dan perusahaan gelas membutuhkan sampah beling/ kaca. Hampir semua jenis sampah anorganik dapat dijual ke perusahaan melalui pengepul, sehingga sampah tersebut dapat dinilai harganya. Pengelolaan sampah yang baik dan benar, tidak hanya berdampak pada pelestarian ekosistem makhluk hidup, tetapi juga dapat dijadikan sumber kebaikan dengan menjadikannya sebagai alat untuk bersedekah.

Proses sedekah sampah dapat dilakukan oleh orang perorang atau komunitas masyarakat. Setiap anggota masyarakat dapat berperan sebagai pemberi sedekah, dengan terlebih dahulu memilahnya di rumah. Masyarakat dapat membentuk pengelola sampah khusus yang bertugas untuk mengelola sampah yang telah dipilah oleh masing-masing keluarga.

Setelah terkumpul dalam jumlah banyak, pengelola sampah dapat menjualnya ke pengepul. Hasil penjualan selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan sosial, baik itu beasiswa, santunan fakir miskin, dan lain sebagainya. Melalui ini pula masyarakat dapat mengembangkan dan menguatkan kembali kekuatan modal sosial yang dimilikinya. q - g. (2781-2011).

*) Miftahulhaq, Guru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah dan Wakil Sekretaris MLH PP Muhammadiyah

Ledakan Hama Tanaman dan Sistem Peringatan Dini

2011-04-19T15:36:00.000+07:00

Penulis : Dodo Gunawan*
Sinar Harapan. 19.04.2011

Ledakan hama ulat bulu telah melanda Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Jombang dan Banyuwangi, Jawa Timur, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bahkan telah sampai ke Provinsi Bali dan beberapa daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ledakan populasi suatu hama tanaman. Faktor pertama adalah kondisi cuaca yang menguntungkan. Cuaca dan iklim memiliki pengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan dan kematian suatu jenis serangga.

Pada kondisi yang menguntungkan, laju perkembangan tinggi dan kematian rendah. Inilah yang terjadi untuk serangan hama ulat bulu saat ini. Sepanjang tahun 2010 yang lalu kondisi cuaca sangat menguntungkan bagi perkembangan telur, yang mencapai puncak perkembangan menjadi ulat pada bulan April 2011 ini.

Pengaruh secara tidak langsung adalah pertumbuhan tanaman karena kondisi cuacanya baik. Tanaman juga tumbuh dalam kondisi yang subur, sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk perkembangbiakan hama. Juga terdapat pengaruh tidak langsung dari cuaca/iklim, yaitu perbedaan respons.

Bila kondisi cuaca/iklim menguntungkan bagi pertumbuhan hama dibanding musuh alaminya, laju pertumbuhan hama akan meningkat. Sebaliknya, bila kondisi lebih menguntungkan untuk musuh alami, pertumbuhan hama akan terhambat.
Faktor kedua adalah budi daya yang intensif dan monokultur.

Budi daya yang intensif menjadikan lahan pertanian jenuh pemakaian dan monokultur mengakibatkan suatu spesies tanaman tumbuh pada areal yang luas. Dampaknya sangat menguntungkan bagi pertumbuhan hama tanaman tersebut.

Saat lahan pertanian dibudidayakan secara intensif, hama tanaman secara terus-menerus mendapat tempat yang menguntungkan, baik dari aspek suplai makanan maupun lingkungan tumbuhnya dan musuh alaminya tidak ada.

Dalam sistem monokultur, tanaman tertentu secara khusus dibudidayakan dengan perawatan yang optimal dengan seluruh usaha tani, agar diperoleh hasil maksimal. Kondisi ini menjadikan tempat yang nyaman untuk perkembangan hama.

Pada lahan yang dibudidayakan secara multikultur, individu tanaman dari setiap spesies hidup hanya sedikit dan tersebar. Hama yang datang untuk suatu jenis tanaman akan kesulitan untuk mencari tempat yang cocok berkembang biak. Ini karena satu tanaman yang sama terletak saling berjauhan dan tidak nyaman untuk hama tersebut. Dalam situasi seperti ini, hama tanaman tidak akan berkembang dengan baik.

Faktor selajutnya adalah musnahnya lingkungan alami. Kegiatan ekstensifikasi pertanian dan aktivitas pembangunan sektor lainnya dapat menghilangkan areal alami seperti hutan yang merupakan habitat alami serangga beserta musuhnya. Ketika areal alami tersebut dibuka, serangga akan pindah ke tempat lain.

Sementara itu, faktor keempat adalah masuknya hama dan penyakit tanaman. Material tanaman, termasuk hama dan penyakitnya, yang terbawa dari luar wilayah teritorial dapat saja terjadi. Hama yang baru ini masuk bila lingkungannya lebih menguntungkan dibanding tempat asalnya. Hama tersebut akhirnya dapat menjadi hama yang baru dan tumbuh dengan pesat.

Penggunaan insektisida merupakan faktor lain terjadinya ledakan hama. Pemakaian insektisida yang intensif untuk memusnahkan hama tanaman tertentu dapat mengakibatkan musuh alami dari hama tersebut turut terbunuh. Dengan hilangnya musuh alami, kemampuan hidupnya menjadi lebih tinggi hingga mencapai tingkat epidemik.

Penggunaan insektisida yang tidak pandang bulu juga dapat mengakibatkan resistensi hama. Hal ini terjadi sebagai akibat terbunuhnya genotipe yang mudah terkena penyakit dan melahirkan genotipe yang lebih tahan pestisida. Setelah beberapa tahun penggunaan pestisida yang sama (karena tanamannya monokultur), hama tersebut akan benar-benar tahan terhadap obat. Dengan kondisi cuaca yang menguntungkan, maka akan terjadi ledakan hama.

Pengamatan Cuaca

Pengamatan unsur cuaca pada setiap lokasi pertanian dapat membantu pemantauan sekaligus sebagai sistem peringatan dini serangan hama (Organisme Pengganggu Tanaman/OPT). Salah satu unsur cuaca yang dapat digunakan untuk melihat indikasi serangan hama adalah suhu udara.

Pengamatan suhu udara maksimum dan minimum setiap hari sejak saat tanam hingga umur panen suatu jenis tanaman dapat diakumulasikan hingga mencapai jumlah tertentu pada setiap fase pertumbuhannya. Konsep ini dikenal dengan istilah Derajat Hari Tumbuh/DHT (Growing Degree Day). Nilai ini dihitung dengan menjumlahkan suhu maksimum dan minimum dibagi dua kemudian dikurangi dengan angka 10.

Bila pada saat yang bersamaan dilakukan pengamatan perkembangan OPT-nya, nilai DHT tertentu dapat dihubungkan dengan fase tertentu dari perkembangan jenis-jenis OPT. Selanjutnya dilakukan pemanataun OPT dari setiap fase pertumbuhan dan menghitung nilai DHT-nya.

Unsur peringatan dininya adalah, bila pengamatan menunjukkan telah muncul fase telur untuk suatu OPT, kemudian nilai DHT-nya dicatat, maka diperoleh rekaman empiris bahwa fase telur OPT tertentu tercapai pada DHT tertentu.

Manfaat gandanya, penyemprotan dapat dilakukan sesegara mungkin selagi OPT baru mencapai tahap telur. Hal ini dapat mengurangi konsentrasi pestisida jika dibanding penyemprotan OPT yang sudah telanjur menjadi ulat atau serangga. Inilah efisiensi dan kearifan penggunaan racun hama serta tindakan preventif dalam penanggulangannya.

Sistem peringatan dini ini dapat dibangun sendiri oleh kelompok tani setiap komoditas. Mereka dibimbing mengenai cara melakukan pengamatan suhu udara sampai perhitungan DHT dan cara mengamati perkembangan OPT. Tahap awal membangun sistem ini adalah membuat hubungan empiris nilai DHT dengan fase perkembangan OPT.

Setelah dua sampai tiga kali musim tanam, diperoleh nilai kisaran DHT untuk setiap fase OPT. Ini dapat dijadikan nilai acuan. Tahap selanjutnya hanya mengamati suhu udara sejak mulai tanam. Hasil pencatatan dan perhitungan dapat disampaikan kepada anggota kelompok melalui pesan singkat (SMS).

Nilai DHT yang disebarkan melalui SMS tersebut dibandingkan dengan daftar fase OPT dan DHT acuan. Nilai DHT ketika musim tanam berlangsung dapat dijadikan peringatan awal saat harus melakukan tindakan pengendalian hama.

*Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG.

Potret Buram Pemiskinan Petani

2011-04-04T12:39:00.000+07:00

Oleh: Benni Setiawan
Kedaulatan Rakyat. 04/04/2011

Pemiskinan petani pangan semakin meluas. Pendapatan rumah tangga petani saat ini ada yang hanya Rp 300.000 per bulan. Itu pun kalau panen padinya dalam kondisi bagus dan iklim bersahabat (Kompas, 23 Februari 2011).

Ironis memang, di tengah kumandang semakin menurunnya angka kemiskinan di pedesaan, ketahanan dan swasembada pangan, petani sebagai ujung tombak sistem pertanian dalam kondisi papa. Pemiskinan petani tentunya merupakan masalah serius di negeri ini. Hal ini karena hampir 57 persen penduduk di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Minim Lahan
Pemiskinan petani di Indonesia dikarenakan beberapa faktor. Pertama, minimnya lahan pertanian. Petani Indonesia rata-rata hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Dengan luas kepemilikan lahan yang sempit dalam hitung-hitungan Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, kebutuhan hidup dari usaha pertanian yang dapat terpenuhi maksimal 54 persen.

Dari mana memenuhi kebutuhan hidup yang 46 persen? Banyak petani terpaksa bekerja di sektor lain seperti menjadi buruh bangunan dan proyek pengerjaan jalan. Pekerjaan seperti itu tentunya tidak bisa diharapkan ada setiap bulan. Karena sifatnya yang insidental.Ketika petani tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka seringkali mendapat bantuan beras miskin (raskin) yang diberikan oleh pemerintah.

Pemberian raskin merupakan bentuk nyata betapa petani padi di Indonesia tidak berdaya secara material maupun mental. Bagaimana mungkin petani sebagai pemroduksi padi mendapat jatah beras raskin yang mutunya jauh dari apa yang ia tanam? Inilah potret buram pemiskinan petani.
Kedua, minimnya riset pertanian. Peter Timmer, Guru Besar Emeritus Bidang Studi Pembangunan Universitas Harvard, menyatakan bahwa yang akan langka adalah “pangan murah”. Namun, potensi suplai pangan sendiri sebenarnya masih besar. Problem muncul karena banyak pemerintah mengabaikan upaya riset pertanian, selain investasi di infrastruktur pedesaan serta pelatihan untuk petani kecil guna mendorong ke arah produksi lebih tinggi (Kompas, 23 Februari 2011). Riset sangat dibutuhkan di tengah semakin menyempitnya lahan pertanian. Ketika sistem pertanian terseok akibat ketidakberdayaan petani, maka akan semakin banyak masyarakat meninggalkan sawah dan ladang dan merasa malu-untuk tidak menyebut tidak sudi jika disebut “Pak Tani”. Maka dari itu pemerintah harus senantiasa mendorong insan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk melakukan inovasi dan penemuan geneuin. Misalnya, bagaimana meningkatkan produksi padi dari 5 ton perhektare menjadi 8 ton perhektare. Lebih lanjut, pemiskinan petani sekarang ini merupakan tantangan dan peluang besar bagi peneliti untuk turut serta meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah pun wajib memberi penghargaan kepada siapa saja yang mampu menemukan benih unggul tahan terhadap hama dan mampu meningkatkan produksi tanaman pangan. Pemberian penghargaan merupakan wujud komitmen pemerintah menjaga harga pangan di pasar, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan untuk seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya petani.

Penyuluh Pertanian
Lebih dari itu, pemerintah perlu memperbanyak penyuluh pertanian mandiri. Artinya, penyuluh pertanian yang mampu ngemong petani. Selama ini penyuluh pertanian banyak ditolak oleh petani karena terlalu teoritis. Penyuluh pertanian tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan petani. Konsekuensinya ketika ada undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pertanian banyak petani enggan datang.

Kemampuan sosialisasi dan kemandirian penyuluh pertanian merupakan awal yang baik mengurai pemiskinan petani. Berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi, penyuluh pertanian diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan petani. Pada akhirnya, pemiskinan petani merupakan potret ketidakberpihakan pemerintah terhadap sistem pertanian. Pemiskinan petani adalah ancaman nyata kedaulatan pangan Nusantara. q - c. (2684-2011).

*) Benni Setiawan,Pemerhati Masalah Sosial.

RAWAN PENYELEWENGAN ; Bantuan Gagal Panen Rp 2,6 Juta Per Hektare

2011-03-26T12:44:00.000+07:00

Oleh: Ir Hatta Sunanto MS
Kedaulatan Rakyat. 26/03/2011

Mass media pusat dan daerah telah memuat berita tentang rencana pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen atau puso akibat perubahan iklim yang ekstrem.

Proporsional
Anomali cuaca yang melanda khususnya di Indonesia telah memerosotkan hasil produksi pertanian. Anomali cuaca yang ditandai dengan banyaknya curah hujan sepanjang tahun 2010 yang lalu mengakibatkan terjadinya gagal panen di sektor pertanian. Kegagalan panen disebabkan serangan hama dan penyakit tanaman yang berkembang luas pada kondisi banyak hujan. Banyaknya curah hujan menyebabkan terjadinya banyak musibah banjir yang melanda areal tanaman pertanian yang cukup luas yang mengakibatkan gagal panen.
Kegagalan panen pada tahun 2010 tidak hanya disebabkan anomali cuaca, tetapi juga sebagai akibat erupsi Gunung Merapi (Yogyakarta) dan Gunung Bromo (Jawa Timur), di mana areal tanaman terkena awan panas, terkubur oleh abu dan pasir vulkanik yang dimuntahan oleh gunung yang bererupsi tersebut. Bahkan sekarang ini terjadi kegagalan panen karena banyak areal tanaman pertanian yang terlanda banjir lahar dingin yang berasal dari erupsi Gunung Merapi.
Jika pemerintah memang benar-benar memperhatikan nasib petani, maka seharusnya yang mendapatkan ganti rugi itu bukan hanya petani yang menanam padi saja, namun harus juga memperhatikan nasib petani penanam palawija dan sayur-sayuran yang mengalami gagal panen sehingga dirasakan adil.
Yang perlu dipertanyakan sekarang ini, bahwa yang akan mendapat ganti rugi adalah petani yang gagal panen tahun 2010, atau yang gagal panen tahun 2011, atau yang gagal panen tahun 2010 dan tahun 2011? Hal ini perlu diperhatikan karena anomali cuaca itu menurut BMKG juga akan berlangsung pada tahun 2011 ini.

Penggantian Biaya Produksi
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, bahwa ganti rugi petani yang gagal panen diberikan dalam bentuk penggantian biaya produksi. Sedang Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa ganti rugi itu untuk mengganti biaya tenaga kerja kepada petani.
Secara umum, biaya produksi itu terdiri dari tenaga kerja, sarana produksi pupuk, pestisida, dan bibit atau benih. Sedang biaya tenaga kerja itu berdasar analisis usaha tani eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan petani; dan berdasar analisis implisit adalah bahwa biaya tenaga kerja itu diperhitungkan meskipun petani tidak mengeluarkan upah tenaga kerja karena dikerjakan petani dan keluarganya sendiri. Hal inilah yang nantinya pemerintah kesulitan menetapkan data biaya tenaga kerja. Petani kecil (gurem) jika ditanyakan mengenai biaya tenaga kerja, pasti akan menjawab tidak mengeluarkan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah harus memperhitungkan berdasar analisis implisit agar supaya petani kecil yang gagal panen memperoleh ganti rugi.

Rawan Penyelewengan
Sumber pendanaan untuk penggantian biaya produksi bagi petani yang gagal panen itu adaah anggaran untuk stabilitas pangan senilai Rp 2 triliun dalam APBN tahun 2011. Yang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 2,6 juta per hektare adalah petani yang mengalami gagal panen minimal 75 persen dari luas lahan yang ditanami.
Untuk mendapatkan data kegagalan panen minimal 75 persen dan pembagian ganti ruginya itu sangat sulit karena beberapa hal yaitu :

Pemilikan atau garapan tiap petani itu sangat sempit di mana dalam 1 hektare lahan itu terdiri banyak petani, sehingga menyulitkan dalam pengukuran kegagalan panen bagi tiap petani. Terlebih-lebih jika sehamparan lahan itu sangat luas yaitu sampai ratusan hektare.
Masa tanam dan masa panen pada hamparan lahan yang satu dengan yang lainnya tidak bersamaan sehingga pencarian datanya harus tepat waktu dan bertahap atau tidak bisa sekaligus.
Pembagian uang ganti rugi sebesar Rp 2,6 juta per hektare untuk setiap petani berdasarkan tingkat kegagalan panen minimal 75 persen sangat sulit dilaksanakan secara benar dan adil.

Dengan demikian untuk mencari data yang akurat di lapangan dibutuhkan petugas-petugas yang benar-benar jujur, sabar dan berdedikasi baik serta mengetahui seluk-beluk usaha tani. Jika hal ini tidak terpenuhi maka akan banyak terbentuk data fiktif dan penyelewengan dana ganti rugi gagal panen yang dilakukan oknum-oknum petugas atau aparat di daerah. q - g. (2689-2011).

*) Ir Hatta Sunanto MS, Peneliti dan Pengamat Pembangunan Pertanian.

Kearifan Lokal Konservasi Air

2011-03-02T16:25:00.000+07:00

Oleh: Agoeng Noegroho
Suara Merdeka. 02 Maret 2011

KETIKA Belanda merasa bangga bisa mengatur dan berhubungan dengan alam meski dengan lahan relatif sempit maka kalau boleh disandingkan, masyarakat grumbul Kali Bening Dawuhan Kulon Kabupaten Banyumas juga bangga dengan wewarah para leluhur yang mengatur dan berhubungan dengan alam sehingga warga dapat mempertahankan konservasi air sampai sekarang.

Dengan karakter cablaka (jujur) dan tanggon (memegang prinsip) maka iktikad memelihara hubungan dengan alam yang terbingkai mitologi ’’Pasucen Telung lapis’’ terbukti bisa menjaga kejernihan sumber mata air Kali Bening di bukit Dawuhan. Bahkan pada musim kemarau pun mata air tidak pernah kering.

Ketajaman daya persepsual masyarakat grumbul Kali Bening terhadap lingkungannya, baik lingkungan geografis-biosferik, kognitif-perseptual, maupun lingkungan simbolis-transendental, didukung oleh sistem sosial dan sistem budaya Banyumas yang melingkupinya.

Berdasarkan observasi penulis dengan juru kunci Pesangrahan Mbah Kali Bening di grumbul Kali Bening Desa Dawuhan Kulon, Ardja Semita, bisa disimpulkan bahwa pemaknaan terhadap sumber mata air yang dikeramatkan berdasarkan mitologi Pasucen Telung Lapis memang benar adanya.

Deskripsi mitologi itu adalah sebuah konsep hubungan manusia dengan alam yang dibingkai keyakinan akan batas tegas teritorial pemanfaatan sumber daya air yang terbagi tiga tingkatan. Pertama; sumber mata air lapisan tertinggi atau lapisan pertama yang paling jernih. Peruntukannya hanya untuk menyucikan benda pusaka atau menjamas pusaka Kali Bening pada 12 Maulud.

Pada hari itu diadakan ritual penyucian pusaka dan gegaman yang diyakini memiliki keterkaitan dengan para leluhur yang pernah memerintah di Banyumas waktu dulu. Pada perayaan hari jadi Kabupaten Banyumas pun dilakukan penyucian pusaka lewat ritual yang dipimpin para sesepuh dan juru kunci Pesangrahan Mbah Kali Bening Dawuhan Kulon.

Saling Menyesuaikan

Bagi peziarah wisata ritual yang ingin sekadar minum air sumur lapisan pertama ini untuk kesembuhan atau berwudu, terlebih dahulu harus ’’meminta izin’’ dan masuk bersama juru kunci ke wilayah sumur yang berdiameter kurang lebih 3 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter yang karena jernihnya sehingga terlihat dasar dan dinding-dinding sumurnya.

Kedua; sumber mata air lapisan kedua yang diperuntukan hanya bagi kaum wanita. Wilayah sumber mata air ini relatif tertutup karena biasa digunakan oleh ibu-ibu atau remaja putri untuk mandi. Airnya tidak sejernih tingkat pertama. Ketiga; teritorial sumber mata air pada lapisan ketiga yang peruntukannya hanya untuk pria. Jarak antara lapisan pertama, kedua, dan ketiga relatif dekat, bisa dicapai lewat jalan bebatuan yang menurun. Ketiga sumber mata air dari semua lapisan itu bersumber dari mata air yang sama, namun dilihat tingkat kejernihannya, lapisan pertamalah yang paling jernih.

Terkait gagasan hubungan manusia dengan lingkungannya, Gumpf (1951) menawarkan konsep yang lebih pas yakni synomorphousfit atau hubungan antara manusia dan lingkungannya yang bersifat saling menyesuaikan. Konsep ini mengarah pada limitasi atau pembentukan perilaku alternatif sebagaimana ditegaskan Michelson (1977) yang menyebutkan bahwa jalinan hubungan antara manusia dan lingkungan menumbuhkan congruence behavior atau kesesuaian perilaku.

Hubungan saling ketergantungan yang dibangun antarindividu dalam kelompok masyarakat dan hubungannya dengan lingkungan pada grumbul Kali Bening, menciptakan hubungan synomorphousfit (saling menyesuaikan) yang mengarah pada pembentukan perilaku alternatif lingkungan geografis-biosferik, kognitif-perseptual, ataupun lingkungan simbolis-transendental.

Jadi, kebutuhan vital masyarakat Kali Bening pada air selalu tercukupi karena masyarakat bisa menjaga kelestarian lingkungannya, mempertahankan konsep Pasucen Telung Lapis sebagai kearifan lokal, serta merawat Pesanggrahan Mbah Kali Bening sebagai simbol wujud syukur dan selalu ingat pada leluhurnya. (10)

— Agoeng Noegroho, dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Purwokerto, mahasiswa program doktoral UGM Yogyakarta

Selamatkan Beras Domestik!

2011-02-24T12:49:00.000+07:00

Oleh: Rizky LR Silalahi
Kedaulatan Rakyat. 24/02/2011

‘PEMERINTAH Bebaskan Bea Masuk Beras’. Itulah salah satu judul artikel satu surat kabar Selasa, 18 Januari 2011 lalu. Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan alasan klasik, yaitu meredam gejolak harga beras dalam negeri. Memang saat ini stok beras nasional sedang sekarang dan pemerintah berusaha menurunkan harga dengan menambah suplai sebagaimana prinsip hukum ekonomi sederhana demand and supply. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah impor beras dengan kebijakan membebaskan bea masuk beras benar-benar solusi terbaik? Kecuali kebijakan itu ditujukan untuk keperluan solusi jangka pendek. Kekacauan perberasan nasional mungkin tidak memberikan pilihan lain bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Namun bila hal ini dihubungkan dengan masa depan perberasan dan pangan nasional, maka kebijakan pembebasan bea masuk beras bisa menjadi sebuah ancaman.

Impor beras terus-menerus yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir akan kian memasung beras nasional. Hal pertama yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah kualitas beras domestik. Kualitas beras domestik masih kalah dibandingkan beras impor dari Thailand dan Vietnam misalnya. Menghadapi hal kualitas ini, tentu saja konsumen akan memilih membeli beras berkualitas lebih baik karena bicara beras berarti bicara nasi yang akan mengisi perut. Konsumen tentu tidak akan main-main dengan kualitas pangan yang mereka konsumsi. Harga beras impor memang sedikit lebih tinggi, namun hal itu tidak akan mencegah konsumsi konsumen terhadap beras impor dan hal ini tentu akan semakin memojokkan beras domestik. Beras impor akan terus membanjiri pasar beras domestik. Harga beras domestik akan semakin turun karena tidak laku dan ujung-ujungnya petani tidak memproduksi beras lagi karena tak lagi mendatangkan keuntungan.

Peran Bulog sebagai penjamin stok beras nasional juga semakin tidak terlihat. Dalam kondisi stok menipis seperti inilah seharusnya Bulog beraksi dengan operasi pasarnya. Namun apa daya, operasi pasar tidak dapat dilakukan karena Bulog sendiri tidak memiliki stok beras yang cukup di gudangnya. Aturan HPP membuat Bulog tidak mau membeli beras petani yang harganya di atas HPP, dan lagi-lagi kualitas beras petani yang jelek menjadi terdakwa. Padahal jeleknya kualitas beras petani sama sekali bukan mutlak kesalahan petani. Perhatian pemerintah terhadap petani beras nasional juga ikut andil dalam hal tersebut.

Belakangan ini cuaca ekstrem di hampir semua belahan dunia mempengaruhi situasi pangan duni, tidak terkecuali beras. Produksi beras dalam negeri menurun karena gagal panen dan pemerintah mencanangkan rencana impor untuk menjamin stok, lebih-lebih dengan membebaskan bea masuk impor beras, seperti yang telah diungkapkan di atas. Permasalahannya adalah negara eksportir beras seperti Thailand dan Vietnam membatasi ekspor beras untuk memenuhi pemenuhan beras di negara mereka sendiri. Dengan kata lain impor beras tidak dapat dilakukan terus-menerus. Lantas, sampai kapan beras domestik akan terus kita anaktirikan? Padahal sebenarnya beras domestiklah solusi penyelamatan perberasan nasional.

Negara tidak bisa terus mengancam nasib petani dengan melakukan impor beras. Kita harus malu terhadap negara eksportir beras terbesar dunia seperti Thailand dan Vietnam. Lahan kita lebih banyak, SDM lebih banyak, teknologi tidak kalah dan alam sangat mendukung. Sementara petani tidak dapat menikmati hasil kerja keras mereka, malah terus menderita. Memang ‘tidak semudah membalikkan telapak tangan’ bila kita bicara penyelamatan beras domestik. Namun bagi para petinggi kita di pemerintah, gedung DPR dan istana negara, bukankah legalitas dan kewenangan yang mereka miliki cukup ampuh untuk melakukan penyelamatan beras domestik? Dimulai dari solusi tingkat bawah yaitu petani beras, penjaminan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana teknis serta nonteknis, penjaminan tingkat harga di tingkat petani, saluran pasar yang baik adalah beberapa solusi yang seharusnya dapat dilakukan sejak dulu. q - s (2363-2011)

*) Rizky LR Silalahi, Mahasiswa Magister Teknologi Industri Pertanian UGM Yogyakarta.

Petani Perlu Perlindungan

2011-02-24T12:48:00.000+07:00

Oleh: Dr W Riawan Tjandra SH MHum,
Kedaulatan Rakyat. 24/02/2011

Negeri ini konon adalah negerinya kaum tani, karena sejak lama diwartakan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Namun, pada kenyataannya kondisi pertanian Indonesia tetap terpuruk. Keterpurukan sektor pertanian di Indonesia dapat dikatakan dimulai ketika pemerintah Orde Baru mempraktikkan program pertanian yang berorientasi pada ideologi revolusi hijau tahun 1970-an hingga 1980-an. Pada masa tersebut, petani dipaksa bekerja dengan program pertanian modern yang penuh dengan tambahan kimiawi yang merendahkan kualitas kesuburan tanah untuk jangka panjang. Para petani dipaksa bertanam dengan menggunakan sarana produksi pupuk, obat hama, benih dan sejenisnya yang dipasarkan oleh beberapa perusahaan MNC/TNC yang mendapatkan lisensi pemerintah. Penggunaan saprodi produk perusahaan MNC/TNC tersebut harus dibeli para petani dengan harga mahal dari tahun ke tahun. Akibatnya, biaya produksi pertanian selalu melambung dan tidak terjangkau oleh petani domestik. Namun, ironisnya harga jual produk pertanian terutama beras dikontrol dan dibuat murah oleh pemerintah

Berbagai kebijakan ekonomi dan industri pemerintah juga tidak banyak berpihak kepada petani. Kebijakan ekonomi Indonesia seperti kebijakan pemerintah membebaskan bea masuk untuk 57 komoditas pangan di antaranya, beras, gandum, terigu, gula dan pakan ternak dinilai juga merugikan petani. Kebijakan itu diyakini bisa menjatuhkan harga komoditas dalam negeri saat panen raya akibat bersaing dengan produk asing. Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperpanjang pembebasan Bea Masuk Impor Komoditas Pangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 13/PMK.011/2011. Kebijakan semacam ini sama dengan pemerintah telah mensubsidi petani di luar negeri dan merugikan petani lokal. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang serta Prancis pun petaninya diproteksi oleh pemerintah. Seharusnya, pemerintah Indonesia lebih berpihak kepada petani dalam negeri; bukan justru mengabaikan kebijakan proteksi seperti yang dilakukan di beberapa negara tersebut.

Kebijakan industri yang tidak berpihak terhadap para petani terlihat misalnya dalam hal konversi lahan yang berlebihan yang berdampak lahan pertanian di Pulau Jawa cenderung mengalami penyusutan yang cukup pesat dan hal ini tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk Pulau Jawa yang amat cepat. Salah satu contoh kasus percepatan konversi lahan pertanian ke fungsi lain bisa dilihat di lumbung padi Karawang, Jawa Barat. Dari tahun 1999 hingga sekarang, di daerah itu telah dibangun jalan lingkar dengan panjang 14 kilometer dan lebar 40 meter.

Hukum yang seharusnya menjadi instrumen kebijakan untuk melindungi petani ternyata justru menjadi sarana untuk menindas petani dan melakukan eskploitasi terhadap lahan pertanian dengan berbagai justifikasi. Berdasarkan risetnya, Geertz pernah menyimpulkan bahwa tampaknya tidak mungkin untuk memperbaiki pertanian Indonesia secara signifikan tanpa melakukan perubahan struktur sosial secara besar-besaran. Survei Petani Center NGO’s pada tahun 2007 pernah menyatakan bahwa tingkat pendapatan petani Indonesia yang memiliki luas sawah 0,5 hektare kalah dibandingkan upah bulanan buruh industri di kota besar. Para petani yang memiliki tanah/sawah 0,5 hektare untuk sekali musim tanam memerlukan biaya produksi sebanyak Rp 2,5 juta, termasuk biaya sarana produksi, upah pekerja, pemeliharaan dan lain-lain. Sementara, hasil produksi beras/padi sawah seluas 0,5 hektare yang dijual, setelah sebagian dijadikan stok logistik rumah tangga, hanya menghasilkan Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. Jadi, keuntungan bersih hanya Rp 1 juta sampai dengan Rp 2 juta, yang jika dibagi tiga bulan maka rata-ratanya hanya mendapat Rp 700.000 per bulan. Jika kebijakan ekonomi dan kebijakan industri yang menggunakan instrumen regulasi tidak berpihak kepada petani, betapa makin terpuruknya nasib petani di negeri yang konon dikenal sebagai negeri agraris ini.

Hadirnya UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Peetanian Pangan Berkelanjutan yang dalam salah satu ketentuannya mengancam dengan sanksi pidana sampai maksimal 5 (lima) tahun dan denda sampai satu miliar bagi orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian sekilas terlihat memproteksi (lahan) pertanian, tetapi sesungguhnya tidak akan berperan banyak dalam melindungi para petani jika tidak diikuti dengan kebijakan negara yang berpihak kepada nasib kaum tani. Bahkan, jika nasib kaum tani terus kian terpuruk akibat mahalnya pupuk dan biaya pengolahan lahan yang berakibat pada penjualan lahan pertanian oleh para petani tersebut, justru berbagai ancaman sanksi dalam UU No 41 Tahun 2009 justru berbalik akan menghukum petani yang terpaksa harus menjual/mengalihfungsikan lahan pertanian akibat tuntutan kehidupan yang kian menyulitkan para petani. Alhasil, UU tersebut secara substantif belum membuktikan keberpihakan negara terhadap para petani. Nasib petani kian tenggelam di tengah hingar-bingar politik tanah air saat ini dan negeri agraris ini tetap menjadi negeri pengimpor beras akibat salah urus kebijakan pertaniannya. Diperlukan perlindungan dan keberpihakan negara terhadap para petani melalui kebijakan yang sungguh-sungguh menguatkan sektor pertanian melalui subsidi pupuk, alat-alat pertanian, benih berkualitas dan murah, serta akses keadilan bagi petani dan penguatan sektor pertanian dalam era industrialisasi saat ini. q - s (2520-2011)

*) Dr W Riawan Tjandra SH MHum, Direktur Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Associate Researcher IRE-Yogyakarta.

Gejala Krisis Pangan, Tanpa Inpres HPP Beras

2011-02-19T12:51:00.000+07:00

Oleh: Ir Hatta Sunanto MS
Kedaulatan Rakyat. 19/02/2011

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras tahun ini (2011) tetap seperti yang berlaku pada 2010. Oleh karena itu, pemerintah tidak menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pengadaan Penyaluran Gabah atau Beras 2011. Keputusan ini terungkap dalam Bahan Rapat Stabilitasi Pangan Pokok dan Program Perlindungan Sosial yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Gabungan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Lasono di Jakarta pekan lalu (Kompas, 24 Januari 2011).

Seperti diketahui bahwa HPP gabah dan beras tahun 2010 ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang kebijakan Perberasan. HPP ditetapkan untuk beras Rp 5.060 per kg; untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 2.640 per kg; GKP di tingkat penggilingan Rp 2.685/kg ; Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp 3.300 per kg, dan GKG di Bulog Rp 3.345 per kg. Informasi tentang tidak adanya Inpres HPP gabah dan beras tahun 2011 itu merupakan informasi yang mengejutkan. Sebab sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai tahun 2010 (Orde Reformasi), pada setiap tahunnya pemerintah selalu menetapkan HPP baru yang nilainya merupakan peningkatan dari HPP yang berlaku sebelumnya. Krisis Pangan Tampaknya pemerintah merasa frustrasi atau bahkan stres menghadapi kondisi bergejala krisis pangan. Bahwa harga semua bahan makanan (produk pertanian) meningkat pesat sehingga pemerintah kesulitan mengendalikan.

Bahan pangan pokok seperti beras, meskipun ada lembaga penyangga dan pemasaran yang khusus menangani beras yaitu Bulog, ternyata tidak mampu menurunkan harga beras di pasaran. Terlebih-lebih bahan pangan yang tidak ditangani Bulog seperti sayur-sayuran yang mudah atau cepat membusuk, harganya yang meningkat tinggi seperti sekarang ini memang tidak bisa dikendalikan karena suplainya kecil dan permintaannya tetap besar; contohnya komoditas cabai (lombok). Gejala krisis pangan itu tidak hanya menimpa Indonesia saja, namun telah mulai melanda dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO telah mengkonfirmasikan terjadinya “krisis pangan” setelah terjadinya lonjakan indeks harga pangan pada Desember 2010. Indeks harga pangan dunia pada November 2010 mencapai 206 dan pada Desember 2010 meningkat menjadi 215, merupakan angka tertinggi selama ini.

Dalam laporannya, FAO menyebutkan ada beberapa negara akan terkena krisis pangan yang hebat, seperti Indonesia, China dan India. Fenomena anomali cuaca yang melanda dunia mengakibatkan terjadinya kemerosotan yang besar hasil produksi komoditas-komoditas pertanian. Pemerintah Indonesia sekarang ini merasa cemas karena akan semakin sulit mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Kedua negara ini tidak akan mengekspor beras karena hasil produksi beras di dalam negerinya juga mengalami kemerosotan yang besar. Dengan kondisi demikian itu pemerintah Indonesia dihadapkan masalah perberasan nasional yang sangat memprihatinkan. Cadangan beras nasional yang dikuasai Bulog sudah semakin menipis, hasil produksi beras nasional sangat merosot yang mengakibatkan harga beras di pasaran dalam negeri semakin meningkat tinggi. Jika kondisi ini berlanjut terus maka kemungkinan besar akan terjadi “bencana kelaparan nasional” karena sebagian rakyat Indonesia tidak mampu membeli beras.

Sekarang ini pemerintah Indonesia dihadapkan dilema. Jika diterbitkan Inpres HPP beras tahun 2011 dengan harga yang sesuai dengan harga beras yang berlaku seperti sekarang ini yaitu sebesar Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kg, maka untuk pengadaan beras dari hasil produksi petani dalam negeri harus disiapkan sejumlah dana yang sangat besar sehingga merupakan beban yang berat bagi keuangan negara yang sudah suram itu. Sedang pada masa-masa lalu, dengan HPP yang rendah saja pemerintah tidak mampu membeli beras atau gabah petani dalam jumlah besar karena tidak tersedia dana yang mencukupi. Jika pemerintah tidak melakukan pembelian gabah atau beras petani maka Bulog tidak memiliki cadangan beras.

Penutup

Gejala krisis pangan dunia juga sudah mulai melanda Indonesia. Pemerintah seyogianya melakukan pembelian gabah atau beras langsung kepada petani; jangan melalui tengkulak atau penggilingan gabah seperti yang dilakukan Bulog selama ini, meskipun tanpa HPP yang berlaku. Pembelian yang harus dilakukan pemerintah itu sangat penting agar Bulog dapat menguasai beras nasional terutama untuk penstabilan harga beras dan bantuan sosial. Barangkali pembelian beras langsung kepada petani itu dapat memperoleh harga di bawah harga yang berlaku di pasaran karena tidak melibatkan tengkulak.

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya musibah atau bencana kelaparan di negara kita ini. Jika pemerintah tidak mampu membeli beras petani, maka akan terjadi harga beras berdasarkan mekanisme pasar, harga beras semakin naik dan sulit dikendalikan sehingga mengakibatkan stabilitas nasional berguncang serta kacau balaunya negara kita ini. q - g. (2464-2011).

*) Ir Hatta Sunanto MS, Lektor Kepala pada Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UST Yogyakarta.

Membangun Swasembada Pangan

2011-02-11T12:55:00.000+07:00

Oleh: Benni Setiawan
Kedaulatan Rakyat. 11/02/2011

Memalukan!. Menyedihkan!. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi bangsa Indonesia. Betapa tidak negeri ijo royo-royo gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kerta raharja ini dilanda krisis pangan. Kondisi ini ditandai dengan mahalnya kebutuhan pokok masyarakat seperti beras dan cabai. Akibat ketidakmampuan membeli beras, banyak masyarakat kembali mengonsumsi singkong (thiwul) dan nasi aking. Ironisnya, panganan alternatif pengganti ini membawa petaka. Sebuah keluarga di Jepara meninggal dunia karena mengonsumsi thiwul. Lebih lanjut, dalam laporan yang dirilis 3 Februari, FAO mencatat, indeks harga rata-rata komoditas serealia pada Januari 2011 mencapai 245 poin atau naik 3 persen dibandingkan Desember 2010. Harga ini tertinggi sejak Juli 2008, tetapi 11 persen lebih rendah dibandingkan saat krisis pangan April 2008.

Mahalnya harga pangan ini juga diakui oleh Kementerian Pertanian. Data Kementan menunjukkan, peningkatan produksi komoditas pangan dan perkebunan tahun 2010 rata-rata di bawah target. Produksi padi 65,9 juta ton gabah kering giling, jagung 17,8 juta ton pipilan kering, kedelai bahkan turun menjadi 905.015 ton, dan produksi gula 600.l00 ton di bawah target 2,9 juta ton.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa bangsa ini sampai mengalami krisis pangan? Bagaimana agar bangsa Indonesia dapat berswasembada pangan? Salah satu hal yang memengaruhi krisis pangan di Indonesia adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen. Dengan pertumbuhan tetap saja, hal itu akan membawa konsekuensi kebutuhan beras Indonesia pada 2035 mencapai 47,84 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan beras itu, diperlukan penambahan 5,3 juta hektare sawah baru dari 13 juta hektare sawah yang ada sekarang. Pencetakan sawah baru mungkin sulit dilakukan. Namun, tidak berarti tidak bisa. Pemerintah sudah selayaknya mendorong pencetakan sawah di luar pulau Jawa.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian menyebutkan, pada 2009-2010 terjadi penambahan 16.366 hektare luas panen di luar pulau Jawa. Data ini merupakan modal sosial bangsa Indonesia untuk mulai menggarap lahan pertanian di luar Jawa. Selain itu, sudah selayaknya pemerintah menyediakan varietas padi unggul yang mudah tumbuh, hemat air, tahan terhadap hama, dan mampu menghasilkan lebih banyak bulir padi. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Riset dan Teknologi serta melibatkan perguruan tinggi/ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Swasembada Pangan Negeri ini sangat luas. Jadi masih ada harapan bagi bangsa Indonesia untuk berswasembada pangan. Swasembada pangan merupakan target nasional yang perlu terus ditumbuhkan. Swasembada pangan membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya sekadar omong kosong dan mengumbar data guna pencitraan.

Salah satu ciri bahwa bangsa ini telah swasembada pangan adalah tidak mengimpor beras dengan alasan apapun dan meningkatnya kesejahteraan petani. Dua hal tersebut mutlak diperlukan. Artinya, selama pemerintah masih senang bermain dengan data dan terus melakukan impor dengan alasan mengamankan pasokan pangan nasional swasembada hanyalah omong kosong. Apalagi impor beras dibarengi dengan pembebasan bea masuk yang dapat merugikan petani. Pembebasan bea masuk hanya menguntungkan tengkulak dan membunuh secara pasti kehidupan petani. Pasalnya, masuknya produk luar negeri ke dalam negeri tanpa bea impor telah menggusur hak petani menikmati keuntungan dari kenaikan harga pangan. Tanpa bea impor dan proteksi terhadap petani dalam negeri, maka pemerintah sedang menari di atas penderitaan warga negaranya.

Pada akhirnya, petani merupakan ujung tombak swasembada pangan. Melindungi mereka dari serbuan produk luar negeri merupakan sebuah keniscayaan guna mengukuhkan diri menjadi bangsa agraris. Tanpa hal yang demikian, bangsa ini akan terus bergantung pada impor. Impor bukanlah pilihan yang tepat di tengah seluruh belahan dunia sedang mengalami krisis pangan. q - k. (2455-2011).

*) Benni Setiawan, Pemerhati Masalah Sosial.

Harga Beras Barometer Stabilitas Nasional

2011-02-05T12:59:00.000+07:00

Oleh: Ir Hatta Sunanto MS
Kedaulatan Rakyat. 05/02/2011

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menyatakan, pada tahun 2011 harga beras dunia diperkirakan masih terus meningkat hingga dua kali lipat. Diperkirakan harga beras di dalam negeri juga masih akan terus meningkat. Demikianlah kata Rusman Heriawan kepada mass media cetak dan elektronik di Jakarta pada hari Selasa 4 Januari 2011.

Selanjutnya Rusman Heriawan mengatakan, bahwa salah satu yang bisa dilakukan pemerintah yaitu mendorong petani untuk terus menanam padi agar suplai dan permintaan beras di dalam negeri tidak terganggu. Pasalnya, pemerintah sudah kesulitan melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand, mengingat kedua negara tersebut sudah menghentikan ekspor beras karena cuaca yang tidak menentu sehingga produksi beras di dua negara tersebut berkurang. “Sudah saatnya pemerintah memanjakan para petani, karena tanpa mereka suplai beras kita akan berkurang. Kita tidak bisa melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand, karena kedua negara itu sudah kebablasan mengekspor beras. Sedangkan saat itu sudah ada kekhawatiran mereka bakal kekurangan pasokan beras dalam negerinya karena produksi beras terhambat cuaca yang tidak menentu”, kata Rusman Heriawan di Jakarta (Kedaulatan Rakyat, 5 Januari 2011)

Beras Sebagai Basic Need Seperti sudah kita rasakan semua, bahwa sampai akhir Desember 2010 dan awal Januari 2011 harga beras di pasaran terus mengalami kenaikan misalnya beras jenis IR I telah mencapai Rp 7.400 per kg, IR 64 mencapai Rp 8.500 per kg, dan Mentik Wangi mencapai Rp 9.000 per kg. Kenaikan harga beras yang cukup tinggi tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Keresahan masyarakat semakin meningkat sebagai akibat melonjak tingginya harga bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya secara bersamaan seperti : cabai, bawang merah, telur dan lain-lainnya.

Oleh karena itulah pihak BPS telah menjelaskan bahwa tingkat inflasi umum pada tahun 2010 mencapai 6,9 % dan khusus pangan mencapai lebih dari 16 %. Bagi Indonesia, beras selain sebagai sumber utama karbohidrat, juga teridentifikasi dua pertiga kebutuhan kalori diperoleh dari beras akibatnya, wajar jika beras merupakan komponen yang terpenting dari “indeks harga bahan pangan dan biaya hidup”. Di sisi lain, beras juga merupakan sumber lapangan kerja yang terbesar di sektor pertanian. Tidak dapat disangkal bahwa peranan usaha tani kecil dalam memproduksi beras nasional adalah sangat besar. Bahwa selama ini dan masa-masa mendatang, hasil produksi beras nasional itu merupakan hasil kerja atau jasa puluhan juta petani kecil yang kehidupannya masih tetap miskin.

Cakrawala yang lebih luas lagi diungkapkan para pakar, bahwa beras itu sebagai komoditi politik yang menentukan. Beras mempunyai bobot penting dalam kelompok bahan pokok penentu indeks inflasi. jika beras langka di pasar, yang mengakibatkan harga beras meningkat terus dan semakin mahal maka akan terjadi keresahan sosial yang semakin meningkat sehingga dapat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berlanjut terganggunya pertahanan keamanan nasional, atau terganggunya stabilitas nasional. Dengan demikian beras itu sebagai basic need yang dapat menentukan derajat kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelimpungan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Indonesia akan mengimpor beras dengan ketentuan “pembebasan bea masuk impor beras menjadi 0%”. Kebijakan ini tidak akan merugikan petani, sebab impor beras itu untuk operasi pasar dan bukan untuk komersial (Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 2010).

Tampaknya pemerintah kelimpungan sebab adanya isu negara-negara pengekspor beras yaitu Vietnam dan Thailand tidak akan mengekspor beras karena hasil produksi beras di negara mereka merosot sebagai akibat anomali cuaca yang buruk. Barangkali pemerintah Indonesia dapat mengimpor beras dari dua negara tersebut hanya berupa beras yang kualitasnya sangat jelek. Memang benar karena stok beras yang dikuasai Bolog semakin menipis maka harus mengimpor beras meskipun kualitasnya sangat jelek. Penambahan stok beras itu memang semata-mata untuk usaha operasi pasar di tengah harga beras di pasaran dalam negeri yang semakin tinggi sekarang ini.

Selama ini kegiatan Operasi Pasar belum pernah sukses, sebab meskipun Bulog mendistribusikan berasnya di pasar-pasar pada waktu harga beras di pasaran meningkat cukup tinggi, ternyata harga beras di pasaran tidak mau turun. hal ini disebabkan masyarakat luas sebagai konsumen sudah memiliki “taste reference” beras, yaitu sudah benar-benar mengenal rasa beras (nasi) yang berasal dari Bolog itu tidak enak, bau apek, keropos. Konsumen lebih senang beras lokal yang masih baru dari hasil produksi petani yang banyak tersedia di pasar-pasar yang terdiri dari berbagai jenis atau varietas. Pemerintah sekarang ini memang lebih terbuka, bahwa kegiatan Operasi Pasar itu dilakukan dengan sasaran khusus masyarakat miskin dengan bersa yang disebut “raskin” atau beras untuk masyarakat miskin. (Bersambung hal 15)-g Beras yang kualitasnya sangat jelek itu dijual kepada masyarakat miskin dengan harga Rp 1600 per kilogram. Rasionalitas

Kita semua sebagai bangsa Indonesia harus bisa merenungkan dalam-dalam mengenai kenyataan-kenyataan yang ada di negara kita yang berkaitan mengenai ketersediaan pangan terutama beras. Ingat Doktrin Malthus, Malthus pada tahun 1798 mengajukan teorinya melalui buunya : Essay On The Principle of Population, mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mengungguli pangan; dikatakan pula bahwa pertumbuahan penduduk bagaikan deret ukur dan pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung.

Kita dapat melihat mengenai kondisi di negara kita Indonesia, yaitu adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Pertumbuhan jumlah penduduk semakin pesat di mana sekarang ini telah mencapai sekitar 240 juta jiwa. semuanya membutuhkan pangan untuk kehidupan sehari-harinya, dengan tingkat kebutuhan pangan yang semakin meningkat.
Sumber daya alam yang tersedia berupa lahan pertanian dari tahunke tahun semakin menyempit secara cepat untuk pembangunan berbagai infrastruktur yang sulit dicegah sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat itu sediri seperti : pertumbuhan penduduk dan perkantoran, industri, jalan raya, dan lain-lainnya. Akibatnya, hasil produksi pangan nasional akan semakin merosot.
Produktivitas pangan (hasil pproduksi perhektar) sulit berkembang karena keterbatasan kemampuan para pakar genetika dan bioteknologi. Akibatnya, belum ditemukannya varietas-varietas tanaman pangan yang benar-benar spektakuler unggul, sehingga mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi.
Pada masa-masa mendatang kemungkinan semakin sulit Indonesia mengimpor beras atau pangan lainnya karena negara-negara pengekspor beras seperti Vietnam, Thailand, dan Nyanmar juga mengalami permasalahan sama seperti di Indonesia (nomor 1, 2, 3 di atas).

Hal itu semua harus diusahan untuk kita atasi secara serius, terutama pemerintah. meskipun kita bersikap rasional, namun jika harga pangan terutama beras itu terus-menerus semakin tinggi dan semakin sulit didapatkan di pasar, sangat dikawatirkan banyak terjadi musibah kelaparan yang menimpa masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat merangsang timbulnya tindakan-tindakan anarkhis atau kriminal yang sulit dicegah. semoga hal demikian tidak terjadi. Amin. q - g. (2351-2011).

*) Ir Hatta Sunanto MS, Lektor Kepala pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UST Yogyakarta.

Sosialisasi Dini Menjaga Lingkungan

2011-01-28T16:28:00.000+07:00

Oleh: Anis Mashdurohatun
Suara Merdeka. 28 Januari 2011

LINGKUNGAN hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Adapun wanita, menjadi bagian dari sebuah masyarakat dalam lingkungan hidup. Dari 32.380.687 warga Jateng saat ini, 16.299.547 di antaranya adalah wanita. Mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, selain kondisi sosialnya.

Posisi itu menuntut peranan mereka tidak hanya dalam kehidupan privat tetapi juga kehidupan politik. Ini merupakan bagian yang include dalam tanggung jawab amar makruf nahi munkar. Peranan ini menuntut seorang wanita untuk mampu dan cakap mengambil langkah-langkah praktis yang dibutuhkan dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakatnya, dalam konteks menjaga lingkungan.

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, lingkungan tidak lagi nyaman untuk dihuni. Tanahnya jadi gersang dan tandus dan bencana datang silih berganti.

Minggu-minggu ini kita masih disuguhi berita mengenai banjir, termasuk bajir lahar dingin, dan tanah longsor di beberapa daerah di Jateng. Belajar dari kearifan lokal nenek moyang kita, banyak hal yang bisa kita petik yaitu tentang bagaimana cara memperlakukan lingkungan dengan baik dan bersahabat.

Meski secara teoritis minim bahkan buta pengetahuan, di tingkat praksis mereka mampu membaca tanda-tanda dan gejala alam melalui kepekaan intuitifnya. Alam bukan hanya sumber kehidupan melainkan juga sahabat dan guru yang mengajarkan banyak hal.

Dari alam mereka menemukan falsafah hidup, membangun religiositas dan pola hidup seperti yang mereka anut hingga kini.

Hal kecil yang bisa dilakukakan oleh wanita tapi bermanfaat besar bagi lingkungan hidup, baik di dalam maupun luar rumah tangga, termasuk di lingkungan kerja yaitu dengan ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Praktiknya dalam aktivitas sehari-hari misalnya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik.

Sejak kurang lebih 50 tahun silam plastik digunakan oleh manusia, dan sekarang menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Diperkirakan ada 500 juta sampai 1 miliar kantong plastik digunakan penduduk dunia dalam satu tahun. Bayangkan risikonya mengingat sifat plastik yang sulit terdegradasi (non-biodegradable). Kantong plastik sulit diurai oleh tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 dan 500 tahun.
Gugah Kesadaran
Banyaknya pemakaian kantong plastik mengakibatkan tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk di bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan atau bakteri pengurai di dalam tanah seperti cacing. Unsur plastik yang tidak dapat terurai bila dimakan hewan akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan itu.

Plastik akan mengganggu jalur air yang teresap ke dalam tanah, dan menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu meyuburkan tanah. Dengan demikian sampah kantong plastik menjadi musuh serius bagi kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itulah, peranan sebagian besar dari 16.299.547 wanita di Jawa Tengah sangat penting guna menggalang gerakan dan kampanye mengurangi penggunaan kantong plastik secepat mungkin, menggantinya dengan membawa tas kain setiap berbelanja.
Jika hanya membeli sedikit, kita bisa memasukkan barang belanjaan ke dalam tas.

Selain itu, tidak ada salahnya mengingatkan kepada anggota keluarga atau teman untuk selalu membawa tas kain saat berbelanja. Kaum ibu bisa menyosialisasikan gerakan tersebut kepada anak-anaknya yang masih belia. Makin dini sosialisasi itu dilakukan makin efektif hasilnya ketika anak itu dewasa.

Kampanye perlunya menjaga lingkungan lebih pas digelorakan oleh kaum ibu mengingat mereka lebih mudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan anggota keluarganya, terutama anak-anak. Dengan mempraktikkan dalam kehidauapn sehari-hari, anak menjadi terbiasa dan setelah dewasa secara otomatis mereka sudah memiliki pemahaman yang utuh terkait perlunya memelihara lingkungan. Upaya tidak formal itu juga lebih mengena karena bersifat menggugah kesadaran. (10)

— Anis Mashdurohatun SH MHum, dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNS Surakarta

Memacu Laju Pembangunan Gizi

2011-01-25T16:30:00.000+07:00

Oleh: Saifuddin Ali Anwar
Suara Merdeka. 25 Januari 2011

SELASA (25/01) ini, bangsa Indonesia, termasuk warga Jateng, memperingati Hari Gizi Nasional (HGN). Peringatan itu jangan dijadikan seremonial belaka namun harus menjadi momen untuk meneropong kenyataan masalah gizi di lapangan dan menyusun strategi penyelesaian yang terpadu di semua area.

Pemenuhan gizi merupakan salah satu usaha membangun insan manusia yang lebih sehat dan cerdas.
Sampai saat ini masih ditemui kasus meninggal balita penderita gizi buruk, dan fakta itu menjadi pertanda masih kurang perhatian pemerintah dan masyarakat akan masalah gizi buruk. Selama 2009 saja, Dinkes Jateng mencatat ada 1.966 penderita gizi buruk baru di berbagai wilayah. Kepala Dinkes Mardiatmo mengatakan selama tahun itu ada 4.676 penderita gizi buruk, dan 1.966 di antaranya temuan baru. Sebanyak 2.855 penderita berhasil disembuhkan melalui program perawatan gizi yang dibiayai APBD. Kasus gizi buruk juga mengakibatkan 43 anak meninggal dunia.(Antara, 26/02/10)

Kasus gizi buruk dapat mengakibatkan suramnya masa depan generasi penerus, bahkan yang terburuk kita bisa kehilangan satu generasi harapan seandainya kasus itu makin berkembang. Gizi buruk dapat mengakibatkan balita mengalami kelainan mental atau IQ-nya di bawah rata-rata pada saat dewasa nanti. Jelas hal ini tidak bisa menjadi gambaran ideal masa depan bangsa kita.

Bila kita mengamati profil calon generasi penerus (balita 0-59 bulan, tahun 1998-2005, dalam persentase, BPS) kita bisa melihat bahwa angka penderita gizi buruk perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dari 1998 sampai 2005 persentasenya secara berurutan adalah: 10,51; 8,11; 7,53; 6,3; 7,47; 8,55, dan 8,8. Prediksi 2010/2011 status gizi tidak jauh dari tren itu, yang harus memacu kerja keras kita.

Menyimak UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 141 tentang gizi menyebutkan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan itu bisa dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang; perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan iptek.

Adapun peran pemerintah, termasuk pemda dan masyarakat adalah bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, secara merata dan terjangkau. Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan bisa memenuhi standar mutu gizi. Penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antarprovinsi, antarkabupaten, atau antarkota.
Informasi Edukasi
Membaca sejarah bangsa-bangsa di dunia, kualitas SDM terbukti sangat menentukan kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu negara dan bangsa. Terbentuknya SDM yang berkualitas, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan produktif ditentukan oleh berbagai faktor, dan salah satu faktor yang esensial adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang bergizi.

Karena itu, sosialisasi pentingnya gizi perlu dilakukan secara terus-menerus dan secara sistematis. Sosialisasi itu dimaksudkan agar pesan-pesannya jelas, termasuk target sasarannya di berbagai tatanan. Misalnya menumbuhkan pemberdayaan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan gizi dirinya demi terwujudnya kesehatan pada umumnya.

Upaya keterpaduan pemerintah secara lintas program bersama masyarakat bisa dilakukan melalui pendekatan yang serasi di rumah sakit, puskesmas, posbindu, posyandu, dan desa/kelurahan. Misalnya melalui pelayanan kesehatan dan peningkatan status gizi, yang meliputi penyuluhan, komunikasi, informasi edukasi pentingnya gizi, dan upaya pencegahan penyakit dengan pemenuhan gizi sehingga masyarakat tidak mudah tertular penyakit.

Upaya itu juga bisa dilakukan melalui pemenuhan gizi pada ibu dan anak, peningkatan pelaksanaan pola makan gizi seimbang, imunisasi, pemberian obat esensial, dan pengobatan sederhana. Semua kegiatan tersebut sebenarnya telah lama dirintis di lapangan yang merupakan kontribusi yang memerlukan pembinaan secara berkesinambungan dan sistematis.

Pembinaan itu perlu dalam rangka menggalang keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat di desa/ kelurahan guna mempercepat terwujudnya pemenuhan gizi masyarakat sebagai SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. (10)

— Doktor Saifuddin Ali Anwar, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)

Mampukah Bulog Membeli Beras Petani ?

2011-01-20T13:01:00.000+07:00

Oleh: Ir Hatta Sunanto MS
Kedaulatan Rakyat. 20/01/2011

Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada Perum Bulog untuk pengadaan beras cadangan nasional. Dengan demikian, tak ada alasan bagi Bulog untuk tidak menyerap hasil panen petani. Tahun ini ditargetkan pembelian beras untuk cadangan beras nasional sebanyak 3,5 juta ton. Fleksibilitas dalam pengadaan beras itu menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, akan ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres). Dengan fleksibilitas itu, Bulog tidak hanya membeli beras dalam satu kualitas.
Menurut Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Jakarta akhir pekan lalu, pembelian beras sebanyak 3,5 juta ton itu dilakukan dalam dua kualitas yaitu kualitas medium dan premium. Namun belum ditetapkan berapa komposisinya. Pengadaan beras kualitas medium terutama untuk keperluan program beras untuk rakyat miskin (raskin). Beras medium juga diperlukan untuk cadangan beras pemerintah untuk menanggulangi bencana alam dan stabilitas harga beras kualitas medium.

Kelemahan Pengadaan
Pada masa Orde Baru, program pengadaan pangan (beras) pada konsepnya cukup baik. Bulog menggunakan tangan panjangnya yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) untuk membeli gabah atau beras secara langsung kepada petani dengan harga dasar (floor price) yang berlaku. Namun ternyata petani kurang senang menjual gabah atau berasnya ke KUD dengan alasan : letak KUD jauh dari rumah petani sehingga repot mengangkutnya; di samping itu penjualan gabah (beras) ke KUD dikenakan syarat-syarat rumit seperti : kadar air maksimum 14%, kehampaan maksimum 3 %, masalah butir kuning, butir merah, butir mengapur, aroma dan sebagainya yang disebut rafaksi. Dengan kondisi tersebut petani lebih senang menjual gabah (beras) kepada para tengkulak karena tengkulak datang langsung di rumah petani dan bersikap familier meskipun harga pembeliannya lebih rendah, bahkan tengkulak sering memberikan pinjaman uang terlebih dahulu.
Pada masa Orde Reformasi sekarang ternyata peranan KUD tidak tampak lagi. Dengan demikian Bulog tidak memiliki tangan panjang dalam pembelian gabah (beras) langsung kepada petani. Dengan terbatasnya jumlah aparat Bulog, maka pembeliannya dengan cara bekerja sama dengan para tengkulak atau para pengusaha penggilingan gabah. Dengan demikian berlangsung kegiatan bisnis gabah (beras ) antara Bulog dengan para tengkulak. Yang meningkat kesejahteraannya adalah para tengkulak, bukan petaninya.

HPP 2011
Terhitung mulai 1 Januari 2010, berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras naik 10% dari HPP sebelumnya. HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 2.400/ kg menjadi Rp 2.640/kg; HPP Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani dari Rp 3.000/kg menjadi Rp 3.300/kg; beras di gudang Bulog dengan rafaksi : kadar air 14%, butir patah maksimum 20%, kadar menir maksimum 2 %, dan derajat sosoh minimum 95% yang sebelumnya Rp 4.000/kg menjadi Rp 5.600/kg.
Sampai Januari 2011 HPP yang berlaku masih berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2009 sepeti di atas. Sedang harga beras medium di pasar Januari 2011 mencapai Rp 7.200/kg, dan beras premium telah mencapai Rp 8.500/kg. Dengan HPP yang berlaku yaitu sebesar Rp 5.600/kg maka terjadi perbedaan cukup besar dengan harga beras di pasaran sekarang ini. Mampukah Bulog membeli beras petani yang sekarang ini harganya telah mencapai di atas Rp 7.000/kg dalam kondisi keuangan negara yang sangat suram ? Selama ini dalam kondisi normal pun, di mana harga beras di pasaran tidak berbeda banyak dengan HPP yang berlaku, pemerintah (Bulog) tidak mampu membeli beras petani dalam jumlah besar karena tidak memiliki dana yang cukup.
Terjadinya anomali cuaca, khususnya di Indonesia, di mana berlangsung terjadinya hujan hampir sepanjang tahun tahun 2010, mengakibatkan banyak kegagalan panen palawija dan padi. Tanaman palawija tidak tahan terhadap air hujan yang melimpah, tanaman padi banyak terserang hama dan penyakit serta kegagalan panen karena terkena bencana banjir. Dengan demikian hasil produksi beras nasional pada tahun 2010 dapat dipastikan mengalami kemerosotan. Menurunnya hasil produksi beras nasional pada tahun 2010 mengakibatkan harga beras semakin meningkat. Harga beras semakin meningkat lagi apabila tahun 2011 ini terjadi banyak hujan seperti tahun 2010. Akibatnya, pemerintah (Bulog) semakin sulit melakukan pengadaan beras dari hasil produksi dalam negeri dan sulit pula mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. q-g (2318A-2011)

*)Ir Hatta Sunanto MS adalah Lektor Kepala pada Program Studi Agribisnis Fak Pertanian UST Yogyakarta.

Bendungan dan Kelestarian Ikan

2011-01-14T16:31:00.000+07:00

Oleh: Budhi Pramono
Suara Merdeka. 14 Januari 2011

ANCAMAN terhadap kelestarian sumber daya ikan bukanlah isapan jempol belaka. Masyarakat yang hidup di sekitar bantaran Sungai Klawing atau DAS Serayu beberapa puluh tahun lalu masih menemukan banyak populasi ikan air dan udang seperti sidat, udang galah dan lainnya.

Sekarang populasi organisme tersebut hampir tidak dijumpai lagi. Pemancing mania pun juga turut merasakan hal yang sama. Masyarakat umumnya mengklaim bahwa penyebab hilangnya ikan-ikan tersebut adalah akibat aktivitas manusia yang mencemari air sungai.

Sebenarnya masyarakat belum melihat secara sadar adanya penyebab lain yaitu pembangunan Bendung Gerak Serayu yang melintang di sungai dengan gagahnya. Demikian juga konstruksi fisik hidraulis lainnya yang tidak memperhatikan kelestarian berbagai jenis ikan-ikan yang memanfaatkan sungai sebagai habitat asli ataupun bagian dari siklus hidup ikan-ikan di perairan tersebut.

Tekanan dan ancaman kelestarian ikan di DAS Serayu tentu akan makin bertambah tingkatannya. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan realisasi pembangunan konstruksi Bendungan Slinga itu di Sungai Klawing yang juga merupakan daerah hulu dari Sungai Serayu.
Konstruksi Bendungan Slinga rencananya akan dibuat seperti Bendungan Serayu yaitu dengan membuat pintu air selebar 110 meter dan tinggi 6,5 meter yang terletak di atas bendung, sekaligus difungsikan sebagai jembatan penghubung antara Kecamatan Kaligondang dan Bojongsari. Secara garis besar, bendungan akan dibangun melintangi Sungai Klawing dan hanya membendung aliran sungai serta menaikkan level muka air di bagian hulu sungai.

Prinsipnya dengan naiknya level permukaan air, maka air sungai kemudian dapat dimanfaatkan untuk irigasi. Dengan dibangunnya bendungan permanen ini, tentunya sifat kemenerusan (flow) sungai akan terinterupsi. Akibatnya jelas, sungai akan menjadi alur aliran yang terpotong-potong. Alur aliran yang terpotong ini pada akhirnya akan menyebabkan perubahan keseimbangan alam, baik secara abiotik (fisik) maupun biotik (bioekologi).
Jalur Migrasi
Keseimbangan abiotik akan terganggu, misalnya sedimen akan tertahan di bagian hulu dan erosi terjadi di bagian hilir, defisit air juga akan terjadi di bagian hilir. Keseimbangan biotik juga terganggu dengan terputusnya alur nutrisi dan jalur migrasi organisme akuatik pada ekosistem sungai yang terblokade oleh bendungan.

Selain itu, bendungan yang ada di Indonesia umumnya sama sekali tidak atau belum dilengkapi dengan tangga ikan atau fishtrack atau fishpassage. Desain seperti itu mengakibatkan ikan-ikan dan fauna sungai lainnya akan punah, daur hidupnya terputus karena pada umunya ikan-ikan ini tidak mampu melewati mercu bendung yang tingginya rata-rata 1-10 meter.

Selama ini di Indonesia, keberadaan bangunan tangga ikan (fishtrack) di areal bendungan masih tergolong langka. Konstruksi tangga ikan yang dibangun pada bendung dan bangunan melintang sungai lainnya sangatlah penting untuk memberikan kesempatan pada ikan dan juga fauna sungai lainnya (seperti sidat, belut, kepiting, ikan dan udang) untuk bermigrasi, baik ke hulu maupun ke hilir untuk kelangsungan hidup mereka.

Berpijak pada uraian di atas, dapat disarankan bahwa sangat perlu mengadakan evaluasi terhadap bendung-bendung yang telah dibangun saat ini. Selanjutnya, perlu dilengkapi dengan tangga ikan (fishtrack) atau jalan ikan (fishway) dengan memilih prioritas konstruksi yang sesuai. Di samping itu, perlu dibuat persyaratan baru bahwa dalam pembangunan bendung baru diwajibkan untuk pembuatan tangga ikan atau sekaligus melengkapi bendungan lama dengan tangga ikan.
Hal ini tentunya guna mengurangi laju kepunahan ikan air tawar yang sekarang ini sedang berlangsung secara besar-besaran. Pembangunan bendung dengan fishtrack ini merupakan suatu filosofi keterpaduan antara pembangunan dan konservasi dapat dipahami. (10)

— Taufik Budhi Pramono, peneliti ikan di Sungai Klawing, dosen Budi Daya Perairan Jurusan Perikanan dan Kelautan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Melihat Ekonomi dalam Sepiring Nasi

2011-01-11T16:33:00.000+07:00

Oleh: Joko Priyono
Suara Merdeka. 11 Januari 2011

TAK bisa dibayangkan perasaan pedih seperti apa yang menggelayuti hati pasangan keluarga Jamhamid (45) dan Siti Sunayah (41), warga Desa Jebol Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ketika harus kehilangan enam dari tujuh anaknya yang rata-rata masih belia. Enam anak itu meninggal setelah makan tiwul, ampas ketela pohon, yang diduga mengandung asam sianida (HCN), racun berbahaya, hanya sebab harga beras yang membumbung (SM, 04/01/11).

Fakta ini menjadi salah satu fenomena gunung es dari wajah kemiskinan kita. Sebuah negeri yang dipuja-puji sebagai bumi yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang bertanah subur, kekayaan alam melimpah ruah, belum lagi aneka hayati darat dan laut laksana untaian jamrud khatulistiwa. Namun untaian sanjungan dan harapan itu kini kian luntur oleh berita getir nasib anak bangsa yang kesulitan sekadar makan sesuap nasi.

Tiwul maut itu seolah antitesis dari klaim keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2010 yang dikatakan cukup menggembirakan. Stabilitas makro ekonomi dengan nilai tukar rupiah yang relatif pada kisaran Rp 9.000-an, pertumbuhan ekonomi di angka 6-6,4 persen, BI rate bertahan 6,5 persen dalam 16 bulan terakhir, neraca pembayaran 2010 yang diperkirakan surplus 27,4 milliar dan cadangan devisa sebesar 92,759 miliar dollar AS (Kompas, 03/01/11) adalah capaian yang patut diapresiasi.

Namun di sisi lain, pemerintah harus jujur bahwa kebijakan ekonomi yang diambil tak mampu mengerem laju inflasi yang kenyataanya lepas dari target yang dibidik yaitu 5,3 persen. Laju inflasi Januari-Desember 2010 seperti diungkapkan Kepala BPS, Rusman Heriawan (03/01/11) meleset dari asumsi pemerintah, bahkan melesat di angka 6,96 persen.

Parahnya, besaran inflasi itu disokong oleh kenaikan harga bahan pokok tahun ini mencapai angka 15,6%, notabene adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tak bisa ditunda untuk tidak dibeli karena berkaitan dengan urusan perut. Melambungnya harga kebutuhan pokok terutama beras adalah pukulan telak bagi rakyat. Lonjakan harga tersebut tentunya menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat terkait dengan pemenuhan asupan gizi mimimal karena kekuatan daya beli terus digencet laju inflasi.

Ketidakberhasilan pemerintah menahan laju inflasi dikawatirkan mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin, mengingat melemahnya daya beli akibat harga-harga kebutuhan pokok yang melambung.
Maka perekonomian ke depan yang diprediksikan berada dalam tahapan ekpansi hingga tahun 2016 harus dibarengi pemerintah dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Keberhasilan makro ekonomi harus mampu di-break-down lebih membumi dan berdampak ke sektor-sektor riil sehingga ekonomi masyarakat menjadi lebih menggeliat.

Terkait Produktivitas

Mengurai benang kusut kemiskinan, Sharp (1996) mengidentifikasi penyebabnya tiga faktor utama. Pertama; adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya. Kedua; adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan ketiga; adanya perbedaan akses dalam permodalan. Ketiga faktor penyebab ini yang lalu dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).
Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan, dan keterbatasan modal berdampak pada produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan dan membatasi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan (budget line).

Masuknya modal asing salah satunya akibat krisis yang dialami Amerika Serikat saat ini dan beralih ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus dimanfaatkan sebagai peluang. Investasi ke depan diarahkan bagi sektor-sektor yang didalamnya mampu menyerap tenaga kerja. Harapannya makin banyak orang bekerja, meningkat produktivitasnya, sehingga ada pergerakan arus uang sebagai pendapatan masyarakat.

Wong cilik tidak ambil pusing tentang besaran cadangan devisa, laju inflasi, suku bunga BI, atau nilai tukar rupiah sebagai indikator stabilitas makro ekonomi. Bahasa ekonomi wong cilik adalah bagaimana mereka dapat bekerja, pulang membeli beras untuk anak istrinya. Ekonomi itu tidak muluk-muluk. Ekonomi itu adalah sepiring nasi yang mereka santap hari ini, beruntung bisa untuk hari esok. (10)

— Joko Priyono SSos, mahasiswa S2 Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS Surakarta, staf Bagian Humas Pemkab Klaten

Pemulihan Lahan di Kawasan Merapi

2010-12-28T13:06:00.000+07:00

Oleh: Dr Ir Benito Heru Purwanto
Kedaulatan Rakyat. 28/12/2010

Erupsi Merapi memberi banyak pelajaran bagi pertanian yang terdampak material letusan. Sesungguhnya erupsi Merapi dapat dipahami sebagai proses alami untuk mengembalikan kesuburan lahan yang terakumulasi berat oleh unsur kimia buatan. Inilah hasil analisis sifat kimiawi abu dan pasir volkan Merapi yang dilakukan Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM.

Unsur Kimiawi Sifat kimiawi abu dan pasir volkan Merapi menunjukkan tingkat pH 4,9, masuk kategori masam dengan daya hantar listrik tanah rata-rata 5,1 mS per cm. Daya hantar ini merupakan ukuran banyaknya garam terlarut dalam suatu bahan. Umumnya tanaman bertahan pada daya hantar listrik kurang dari 2 mS per cm. Sehingga, tanaman sayuran dan buah-buahan, seperti lombok, melon, salak pondoh, banyak yang mati, di samping karena menahan berat akibat daunnya tertimpa bahan volkan. Demikian juga salak pondoh, akibat pucuk daun patah dan bunganya tertutup bahan volkan, sehingga tidak dapat dibuahi kemudian menjadi busuk. Pemulihannya membutuhkan waktu 2-3 tahun.

Namun, abu volkan juga mengandung unsur hara, yang didominasi silika (SiO2) 54%, aluminium (Al2O3) 18%, belerang (S) 5% dan klorida (Cl) 6%. Sisanya adalah kation-kation, calsium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K), besi (Fe) dan unsur mikro lainnya. Unsur-unsur tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, terutama padi, agar batangnya bisa berdiri tegak, selain untuk ketahanan dari hama dan penyakit. Belerang dibutuhkan untuk membentuk protein esensial yang tak tergantikan oleh unsur hara lain, sedangkan klorida untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik sel tanaman. Tingginya kandungan fosfor (P) sebesar 200 ppm, bermanfaat bagi biji untuk berkecambah serta tanaman untuk berbunga dan berbuah.

Pemulihan Lahan

Melihat karakterisitik kimiawinya, tidak ada permasalahan bagi petani untuk menanami kembali lahan pertaniannya, dengan pengolahan tanah yang dalam, agar abu volkan bercampur dengan tanah asli. Walaupun begitu, ada unsur aluminium yang bersama silika merupakan penyusun kerangka tanah, tetapi jika terlarut dalam air pada pH masam menyebabkan keracunan tanaman. Tetapi aluminium ini bisa dinetralisir dengan pupuk organik atau kompos, cukup dengan pupuk kandang matang sekitar 5-20 ton per hektare di sekitar lubang tanam, mengingat kelangkaan pupuk kandang akibat banyaknya ternak yang mati.

Pemulihan lahan tidak bisa disamaratakan, karena dampak erupsi menghasilkan tipologi lahan yang berbeda-beda. Pemulihan lahan tidak hanya masalah kimiawi atau kandungan unsur di dalam bahan volkan saja, tetapi juga masalah fisik, karena bergantung pada ketebalan timbunannya, proses yang mengendapkan dan ukuran partikel bahan yang diendapkan/tertimbun.

Tiga Tipologi

Ada tiga tipologi lahan,

Lahan yang langsung tertimbun awan panas, seperti di Cangkringan yang sangat tebal, dengan partikel kasar dari pasir, kerikil atau lebih besar. Penanamannya harus menunggu suhu tanah dingin oleh air hujan. Material baru tersebut masih bersifat loose (rapuh atau belum terikat menjadi struktur yang kuat), sehingga mudah terbawa angin atau air hujan. Perlu hati-hati terjadinya erosi lahan dengan kelerengan yang tinggi. Untuk radius 5 km dari puncak Merapi, sebaiknya tidak diperuntukkan tanaman musiman, tetapi tanaman kehutanan yang berakar kuat, dan mempunyai daun yang mudah lapuk, tidak seperti pinus atau akasia.
Lahan yang terkena lontaran bahan volkan yang tersebar luas, seperti di Muntilan, Sleman, Klaten, bahkan sampai Bogor. Apabila ketebalan bahan volkan ini kurang dari 5 cm, misalnya di Turi dan Tempel, Sleman dan sebagian wilayah Srumbung, Magelang, tanah dapat langsung diolah, apalagi jika material yang diendapkan adalah debu halus, yang justru meningkatkan kandungan hara. Namun, yang ketebalannya lebih dari 10 cm, diperlukan pengolahan tanah yang dalam, agar tanah aslinya tercampur. Penambahan bahan organik sangat penting, terutama jika yang terendapkan adalah bahan-bahan kasar. Kerikil harus dipisahkan dari lahan, paling tidak pada lubang tanam, karena mengganggu perakaran. Karena juga mengandung unsur hara nitrogen (N) dalam jumlah sangat rendah, diperlukan tanaman legum untuk menambat nitrogen, bisa sebagai tanaman sela, penutup tanah, ditanam di sekitar lahan atau dengan menambahkan mikrobia penambat nitrogen.
Lahan yang tertutup lahar dingin di kanan-kiri atau yang dilewati sungai, yang mengalir hingga Kali Code, Opak, dan Progo. Material lahar dingin berupa material halus hingga kasar. Karena terbawa air, kemasaman material yang terendapkan dan daya hantar listriknya menurun. Tetapi kandungan unsur haranya banyak yang tercuci, sehingga lebih rendah kesuburannya dibanding bahan volkan. Jika banjir lahan dingin berlangsung lama, akan mengganggu pemulihan sektor pertanian.

Diperlukan pemahaman mengenai tipologi lahan, batas-batas, luas cakupan dan intensitasnya, sehingga pemulihannya bergantung pada karakteristik masing-masing tipologinya. Pemulihan lahan memang tidak perlu menunggu sekian tahun, karena dapat dipercepat dengan menambah unsur hara dengan pupuk kandang. Pengertiannya, tanah yang subur adalah tanah yang mengandung bahan-bahan mineral dan organik. Apabila bahan mineral sedikit menyediakan unsur hara, maka hara dapat diberikan dengan pupuk organik dan anorganik. Selain itu, diperlukan pemulihan irigasi, agar lahan pertanian dapat pulih dalam waktu singkat. Sesungguhnya yang teramat penting adalah memulihkan secepatnya semangat petani lereng Merapi untuk kembali mengolah lahannya. Yang dibutuhkan, dukungan pemerintah, berupa ketersediaan bibit, mesin pencacah untuk pengomposan dan air irigasi. Keterpaduan antara peternakan dan pertanian sangat membantu, karena dari ternak akan tersedia pupuk organik yang cukup. q - c.

*) Dr Ir Benito Heru Purwanto, Pengelola S2 Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM.

Peran Kaum Ibu bagi Lingkungan

2010-12-22T16:35:00.000+07:00

Oleh: Haryati
suara Merdeka. 22 Desember 2010

BENCANA tanah longsor dan banjir kerap terjadi di mana-mana. Musibah tersebut terjadi akibat kondisi lingkungan dan alam yang rusak. Ironisnya, akibat yang ditimbulkan bukan hanya harta ,tak jarang korban manusia juga berjatuhan.

Tiap bencana alam yang memakan korban jiwa selalu memancing keprihatinan banyak pihak. Sayangnya, perilaku manusia yang merusak alam hingga hari ini masih tetap berlangsung. Meski beberapa kali pihak terkait melakukan pencegahan, pada lain waktu, upaya serupa masih saja terulang.

Kita tahu, penebangan hutan liar di lahan milik pemerintah telah dilakukan secara membabi-buta. Sebagian besar kawasan hutan, dari Jawa hingga luar Jawa ludes dibabat penjarah yang tidak bertanggung jawab. Hutan lindung yang semula rimbun pun seketika menjadi tanah lapang yang ”tak berguna”.

Eksploitasi lahan dan penambangan pasir ilegal, juga sama, hanya memperhitungkan aspek ekonomi. Demi hasil pertanian yang tinggi, pohon pelindung dibabati. Mereka tidak sadar eksploitasi lahan, meski secara ekonomi menguntungkan, beberapa tahun ke depan bisa merugikan karena lingkungan dan alamnya jadi rusak.

Mereka seolah tak sadar, dampak yang ditimbulkan berakibat merugikan anak cucu kita mendatang. Lalu bagaimana posisi kaum ibu atau perempuan dalam ikut melakukan penyelamatan alam dan lingkungan?

Kampanye Gerakan Indonesia Menanam yang diikuti Gerakan Ibu Menanam yang bergaung di mana-mana seakan memberi angin segar. Pasalnya, kerusakan alam yang parah tersebut telah menggugah kesadaran kaum hawa untuk ikut peduli dengan lingkungan.

Para aktivis atau pegiat perempuan dengan menyingsingkan lengan baju, tak segan-segan, terjun langsung ke lahan-lahan kritis untuk menanam pohon. Mereka berharap dengan terlibat secara langsung, sedikit banyak, akan ikut mengatasi kerusakan alam.

Kampanye program Gerakan Perempuan Menanam, diharapkan diikuti Ibu-ibu yang lain untuk melakukan hal yang sama di mana pun mereka berada. Jenis pohon yang ditanam bisa apa saja. Dari jenis bunga, tanaman buah-buahan hingga tanaman keras yang lain. Kaum ibu juga bisa mengajarkan pada anak sejak dini agar gemar menaman. Sebab, apa yang mereka tanam saat ini, boleh jadi hasilnya akan dinikmati puluhan tahun ke depan, dan pada saat itu anak-anak sudah tumbuh jadi besar dan dewasa.

Jika budaya menanam sudah ditanamkan sejak kecil, tidak menutup kemungkinan kesadaran menjaga dan melestarikan alam, akan terus terpilihara sampai kapan pun. Budaya menanam akan membawa anak gemar terhadap lingkungan tidak sebaliknya merusak alam.
Hari Ibu
Selain Gerakan Ibu Menanam, upaya yang tak kalah penting bagi perempuan adalah tidak suka membuang sampah plastik secara sembarangan. Diakui atau tidak, perempuan paling banyak bersentuhan dengan barang-barang yang terbuat dari plastik.

Aktivitas belanja dan masak di dapur, sudah sering kita tahu, sering mengunakan bungkus plastik dan jika sudah tidak terpakai dibuang begitu saja. Perilaku seenaknya membuang plastik di sembarang tempat, bahayanya tak kalah serius dengan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penebangan hutan, eksploitasi lahan, atau penambangan pasir liar.

Plastik yang dibuang sekenanya, membuat strukutur tanah rusak karena plastik yang terkubur dalam tanah tidak akan mudah busuk. Tanah yang di dalamnya terkandung banyak plastik, sudah barang tentu kehilangan kesuburannya. Tanah yang tidak subur menyebabkan pohon yang kita tanam tidak akan hidup.

Karena itu, kaum ibu harus bisa memperlakukan sampah plastik secara bijaksana. Plastik yang sudah tidak bisa dimanfaatkan bisa dikumpulkan untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Kalau tidak, bisa juga dikumpulkan untuk diserahkan pemulung agar bisa dijual untuk didaur ulang.

Tindakan memanfaatkan plastik untuk pemulung, malah bisa berfungsi ganda. Selain memberikan kesempatan pemulung mengais rezeki sekaligus menyelamatkan lingkungan dari pencemaran sampah plastik. Karena itu, pada momen peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2010 ini, marilah kaum ibu bersama-sama peduli untuk menyelamatkan lingkungan. (10)

— Haryati, Sekretaris PC Fatayat NU, guru SMAN 1 Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo

Impor Beras Selalu Jadi Polemik

2010-12-02T16:37:00.000+07:00

Tajuk Rencana
Suara Merdeka. 02 Desember 2010

Masalah impor beras kembali menjadi polemik. Anggota DPR mengecam Menteri Pertanian Suswono yang tetap bersikukuh mengizinkan impor kebutuhan pokok itu. Selain mengabaikan petani, keputusan tersebut dinilai telah mengingkari janji menteri pada masa awal jabatannya. Pada bulan Maret lalu, Menteri Pertanian menjamin tahun 2010 tidak akan melakukan impor beras karena produksi nasional diprediksi melampaui kebutuhan dalam negeri.

Alasan yang dikemukakan untuk mengizinkan impor beras juga dianggap tidak masuk akal. Bukan karena produksi berkurang, melainkan akibat harga beras produksi dalam negeri lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah sehingga Bulog tak mampu menyerap beras petani. Harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp 5.060 per kg, sedangkan harga jual beras petani Rp 6.000 per kg. Pertanyaannya adalah mengapa bukan harga pembelian pemberian pemerintah saja yang dinaikkan.

Tidak rugi apabila pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan para petaninya sendiri. Selama ini mereka adalah kelompok masyarakat yang berpendapatan pas-pasan. Ketika harga turun, petani jelas merugi. Ironisnya, pada saat harga beras naik sedikit, pemerintah buru-buru memutuskan impor beras untuk ''mengamankan'' harga di pasaran. Selalu begitu sejak dulu. Tidak ada pemihakan kepada petani jika berhubungan dengan politik harga. Apalagi kebijakan mengenai pupuk, bibit, dan obat pembasmi hama juga hampir selalu mengabaikan, bahkan menafikan kepentingan petani.

Menteri Pertanian meminta kebijakan impor beras yang diambil pemerintah tak dipermasalahkan. Langkah itu untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah yang berada di tangan Bulog. Stok beras itu untuk menjaga ketahanan pangan dan kalau kurang, mau tidak mau harus impor. Pemerintah telah mengizinkan Bulog mengimpor beras 600.000 ton, yakni dari Vietnam 550.000 ton dan 50.000 ton dari Thailand. Pengadaan Bulog dari dalam negeri hingga kini baru 1,88 juta ton.

Bulog menghadapi kendala sebagai penjaga stok pangan nasional dan stabilisator harga beras di dalam negeri. Ke depan, diharapkan lembaga itu bisa lebih aktif membeli gabah dan beras petani, terutama dengan menggunakan tugas komersial. Jadi lembaga tersebut tidak hanya terikat pada tugas public service obligation (PSO), tetapi juga mampu mengoptimalkan fungsi komersialnya. Ada usulan Bulog ikut mengembangkan food estate atau kawasan pangan sehingga tidak bergantung pada harga pasar.

Hingga kini persoalan beras, petani, dan stok pangan tak pernah tuntas. Terus melingkar ke mana-mana dan menjadi bahan polemik. Kebijakan demi kebijakan yang diambil pemerintah tidak juga mampu menyelesaikan inti masalahnya. Harus diakui, masalah pangan, khususnya beras memang amat kompleks. Program diversifikasi pangan untuk mengurangi tekanan terhadap beras juga tidak mempan. Terakhir, usulan mengurangi porsi nasi dalam menu sehari-hari pun menguap. Barangkali, perlu dipisahkan antara program memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tindakan Preventif Impor Beras

2010-11-22T16:39:00.000+07:00

Oleh: Pande Radja Silalahi
Suara Merdeka. 22 November 2010

BEBERAPA hari belakangan ini, rencana impor beras yang dilakukan oleh otoritas terkait menimbulkan polemik di masyarakat. Bila silang pendapat tersebut dibiarkan berkembang sangat besar kemungkinan muncul ketidakpastian dan mungkin keributan sosial yang justru mengganggu berputarnya roda perekonomian. Untuk itu, kendali perlu diciptakan melalui pengkajian yang lebih rinci mengenai perberasan di Indonesia.

Sudah berpuluh tahun kita berhasil berswasembada beras. Namun kelebihan produksi di atas konsumsi tidak terlalu besar sehingga pengelolaan persediaan menjadi sangat penting. Perubahan cuaca atau iklim yang terjadi belakangan ini diyakini akan berpengaruh pada jumlah produksi sehingga muncul kesadaran bahwa tindakan preventif harus dilakukan agar jangan sampai terjadi kelangkaan beras.
Tindakan preventif yang dimaksudkan adalah dengan mengimpor beras dari negara tetangga misalnya dari Vietnam atau Thailand.

Tetapi tindakan itu mendapat kecaman, dan kecaman ini mempunyai tempat berpijak yang perlu mendapat perhatian secara tepat. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 33 provinsi yang ada, tidak semuanya menghasilkan beras yang jumlahnya memadai untuk kebutuhan konsumsi masyarakatnya.

Hal itu berarti bahwa ada beberapa provinsi harus mendatangkan beras dari provinsi lain. Dengan kondisi itu sangat logis bila sebagian masyarakat di provinsi tertentu tersebut sangat khawatir bila beras menjadi barang langka di daerahnya sehingga harganya menjadi tinggi.

Namun sebagian masyarakat tidak merasa khawatir bila produksi nasional berkurang, karena berarti harga akan meningkat dan diharapkan kesejahteraan masyarakat penghasil beras meningkat.

Bila pemerintah (Bulog) mengimpor beras muncul kekhawatiran harga beras merosot dan akibatnya kesejahteraan sebagian masyarakat (petani) melorot. Jadi, besar kemungkinan dan masuk akal bila politikus yang dapilnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat menentang atau kurang setuju atas rencana impor beras.

Sebaliknya, sangat mudah dipahami bila politikus yang dapilnya DKI Jakarta, Banten, DIY, Bali, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Jambi, Bangka Belitung, dan Riau, tidak menentang atau bahkan mendukung rencana impor beras. Faktor pendorongnya adalah daerah-daerah itu tidak menghasilkan beras secara mencukupi.
Ada Jaminan
Ramalan produksi beras akan berkisar 36,5 juta ton dengan hasil produksi padi kering giling sekitar 64,9 juta ton. Kebutuhan Indonesia tahun ini diperkirakan masih sekitar 32,7 juta ton yang artinya produksi masih lebih besar dari kebutuhan.

Namun jangan dilupakan bahwa tidak setiap wilayah, tidak setiap satu satuan kumpulan penduduk Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap cadangan yang tersedia. Tempat-tempat penyimpanan tidak merata di setiap wilayah.

Kendati Indonesia telah swasembada beras tidak otomatis tercipta ketahanan pangan. Pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa kenaikan harga beras dan atau kelangkaan beras adalah salah satu faktor utama terjadinya keributan sosial dan atau faktor penyebab jatuhnya pemerintah.

Jadi kiranya jelas bahwa ketahanan pangan dan atau ketersedian pangan di seluruh Indonesia dapat dijadikan prioritas utama. Artinya bila dirasakan ada gangguan terhadap ketahanan pangan maka tindakan yang diperlukan dapat dilakukan tanpa harus diartikan bahwa Departemen Pertanian tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Politikus tidak dapat dilarang memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya walaupun kepada mereka perlu diberi informasi bahwa kepentingan nasional tidak selalu merupakan perjumlahan kepentingan daerah.

Menyimak perkembangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa impor beras akan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat bila ada jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak melorot sebagai akibatnya, dan tindakan tersebut tidak hanya menguntungkan pedagang yang terlibat atau melibatkan diri di dalamnya. (10)

— Pande Radja Silalahi, ekonom CSIS Jakarta

Menyambut Deklarasi ‘Yogya Hijau’ ; Mendesain Penanggulangan Polusi Udara Yogya

2010-10-28T13:17:00.000+07:00

Oleh: Drs Pariata Westra SH SE
Kedaulatan Rakyat. 28/10/2010

Imbauan LSM Swa Madani tanggal 7 Oktober yang lalu tentang penanggulangan polusi udara dalam rangka menyambut HUT ke-254 Kota Yogyakarta dalam artikel Opini SKH Kedaulatan Rakyat ternyata mendapat tanggapan yang cukup serius dari berbagai pihak bahkan juga dari luar Jawa. Hampir semua di antara mereka mempertanyakan baik konsepnya maupun bagaimana tindak lanjutnya, bahkan Sdr Kharis Budiman dan Sdr Wirawan datang ke sekretariat LSM tersebut, mendiskusikan tindak lanjutnya dan berkehendak berpartisipasi aktif ke dalam gerakan ini.

Sayangnya dari kalangan Pimpinan/Pemerintah Daerah terutama kota Yogyakarta sama sekali tidak ada respons menanggapi imbauan bagi penanggulangan polusi udara kota Yogyakarta dan sekitarnya itu. Dalam buku Mendesain Penanggulangan Polusi Udara Kota Yogyakarta dan Sekitarnya setelah diuraikan dengan panjang lebar betapa akibat akumulasinya pencemaran udara itu terhadap beberapa penyakit bahkan hingga penyakit yang fatal.

Beberapa Event Peduli

Sebenarnya perhatian terhadap terpolusinya kota Yogyakarta dan sekitarnya akibat pencemaran udara sudah lama menjadi perhatian para pakar. Telah tujuh tahun yang lalu Prof Chafid Fandeli Pakar Fak Kehutanan UGM telah mengusulkan suatu desain tentang solusi atas masalah ini melalui apa yang disebut sebagai urban forestry. Kurang dari setahun yang lalu seminar nasional tentang berbagai permasalahan kritis yang dihadapi masyarakat telah berlangsung di DPRD Provinsi DIY juga di antaranya membicarakan tentang polusi udara ini disamping upaya penanggulangan berbagai bencana yang pernah menerpa Yogyakarta.

Namun tanggapan positif dari kalangan masyarakat umum utamanya dari kalangan Pimpinan/Pemerintah Daerah setempat belum nampak dalam arti langkah-langkah konkret yang bersifat prevensi. Banyak hal yang berupa karya penelitian dan lomba karya tulis yang mengarah kepada maksud penanggulangan berbagai bencana sejak dini termasuk dampak negatif polusi udara dihasilkan masyarakat secara perorangan tetapi karena respons yang positif kurang memadai bahkan sama sekali tidak ada maka karya-karya demikian menjadi tidak berguna dan nyaris masuk keranjang sampah. Penanggulangan Polusi Udara Sesuai dengan langkah-langkah yang bercorak akademis dalam rangka upaya untuk menanggulangi polusi udara ini maka aktivitas tersebut memang semestinya bersifat operasional dan manajerial.

Secara keseluruhan dapat disebut sebagai ‘Mendesain Manajemen Penanggulangan Polusi Udara Yogyakarta dan Sekitarnya’. Sebagai unsur pertama manajemen maka unsur planing merupakan langkah awal yang menentukan, oleh karenanya disebut dengan bahasa arsitek: Mendesain (Designin) karena terlibat tiga komponen di dalamnya yakni: (1) masyarakat luas hingga ke RT/RW dan Pres, (2) tokoh-tokoh masyarakat formal maupun non-formal termasuk para pakar, dan (3) Pemerintah Daerah setempat; maka ketiga komponen tersebut harus mencapai komitmen bersama dalam suatu kesepakatan formal. Selanjutnya setelah membicarakan hal ikhwal isi langkah-langkah tindak lanjutnya digambarkan suatu pembagian tugas baik horisontal maupun langkah-langkah ke depan (prospektif).

Devision of work and responsibility itu, seperti pembibitan pepohonan Genitri dan lain-lainnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab siapa termasuk pembudidayaan bibit, kemudian penanamannya menurut desain tata kota tata ruang berikut pemeliharaannya; dalam hal ini juga kampanye untuk dibudidayakan oleh masyarakat Yogyakarta yang berminat, tentu diikuti dengan upaya mencari pangsa pasar atas bagian-bagian dari pepohonan itu.

Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hubungan dengan dana berupa langkah-langkah yang perlu pembiayaan berarti harus masuk kedalam APBD masing-masing daerah serta sustainabilitynya (agar jika terjadi pergantian Pimpinan Daerah tidak dipenggal oleh kebijakan baru yang lebih mengedepankan selera pribadi). Salah satu unsur dalam komponen tersebut adalah para pakar dari perguruan tinggi yang perlu dipartisipasikan untuk mengembangkan R&D (research and development) agar keseluruhan langkah tindak lanjut justified, mengingat pepohonan yang disarankan ini belum dikenal secara baik oleh masyarakat awam. Sekiranya perancangan ini akan dioperasionalisasikan dengan bersungguh-sungguh maka LSM Swa Madani bersedia untuk menformulasikan langkah-langkah termaksud serta berbagi pendapat dan mendampingi aktivitas nyata yang akan di tempuh. Untuk kepentingan masyarakat luas doa kita bersama semoga berhasil. q - c. (1932-2010).

*) Drs Pariata Westra SH SE, Penulis Buku Mendesain Manajemen Menanggulangan Polusi Udara Kota Yogyakarta dan Sekitarnya, 2006.

20 Tahun Deklarasi Ganjuran

2010-10-21T13:31:00.000+07:00

Oleh; Agus Tridiatno
Kedaulatan Rakyat. 21/10/2010

Hari Pangan Sedunia (World Food Day) yang dirayakan pada tanggal 16 Oktober menorehkan catatan historis penting bagi Yogyakarta, khususnya desa Ganjuran, Kabupaten Bantul. Dalam Seminar Internasional kaum tani se-Asia yang diselenggarakan di Ganjuran 20 tahun yang lalu dicetuskan Deklarasi Ganjuran yang berkomitmen untuk membangun pertanian dan pedesaan yang lestari, dengan empat ciri yaitu berwawasan lingkungan (ecologically sound), murah dan dapat terjangkau secara ekonomis (economically feasible), berakar pada budaya setempat (culturally rooted), dan berkeadilan sosial (socially just).

Deklarasi ini ditindaklanjuti dengan didirikannya Paguyuban Tani Hari Pangan Sedunia yang dibidani oleh Prof Dr Loekman Soetrisno (almarhum) dari Universitas Gadjah Mada dengan moderator pastor Gregorius Utomo. Pada tahun 1994 nelayan turut bergabung dalam paguyuban ini sehingga namanya menjadi Paguyuban Tani dan Nelayan Hari Pangan Sedunia atau PTNHPS. Sekretariat Pelayanan Tani Hari Pangan Sedunia didirikan tahun 1992, yang kemudian juga berganti nama menjadi Sekretariat Tani dan Nelayan Hari Pangan Sedunia bertempat di Tegalgendu, Kotagede, Yogyakarta.

Dengan visi membangun pertanian dan pedesaan lestari, PTNHPS melaksanakan gerakan moral yang memperjuangkan kemandirian petani dan desa melalui program-program pengembangan pola produksi lestari, pola konsumsi lestari, menentang konsumerisme, dan pertanian organik (G Utomo,”Deklarasi Ganjuran, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lestari”).

Pola produksi lestari mempromosikan pemakaian pupuk dan bibit lokal, serta cara-cara pengendalian hama pertanian secara alami. Ditempatkan dalam konteks tahun 1990-an sewaktu pemerintahan Orde Baru dengan gigih menggalakkan ekstensifikasi pertanian dengan pelbagai upaya mendatangkan bibit, pupuk, dan obat-obatan dari luar dengan janji-janji meningkatkan swasembada pangan, Deklarasi Ganjuran dan pelbagai tindakan lanjutannya adalah gerakan yang sangat berani dan penuh risiko. Tidak mustahil bahwa waktu itu Deklarasi Ganjuran dan gerakan-gerakannya dianggap sebagai pembangkang, mbalela, tidak realistis, kolot dan sebagainya.

Tetapi saat ini tidaklah salah kalau dikatakan bahwa Deklarasi Ganjuran dan gerakannya dapat menjawab pelbagai kecemasan akan bahaya kerusakan alam dan pemanasan global yang akhir-akhir ini banyak dirisaukan. Maka pantaslah kalau Deklarasi Ganjuran 1990 dicatat dengan tinta emas di dalam sejarah pengembangan pertanian dan pedesaan yang berwawasan ke depan. Dalam konteks Hari Pangan Sedunia 2010 yang mengambil tema “bersatu melawan kelaparan” (united against hunger) Deklarasi Ganjuran dan gerakan-gerakannya menjadi amat relevan. Amanat Deklarasi Ganjuran untuk mengupayakan keadilan sosial sangatlah mendesak untuk dilaksanakan.

Perayaan Hari Pangan Sedunia tahun ini kembali diselenggarakan di Ganjuran, Kabupaten Bantul. Tentu saja tujuan pertama adalah untuk mengenang peristiwa penting Deklarasi Ganjuran 20 tahun. Perayaan kali ini juga dipakai untuk mensyukuri keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dengan bukti-bukti nyata semakin menyebarluasnya gerakan pertanian organik dan semakin banyaknya masyarakat tertarik untuk menikmati hasil pertanian organik. Lebih dari semua itu, harus terus diperjuangkan agar semakin banyak orang menghayati semangat hidup yang mengutamakan pelestarian seluruh ciptaan Tuhan, dari pada kenikmatan sesaat. q - c. (1821-2010).

*) Agus Tridiatno, Dosen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta; peserta program doktor studi Agama-agama di ICRS - Yogya.

Perubahan Iklim: Teknologi Pertanian Antisipatif

2010-10-19T13:35:00.000+07:00

Ileh: Ir Retno Dwi Wahyuningrum & Fibriyanti SP MSi
Kedaulatan Rakyat. 19/10/2010

Sepanjang tahun 2010 yang telah terjadi adalah hujan yang bersambung, tiada putus. Dapat dikatakan La Nina telah terjadi. Kekeringan seperti ini disebut El Nino. Biasanya setelah terjadi La Nina, disusul dengan El Nino di tahun berikutnya, yang sangat berpengaruh terhadap curah hujan di Indonesia. Dan kekeringan yang pernah terjadi akibat El Nino yaitu pada tahun 1982/1983, 1986/1987 dan 1997/1998. Akankah terjadi El Nino di tahun 2011?

Teknologi Pertanian Antisipatif

Harapan kita semua tentu di tahun 2011 tidak terjadi El Nino. Namun, bila terjadi, tentu kita harus “bersiap payung sebelum hujan”. Pertanian sangat tergantung air, apapun yang ditanam dan di manapun. Tetapi sisi positifnya adalah kecukupan air masih bisa direkayasa demi pertumbuhan dan produksi tanaman, misalnya dengan manajemen pengelolaan air, menggunakan benih yang tahan genangan atau sebaliknya tahan kekeringan, menggunakan varietas umur pendek dsb. Rekayasa teknologi ini telah tersedia, sekarang bagaimana mengaplikasikannya untuk mengatasi musim hujan di sisa waktu tahun 2010 ini dan kemungkinan terjadinya kekeringan di tahun 2011.

Hal yang terjadi di 2010 tahun basah, pertama-tama adalah perubahan pola tanam dari biasanya padi-padi-palawija menjadi padi 3 kali. Kedua, sebagai akibatnya terjadi ledakan hama dan penyakit, hama dan penyakit tanaman mendapatkan lingkungan yang sesuai yaitu kelembaban tinggi serta inang tersedia terus menerus akibat padi ditanam 3 kali setahun. Ketiga, tentu saja semua hal itu akan berpengaruh terhadap produktivitas pangan. Untuk mengurangi dampaknya petani dapat menerapkan pergiliran varietas, yaitu menanam padi varietas berbeda dengan yang lalu, agar hama dan penyakit yang sama tidak berkembang. Untuk daerah endemi hama wereng dan hawar daun disarankan untuk menanam varietas tahan wereng seperti Inpari 3, Inpari 4, Inpari 6 dan Inpari 13, dan bukan padi hibrida yang rentan terhadap hama dan penyakit. Untuk mengantisipasi kekeringan datang lebih awal di tahun 2011, maka disarankan pada MT II (Januari - Februari 2011) untuk menanam padi varietas umur pendek misalnya: Silugonggo atau Dodokan.

Dapat pula dibantu dengan teknologi persemaian kering atau sistem dapok untuk menghemat waktu tanam dan efisiensi penggunaan lahan. Khusus untuk pertanian lahan kering, pada bulan-bulan basah dan lembab ini, hama dan penyakit perlu diwaspadai juga. Cara penanggulangannya adalah dengan pengolahan tanah yang baik dan bibit kedelai atau jagung dilakukan seed treatment sebelum ditanam.

Untuk tahun 2011, ada beberapa alternatif kemungkinan yang terjadi dan antisipasi untuk mempertahankan kecukupan pangan yaitu:

Awal musim hujan mundur dan curah hujan di bawah normal, yang perlu dilakukan adalah: 1. Penanaman padi gogo rancah berumur pendek di musim hujan (MH) dan padi berumur sedang dengan teknologi walik jerami pada musim kemarau (MK); 2. Pemanfaatan rawa lebak tengahan dan dalam, yang masih berair untuk budidaya padi; 3. Pemanfaatan sumber air alternatif (sungai atau air tanah dalam).
Awal musim hujan mundur dan curah hujan normal, alternatif yang dilakukan adalah: 1. Optimalisasi pemanfaatan air dengan sistem semai kering dan pengolahan tanah sebelum MH; 2. Menanam varietas umur pendek (genjah) untuk memaksimalkan MT 1; 3. Menerapkan irigasi glontor dan menanam padi sesuai dengan jadwal pengglontoran air.
Awal musim hujan tetap, curah hujan di bawah normal, yang perlu dilakukan adalah: menanam padi varietas unggul tahan kekeringan, berumur sedang atau genjah dengan teknologi walik jerami; 2. Penerapan teknik irigasi giring-giring, dan 3. Pemanfaatan sumber air alternatif. Berbagai alternatif tersebut di atas masih bisa berubah, tergantung iklim dan terutama curah hujan.

Namun ada kecenderungan alternatif awal musim hujan tetap tetapi curah hujan di bawah normal, yang akan terjadi di tahun 2011, mengingat 2010 sebagai tahun yang basah. Untuk ketepatan prediksi tersebut, sangat dibutuhkan data dan perhitungan prakiraan cuaca dari institusi yang berwenang. Oleh karena itu kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sangat diharapkan karena proses produksi pangan tergantung dari ramalan cuacanya. q - k. (1845-2010).

*) Ir Retno Dwi Wahyuningrum & Fibriyanti SP MSi, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Yogyakarta.

Menjaga Perut dengan Pangan Lokal

2010-10-18T13:39:00.000+07:00

Oleh: William E Aipipidely & Nandhes Adi Firmanto
KR. 18/10/2010

Fenomena perubahan iklim global yang makin kronis, membuat berbagai negara di dunia mencari alternatif-alternatif baru yang berkaitan dengan ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan erat kaitannya dengan upaya menanggulangi kemiskinan di aras global, regional dan lokal. Setiap tanggal 16 Oktober semua negara di dunia merayakan Hari Pangan Sedunia. Sehari, kemudian, tepatnya 17 Oktober, Hari Penanggulangan Kemiskinan Sedunia juga dirayakan. Kedua perayaan ini, sejatinya, mengingatkan kita semua begitu sentralnya pangan bagi kelanjutan hidup manusia.

Sepertinya, upaya menyediakan pangan bagi manusia, baik dalam konteks global maupun lokal, sebagai salah satu cara menemukan ketahanan pangan, masih menemui jalan terjal. Tiga puluh tahun setelah konferensi anggota FAO untuk menetapkan hari pangan sedunia, dengan aneka tema kampanye seperti Achieving food security in times of crisis, Biodiversity for Food Security, Food for the Future, hingga saat ini, umat manusia masih disergap ancaman kekurangan pangan.

Belum lama ini, ancaman itu terjadi dengan krisis gandum, akibat gagal panen yang terjadi di Rusia. Rusia sebagai produsen gandum terbesar di dunia, tentu menimbulkan keresahn akan krisis pangan dunia. Krisis ini juga berpengaruh pada kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri kita, mengingat kebutuhan gandum nasional sebesar 4,5 juta ton per tahun sedangkan produksi gandum dalam negeri 4 juta ton per tahun. Maka, untuk memenuhi kekurangan itu gandum harus diimpor. Karena, begitu banyak pangan yang kita konsumsi berbahan dasar tepung, seperti roti, mie dan gorengan. Menurut Franciscus Melirang, Direktur Utama Bogasari, para pedagang kaki lima di Tanah Air dalam setahun ke depan akan kesulitan mencari tepung murah. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bahwa kita dapat terimbas oleh krisis pangan dunia (Tempointeraktif.com).

Fakta ini menunjukkan, apa yang terjadi di Rusia bisa pula terjadi di Indonesia. Fakta ini juga bercrita bahwa krisis pangan global akan ikut menentukan krisis pangan di tingkat lokal dan nasional. Pada saat yang sama, di tingkat lokal produksi pertanian banyak yang mengalami kegagalan. Jika keadaan ini tidak disikapi dengan kesadaran bahwa kondisi perubahan iklim membutuhkan strategi orientasi baru dalam pemilihan produk pertanian yang cocok dengan dinamika iklim, maka bukan tidak mungkin ketiadaan pangan akan mengakibatkan kemiskinan yang makin akut. Kesadaran ini penting bagi semua stakeholder - pemerintah pusat, pemda, dunia usaha dan masyarakat - agar meminimalkan kerugian petani sebagai penjaga gawang ketahanan pangan. Prof Triwibowo Yuwono menyebutnya dengan perubahan mindset. Karena, dengan ketahanan pangan yang kuat, maka kita dapat mengatasi meningkatnya kemiskinan.

Pangan Lokal
Sesungguhnya, kegalauan global soal pangan tak perlu terjadi di negeri ini. Alasannya jelas. Kita memiliki aneka jenis pangan lokal yang sangat melimpah di seantero negeri ini. Dari sukun, ubi kayu, ubi jalar, jagung, jenis kacang-kacangan sampai berbagai jenis pangan lokal lain, dapat menjadi lumbung pangan yang memberikan garansi keamanan pangan bagi kita. Pangan lokal pun dapat dibeli dengan harga murah, tanpa mengurangi nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Pangan lokal juga tidak kalah dengan beras. Menurut Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, jagung memiliki nilai gizi dua kali lipat dari beras (Bisnisukm. com). Pameran dan Bazar Diversifikasi Pangan Lokal yang diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Yogyakarta (4-8/10) adalah bentuk ikhtiar agar kita tidak terperosok pada ketiadaan pangan. q - g. (1834-2010).

*) William E Aipipidely, Konsultan Komunikasi, CSR & LSM, Pendiri Komunitas Inovasi Sosial Mannadoa **) Nandhes Adi Firmanto, Pegiat di Komunitas Inovasi Sosial Mannadoa.

Renungan Hari Pangan Sedunia

2010-10-16T15:52:00.000+07:00

Oleh: Haryadi Baskoro SSos MA MHum
KR. 16/10/2010

Hari Pangan Sedunia (World Food Day) diperingati setiap 16 Oktober. Pada 1970, konferensi Food and Agriculture Organization (FAO) ke-20 mencetuskan resolusi nomor 179 yang menetapkan tanggal peringatan tersebut, sesuai hari lahir FAO pada 16 Oktober 1945.
Peringatan yang diprakarsai FAO itu merepresentasikan kesadaran dunia akan seriusnya masalah pangan. Menurut data FAO pada 1996 terdapat 800 juta orang dari total 5,76 miliar penduduk dunia menderita kurang pangan, di antaranya adalah 200 juta balita (Zulkifli, 2009).
Masalah pangan sebenarnya terkait dengan masalah ketidakadilan. WHO (World Health Organization) pada 2001 memberi pernyataan: “Kelaparan adalah persoalan distribusi yang timpang (maldistribution) dan masalah ketidakadilan, bukan masalah kekurangan pangan. Makanya, meskipun ada kelimpahan, kelaparan tetap saja menghantui.” Ketidakadilan ini terkait dengan sistem yang tidak fair dan kekurangmampuan negara untuk mengurus masalah pangan tersebut.
Ketidakadilan pangan terjadi karena sistem kapitalisme ekonomi. Khudori (2005) menegaskan bahwa mata rantai perdagangan pangan di negara maju maupun di negara berkembang sudah tidak bisa dikontrol oleh negara tetapi oleh corporate. Sebagai contoh, ada 10 perusahaan yang mengontrol 32 persen perdagangan bibit dan menguasai 100 persen pasar bibit transgenik. Hanya ada 5 perusahaan yang mengendalikan perdagangan biji-bijian. Ketidakadilan terjadi karena para pemodal itu mengedepankan kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan orang banyak.
Masalah ketidakadilan diselesaikan dengan dua pendekatan, pertama penataan ulang manajemen pangan. Di sisi lain, masalah ketidakadilan perlu diselesaikan dengan pendekatan berbasis solidaritas sosial. Logikanya sederhana saja, andaikan mereka yang berkelimpahan pangan mau berbagi, tak ada yang kelaparan. Sejatinya, menurut perhitungan logis, dunia ini mampu mengenyangkan perut 12 miliar orang -jumlah penduduk dunia hanya separo dari itu (Khudori, 2005). Hal itu menunjukkan bagaimana manusia tak bisa berbagi dengan sesamanya.
Hari Pangan Sedunia semestinya menyentuh nurani, memotivasi setiap insan untuk hidup berbagi. Karena itu, saatnya agama menjadi motor untuk membangkitkan semangat solidaritas pangan. Setiap agama mengajarkan semangat berbagi hidup. Islam mewajibkan umatnya untuk memberikan zakat kepada fakir miskin. Ajaran Kristiani mendorong sikap kasih kepada sesama tanpa pandang bulu, bahkan kepada orang yang memusuhi kita (“Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air” - Ams 25:21).
Solidaritas pangan dapat pula ditumbuhkan dengan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Orang Jawa mempunyai semboyan “mangan ora mangan kumpul” (makan tidak makan kumpul). Pesannya adalah penekanan pada kebersamaan, bukan sikap individualisme (kumpul ora kumpul mangan) dan bukan free fight liberalism (jika kumpul maka saling memakan). Menurut Roqip (2007), semangat kebersamaan mendorong untuk berbagi rezeki, termasuk berbagi pangan seperti konsep “wonten sekedhik dipandum sekedhik, wonten kathah enggih dipandum kathah” (ada sedikit dibagi sedikit, ada banyak juga dibagi banyak) .
Solidaritas pangan juga tumbuh dari kelembutan perasaan kemanusiaan (altruisme) - karena itu perlu pendidikan karakter. Menurut WHO, sekarang ada 1,7 miliar orang (1 dari 5 penduduk dunia) mengalami kegemukan. Di Asia saja, akan ada 190 juta orang gemuk pada 2030 nanti. Sementara itu sangat banyak orang mengalami “kegemukan” karena kelaparan, alias menderita busung lapar. Apa yang anda pikirkan saat menyantap makanan lezat di restoran mewah langganan anda? q - o. (1835-2010).

*) Haryadi Baskoro SSos MA MHum, Pengamat, Peneliti, Penulis Bidang Kebudayaan.

‘Indomie’ dan Bangsa Indonesia

2010-10-13T15:55:00.000+07:00

Opini KR. 13/10/2010

PRODUK mie instan ‘Indomie’ dari Indonesia yang beredar di Taiwan, ditarik dari dua supermarket terkemuka Parkshop dan Welcome. Alasan yang dipublikasikan dalam dan luar negeri Taiwan, produk mie instan tersebut mengandung pengawet E218 atau Metyl P-Hydroxybenzoate (bahan pangan pengawet) yang dilarang di negeri itu.

Pelaporan resmi oleh aparat stempat yang segera dipublikasikan tersebut, langsung menuai respons tak hanya dari Indonesia, Pantauan media massa hingga Selasa (12/10) Singapura juga segera aktif melakukan penelitian terhadap Indomie yang juga beredar di sana. Hongkong pun melakukan hal yang sama. Menurut Agri-Food Veterinarry Authority (AVA) Singapura juga tidak mengizinkan pemakaian zat pengawet itu pada produk mie instan. Saat ini, AVA tengah melakukan pengujian. Mereka berjanji segera mengumumkan hasilnya ke publik begitu proses tes selesai.
Harus diakui jenis makanan instan ini memang sangat populer di kalangan masyarakat. Konon, tak ada penduduk yang belum pernah mencicipi mie instan. Meskipun konsumsi terhadap mie instan, sampai saat ini masih terus pro-kontra. Dianjurkan untuk konsumsi, hanya dalam kondisi darurat. Sangat dianjurkan tidak dikonsumsi terlalu sering, karena memang banyak mengandung zat (kimia) tambahan untuk pewarna maupun pengawet.
Membicarakan kasus mie instan yang ditarik dari peredaran di Taiwan - nampak sama penting dengan kasus lain yang tengah menjadi cover story dan head line seperti kasus KPK dan bencana alam Wasior. Seperti diketahui, produk mie instan Indomie ditarik dari sejumlah supermarket di Taiwan karena mengandung zat pengawet methyl p-hydroxybenzoate yang dilarang di Taiwan.
Namun kita perlu ikut mencermati kasus ini. Sebab ternyata asam benzoat (E210) dan methylparaben (E218) di Taiwan juga dikenal sebagai bahan pengawet yang dinyatakan aman. Otomatis, zat tersebut legal. Hal ini dikuatkan dalam sidang FAO (Organisasi Pangan PBB) di Beijing pada 15-19 Maret 2010 yang menyebut methylparaben layak untuk dikonsumsi.
Selama ini, ternyata Indomie sudah beredar di Taiwan sejak 15 tahun lalu. Awam pun akan segera mempertanyakan: ada apa di balik tindakan (kebijakan?) menarik produk tersebut? Para pakar bisnis, akan melihat sebagai persaingan dagang yang lazim terjadi di era perdagangan bebas ini.
Untuk mencegah agar tidak muncul sentimen lain yang lebih emosional, misal, seputar harga diri bangsa (yang dilecehkan) dari sudut pandang ilmiah dan perundangan — maka harus segera dicari solusi yang tepat, tegas dan bermartabat. Kalaupun Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga mengatakan kasus dilarang beredarnya Indomie di Taiwan berkaitan dengan perang dagang.
Untuk itu harus fairness . Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi pangan maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bisa akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telaah kasus yang tidak objektif.
Dalam hal mie instan ini, kita harus tampil sebagai pemenang yang elegan. Mari kita tepiskan noda sebagai bangsa (Indonesia) yang selalu kalah. Jangan sampai lagi kalah diplomasi di laut, kalah di darat, kalah di ekspor. q - s

Pernahkah Indonesia Berswasembada Beras ?

2010-10-12T15:57:00.000+07:00

Oleh: Ir Hatta Sunanto MS
KR. 12/10/2010

Sebuah koran ibukota terbitan 22 September 2010 memuat berita berjudul: Impor Beras Takkan Sulit. “Bulog tidak akan mengalami kesulitan untuk merealisasikan impor beras seandainya diperintahkan mengimpor,” kata Direktur Perum Bulog Sutarto Alimoeso, Selasa (21/9) di Jakarta. Hingga kini masih ada kerja sama ekspor-impor beras antara Pemerintah Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu tidak ada kendala berarti jika pemerintah memerintahkan Perum Bulog mengimpor beras untuk menambah stok pangan nasional, maksimal beras yang harus diimpor 700.000 ton.

Sejak pemerintah Orde Baru, masalah impor beras itu selalu diributkan. Hal ini berkaitan dengan pengkondisian “swasembada beras”, yaitu kondisi di mana Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena hasil produksi beras nasional telah mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Pernyataan penguasa pemerintah bahwa telah tercapai tingkatan swasembada beras itu merupakan “politik pencitraan” penguasa yang menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya mengenai telah tercapainya tingkatan swasembada beras itu merupakan “politik pencitraan” penguasa yang menunjukkan keberhasilan pembangunan pertanian khususnya mengenai telah tercapainya tingkatan swasembada beras, meskipun sesungguhnya tingkatan swasembada beras itu tidak tercapai.

Politik pencitraan penguasaan pemerintah mengenai telah tercapainya tingkat swasembada beras itu tampak jelas pada masa pemerintahan Orde Baru dan pada masa pemerihtahan SBY.

Swasembada Beras Itu Mahal
Pada masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, program pencapaian swasembada beras dilakukan sejak Reelita I (1969-1974). Program itu dikenal dengan istilah Revolusi Hijau yaitu terutama dengan digunakan pupuk-pupuk kimia anorganik seperti TSP, Urea, KCL dan berbagai macam pestisida pada tanaman padi melalui berbagai sistem pelaksanaan intensifikasi yaitu: Bimas, Inmas, Insus, dan Supra Insus. Petani wajib menggunakan berbagai pupukk dan pestisida tersebut dengan membeli melalui sistem Kredit Usaha Tani (KUT).

Selanjutnya, pemerintah melakukan pencetakan-pencetakan lahan sawah melalui pembangunan waduk-waduk sehingga areal tanaman padi semakin luas. Hasilnya cukup memuaskan yaitu produksi beras nasional meningkat pesat. Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan internasional dari FAO pada tahun 1984 sebab Indonesia sampai tahun 1980 sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 1984 itu Indonesia dinyatakan sebagai negara produsen beras terbesar nomor tiga di dunia setelah RRC dan India.

Namun kemudian muncul keprihatinan karena setelah tahun 1984 ternyata kenaikan produksi beras nasional semakin menurun dan sulit ditingkatkan lagi (mengalami kejenuhan). Lebih mengejutkan lagi, bahwa pada masa periode swasembada beras itu banyak beras dari luar negeri yang masuk Indonesia melalui pelabuhan Belawan Medan dan pelabuhan lainnya. Sedang pemerintah pada waktu itu masih tetap bersuara lantang “tidak akan impor beras”. Memang pada masa itu mass media sangat tabu memberitakan masalah swasembada beras.

Yang tidak dapat dibantah adalah bahwa biaya untuk mencapai tingkatan swasembada beras itu sangat mahal. Indikatornya adalah sebagai berikut:

Tunggakan KUT secara nasional yang berada di tangan para petani yang berupa pinjaman berbagai macam pupuk dan pestisida yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah sampai sekarang ini sangat sulit ditagih.
Pencetakan lahan-lahan sawah baru dengan membangun banyak waduk telah menggunakan biaya sangat besar. Namun kondisi waduk-waduk itu yang semula dapat diperkirakan berumur panjang ternyata akan berumur pendek karena waduk-waduk mengalami sedimentasi atau pendangkalan. Sedimentasi berasal dari erosi tanah di daerah hulu yang berupa kawasan hutan yang semakin gundul, yang pada musim hujan berlangsung banjir lumpur masuk ke waduk.

Pada masa pemerintahan SBY pada periode pertama (2004-2009) dan periode kedua yang sedang berlangsung sekarang ini (2009-2014) fenomenanya lain. Program pembangunan pertanian tidak tampak dilakukan. Namun pemerintah bersuara lantang dengan “program mempertahankan swasembada beras”. Sedang data dari Bulog menunjukkan volume impor beras yaitu sebesar 29.350 ton (tahun 2004), 68.800 ton (tahun 2005), 83.100 ton (tahun 2006), dan 120.000 ton (tahun 2007).

Sangat ironis.
Diperkirakan banyak juga impor beras secara ilegal, terutama setelah adanya kebijakan diturunkannya cukai impor beras mulai 1 Januari 2008. Sehingga stok pangan beras nasional pada masa pemerintahan SBY itu memang cukup melimpah sehingga wajar jika pemerintah secara lantang memprogramkan “mempertahankan swasembada beras”.

Logika tersebut juga telah diungkapkan Prof Mochamat Maksum dalam analisisnya yang dimuat harian Kedaulatan Rakyat berjudul: Swasembada Beras Ilegal (KR, 13 Agustus 2010) dan berjudul Surplus Kok Impor (KR, 21 September 2010).

Penutup
Secara logika, selama ini Indonesia belum pernah mencapai tingkatan swasembada beras dalam arti sebenarnya, yaitu hasil produksi beras di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Dengan demikian pernyataan penguasa pemerintahan bahwa Indonesia telah mencapai tingkatan swasembada beras atau dengan lantang memprogramkan mempertahankan swasembada beras itu semata-mata merupakan “politik pencitraan” atau hanya merupakan “retorika politik”.

Tingkatan swasembada beras itu dapat tercapai dengan biaya yang amat sangat mahal. Mampukah Indonesia mencapainya dalam kondisi perekonomian negara yang sangat suram ini? Sedangkan pada sisi yang lain perkembangan jumlah penduduk sangat pesat yang semuanya mengonsumsi beras sebagai pangan pokoknya. Lebih memprihatinkan lagi bahwa lahan pertanian sawah yang tersedia untuk tanaman padi semakin menyempit.

Semuanya itu merupakan tantangan sangat berat bagi pemerintah. Sayangnya, Kementerian Pertanian sekarang ini dipimpin oleh seorang sarjana peternakan dari habitat partai politik. Bukan dari kalangan profesional bidang pertanian. q - s. (1800-2010).

*) Ir Hatta Sunanto MS, Pengamat Pembangunan Pertanian, Lektor Kepala pada STIE Pariwisata API Yogyakarta.

PELUANG PENGEMBANGAN MASIH TERBUKA ; Temulawak, Tanaman Empon-empon untuk Jamu

2010-09-30T15:59:00.000+07:00

Oleh: Ir Martopo Indra W
KR. 30/09/2010

Komoditas Biofarmaka (tanaman obat-obatan) khususnya temulawak merupakan komoditas yang telah dikembangkan di Kabupaten Bantul sejak zaman penjajahan Belanda. Sentra komoditas temulawak berada di Kecamatan Imogiri dan Dlingo. Manfaat Temulawak cukup banyak, antara lain sebagai obat, kosmetik, minuman kesehatan dan jamu tradisional.
Hasil penelitian membuktikan bahwa temulawak mempunyai berbagai macam khasiat, antara lain sebagai anti bakteri, anti diabetic, anti diare, anti inflamasi, anti hepatotoxic, juga sebagai zat analgesic dan insektisida (Sidik, et Al. 1955). Mengingat banyaknya manfaat temulawak, peluang pengembangan tanaman ini sangat terbuka.
Salah satu komponen penting dalam menghasilkan produk temulawak bermutu dan berdaya saing tinggi adalah penggunaan benih bermutu. Benih temulawak bermutu ditandai dengan kadar pati tinggi, yaitu apabila dipotong melintang warna daging terlihat cerah, kulit rimpang licin, tidak berkerut, mengkilat dan tidak mudah terkelupas, rimpang bernas dan sehat. Sejalan dengan berkembangnya usaha budidaya temulawak dewasa ini, maka kebutuhan akan benih temulawak bermutu juga meningkat.
Namun demikian, saat ini ketersediaan benih bermutu belum memadai, baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinyuitas penyediaan benihnya. Sehubungan di Kabupaten Bantul mempunyai temulawak lokal Imogiri yang cukup potensial untuk dikembangkan, maka pada tahun 2009 dilakukan penangkaran. Namun belum bisa disertifikasi karena belum dilepas baru dikeluarkan surat keterangan mutu oleh BPSBP Provinsi DIY. Karena itu pada tahun 2010 ini diharapkan temulawak dari Bantul dapat dilepas oleh Menteri Pertanian RI selanjutnya dilakukan sertifikasi.
Sebagian peneliti tanaman berpendapat bahwa temulawak berasal dari pulau Jawa, kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, India, dan Filipina. Tanaman temulawak dikenal masyarakat sebagai tanaman empon-empon yang dipergunakan sebagai jamu tradisional. Tanaman temulawak merupakan warisan para leluhur secara turun temurun sebagai obat tradisional pada masa kerajaan Mataram yang ada di Pleret tahun 1746. Saat itu para keluarga kraton sampai abdi dalem mengonsumsi obat tradisional. Konon, saat membangun kerajaan para abdi dalem banyak yang sakit perut sehingga raja memerintahkan agar semua abdi dalem meminum temulawak dan ternyata sangat mujarab untuk menyembuhkan.
Tanaman temulawak ditanam sejak berdirinya kraton Mataram sebagai bahan baku jamu racikan maupun obat tradisional yang dibudidayakan di sekitar kerajaan Mataram. Terletak di Pleret sampai Imogiri yang sekarang berkembang ke Mangunan Dlingo. Saat ini berkembang ke kecamatan lain yaitu di Pajangan, Sedayu, Kretek, Pundong, dan Kasihan.
Pengembangan budidaya temulawak selain merupakan upaya pelestarian sumber daya plasma nutfah tanaman obat, juga berfungsi sosial untuk perluasan lapangan kerja dan menunjang peningkatan industri pedesaan. Komoditas ini memberikan peluang cukup tinggi dalam kapasitas serapnya, baik dalam sektor formal (industri jamu) maupun sektor informal (jamu gendong, pedagang simplisia, petani pembudidaya, dan pengumpul simplisia). Perbaikan teknik budidaya secara intensif dan penanganan pasca panen temulawak yang memadai diharapkan berperan dalam menunjang pengembangan industri makanan, minuman, dan kosmetika (Rukmana, R. 1994).
Perbanyakan tanaman temulawak dilakukan menggunakan rimpang-rimpangnya baik, berupa rimpang induk (rimpang utama) maupun rimpang anakan (rimpang cabang). Keperluan rimpang induk adalah 1.500 - 2.000 kg/Ha dan rimpang cabang sebanyak 500 - 700 kg/Ha. q - c.(1714-2010).

Ir Martopo Indra W, PBT UPTD BPSBP DIY.

Melaksanakan Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan

2010-09-25T07:55:00.000+07:00

Oleh: M Irsyad Thamrin SH MH
KR. 25/09/2010

Melihat perkembangan negara-negara tetangga seperti Thailand maupun Vietnam dalam hal produktivitas pangan, timbul pertanyaan mengapa Indonesia yang secara geografis lebih luas dan subur tidak mampu melakukan swasembada pangan apalagi menjadi eksportir beras.
Mencermati tulisan Yusuf (staf khusus Presiden Bidang Pangan dan Energi), dalam sebuah tulisan di sebuah media cetak (Selasa 21 September 2010), mengenai berbagai macam persoalan yang menjadi kendala dalam peningkatan produktivitas pangan. Ada hal yang fundamental yang terlupakan dalam paparan tersebut, yakni masalah lahan pertanian (baca: agraria) di Indonesia. Sangat disayangkan apabila persoalan agraria ini tidak disinggung atau dijadikan salah satu variabel persoalan penurunan produktivitas pertanian di Indonesia.
Demikian pentingnya pengaturan agraria sehingga tanggal 24 September 1960 dijadikan tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena terjadi perubahan fundamental dalam politik pertanahan dan hukum Agraria dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Regulasi ini meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang bertujuan membawa perwujudan “Tanah dan Sumber Daya Agraria” untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui sebuah proses Reforma Agraria yang dijalankan secara komprehensif, konsisten dan berkelanjutan. Momentum tersebut selanjutnya dikenal sebagai Hari Tani Nasional, dimana spirit dari regulasi tersebut adalah memberikan perlindungan bagi kaum tani dalam politik pertanahan.
Ironinya walau Indonesia sudah memiliki UUPA, kebijakan di sektor agraria ini justru memperbesar masalah ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah. Para pemilik modal (baca: investor) justru banyak melakukan eksploitasi atas sumber-sumber agraria tanpa memberikan keuntungan bagi petani kebanyakan. Hampir setiap hari, media massa daerah dan nasional ramai mewartakan permasalahan konflik/ sengketa tanah.
Dari sisi kategori jenis konflik dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: konflik vertikal dan konflik horizontal. Persoalan ini tidak pernah diselesaikan secara serius oleh pemerintah.

Reforma Komprehensif
Melihat realitas ini apa yang harus dilakukan pemerintah untuk swasembada pangan? Tuntutan atas dilaksanakannya reforma agraria, dengan mengarahkan pada kepentingan terselenggaranya penataan struktur kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang timpang dan membuka akses sumber daya agraria bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat petani dan rakyat miskin lainnya seharusnya menjadi kebijakan awal pemerintah.
Petani harus disejahterakan dan diberlakukan secara adil terkait dengan pengaturan, penatagunaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria lainnya. Tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain, tanah diperuntukkan bagi petani yang benar-benar mengerjakan atau mengusahakannya. Kemudian, tanah bukan komoditas atau barang dagangan yang diperjualbelikan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi tanah harus memiliki fungsi sosial dalam arti bermanfaat untuk orang banyak dan penguasaan tanah untuk usaha tani harus semaksimal mungkin merata. Artinya, semua rakyat yang potensial menjadi penggarap sedapat mungkin bisa memperoleh bagian tanah.
Untuk itu, reformasi hak atas tanah tidak dapat dibatasi oleh bukti kepemilikan atau tata guna dan penguasaan tanah semata, tetapi harus berangkat dari kebijakan pemerintahan demokratis yang berorientasi pemerataan.
Keberpihakan kepada petani yang terpinggirkan tidak bisa diganjal dengan dalih membiarkan pasar bebas dan mekanisme pasar berlaku. Padahal negara besar sekalipun, seperti Jepang dan Amerika Serikat, melindungi pasar pertanian domestik yang jadi tumpuan hidup petani kecil. q - g. (1683-2010).

*) M Irsyad Thamrin SH MH, Direktur LBH Yogyakarta.

Hujan di Musim Kemarau Dampak La Nina

2010-09-25T07:54:00.000+07:00

Oleh: Daryono SSi MSi
KR. 25/09/2010

MESKIPUN saat ini sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam periode musim kemarau, tetapi cuaca ekstrim justru melanda berbagai daerah di tanah air. Curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang telah memicu terjadinya sejumlah bencana banjir, tanah longsor dan terjangan angin puting beliung di beberapa daerah yang semestinya sedang berlangsung cuaca kering akibat kemarau.
Tingginya curah hujan pada musim kemarau memang memberi keuntungan bagi banyak petani yang pada tahun sebelumnya mengalami paceklik akibat kemarau, karena dengan hujan di musim kemarau ini masa tanam dan panen mereka menjadi lebih banyak. Hujan di musim kemarau juga memberi banyak manfaat berupa kecukupan kebutuhan pasokan air bagi masyarakat di daerah yang biasanya mengalami kesulitan air di saat musim kemarau. Meskipun diakui bahwa kondisi ini justru akan menyebabkan kerugian besar bagi para petani garam dan tembakau, yang mengharapkan kehadiran banyak sinar matahari di musim kemarau.

Fenomena La Nina
Terjadinya penyimpangan iklim yang memicu terjadinya cuaca ekstrim di musim kemarau tidak lepas dari beberapa faktor pengendali curah hujan seperti memanasnya suhu muka laut di perairan Indonesia. Meningkatnya suhu muka laut di perairan Indonesia menyebabkan semakin intensifnya proses penguapan dan pembentukan awan yang menyebabkan terjadinya banyak hujan. Selain suhu permukaan laut, kondisi cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia akhir-akhir ini terjadi akibat adanya fenomena faktor global La Nina. La Nina menyebabkan penumpukan massa udara yang banyak mengandung uap air di atmosfir Indonesia, sehingga potensi terbentuknya awan hujan menjadi semakin tinggi. Akibatnya pada bulan-bulan di pertengahan tahun 2010 yang seharusnya berlangsung musim kemarau kini justru turun hujan deras di berbagai daerah.
La Nina merupakan fenomena alam global yang ditandai dengan kondisi suhu muka laut di perairan Samudra Pasifik ekuator berada di bawah nilai normalnya (dingin), sementara kondisi suhu muka laut di perairan Benua Maritim Indonesia berada di atas nilai normalnya (hangat). Fenomena La Nina dapat diketahui dari nilai anomali suhu muka laut di perairan Samudra Pasifik. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino yang merupakan fenomena meningkatnya suhu muka laut di perairan Samudera Pasifik yang berdampak kepada terjadinya musim kemarau yang kering dan panjang di Indonesia.
Sebagai kebalikan fenomena alam El Nino, maka saat berlangsungnya La Nina suhu muka laut di perairan Samudera Pasifik akan berubah menjadi dingin. Mendinginnya suhu muka laut ini akan menimbulkan tekanan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia yang terletak di sebelah barat Pasifik akan mengalami tekanan udara rendah akibat menghangatnya suhu muka laut di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan massa udara dari Pasifik akan mengalir ke wilayah Indonesia sehingga terjadi konvergensi massa udara yang kaya uap air, maka peluang terjadinya hujan di wilayah Indonesia menjadi semakin besar. Kecenderungan munculnya fenomena ini sebenarnya sudah teramati sejak awal kemarau 2010.
Hasil prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan sejumlah lembaga pemantau cuaca dunia seperti NOAA (USA), BOM (Australia), Jamstec (Jepang) menunjukkan adanya anomali suhu muka laut negatif. Pada bulan Agustus hingga September 2010 diprediksi terjadi fenomena La Nina moderat, sedangkan pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 akan terjadi fenomena La Nina kuat.
Fenomana La Nina telah mempengaruhi kondisi cuaca di atmosfir Indonesia sejak awal Agustus 2010. Ketika saat itu sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, namun faktanya hujan masih saja tetap turun secara sporadis di berbagai daerah. Kejadian kemarau yang banyak terjadi hujan ini menjadikan periode kemarau 2010 dinamakan sebagai kemarau basah. Berdasarkan data curah hujan hasil pemantauan BMKG di berbagai daerah curah hujan sepanjang Juli hingga Agustus 2010 di atas 50 mm per hari. Ini berarti hampir sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan dengan frekuensi yang terus meningkat.

Paling Ekstrim
Berdasarkan catatan kemarau basah di Indonesia, cuaca 2010 merupakan kondisi yang paling ekstrem selama 12 tahun terakhir. Data pemantauan suhu muka laut perairan Indonesia menunjukkan bahwa La Nina 2010 menyebabkan suhu perairan Indonesia menjadi paling hangat sepanjang 12 tahun terakhir. La Nina telah menimbulkan dampak berupa penyimpangan iklim yang cukup signifikan.
Fenomena memanasnya suhu muka laut yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia ini mirip dengan kondisi iklim di tahun 1998. Namun jika dilihat intensitasnya, tampak suhu muka laut perairan Indonesia jauh lebih tinggi. Penyimpangan iklim saat ini bisa dikatakan unik karena di samping penyimpangannya yang sangat ekstrem, memanasnya suhu muka laut di perairan Indonesia berlangsung secara merata.
Terkait dengan aktivitas La Nina, maka prediksi BMKG menunjukkan bahwa cuaca ekstrem masih akan berlangsung dan melanda sebagain besar wilayah Indonesia hingga akhir tahun ini. Hal ini didasarkan kepada data prediksi suhu muka laut perairan Indonesia yang akan terus hangat hingga bulan Desember 2010. Sementara itu fenomena La Nina diprediksi akan terus dominan hingga Maret 2011 hingga selanjutnya menuju kondisi netral pada bulan April 2011.
Beberapa prediksi yang didasarkan kepada data dan fakta ilmiah di atas, seluruhnya makin mengokohkan kesimpulan mengenai kehadiran La Nina di tahun ini, sehingga segala upaya dalam menghadapi kehadiran cuaca ekstrem dampak La Nina perlu dipersiapkan sedini mungkin. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam dampak cuaca ekstrim yang mungkin dapat terjadi di daerahnya.q-c-(1676-2010).

*) Daryono SSi MSi, Peneliti di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan mahasiswa Program Doktor Ilmu Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM)

Mewujudkan Sentra Produksi Pangan

2010-09-24T07:59:00.000+07:00

Oleh: Benni Setiawan
KR. 24/09/2010

Pangan adalah sumber kekuatan dan modal kita dalam mempertahankan hidup. Dengan demikian ketersediaan pangan yang cukup dengan harga terjangkau merupakan sebuah keharusan. Pasalnya, kelangkaan pangan dan mahalnya harga pangan akan menyebabkan rakyat menderita, miskin atau bahkan mati kelaparan.
Sebagaimana terjadi akhir-akhir ini, di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Yahukimo Papua, busung lapar dan kelaparan menjadi momok yang menakutkan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Indonesia sebagai salah satu lumbung atau sentra pangan dunia masih menyisakan peristiwa kelaparan dan busung lapar? Masihkan bangsa ini disebut sebagai bangsa agraris? Hingga kini setidaknya empat juta ton beras pertahun diimpor pemerintah. Di sisi lain petani Indonesia sangat sulit dalam menjual gabah hasil panennya. Mereka harus senantiasa rugi yang diakibatkan oleh harga pupuk yang mahal dan semakin mengganasnya hama tanaman yang diakibatkan oleh pupuk-pupuk industri.
Petani Indonesia-meninjam istilah pepatah-mati segan hidup pun enggan. Kehidupan petani desa tak ubahnya seperti buruh pabrik yang ditekan oleh waktu dan pekerjaan berat. Ia jarang mendapatkan keuntungan dari apa yang telah diusahakan dan cenderung miskin yang diakibatkan oleh sistem yang tidak pernah memihak.
Petani juga selalu kalah oleh pemilik modal. Artinya, ia akan kalah dengan cukong-cukong dalam negeri maupun luar negeri. Pemilik modal akan mudah menyelundupkan beras, mempermainkan harga pupuk, dan benih.
Kaum neolib mampu mengatur harga beras, karena mereka menguasai pangsa pasar beras internasional. Harga beras tak terjangkau, yang pada akhirnya orang-orang miskin menjadi lapar. Penderitaan panjang orang miskin ini salah satunya disebabkan adanya penyeragaman pangan pada era Orde Baru.Pelajaran kita di Sekolah Dasar (SD) dahulu, ketika ditanya mengenai makanan pokok bangsa Indonesia, peserta didik pasti menjawab dengan satu kata, beras. Beras telah menafikan makanan pokok tradisional lainnya, seperti gandum untuk daerah Maluku dan Irian. Thiwul untuk Gunungkidul dan Wonogiri. Jagung untuk Madura dan lain sebagainya. Keragaman hayati masyarakat Indonesia yang sudah lama ditinggalkan ini seharusnya dikembalikan kepada “hak-haknya”. Indonesia adalah bangsa yang memiliki berbagai ragam ethik, etnis, kultur, ras dan lain sebagainya.
Tiwul, gandum, jagung dan lain sebagainya adalah khasanah budaya adi luhur yang dapat menggantikan beras yang semakin dipermainkan oleh neoliberalisme. Dengan bahan makanan khas tradisional bangsa Indonesia juga akan dapat menekan anggaran impor beras yang terlalu tinggi.

Konsep Butik
Hal tersebut di atas juga perlu didukung oleh upaya pemerintah daerah menjadi sentra-sentra produksi pangan. Artinya, pemerintah daerah sudah saatnya menjadikan daerahnya untuk berswasembada pangan sendiri. Sebagaimana telah dilakukan oleh Fadel Muhammad (mantan Gubernur Gorontalo, kini Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Indonesia Bersatu II).
Fadel Muhammad, memiliki konsep jitu dalam menjadikan daerahnya menjadi sentra produksi pangan. Konsepsi sederhana yang penuh makna telah dipraktikan langsung oleh Fadel Muhammad. Dan kini Gorontalo menjadi sentra produksi pangan (jagung) terbesar di Indonesia. Bahkan jagung dari Gorontalo telah dieksport ke beberapa negara di Eropa dan Amerika.
Keberhasilan Fadel Muhammad ini sudah saatnya ditiru oleh daerah lain. Jika setiap daerah mampu mengembangkan satu sentra produksi pangan, maka Indonesia akan bangkit dari keterpurukan pangan. Indonesia tidak perlu melakukan impor beras, jagung, kedelai dan bahan pangan lainnya. Ketersedian pangan nasional cukup dilakukan dengan pertukaran produksi pangan antar daerah.
Pada akhirnya, bangsa Indonesia, mempunyai kekuatan yang mampu mempertahankan ketahanan pangan di hari depan, yaitu dengan mengembangkan sentra produksi pangan secara khusus di daerah-daerah. Serta mencoba menggali kearifan lokal dengan mengembangkan makanan non beras sebagai antisipasi semakin menyempitnya lahan sawah dan mahalnya harga pangan. q - o . (1674-2010).

*) Benni Setiawan, Pemerhati Masalah Sosial.

Land Reform Tidak Mulus

2010-09-24T07:58:00.000+07:00

Oleh: Laurens Herkulen Maturbongs SP
KR. 24/09/2010

Sejak zaman masyarakat non industri tanah telah mencerminkan bentuk dasar kemakmuran dan menjadi sumber dasar dari kuasa-kuasa ekonomi dan politik. Di sisi lain sistem penguasaan tanah mencerminkan pola hubungan dan susunan pengelompokan sosial. Hubungan penguasaan tanah ini bukan saja menyangkut hubungan manusia dengan tanahnya melainkan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Hakikatnya masalah tanah adalah masalah pembagiannya, penyebarannya dan peruntukannya, sehingga beberapa aspek ini dapat menjadi pintu masuk bagaimana memandang sengketa-sengketa tanah yang terjadi.

UUPA 24 September 1960
Sejak pecahnya revolusi Indonesia tahun 1945 timbul keinginan kuat pemimpin politik untuk mengubah sistem agraria warisan kolonial menjadi sistem agraria nasional. Pada tahun 1948 Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Agraria Jakarta tahun 1951 yang bertugas untuk menyusun konsep RUU tentang agraria. Walaupun akhirnya disahkan pada tanggal 24 september 1960 sebagai UUPA 1960 yang kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional, namun untuk sampai disahkan tidak berjalan mulus karena hingga saat itu pun masih berlangsung perdebatan antara petani tak bertanah versus petani bertanah luas atau tuan tanah.
Lahirnya UUPA di tahun 1960 tentunya menjadi harapan baru bagi petani kecil (petani gurem) dan petani tak bertanah, karena menjadi salah satu landasan hukum perjuangan petani di Indonesia untuk meraih hak-hak kebutuhan dasarnya. Land reform adalah program-program sekitar redistribusi tanah dan merupakan inti dari reformasi agraria. Sedangkan agrarian reform adalah modifikasi berbagai persyaratan yang dapat mempengaruhi sektor pertanian misalnya pengembangan perkreditan, kebijakan harga, penelitian dan penyuluhan, pengembangan koperasi dan pengadaan sarana fisik pupuk, obat-obatan dan sebagainya. Menurut Selo Soemardjan (1984) asas dari Undang-undang ini adalah (1) Untuk mengubah dari sistem agraria kolonial ke nasional sesuai kepentingan negara dan rakyat khususnya petani; (2) Mengakhiri dualisme dan meletakkan dasar-dasar kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan; (3) Memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah.
Pelaksanaan land reform merupakan upaya yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan atas tanah. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 terdapat 561 perusahaan pertambangan menguasai sekitar 525 juta ha lahan untuk pertambangan. Terdapat 2.178 perusahaan yang lahan seluas 3,25 juta ha. Selain penguasaan tanah yang melampaui batas akibat pemberian pembukaan lahan untuk keperluan perkebunan, pertambangan dan lapangan golf juga ada HPH yang menguasai lahan seluas 48,3 juta ha dan pada kawasan industri juga terlihat penguasaan tanah yang melampaui batas.

Jauh Panggang dari Api
Cita-cita luhur yang diwariskan melalui UUPA 1960 sampai 50 tahun ini dalam pelaksanaannya terlihat tidak berjalan mulus, ibarat masih jauh panggang dari api. Kalau selama ini petani hanya menjadi bagian penting dalam proses pengabdiannya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Maka hingga hari inipun mereka mendapat ketidaksungguhan dari sistem yang dibangun untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Karena mereka tidak mendapatkan akses untuk pengusahaan dan penguasaan lahan atau malah justru hak untuk itu direduksi. Tampaknya masih memerlukan waktu yang panjang dan pastinya berjalan tidak mulus bahwa semangat dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang tersebut menjadi kenyataan.
Melalui momentum Hari Tani 2010 tentunya semua pihak yang terkait antara lain: Pemerintah, DPR, Organisasi-organisasi Tani, Lembaga-lembaga Keuangan, LSM, Intelektual-intelektual serta Seluruh Petani di Indonesia bersama-sama berjuang mengurai dan menyelesaikan secara bertahap persoalan-persoalan yang menghambat kemajuan sektor Pertanian dan kesejahteraan Petani.
Perjalanan pelaksanaan UUPA tahun 1960, sejak diundangkan sampai sekarang (sudah 50 tahun lamanya) dirasakan belum ada implementasi yang jelas, yakni implementasi yang mengarah pada perombakan tatanan struktur agraria yang timpang menjadi lebih berkeadilan bagi rakyat Indonesia.

Penanganan Lintas Disiplin Ilmu
Pilihan apakah land reform ditempuh melalui jalan serempak, cepat dan menyeluruh ataukah secara gradual namun berkelanjutan tentunya harus disepakati secara serius dan ekstra hati-hati bagaimana sebaiknya untuk kondisi Indonesia. Karena untuk pelaksanaannya akan dibutuhkan pembiayaan yang besar, keterlibatan organisasi masyarakat tani yang kuat dan terintegrasi, ketersediaan data pertanahan yang valid dan harus ada kemauan politik para politisi meskipun mengandung risiko sosial dan politik yang besar. Maka substansi dan urgensi penanganan land reform di Indonesia sesuai situasi saat ini sangat membutuhkan kajian lintas disiplin ilmu seperti demografi, pertanian, hukum, ekonomi, sosial dan politik. Tentunya titik temu dari antara disiplin ilmu ini diharapkan menghasilkan kebijakan agraria yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat sesuai situasi kekinian. q - o. (1678-2010).

*) Laurens Herkulen Maturbongs SP, Dosen Stiper Jayapura, Papua. Mahasiswa S2 Prodi Ekonomi Pertanian UGM Yogyakarta.